Topik : 10/20/10
Tautan : http://gudangmateri.blogspot.com/2010_10_20_archive.html
www.gudangmateri.com
Portal | Penerbit Buku | Apps | Biografi | Ensiklopedia | Forum | Ilmu | TV | Index | Iklan | News | Mobile | Kamus | Musik | Komik

Definisi Sosiologi para Ahli

Emile Durkheim
Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yakni fakta yang mengandung cara bertindak, berpikir, berperasaan yang berada di luar individu di mana fakta-fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu.

Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi
Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial.

Soejono Sukamto
Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat.

William Kornblum
Sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi.

Allan Jhonson
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat didalamnya mempengaruhi sistem tersebut.

Soerjono Soekanto
Sosiologi adalah ilmu yang kategoris, murni, abstrak, berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional, empiris, serta bersifat umum.

Roucek dan Warren
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok.

William F. Ogburn dan Mayer F. Nimkopf
Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial.

J.A.A Von Dorn dan C.J. Lammers
Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil.

Max Weber
Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial.

Paul B. Horton
Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut.

AUGUSTE COMTE
Sosiologi adalah Suatu disiplin ilmu yang bersifat positif yaitu mempelajari gejala-gejala dalam masyarakat yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah.

HERBERT SPENCER
Sosiologi adalah Ilmu yang menyelidiki tentang susunan-susunan dan proses kehidupan social sebagai suatu keseluruhan / suatu sistem.

PITIRIM SOROKIN
Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari :
1. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; hukum dengan ekonomi; gerak masyarakat dengan politik dan lain sebagainya)
2. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial (misalnya gejala geografis, biologis,dan sebagainya)
3. Ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial lain

MAC IVER
Sosiologi adalah Ilmu yang mempelajari tentang hubungan-hubungan social yang terjadi dalam masyarakat

J. GILLIN
Sosiologi adalah Ilmu yang mempelajari interaksi yang timbul di dalam masyarakat

P.J. BAOUMAN
Sosiologi adalah Ilmu pengetahuan tentang manusia dan hubungan-hubungan antar golongan manusia

Mr. J. BIERENS De HAAN
Sosiologi adalah Ilmu pengetahuan tentang masyarakat manusia, baik mengenai hakekatnya, susunannya, hubungannya, kodrat-kodrat yang menggerakkannya, mengenai kesehatan dan perkembangan masyarakat.

GEORGE SIMMEL
Sosiologi adalah Ilmu pengetahuan yang mempelajari perhubungan sesama manusia ( Human Relationship )

LESTER FRANK WARD
Sosiologi adalah Ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk meneliti kemajuan-kemajuan manusia dan apa saja yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya.

VANDER ZANDEN
Sosiologi adalah Studi ilmiah tentang interaksi manusia di masyarakat.

ANTHONY GIDDENS
Sosiologi adalah Studi tentang kehidupan social manusia, kelompok-kelompok manusia dan masyarakat.

MAYOR POLAK
Sosiologi adalah Ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan yakni hubungan diantara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok.

HASSAN SHADILY
Sosiologi adalah Ilmu yang mempelajari tentang hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai kehidupan dengan mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta perubahannya
Baca Selengkapnya ..

Redaktur Anonymous Wednesday, October 20, 2010
Category:

Penyelesaian Sengketa Buruh

Dibandingkan dengan penyelesaian perselisihan perburuhan ( industrial ) melalui P4 ( baik P4d/P), penyelesaian perselisihan perburuhan melaui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), memberikan sejumlah kemudahan bagi buruh. Gugatan perselisihan hubungan industrial dapat diajukan kepada PHI pada PN yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Penghapusan biaya gugatan dan biaya eksekusi untuk nilai gugatan sampai senilai Rp.150.000.000, berperkara dapat diwakili oleh Serikat Pekerja serta keaktifan dari hakim.

Sebelumnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melaui P4, butuh waktu penyelesaian yang cukup lama.Proses penyelesaian perselisihan perburuhan mekanismenya adalah melalui P4d dan P4p. Penyelesaian perselisihan melaui P4 tidak ada ketegasan mengenai batas waktu.UU no.22/19657 tidak memberikan batasan waktu kapan suatu perselisihan perburuhan harus sudah mulai diperiksa dan sekaligus diselesaikan oleh P4D dan P4P.

Setelah memalui P4D maupun P4P, perselisihan tidak berakhir sampai disitu, Bagi pihak yang tidak puas, masih terbuka upaya hukum, yaitu gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). dan apabila tidak dapat menerima putusan PTTUN upaya selajutnya adalah kasasi ke MA. Dikedua instansi peradilan ini, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara adalah cukup lama.

Tidak dapat dipastikan kapan perkara dapat diputuskan. terlebih-lebih di tingkat kasasi,waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara akan jauh lebih lama lagi.Prosesnya akan memakan waktu tahunan.Proses hukum yang sedemikian lama dan berliku, bagi sebagian buruh menyebabkan mereka sudah kehabisan nafas duluan.Ketika perkara masih berlangsung pihak pengusaha secara sengaja tidak membayar gaki.

Dengan tidak dibayarnya upah, menjadikan buruh kehabisan tenaga utnuk meneruskan perkara.Akibatnya, buruh menyerah sebelum perkara diputuskan atau membiarkan perkara itu berjalan begitu saja seiring dengan berjalannya waktu.Prosedur dan waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sedemikian panjang dan berbelit dalam UU N0.22 TH.1957 sudah dihapus oleh UU No. 2/2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Pasal15 menentukan bahwa mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 4 UU No.2/2004

sumber : http://www.gudang-hukum.co.cc/2010/01/sengketa-perburuhan.html
Baca Selengkapnya ..

Redaktur Anonymous
Category:

Dinamika Hukum Konstitusional Indonesia

Paradigma filosofis, kebijakan politis, dan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan dan pemerintahan daerah khususnya, adalah tiga dimensi yang bertalian erat satu sama lain, antara ketiganya ini sudah semenjak tahun 1945 susul menyusul adanya, dalam rangka mencari satu format atau model pemerintahan dan otonomi daerah yang sesuai dengan tuntutan perkembangan politik di Indonesia, baik dalam skala lokal, nasional, regional maupun global.

Silih bergantinya UUD, begitu pula induk policy (misalnya GBHN), disusul peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan dan otonomi daerah, namun sampai hari ini belum juga ditemukan suatu format yang dinilai mantap dan menjanjikan bagi bangsa ini, terlebih lagi bagi masyarakat di daerah. Justru gerakan disentegrasi dan separatisme yang bemunculan dimana-mana.

Semua ini sebaiknya kita pulangkan kepada pernyataan pokok yakni apa latar belakang semua itu ? Di mana letak akar pemasalahannya. Di UUD-kah, di GBHN-kah atau di UU dan lainnyakah ? atau di dalam niat dan tekad serta mental dan perilaku penguasanya di Pusat atau di Daerah-Daerah itukah? Atau di semuanya itukah? .

Setelah melihat kembali jauh ke belakang berdasarkan pengalaman dan pengamatan di lingkungan pemerintahan itu, lalu menganalisa dari segi-segi teoretis konsepsional maupun praktis-operasional, akhirmya saya berpendapat dan berkeyakinan, bahwa di setiap mata rantai itu masih perlu dibenahi kembali. Dalam situasi yang demikian, maka UUD-Iah sebagai Konsep Dosen Sistem mengenai Nasional. yang akan menjadi sumber paradigma dasar yang ideal, untuk membuahi semua masalah pemerintahan. Termasuk Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Menurut sepanjang pengamatan saya, bangsa ini sedang mencari-cari dan berusaha menemukan satu format konstitusionalisme yang baru bagi dirinya, untuk kepentingan penataan ulang sistem manajemen kehidupan bangsa ini di semua bidang politik ekonomi, sosial budaya dan Hamkam, termasuk mengenai Pemerintahan dan otonomi Daerah.

Konstitusionalisme yang saya maksud bukan konstitusi dalam makna rumus UUD , tetapi ialah isme, ism, pandangan, pemahaman, serta ide atau doktrin untuk mendapatkan satu rumusan bentuk dan pola baru mengenai manajemen kehidupan bangsa ini dengan semua sub-sistemnya, dan ingin ditata kembali menurut paradigma yang jelas, baik paradigma di tataran filosofis maupun politis dan yuridis.

Hilaire Barnett mengatakan: “Coustutionalisme is the doctrine which governs the legitimacy of government action. By constituonalisme is meant – in relation to constituons written and unwitten conformity with the broad philosophical values within a state. Pasal 33 UUD 1945 yang memberikan pesan dan amanat kebijakan (political messages) mengenai format perekonomian nasional (disusun sebagai usaha bersama di antara semua aktor ekonomi) berdasarkan asas kekeluargaan (brotherhood, bukan family relationship), bukan gronyisme juga amanat supaya kekayaan alam tanah air ini dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (bukan secara oligarkis dan kroniisme).

Bahkan supaya fakir miskin dan yatim piatu sebagai kaum lemah beserta kaum-kaum lemah lainnya, terutama dalam hal kehidupan sehari-hari. Juga dalam hukum pemerintahan dan kesempatan kerja dan berusaha, ternyata tidak konsekuen dan konsisten dijadikan sebagai acuan dan referensi konsitusional dalam praktek, kecuali lebih banyak retorika politis lewat GBHN.

Pada hakekatnya, deviasi dan penyimpangan konstitusional yang terjadi selama inilah yang harus dilempangkan supaya kembali ke koridor semestinya. Maka kasus Indonesia ini sebenarnya, ialah satu upaya besar rekonstitusionalisasi dalam rangka mencari format konsititusionalisme yang baru bagi bangsa ini. Menurut hemat dan terpecahkan dan terselesaikan, maka sistem politik dan sistem perekonomian berikut sistem dan sub-sub sistem lainnya tidak akan kunjung mendapat format dan profilnya yang baru yang dinilai memenuhi keinginan masyarakat banyak dan luas.

sumber : http://www.gudang-hukum.co.cc/2010/06/dinamika-hukum-konstitusional-indonesia.html
Baca Selengkapnya ..

Redaktur Anonymous
Category:

Perkembangan Kurikulum Muatan Lokal

Kurikulum muatan lokal sebenarnya sudah diperkenalkan sejak diberlakukan kurikulum 1984, akan tetapi belum memberikan berjalan sebagaimana diharapkan. Banyak hal yang perlu diperhatikan oleh semua pihak, apakah pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, masyarakat, guru maupun siswa itu sendiri.

Apalagi saat ini di dunia pendidikan sedang dilaksanakan Kurkulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), maka kurikulum muatan lokal eksistensinya sangat mewarnai penyelenggaraan KTSP sebagai satu bentuk otonomi kepada guru untuk mengatur dan mengembangkan kurikulum di dalam pelaksanaan proses pembelajaran.

Muatan lokal diartikan sebagai program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan pembangunan daerah yang perlu diajarkan kepada siswa.

Isi dalam pengertian di atas adalah bahan pelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan muatan lokal. Sedangkan media penyampaian merupakan metode dan sarana yang digunakan dalam penyampaian isi muatan lokal. Sebagai contoh; untuk menanamkan konsep himpunan seorang guru menggunakan batu dan buah-buahan dengan metode mengajar demonstrasi clan bahasa daerah. Dari contoh ini, guru belum dapat dikatakan telah menerapkan muatan lokal walaupun medianya atau sarana yang digunakan berasal dari lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan karena bahan pelajaran atau isi yang disajikan tidak menunjang muatan lokal.

Kegiatan belajar mengajar yang bermuatan lokal harus mencakup balk isi maupun media penyampaiannya. Misal; pada suatu daerah tertentu dianggap perlu melestarikan pakaian tradisionalnya, sedangkan dalam kurikulum sekolah terdapat pokok bahasan kebutuhan pakaian, selain fungsi dan jenis pakaian secara nasional, guru juga membahas tentang pakaian adat yang mencakup antara lain tentang arti dan bagian-bagian penting dari pakaian adat, cara memakainya, dan kapan, serta dimana pakaian adat tersebut pantas dipakai, baik masa kini maupun masa lalu.

DI samping itu juga guru mengajak siswa untuk menunjukkan apa perbedaan adat masa lampau dengan masa sekarang dan persamaan dalam nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Cara penyajian yang sederhana dapat menggunakan gambar-gambar yang melukiskan penggunaan pakaian adat masa lampau dan masa sekarang. Dengan cara demikian maka isi dan media penyampaian dapat menunjang tercapainya tujuan muatan lokal yakni antara lain; siswa dapat meningkatkan pengetahuan mengenai lingkungannya serta terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri.

Lingkungan alam adalah lingkungan hidup dan tidak hidup yang mencakup komponen hewan dan tanaman beserta tempat tinggalnya, dan hubungan timbal balik antara komponen tersebut.

Jadi dalam lingkungan alam terdapat ekosistem antara lain; kolam, tambak, sungai, hutan, tanah kebun, lapangan rumput, sawah, keindahan alam, dan sebagainya.
Lingkungan sosial adalah lingkungan yang mencakup hubungan timbal balik (interaksi) antara manusia satu dengan yang lainnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan tersebut.

Contoh-contoh lingkungan sosial antara lain : interaksi antar manusia yang terdapat dalam lingkungan sekolah, lingkungan kelurahan/desa, rukun warga, rukun tetangga, dan lembaga-lembaga formal, seperti Koperasi Unit Desa, Puskesmas, Posyandu, dan lembaga-lembaga informasl lainnya seperti: Majelis Ta’lim. Majelis Da’wah Islamiah, dan sebagainya.

Lingkungan budaya adalah lingkungan yang mencakup segenap unsur budaya yang dimiliki masyarakat di suatu daerah tertentu. Termasuk di dalamnya antara lain adalah kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, aturan-aturan yang umumnya tidak tertulis (misalnya; tatakrama, cara pergaulan, etiket dengan orang tua, muda-mudi, dengan tetangga), nilai-nilai serta penampilan perlambang-perlambang yang menyatakan perasaan, yang antara lain terdapat dalam upacara adat/tradisional, bahasa daerah dan kesenian daerah.

Perpaduan antara lingkungan alam, sosial dan budaya pada hakikatnya membentuk suatu kehidupan yang memiliki ciri—ciri tertentu yang disebut dengan pola kehidupan. Jadi pola kehidupan masyarakat mencakup interaksi antar anggota masyarakat tersebut yang meliputi interaksi antar individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok lainnya balk secara formal maupun informal.

Dalam kenyataannya pola kehidupan suatu masyarakat dapat berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi lingkungan alamnya dan sejarah perkembangan kebudayaannya. Kebudayaan suatu masyarakat mencakup antara lain; gagasan, keyakinan, pengetahuan, aturan dan nilai, dan perlambang (simbol-simbol) yang digunakan untuk menanggapi lingkungannya. Dengan demikian, pengembangan bahan pelajaran bermuatan lokal yang mengacu pada pola kehidupan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam mengembangkan wawasan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya.

Dengan memahami arti dan hakiki dari kurikulum muatan lokal, maka mari kita tingkatkan dan kembangkan kurikulum muatan lokal ini untuk semua pihak, sehingga siswa tidak hanya mengetahui dunia global saja, akan tetapi budaya lokal perlu dipahami dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari.

sumber : http://www.studentmagz.com/2008/08/mengapa-kurikulum-muatan-lokal.html
Baca Selengkapnya ..

Redaktur Anonymous
Category:

Apoteker dalam Hukum Pidana

Tanggung jawab hukum pidana dapat kita lihat jika terjadi pelayanan obat yang dilakukan di apotik mengakibatkan pemakai obat mati atau menderita cacat sementara atau cacat tetap.

Dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa :
Barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan orang mati, di pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.
Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang berlaku umum yang memberikan dasar hukum untuk tuntutan pidana kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan yang menyebabkan orang mati. Hal yang sama juga terjadi pada akibat perbuatan yang menyebabakan luka berat atau menderita sakit.

Selanjutnya adapun unsur-unsur yang dapat di pakai sebagai syarat untuk menentukan suatu perbuatan itu adalah perbuatan yang dapat di pidana adalah adanya. Berkaitan dengan hal di atas, maka ada tiga syarat yang harus dipenuhi manakala terjadi kesalahan atau kelalaian dalam memberikan obat oleh apoteker di apotik sebagai berikut :

Selanjutnya untuk menentukan apakah pelayanan obat oleh APA atau staf apotik dapat di kategorikan sebagai kesalahan atau kelalaian tergantung dari fakta bahwa dalam proses pemberian pelayanan obat memang telah terjadi perbuatan yang tidak hati-hati dan atau tidak cermat.

Dengan demikian meskipun di apotik hanya dilakukan peracikan, pencampuran, pengubahan bentuk, pengemasan dan pemberian petunjuk pemakaian obat berdasarkan suatu resep dokter, namun karena perbuatan tersebut karena kelalaian terhadap pemakaian obat dengan sendirinya kepada pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan. Atau dengan kata lain, bahwa suatu perbuatan yang dalam kenyataannya menimbulkan akibat atau perbuatan yang dilarang oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana.

Hal itu sesuai dengan ajaran pertanggungjawaban pidana yang menyebutkan, bahwa timbulnya tanggung jawab pidan disebabkan oleh adanya suatu perbuatan pidana. Sedangkan perbuatan pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.

Mengenai penentuan suatu perbuatan dapat disebut perbuatan pidana, KUH Pidana kita menganut azas bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang yang disebut sebagai azas legaliteit.

Berkenaan dengan pemberian pelayanan obat itu apakah perbuatan pidana atau tidak maka akan sangat ditentukan oleh fakta sejauh mana APA/staf apotik bertindak tidak hati-hati, tidak cermat dan tidak teliti sehingga menyebabkan lalai /khilaf dalam bertindak.

Akibat lebih lanjut dari kelalaian/kekhilafan APA/staf apotik mengakibatkan kematian bagi konsumen pemakai obat. Salah satu contoh kasus yang erat berkaitan adalah kasus Suryana (13 tahun) yang meninggal dunia setelah minum obat yang di tebus di apotik sekitar pertengahan bulan Agustus 1993.

Sesuai dengan ajaran mengenai kesalahan atau kelalaian haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :

Ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana (sifat melawan hukum). Dalam hukum pidana, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua pengertian dasar. Untuk memastikan tentang adanya perbuatan pidana harus diteliti terlebih dahulu apakah seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang hukum pidana yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Apakah yang telah dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur-unsur delik yang dirumuskan oleh aturan undang-undang hukum pidana sebagai kelakuan yang tidak boleh dilakukan.

sumber : http://www.gudang-hukum.co.cc/2009/09/tanggung-jawab-apoteker-dalam-hukum_05.html
Baca Selengkapnya ..

Redaktur Anonymous
Category: , ,

Tindakan Cabul dalam Hukum Islam dan KUHP

Kriminalisasi perbuatan cabul pada khususnya dan kejahatan kesusilaan pada umumnya dalam Pasal 289-296 KUHP oleh sebagian umat Islam dianggap belum menampung semua perbuatan sikap dan perilaku manusia yang bertentangan dengan Hukum Islam berkaitan dengan kesusilaan dan nafsu birahi, oleh karena itu seiring dengan tuntutan reformasi tahun 1998 sebagian umat Islam menuntut DPR dan pemerintah membuat undang-undang yang menampung perbuatan manusia yang dikategorikan melanggar kesusilaan dan cabul menurut Hukum Islam.

Pokok permasalahan yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini adalah: Apakah perbedaan paengaturan perbuatan cabul sebagai tindak pidana menurut KUHP dengan Hukum Islam? dan Apakah faktor penyebab tindak pidana perbuatan cabul menurut Hukum Islam tidak diatur sebagai tindak pidana menurut KUHP?.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, adapun sumber dan jenis data yang digunakan terbatas pada data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier, data yang telah diperoleh, kemudian diolah melalui editing dan sistematis, selanjutnya dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis maka ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan terhadap pokok permasalahan diatas, bahwa perbedaan pengaturan perbuatan cabul sebagai tindak pidana menurut KUHP dengan Hukum Islam adalah: tindak pidana perbuatan cabul dalam KUHP diatur sebagai kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berat, sedangkan tindak pidana perbuatan cabul menurut Hukum Islam merupakan tindak pidana ringan (didunia) karena didalam Al-Quran dan Hadist tidak disebutkan sanksinya, tetapi di daerah yang menganut hukum islam seperti aceh ada pemberlakuan sanksinya yaitu dengan menunjuk wali hakim sebagai penegak hukum di dunia, sedangkan (diakhirat) merupakan tindak pidana berat sebab sanksinya adalah api neraka.

Faktor penyebab tindak perbuatan cabul menurut Hukum Islam tidak diatur dalam KUHP karena menurut Hukum Islam tindak pidana perbuatan cabul adalah setiap perbuatan manusia yang melanggar perintah dan larangan ALLAH, sedangkan menurut KUHP merupakan perbuatan manusia yang melanggar hak asasi manusia.

Adapun tujuan pemidanaan pelaku perbuatan cabul menurut Hukum Islam untuk menghindarkan pelaku dari hukuman diakhirat (penebus dosa), sedangkan menurut KUHP untuk kepentingan umum.

Saran yang penulis kemukakan adalah agar penanggulangan tindak pidana perbuatan cabul menurut Hukum Islam sebaiknya dilakukan melalui tindakan preventif serta pemidanaan terhadap perbuatan cabul menurut Hukum sebaiknya dilakukan sesuai dengan ketentuan syari’at Islam.

sumber : http://www.gudang-hukum.co.cc/2010/07/perbandingan-perbuatan-cabul-sebagai.html
Baca Selengkapnya ..

Redaktur Anonymous
Category: ,

Tindakan Hukum Pelaku Kleptomania

Pencurian merupakan tindak pidana yang paling banyak dilakukan di Indonesia. Seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian apabila telah memenuhi unsur-unsur dalam pencurian dan dilakukan dengan sengaja yaitu pencuri menghendaki dan mengetahui akan akibat dari tindakannya, sedangkan seorang kleptomania melakukan pencurian bukan karena dia memang memerlukan barang yang diambilnya atau bukan karena barang itu memang memiliki nilai yang mahal.

Tapi dia melakukan pencurian karena adanya dorongan yang tidak bisa ditahannya. Hal ini jelas berbeda dengan seorang pencuri biasa yang merasa khawatir kalau-kalau tindakannya diketahui orang lain, maka seorang kleptomania sama sekali tidak memiliki kekhawatiran seperti itu saat dia melakukan pencurian. Bagi diri seorang kleptomania, mencuri justru merupakan sebuah tindakan yang menyenangkan bagi dirinya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, diperoleh suatu kesimpulan bahwa perspektif pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pencurian karena kleptomania yaitu para penderita kleptomania dapat dikenakan hukuman atas perbuatan pencurian yang telah dilakukannya karena kemampuannya untuk bertanggung jawab tidak sepenuhnya hilang. Seorang kleptomania dapat bertanggung jawab atas perbuatannya yang biasa dikenal dengan pertanggungjawaban sebagian.

Untuk melihat apakah perbuatannya dilakukan dalam keadaan seseorang tersebut sedang sakit atau tidak harus ada pernyataan dari dokter ahli jiwa. Apabila orang tersebut benar mempunyai penyakit kleptomania maka aparat penegak hukum harus memberikan tindakan kepada pelaku, tindakan yang dilakukan adalah memasukan pelaku ke rumah sakit jiwa atau dilakukannya bimbingan psikiatri.

Sedangkan alasan penyidik kepolisian memproses pelaku tindak pidana pencurian karena kleptomania yaitu setiap adanya aduan dari pihak pelapor atau pihak yang dirugikan, pihak kepolisian harus memproses pelaku terlebih dahulu sesuai dengan prosedur penyidikan. Apabila setelah diselidiki pelaku memang benar terbukti mengidap penyakit kleptomania, pihak kepolisian akan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP 3).

Penyidik kepolisian dalam menangani setiap kasus harus bertindak sesuai prosedur yang ada, bila menemukan pelaku tindak pidana pencurian karena kleptomania tidak langsung membebaskannya begitu saja tetapi harus diproses terlebih dahulu apakah benar orang tersebut seorang kleptomania atau memang pencuri biasa. Sehingga aparat penegak hukum tidak salah dalam mengambil keputusan.

sumber : http://www.gudang-hukum.co.cc/2010/07/tinjauan-hukum-pidana-terhadap.html
Baca Selengkapnya ..

Redaktur Anonymous
Category:

Mengungkap Pencurian Pulsa Telepon

Dengan semakin maraknya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan membawa pengaruh yang besar terhadap kehidupan dan kebudayaan yang ada di masyarakat. Karena pada dasarnya kemajuan dan perkembangan berdampak positif dan negatif.

Untuk mengantisipasi kemajuan dan perkembangan jaman yang dibawa ke arah negatif maka dalam hal ini, peran para aparat penegak hukum khususnya Polri sangat dituntut untuk lebih tegas dalam menegakkan hukum dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Hal ini memunculkan suatu rumusan masalah yaitu: bagaimana modus operandi pencurian pulsa telepon dan faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam upaya mengungkap pencurian pulsa tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Polsek lowokwaru Malang. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologi, yaitu suatu penelitian yang pendekatannya lebih bersifat abstrak-teoritis yang melihat penerapan hukum bila dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Teknik mengumpulkan data primer diperoleh melalui penelitian langsung, sedangkan data sekunder melalui studi literatur. Kemudian data yang diperoleh, dianalisa secara diskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul dihubungkan dengan teori-teori ilmu hukum dan kenyataan yang ada di lapangan.

Adapun beberapa temuan penulis dalam garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: modus operandi pencurian pulsa telepon yaitu dengan pencantolan (penyambungan) kabel telepon, mengikat koin dengan benang pada telepon umum koin, dan menggunakan kartu telepon umum yang diisi ulang secara ilegal.

Dalam hal ini polisi mempunyai peran penting dalam upaya mengungkap tindak pidana pencurian pulsa tersebut, maka tindakan awal yang dilakukan polisi saat terjadi pencurian pulsa tersebut yaitu dengan memeriksa langsung TKP, mencatat identitas dan menyita barang bukti, sedangkan faktor yang menghambat dalam upaya mengungkap tindak pidana tersebut secara garis besar ada dua yaitu faktor intern dan faktor ekster.

Dengan demikian hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih tanpa kita sadari memacu meningkatkan kejahatan, maka untuk itu sangat diharapkan peran aktif polisi dalam upaya menindak setiap tindak pidana yang terjadi khususnya dalam hal pencurian pulsa telepon. Namun upaya para aparat penegak hukum tidak terlepas dari berbagai macam faktor yang menghambat proses penyidikan dan penyelidikan, ini disebabkan karema pulsa merupakan benda yang tidak berwujud sehingga hal inilah yang menyulitkan dalam proses pembuktian kecuali jika pelaku tertangkap tangan.

Untuk itu sebaiknya pihak Polri perlu meningkatkan profesionalisme dan kualitas ilmu pengetahuan khususnya dalam bidangg komputerisasi dan teknologi telekomunikasi, serta harus ada kerjasama yang baik antara pihak PT. Telkom, Polisi dan masyaraklat dalam memberikan informasi apabila mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian pulsa telepon sebagai upaya mencegah dan mengurangi terjadinya pencurian khususnya pencurian pulsa telepon.

sumber : http://www.gudang-hukum.co.cc/2009/12/upaya-mengungkap-tindak-pidana.html
Baca Selengkapnya ..

Redaktur Anonymous
Category:

Tinjauan Hukum terhadap Malapraktek

Profesi kedokteran merupakan suatu profesi kepercayaan dan dianggap sebagai profesi yang mulia, oleh karena pekerjaan yang dilakukan oleh seorang dokter membutuhkan suatu ketelitian yang tinggi dan dapat berakibat fatal. Namun seorang dokter hanyalah manusia biasa yang tidak akan mungkin luput dari kesalahan baik yang dilakukan dalam kehidupan sosialnya sebagai anggota masyarakat, maupun dalam melakukan tugas profesinya sebagai seorang dokter atau tenaga kesehatan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka penulisan ini ada dua permasalahan yang berkenaan dengan profesi seorang dokter yakni bagaimanakah pelanggaran wajib simpan rahasia kedokteran merupakan suatu perbuatan malapraktek dan tanggungjawab profesional dari seorang dokter atas perbuatan malapraktek khususnya mengenai pelanggaran wajib simpan rahasia kedokteran dalam prespektif hukum pidana.

Untuk memperoleh data, maka penulis menggunakan metode penulisan dengan teknik pengumpulan data wawancara (interview) yakni penulis akan mengadakan tanya jawab langsung dengan orang yang berkompeten dan mampu memberikan informasi data yang diperlukan bagi penulis dan teknik pengumpulan data dokumentasi yakni penulis akan mengumpulkan data dengan cara dan mempelajari dokumen serta arsip ataupun catatan penting lainnya yang berkaitan erat dengan obyek yang akan ditulis.

Selanjutnya penulis mengolah dan menganalisa dengan menggunakan metode desikriptif analitis, yakni dengan cara menguraikan dan menggambarkan segala informasi dan data-data yang diperoleh yang kemudian akan dipergunakan untuk membahas permasalahan yang ada.

Adapun beberapa temuan dari penulis, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: sesuai dengan ketentuan dalam kode etik kedokteran (KODEKI) pasal 11 yang menyatakan “Seorang dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya bahkan juga setelah pasien meninggal”.

Jika hal tersebut dilanggar oleh seorang dokter maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan atas perbuatan pidana yang dinilai sebagai suatu pelanggaran atau kejahatan baik yang dilakukan dengan sengaja atau karena suatu kelalaian.

Pelanggaran wajib simpan kedokteran merupakan suatu perbuatan malapraktek karena pelanggaran tersebut merupakan suatu kesalahan profesi dari seorang dokter, yang diartikan sebagai suatu perbuatan membocorkan rahasia kedokteran yang termasuk perbuatan medical practice dan atas pelanggaran tersebut dapat diminta pertanggungjawaban profesi dari seorang dokter.

Dengan demikian pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 322 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 9000,-. Disamping itu juga ada tanggung jawab profesi yang harus dipertanggung jawabkan oleh seorang dokter, yakni dikenakan tindakan administratif sebagaimana yang telah ditentukan dalam PP No. 32 Tahun 1996 dan UU No.6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan.

Oleh karena itu penulis menyarankan, sebaiknya seorang dokter atau tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesinya selalu berpegang teguh dan melaksanakan sumpah kedokteran dan kode etik kedokteran. Disamping itu juga, seharusnya dalam undang-undang kesehatan ada pasal yang secara khusus mengatur tentang pelanggaran wajib simpan rahasia kedokteran serta tanggungjawab profesi dari seorang dokter.

sumber : http://www.gudang-hukum.co.cc/2009/12/tinjauan-hukum-pidana-pada-pelanggaran.html
Baca Selengkapnya ..

Redaktur Anonymous
Category: ,

Definisi Hukum Pidana

Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu hukum privat dan hukum publik (C.S.T Kansil).Hukum privat adalah hukum yg mengatur hubungan orang perorang, sedangkan hukum publik adalah hukum yg mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik.

Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi).

Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).

sumber : http://www.gudang-hukum.co.cc/2009/11/hukum-pidana-indonesia.html
Baca Selengkapnya ..

Redaktur Anonymous
Category:

Hak Tanggungan atas Tanah

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

* Pembebanan hak Tanggungan pada hak atas tanah harus dilakukan melalui akta yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT.
* Hak-hak atas tanah yang dapat diletakkan hak Tanggungan di atasnya adalah: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak milik atas satuan rumah susun.

* Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran Hak Tanggungan:

1. surat pengantar dari PPAT
2. surat permohonan pendaftaran
3. identitas pemberi dan pemegang Hak Tanggungan
4. sertipikat asli hak atas tanah
5. lembar ke-2 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
6. salinan APHT (untuk lampiran sertipikat Hak Tanggungan)
7. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) apabila dilakukan melalui kuasa.

* Hak Tanggungan dapat beralih atau dialihkan: karena adanya cessie, subrogasi, pewarisan, atau penggabungan serta peleburan perseroan.
* Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan Hak Tanggungan:

1. sertifikat asli Hak Tanggungan,
2. akta cessie atau akta otentik yang menyatakan adanya cessie, atau
3. akta subrogasi atau akta otentik yang menyatakan adanya subrogasi, atau
4. bukti pewarisan, atau
5. bukti penggabungan atau peleburan perseroan,
6. identitas pemohon.

sumber : http://www.gudang-hukum.co.cc/2010/01/cara-mendapatkan-hak-tanggungan-hipotik.html
Baca Selengkapnya ..

Redaktur Anonymous
Category: ,

Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Internet Banking

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi perbankan yang diwujudkan melalui internet banking, merupakan suatu usaha dari bank untuk menarik animo masyarakat untuk menjadi nasabah bank. Internet banking merupakan suatu layanan elektronik kepada nasabah bank secara on line di internet.

Sebagaimana halnya dengan fasilitas perbankan lainnya yang menggunakan kecanggihan teknologi, misalnya Kartu ATM maupun Kartu Kredit, permasalahan yang sering timbul adalah mengenai tingkat resiko yang cukup tinggi.Banyaknya kasus kerugian materiil yang diderita oleh nasabah bank pengguna internet banking dalam mekanisme internet banking, menunjukkan masih kurangnya suatu perlindungan hukum bagi nasabah bank pengguna internet banking.

Sayangnya, di Indonesia masih belum ada peraturan atau ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tentang internet banking.Dalam Tugas Akhir ini, Penulis mengangkat dua permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah mengenai upaya hukum bagi nasabah bank pengguna internet banking atas kerugian materiil (berupa hilangnya sejumlah uang dari rekeningnya di bank) yang diderita oleh nasabah bank pengguna internet banking dalam mekanisme internet banking, yang disebabkan karena kesalahan dari nasabah bank pengguna internet banking sendiri, karena kesalahan dari pihak bank, maupun karena kesalahan dari pihak ketiga.

Permasalahan kedua adalah mengenai siapa yang bertanggung jawab (secara perdata) terhadap kerugian materiil (berupa hilangnya sejumlah uang dari rekening nasabah bank pengguna internet banking di bank) yang diderita oleh nasabah bank pengguna internet banking dalam mekanisme internet banking, yang disebabkan karena kesalahan dari nasabah bank pengguna internet banking sendiri, karena kesalahan dari pihak bank, serta karena kesalahan dari pihak ketiga.

Penulisan Tugas Akhir ini menggunakan sumber data utama berupa data sekunder, yaitu dari kepustakaan serta peraturan perundang-undangan. Sedangkan sebagai data penunjang digunakan hasil wawancara dengan Bapak Gatot selaku Pimpinan BCA Kantor Cabang Pembantu Dinoyo Malang.

Berdasarkan analisa Penulis, atas kerugian materiil yang dideritanya dalam mekanisme internet banking, nasabah bank pengguna internet banking dapat mengajukan suatu tuntutan maupun meminta pertanggungjawaban dari pihak bank maupun pihak ketiga, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata, Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, serta Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999.

Apabila kerugian materiil yang diderita oleh nasabah bank pengguna internet banking tersebut diakibatkan oleh karena kesalahan dari nasabah bank pengguna internet banking itu sendiri, maka nasabah bank pengguna internet banking tidak dapat mengajukan tuntutan kepada pihak bank karena kesalahan tersebut dilakukan oleh nasabah bank pengguna internet banking sendiri, dan berarti pihak bank tidak melakukan wanprestasi kepada nasabah bank pengguna internet banking tesebut.

Sebaliknya, apabila ternyata kerugian materiil yang diderita oleh nasabah bank pengguna internet banking diakibatkan oleh karena kesalahan dari pihak bank, maka pihak bank harus memenuhi tuntutan nasabah bank pengguna internet banking tersebut serta bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian sesuai dengan kerugian yang telah diderita oleh nasabah bank pengguna internet banking.

Karena pihak bank telah melakukan wanprestasi kepada nasabah bank pengguna internet banking.Jika kerugian materiil yang diderita oleh nasabah bank pengguna internet banking ternyata disebabkan karena perbuatan pihak ketiga, maka pihak ketiga yang bersalah itu harus memenuhi tuntutan serta bertanggung jawab kepada nasabah bank pengguna internet banking tersebut, atas dasar perbuatan melawan hukum.
Dari hasil tersebut, dapat diketahui mengenai pentingnya pembentukan suatu ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tentang internet banking, agar tercipta suatu perlindungan hukum bagi nasabah bank pengguna internet banking

sumber : http://www.gudang-hukum.co.cc/2009/12/perlindungan-hukum-nasabah-bank.html
Baca Selengkapnya ..

Redaktur Anonymous
Category: , ,

Tinjauan Yuridis terhadap Hak Cipta

Seperti yang telah kita ketahui bahwa perlindungan hukum bagi pencipta sangat dibutuhkan dimana untuk melindungi hak-hak pencipta yang selama ini jarang mendapat perhatian, sekalipun undang-undang hak cipta telah mengalami penyempurnaan dari waktu kewaktu akan tetapi tidak sedikit kasus pelanggaran yang terjadi.

Hal tersebut jika dipandang dari segi hak-hak pencipta maka pelaku pelanggaran hak cipta telah melanggar hak ekonomi dan hak moral yang telah melekat pada pencipta itu sendiri, akan tetapi pengabaian terhadap kasus-kasus hak cipta membuat pelanggaran hak cipta semakin tumbuh subur.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengemukakan tentang salah satu persoalan tentang kebutuhan hukum pencipta, sebagai seorang yang telah mengespresikan ide-ide didalam suatu karya cipta ataupun ilmu pengetahuan.

Kebutuhan hukum ini bagi pencipta sangat penting untuk melindungi hak-haknya sebagai pencipta terhadap barang ciptaannya, serta untuk mengetahui sanksi yang diberikan oleh undang-undang jika terjadi suatu pelanggaran hukum terhadap suatu karya cipta yang telah dilindungi. Apakah dalam perlindungan dan pemberian sanksi telah sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1997.

Permasalahan ini yang ingin penulis kaji secara mendalam, kaitannya dalam perlindungan hukum bagi pencipta yang telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 1997, adapun metodologi yang penulis pakai yaitu library research atau studi pustaka, dimana dalam hal ini penulis mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan hak cipta.

Beberapa hal yang perlu untuk diketahui yakni pencipta membutuhkan suatu perlindungan yang dapat dipakai untuk melindungi hak-haknya sebagai seorang pencipta dimana hak-hak tersebut sangat berpengaruh dengan reputasinya sebagai seorang pencipta. Dalam UU No. 12 Tahun 1997 telah diatur tentang perlindungan hukum bagi pencipta.

Akibat hukum jika terjadi pelanggaran hak cipta dalam UU No. 12 Tahun 1997 dalam pasal 44 akan dikenakan hukuman penjara 7 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah, serta mendapatkan sanksi perdata yakni dengan pencabutan siup serta penuntutan dan perampasan barang hasil pelanggaran.

Dengan demikian dari hasil analisa ini dapat diketahui bahwa perlindungan hak cipta yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1997 sudah mengalami banyak penyempurnaan dibandingkan dengan UU No. 7 Tahun 1987, dalam UU No. 12 Tahun 1997 hak-hak pencipta sangat dilindungi serta ancaman hukuman semakin diperberat.

Di samping itu perlunya pembinaan terhadap masyarakat agar mereka memahami pentingnya perlindungan hukum bagi pencipta, serta penegakan hukum yang benar-benar memahami tentang aturan hukum yang ada. Dan berdasarkan ini pula penulis mengharapkan perbaikan dalam pembentukan perundang–undangan yang baru serta penerapan yang sesuai dengan peraturan yang ada saat ini.

sumber : http://www.gudang-hukum.co.cc/2009/12/tinjauan-yuridis-normatif-terhadap.html
Baca Selengkapnya ..

Redaktur Anonymous
Category:

Definisi Hukum Perdata

Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia dan perbedaan sistem hukum tersebut juga mempengaruhi bidang hukum perdata, antara lain sistem hukum Anglo-Saxon (yaitu sistem hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya dan negara-negara persemakmuran atau negara-negara yang terpengaruh oleh Inggris, misalnya Amerika Serikat), sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum komunis, sistem hukum Islam dan sistem-sistem hukum lainnya. Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan.

sumber : http://www.gudang-hukum.co.cc/2009/11/definisi-hukum-perdata.html
Baca Selengkapnya ..

Redaktur Anonymous
Category:

Tanggung Jawab Apoteker pada Masyarakat

Tanggung jawab dalam pengelolaan apotik, tidak ada bedanya dengan tanggung jawab lainnya. Namun dalam tuisan ini penulis hanya membatasi diri dalam hal tanggung jawab perdata, pidana dan administrasi.

Sebagai seorang apoteker dalam mengerjakan tugasnya terikat oleh suatu etika keapotekeran yang hampir sama dengan etika kedokteran. Hal ini dimaksudkan agar seorang apoteker wajib mematuhi etika yang berlaku dikalangan mereka.

Selain itu seorang apoteker sebagai anggota masyarakat juga terikat oleh aturan-aturan hukum yang meliputi hukum perdata yang mengatur kaidah-kaidah hukum dalam hubungan antar individu dalam masyarakat, hukum pidana yang berisi aturan hukum yang bersifat publik dan mengatur masalah tindak pidana yang timbul dalam masyarakat serta hukum administrasi.

Dengan demikian di dalam menjalankan tugasnya seorang apoteker di samping harus memenuhi etika juga harus mematuhi aturan yang berlaku untuk dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata, pidana maupun secara administrasi, sebagai berikut :

Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata.

Salah satu ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab secara perdata dapat dilihat dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH. Perdata sebagai berikut :

Pasal 1365 menegaskan bahwa :
Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366, menegaskan bahwa :
Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atas kurang hati-hati.

Ketentuan tersebut diatas adalah ketentuan tentang perbuatan yang melanggar hukum maka sehingga baik apoteker maupun pengelola apotik dapat dimintai pertanggungjawabannya dengan tuntutan perbuatan melanggar hukum manakala ia mendatangkan kerugian bagi pemakai obat akibat kesalahan atau kelalaiannya.
Jika melihat pengertian tentang perbuatan melanggar hukum, maka pengertian perbuatan melanggar hukum adalah suatu pelanggaran norma yang pada awalnya mendapat pengertian yang sempit, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang (onwetmetige) saja.

Akan tetapi dalam perkembangannya mengalami perubahan dengan adanya Putusan Hoge Raad di negeri Belanda tahun 1919 (arrest Lindenbaum – Cohen tahun 1959, Hoge Raad 31 Januari, Hoetink No. 110).

Perbuatan melanggar hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi berbuat atau tidak berbuat, bertentangan baik kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya di dalam lalu lintas bermasyarakat.

Adapun unsur-unsur sebagai syarat untuk menentukan suatu perbuatan itu melanggar hukum adalah :
- Ada perbuatan yang melanggar hukum,
- Ada kesalahan,
- Ada kerugian, dan
- Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Selanjutnya dalam hal pemberian obat di apotik yang berakibat kerugian kepada pemakai obat dapat di tuntut pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melanggar hukum dengan syarat sebagai berikut :
- Tindakan APA dalam melaksanakan pelayanan obat di apotik merupakan perbuatan melawan hukum;
- APA dan atau staf apotik lainnya melakukan kesalahan, yaitu dengan memberikan pelayanan obat yang tidak layak/patut dan kurang hati-hati kepada konsumen pemakai obat;
- Konsumen pemakai obat benar-benar mengalami kerugian;
- Ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan melawan hukum (pelayanan obat).
- Lebih lanjut dapat dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum apabila sifat dari tindakan itu secara nyata telah bertentangan dengan norma baik tertulis maupun tidak tertulis.

Berdasarkan hal di atas, maka di Indonesia ada keharusan bagi penyelenggara apotik (APA) untuk selalu memberikan informasi dan penjelasan tentang obat kepada konsumen pemakai obat khususnya yang menebus obat di apotik melalui resep dokter.

Adapun tujuan utama pemberian informasi kepada konsumen pemakai obat disamping untuk terjalinnya hubungan baik dan terbuka juga untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya kesalahan penyerahan obat maupun kekeliruan memakai obat. Karena kalau informasi tidak lengkap dan jelas, dan ternyata menimbulkan kerugian bagi konsumen pemakai obat, maka APA harus bertanggungjawab.

sumber : http://www.gudang-hukum.co.cc/2009/09/tanggung-jawab-apoteker-dalam.html
Baca Selengkapnya ..

Redaktur Anonymous
Category: ,

Pengertian dan Pendaftaran Hak Cipta

Hak cipta adalah hak khusus (ekslusif) yang dimiliki oleh pencipta atau pihak lain yang menerima hal itu terhadap barang ciptaanya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra untuk mengumunkan atau memperbanyak atau menjual atau mengalihkan.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi (pencipta harus menciptakan sesuatu yang asli dalam arti tidak meniru)
Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu, seni dan sastra.

Pengumuman adalah pembacaan, penyeruan, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara demikian ciptaan tersebut dapat didengar atau dilihat oleh orang lain.

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas.

2. Sifat Hak Cipta

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau mamperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya atau sebagian karena :
- Pewasisan;
- Hibah;
- Wasiat;
- Dijadikan milik Negara;

Perjanjian, yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta.

Hak cipta dianggap benda yang bergerak dan immaterial. Hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dengan akta otentik atau akta dibawah tangan. Berhubung sifat ciptaan adalah pribadi dan tunggaldengan pencipta, maka hak pribadi itu tidak dapat disita.

Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula hak cipta yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia manjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, tidak dapat disita.

3. Ciptaan Yang Dilindungi Hak Ciptanya

Ciptaan yang dilindungi hak ciptanya adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetehuan, seni dan sastra yang meliputi karya :
- Buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- Pertunjukan seperti musik, drama, tari, pewayangan, dan karya siaranantara lain untuk media radio, televise, dan film, serta karya rekaman radio;
- Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks dan karyarekaman suara atau bunyi;
- Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni tari, seni pahat, seni patung, dan kaligrafi.

4 .Pendaftaran Ciptaan

Dalam pasal 29 UUHC menetapkan ketentuan sebagai berikut :
1.Departemen Kehakiman menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran itu.
2.Daftar umum ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya di kantor Departemen Kehakiman.
3.Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari daftar umum ciptaan tersebut dengan memenuhi biaya yang ditetapkan oleh Departemen Kehakiman.

Pejabat yang bertugas mengadakan pendaftran hak cipta tidak bertanggung jawab atas isi, arti, atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar (Pasal 30 UUHC)

1. Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta.

2. Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Mentri Kehakiman dengan surat rangkap dua yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai: Biaya pendaftaran yang ditetapkan oleh Mentri Kehakiman;
Contoh ciptaan atau penggantinya.

Permohonan pendaftaraan ciptaan yang dilakukan atas nama lebih dari seorang dan atau satu badan hukum, diperkenankan jika orang atau badan itu bersama-sama berhak atau menyatakan persetujuan secaratertulis bahwa mereka akan bersama-sama berhak atas ciptaan tersebut dan kepada Departemen Kehakiman yang melakukan pendaftaran diserahkan suatu turunan resmi dari akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hal tersebut.

sumber : http://www.gudang-hukum.co.cc/2009/11/hak-cipta.html
Baca Selengkapnya ..

Redaktur Anonymous
Category:

Proposisi Majemuk dan Nilai Kebenaran

Proposisi Hipotetik

Proposisi majemuk adalah suatu pernyataan yang terdiri atas hubungan 2 bagian yang dapat dinilai benar atau salah. Proposisi majemuk ada tiga macam, yaitu proposisi hipotetik, proposisi disjungtif, dan proposisi konjungtif.

Proposisi yang mengandung pangkal duga disebut dengan proposisi hipotetik, yaitu suatu pernyataan yang mempunyai hubungan ketergantungan antara 2 bagian, yang pertama sebagai anteseden dan kedua sebagai konsekuen. Hubungan ketergantungan dalam proposisi hipotetik dapat berupa kesetaraan, persyaratan atau kemungkinan, yang mewujudkan tiga macam proposisi hipotetik: proposisi ekuivalen; proposisi implikatif, dan proposisi problematik.

Proposisi ekuivalen merupakan pernyataan majemuk yang mempunyai hubungan kesetaraan antara anteseden dan konsekuen. Berdasarkan hubungan ketergantungan kesetaraan atau hubungan timbal-balik, proposisi ekuivalen dapat dibedakan atas tiga macam: ekuivalen kausalitas, ekuivalen definisional, ekuivalen analitik. Ekuivalen kausalitas ialah pernyataan majemuk yang mempunyai hubungan kesetaraan berupa sebab-akibat. Ekuivalen definisional adalah pernyataan majemuk yang mempunyai hubungan kesetaraan berupa pembatasan arti. Ekuivalen analitik adalah pernyataan majemuk yang mempunyai hubungan kesetaraan berbentuk penguraian arti.

Proposisi implikatif merupakan pernyataan majemuk yang mempunyai hubungan persyaratan antara anteseden dan konsekuen. Berdasarkan hubungan ketergantungan persyaratan, proposisi implikatif dapat dibedakan atas dua macam: implikasi logik dan implikasi material. Implikasi logik disebut juga implikasi imperatif adalah pernyataan majemuk yang mempunyai hubungan persyaratan atas dasar pertimbangan akal yang mengharuskan konsekuen terjadi dengan terpenuhinya anteseden. Implikasi material adalah pernyataan majemuk yang mempunyai hubungan persyaratan atas dasar isi yang dikandungnya dengan menetapkan konsekuen pasti terjadi jika terpenuhi adanya anteseden.

Proposisi problematik adalah suatu pernyataan yang hubungan ketergantungannya bersifat kemungkinan antara anteseden dan konsekuen, dalam arti anteseden terjadi belum tentu menyebabkan konsekuen, demikian juga konsekuen terjadi belum tentu dikarenakan adanya anteseden, jadi hubungannya bersifat tidak pasti, mungkin ada hubungan mungkin juga tidak.

Proposisi Disjungtif

Proposisi disjungtif merupakan bagian dari proposisi majemuk yang mempunyai hubungan pengatauan antara dua bagian yang keduanya sebagai pilihan (disjunct). Kedua pilihan dalam disjungsi karena sama kedudukannya sehingga dapat dibalik dan tidak mempengaruhi makna yang dikandungnya. Berdasarkan hubungan pengatauannya, disjungsi dibedakan atas empat macam, yaitu disjungsi eksklusif, disjungsi inklusif, disjungsi alternatif, disjungsi kolektif. Di antara empat macam ini disjungsi kolektif tidak digunakan dalam penalaran.

Disjungsi eksklusif merupakan pernyataan majemuk yang mempunyai hubungan pengatauan yang saling menyisihkan antara dua bagian, yakni antara bagian pertama dan bagian kedua tidak dapat bersatu, tetapi ada kemungkinan ketiga. Faedah praktis disjungsi eksklusif adalah sebagai konsekuen dari bentuk rumusan implikasi logik atau implikasi imperatif.

Disjungsi inklusif adalah pernyataan majemuk yang mempunyai hubungan pengatauan dapat merangkum antara dua bagian, yakni bagian pertama dan bagian kedua dapat bersatu sebagai perpaduan dan tidak ada kemungkinan ketiga. Faedah praktis disjungsi inklusif adalah sebagai anteseden dari bentuk rumusan implikasi logik atau implikasi imperatif. Disjungsi inklusif dalam bidang hukum hanya sebagai anteseden, jarang sekali sebagai konsekuen. Pengolahan disjungsi inklusif sebagai anteseden, dalam bahasa biasa dapat menggunakan tiga cara atau tiga bentuk rumusan, yaitu kedua bagian disjungsi dirumuskan sebelum konsekuen, dapat juga sesudah konsekuen atau dipisahkan. Dari 3 bentuk tersebut rumusan simboliknya tetap satu bentuk, yaitu kedua antesedennya di muka sebelum konsekuen.

Disjungsi alternatif adalah pernyataan majemuk yang mempunyai hubungan pengatauan yang berlawanan penuh antara 2 bagian, yakni antara bagian pertama dan bagian kedua tidak dapat bersatu dan tidak ada kemungkinan ketiga. Disjungsi alternatif sering juga disebut dengan disjungsi kontradiktif karena kedua bagiannya berlawanan penuh atau kontradiksi, yang satu merupakan kebalikan yang lain.


Proposisi Konjungtif

Proposisi konjungtif yang merupakan bagian dari proposisi majemuk didefinisikan sebagai pernyataan yang mempunyai hubungan penyertaan 2 bagian sebagai unsurnya. Dua bagian dalam konjungsi ialah bagian pertama atau penyerta pertama dan bagian kedua atau penyerta kedua yang kedudukannya sama. Hubungan penyertaan dalam proposisi konjungtif ialah pengungkapan pernyataan untuk menyebutkan dua unsur atau penyertanya secara bersamaan dan berkedudukan sama. Proposisi konjungtif atau konjungsi jika dianalisis berdasarkan bentuk hubungan penyertanya, dapat dibedakan dua macam, yaitu konjungsi disjungtif dan konjungsi predikatif.

Konjungsi disjungtif adalah pernyataan yang mempunyai hubungan penyertaan dua bagian yang keduanya dapat dikembalikan dalam bentuk pengatauan. Hubungan penyertaan dalam konjungsi disjungtif adalah penyebutan 2 unsur atau penyertanya itu berpangkal pada suatu himpunan semestanya menuju himpunan bagian yang merupakan unsurnya, yang dibedakan atas 3 macam, yaitu konjungsi eksklusif, konjungsi inklusif, konjungsi alternatif.

1.Konjungsi eksklusif merupakan pernyataan dengan hubungan penyertaan yang kedua bagiannya tidak dapat bersatu tetapi ada kemungkinan ketiga.

2. Konjungsi inklusif merupakan pernyataan dengan hubungan penyertaan yang kedua bagiannya dapat bersatu tetapi tidak ada kemungkinan ketiga.

3. Konjungsi alternatif merupakan pernyataan dengan hubungan penyertaan yang kedua bagiannya tidak dapat bersatu dan tidak ada kemungkinan ketiga.

Konjungsi predikatif adalah pernyataan yang mempunyai hubungan penyertaan berbentuk penyatuan antara dua bagian, dalam arti bagian pertama dan bagian kedua merupakan suatu sebutan. Konjungsi predikatif inilah yang merupakan pokok proposisi konjungtif. Dua bagian sebagai unsur atau penyertanya ini harus ada kedua-duanya, tidak boleh salah satu ditiadakan atau diingkari. Pengingkaran salah satu unsurnya berarti pengingkaran konjungsi itu karena keduanya bersatu sebagai suatu predikat.

Pernyataan dalam logika dapat dinilai benar atau salah, dinilai benar jika sesuai dengan hal yang dikandungnya, dalam arti sesuai dengan objek yang dituju atau sesuai dengan rumusan hasil persetujuan bersama, dan dinilai salah jika tidak sesuai dengan hal yang dikandungnya, dalam arti tidak sesuai dengan objek yang dituju atau tidak sesuai dengan rumusan hasil persetujuan bersama. Penilaian dalam pernyataan ini, benar atau salah, disebut dengan nilai kebenaran, yaitu meliputi 2 pengertian untuk menunjukkan kebenaran atau ketidakbenaran suatu pernyataan, benar atau salah.

Jika setiap pernyataan tunggal mempunyai dua kemungkinan nilai logiknya maka pernyataan majemuk yang terdiri atas dua pernyataan tunggal atau dua komponen ada empat kemungkinan nilainya, yang terdiri atas tiga komponen ada delapan kemungkinan nilai logiknya demikian seterusnya mengikuti prinsip 21 untuk satu pernyataan tunggal, 22 untuk dua pernyataan tunggal, 23 untuk tiga pernyataan tunggal, 24 untuk empat pernyataan tunggal, dan seterusnya.

Pengingkaran atau negasi dari suatu pernyataan jika pernyataan semula dinilai benar maka pernyataan sebagai ingkarannya dinilai salah. Pernyataan tunggal p ingkarannya adalah -p (non p), dan pernyataan (p q) ingkarannya adalah -(p q) dibaca (non (p dan q)). Dalam pernyataan tunggal p, misalnya dinilai 1 maka -p berarti 0, dan sebaliknya p, misalnya dinilai 0 maka p berarti 1. Dengan demikian, negasi dapat dirumuskan sebagai ingkaran dari suatu pernyataan bernilai benar jika pernyataan semula salah, dan benilai salah jika pernyataan semula benar.

Pernyataan tunggal p ingkarannya adalah -p, yang kemudian dapat diingkari lagi, demikian seterusnya sehingga terwujud ingkaran rangkap yang dapat disusun dalam bentuk suatu kaidah yang disebut dengan kaidah dobel negasi, yaitu “p adalah ekuivalen dengan non non p”, “non p adalah ekuivalen dengan non non non p atau non p”.


Penalaran Hipotetik

Proposisi ekuivalen baik ekuivalen kausalitas, ekuivalen definisional, maupun ekuivalen analitik adalah sama yang sering disebut dengan bi-implikasi atau bikondisional, dirumuskan secara simbolik (p Û q) jika hanya p maka q atau jika p maka q dan jika q maka p, adapun nilai kebenarannya diuraikan sebagai pernyataan ekuivalen dinilai benar jika kedua komponennya atau kedua pernyataan tunggalnya, yaitu anteseden dan konsekuen bernilai sama (sama-sama benar atau sama-sama salah). Diagram himpunan untuk membuktikan nilai kebenaran ekuivalen dapat dinyatakan jika nilai kebenaran dapat ditentukan dalam diagram, itulah yang benar dan jika tidak dapat, berarti salah. Pada diagram ekuivalen luas pengertian sebagai anteseden dan konsekuen adalah sama.

Proposisi implikatif baik yang berupa implikasi logik maupun implikasi material yang keduanya dirumuskan (p Þ q) jika p maka q, tetapi q belum tentu p. Rumusan ini cukup disebut dengan implikasi saja atau sering juga dengan kondisional. Dalam implikasi satu-satunya kesalahan adalah jika anteseden diakui benar dan konsekuen salah. Dalam diagram himpunan implikasi, luas pengertian antara anteseden dan konsekuen yang dikandungnya tidak sama. Cakupan pengertian konsekuen lebih luas jika dibandingkan dengan cakupan pengertian anteseden. Jika dapat digambarkan dinilai benar dan jika tidak mungkin dapat digambarkan dinilai salah.

Penalaran dalam bentuk penyimpulan langsung dengan satu pangkal pikir dan kesimpulan disebut dengan istilah “eduksi”. Ada tiga macam penyimpulan eduksi,yaitu konversi, inversi, dan kontraposisi. Konversi merupakan bentuk penyimpulan dengan cara menukar kedudukan dua bagian sebagai anteseden dan konsekuen yang kesimpulannya disebut konvers. Inversi merupakan bentuk penyimpulan dengan cara menegasikan kedua bagian sebagai anteseden dan konsekuen yang kesimpulannya disebut invers. Kontraposisi merupakan bentuk penyimpulan dengan cara menukar kedudukan kedua bagian serta menegasikannya dan kesimpulannya disebut kontrapositif.

Proposisi implikatif atau implikasi jika dikontraposisikan mempunyai hubungan yang saling menyimpulkan secara ekuivalen, tetapi jika dikonversikan atau diinversikan tidak dapat saling menyimpulkan, dua kemungkinan nilai logiknya bahkan bertentangan, yakni dalam keadaan anteseden dan konsekuen nilainya tidak sama. Dengan demikian, kontrapositif dari implikasi adalah tepat, tetapi konversi dan inversi dari implikasi tidak tepat.

Suatu penyimpulan baik langsung maupun tidak langsung untuk penalaran majemuk dapat dibuktikan ketepatannya dengan nilai kebenaran, di samping dengan diagram himpunan, yang dapat ditentukan menjadi tiga macam, yaitu tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Penalaran dinyatakan sebagai suatu tautologi jika hasil terakhir benar semua, dalam arti semua kemungkinan bentuk logiknya benar. Penalaran dinyatakan sebagai suatu kontradiksi jika hasil terakhir salah semua, dalam arti semua kemungkinan bentuk logiknya salah. Penalaran dinyatakan sebagai suatu kontingensi jika hasil terakhir ada yang benar dan ada yang salah, dalam arti tidak tentu nilainya.

sumber : http://massofa.wordpress.com/2008/01/31/proposisi-majemuk-dan-nialai-kebenaran/
Baca Selengkapnya ..

Redaktur Anonymous
Category:

Anak Angkat dari Perspektif Hukum Islam

Agama Islam diturunkan dimuka bumi sebagai rahmatan lilalami. sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur mencakup seluruh aspek kehidupan baik politik, hukum, sosial dan budaya, serta masalah pengangkatan anak, orang Islam dapat mengaurangi kehidupan dan memecahkan setiap problem dalam kehidupan.

Keinginan untuk menpunyai anak adalah naluri manusiawi dan alami akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir illahi, di mana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Akan tetapi semua kuasa ada di tangan Tuhan. Apapun yang mereka usahakan apabila Tuhan tidak menghendaki, maka keinginan merekapun tidak akan terpenuhi, hingga jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka diambil jalan dengan pengangkatan anak (adopsi).

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengemukakan tentang salah satu persoalan kebutuhan manusia, yakni khusus aspek pengangkatan anak dan pewarisan anak angkat, dari berbagai macam cara pengangkatan anak. Sebagai suatu gambaran, bahwa pengangkatan anak semakin bertambah di masyarakat kita saat-saat ini
Dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya di perbolehkan atau suruhan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian “nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab).

Permasalah inilah hendak penulis kaji secara mendalam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak dan pewarisan anak angkat.

Sedangkan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam praktek pengadilan agama, berdasarkan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia Inpres No I Tahun 1991 tangal 10 Juni 1991, menetapkan bahwa anak angkat ialah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sendiri, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asli kepada orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan.

Di dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak secara mutlak, berdasarkan Al Qur’an surat Al Ahzab 4 & 5dan 40 dan berdasarkan Hadist Rasulullah SAW,
“Barang siapa yang mendakwakan dirinya sebagai anak dari seorang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpa laknat dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan kelak pada hari kiamat, akan tidak diterima amalan-amalannya, baik yang wajib maupun yang sunnat”(HR Bukhari)
Sedangkan menurut hukum Islam anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Hubungan keharta bendaan antara anak yang di angkat dengan orang tua mengangkat dianjurkan dalam bentuk wasiat atau hibah, yang besarnya maximal sepertiga dari harta yang ada, Wasiat itu wajib (berdasarkan surat Al Baqarah ayat 180 dan surat Al Maa’idah 106).

Sedangkan, hukum Islam tidak ada putus hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dengan adanya perbedaan ini sebenarnya adopsi sebagai salah satu upaya untuk kesejahteraan anak.
Meskipun kesimpulan ini bersifat sementara, namun penulis menganggap bahwa sangat penting untuk di perhatikan bagi pemerhati masalah pengangkatan anak dan pewarisan anak angkat, Penulis menyarankan agar dalam pengangkatan anak diarahkan kepada kepentingan kesejahteraan anak, dan dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial di masa yang akan datang.

sumber : http://www.gudang-hukum.co.cc/2009/12/pengangkatan-anak-ditinjau-dari-hukum.html
Baca Selengkapnya ..

Redaktur Anonymous
Category: ,

Sejarah Pembuatan Sepeda

Sepeda adalah alat transportasi yang dikenal di Indonesia dengan nama Kereta Angin, karena digerakkan tanpa menggunakan motor. Konon nenek moyang sepeda berasal dari Prancis. Sejak awal abad ke-18, alat transportasi roda dua yang dinamai velocipede dikenal di negara tersebut. Kontruksinya pun masih sangat sederhana, karena belum menggunakan besi. Dengan model yang masih sangat "primit", sepeda saat itu tidak menggunakan tongkat kemudi (setang), dan konstruksinya dari kayu.

Baron Karls Drais von Sauerbronn seorang pria Jerman. Atas dasar pengabdian kerjanya (penjaga hutan), dia menyempurnakan velocipede.

Sepeda modern mulai terbentuk pada tahun 1839, oleh seorang warga negara Skotlandia yang bernama Kirkpatrick MacMillan.

Sedangkan penyempurnaan sepedadi lakukan oleh Ernest Michaux, Prancis pada tahun 1855, dengan membuat pemberat engkol. Kesempurnaan Sepeda modern lebih diperkuat lagi oleh seorang warga Negara Prancis juga yang bernama Pierre Lalle ment pada tahun 1865, dimana dia memperkuat roda dengan menggunakan lingkaran besi disekelilingnya (pelek atau velg). Lellement juga yang memperkenalkan sepeda dengan roda depan lebih besar daripada roda belakang."

Sejarah sepeda bermula di Eropa. Sekitar tahun 1790, sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Cikal bakal sepeda ini diberi nama Hobby Horses dan Celeriferes. Keduanya belum punya mekanisme sepeda zaman sekarang, batang kemudi dan sistem pedal. Yang ada hanya dua roda pada sebuah rangka kayu. Bisa dibayangkan, betapa canggung dan besar tampilan kedua sepeda tadi. Meski begitu, mereka cukup menolong orang-orang pada masa itu untuk berjalan.

Penemuan fenomenal dalam kisah masa lalu sepeda tercipta berkat Baron Karl Von Drais. Von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematik dan mekanik di Heidelberg, Jerman berhasil melakukan terobosan penting, yang ternyata merupakan peletak dasar perkembangan sepeda selanjutnya.

Oleh Von Drais, Hobby Horse dimodifikasi hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Dengan mengambil tenaga gerak dari kedua kaki, Von Drais mampu meluncur lebih cepat saat berkeliling kebun. Ia sendiri menyebut kendaraan ini dengan nama, Draisienne. Beritanya sendiri dimuat di koran lokal Jerman pada 1817. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan. Pada tahun 1839, ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan Draisienne. Untuk menjalankannya, tinggal mengayuh pedal yang ada.

James Starley mulai membangun sepeda di Inggris di tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar (high wheel bicycle) sedang roda belakangnya sangat kecil. Sepeda jenis ini sangat populer di seluruh Eropa. Sebab Starley berhasil membuat terobosan dengan mencipta roda berjari-jari dan metode cross-tangent. Sampai kini, kedua teknologi itu masih terus dipakai. Buntutnya, sepeda menjadi lebih ringan untuk dikayuh.

Sayangnya, sepeda dengan roda yang besar itu memiliki banyak kekurangan. Ini menjadi dilema bagi orang-orang yang berperawakan mungil dan wanita. Karena posisi pedal dan jok yang cukup tinggi, mereka mengeluhkan kesulitan untuk mengendarainya.

Sampai akhirnya, keponakan James Starley, John Kemp Starley menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya sama. Namun penemuan tak kalah penting dilakukan John Boyd Dunlop pada 1888. Dunlop berhasil menemukan teknologi ban sepeda yang bisa diisi dengan angin (pneumatic tire). Dari sinilah, awal kemajuan sepeda yang pesat. Beragam bentuk sepeda berhasil diciptakan.

Seperti diketahui kemudian, sepeda menjadi kendaraan yang mengasyikkan. Di Indonesia, perkembangan sepeda banyak dipengaruhi oleh kaum penjajah, terutama Belanda. Mereka memboyong sepeda produksi negerinya untuk dipakai berkeliling menikmati segarnya alam Indonesia. Kebiasaan itu menular pada kaum pribumi berdarah biru. Akhirnya, sepeda jadi alat transpor yang bergengsi.

Seperti ditulis Ensiklopedia Columbia, nenek moyang sepeda diperkirakan berasal dari Prancis. Menurut kabar sejarah, negeri itu sudah sejak awal abad ke-18 mengenal alat transportasi roda dua yang dinamai velocipede. Bertahun-tahun, velocipede menjadi satu-satunya istilah yang merujuk hasil rancang bangun kendaraan dua roda. Yang pasti, konstruksinya belum mengenal besi. Modelnya pun masih sangat "primitif". Ada yang bilang tanpa engkol, pedal tongkat kemudi (setang). Ada juga yang bilang sudah mengenal engkol dan setang, tapi konstruksinya dari kayu.

Adalah seorang Jerman bernama Baron Karls Drais von Sauerbronn yang pantas dicatat sebagai salah seorang penyempurna velocipede. Tahun 1818, von Sauerbronn membuat alat transportasi roda dua untuk menunjang efisiensi kerjanya. Sebagai kepala pengawas hutan Baden, ia memang butuh sarana transportasi bermobilitas tinggi. Tapi, model yang dikembangkan tampaknya masih mendua, antara sepeda dan kereta kuda. Sehingga masyarakat menjuluki ciptaan sang Baron sebagai dandy horse.

Baru pada 1839, Kirkpatrick MacMillan, pandai besi kelahiran Skotlandia, membuatkan "mesin" khusus untuk sepeda. Tentu bukan mesin seperti yang dimiliki sepeda motor, tapi lebih mirip pendorong yang diaktifkan engkol, lewat gerakan turun-naik kaki mengayuh pedal. MacMillan pun sudah "berani" menghubungkan engkol tadi dengan tongkat kemudi (setang sederhana).

Sedangkan ensiklopedia Britannica.com mencatat upaya penyempurnaan penemu Prancis, Ernest Michaux pada 1855, dengan membuat pemberat engkol, hingga laju sepeda lebih stabil. Makin sempurna setelah orang Prancis lainnya, Pierre Lallement (1865) memperkuat roda dengan menambahkan lingkaran besi di sekelilingnya (sekarang dikenal sebagai pelek atau velg). Lallement juga yang memperkenalkan sepeda dengan roda depan lebih besar daripada roda belakang.

Namun kemajuan paling signifikan terjadi saat teknologi pembuatan baja berlubang ditemukan, menyusul kian bagusnya teknik penyambungan besi, serta penemuan karet sebagai bahan baku ban. Namun, faktor safety dan kenyamanan tetap belum terpecahkan. Karena teknologi suspensi (per dan sebagainya) belum ditemukan, goyangan dan guncangan sering membuat penunggangnya sakit pinggang. Setengah bercanda, masyarakat menjuluki sepeda Lallement sebagai boneshaker (penggoyang tulang).

Sehingga tidak heran jika di era 1880-an, sepeda tiga roda yang dianggap lebih aman buat wanita dan laki-laki yang kakinya terlalu pendek untuk mengayuh sepeda konvensional menjadi begitu populer. Trend sepeda roda dua kembali mendunia setelah berdirinya pabrik sepeda pertama di Coventry, Inggris pada 1885. Pabrik yang didirikan James Starley ini makin menemukan momentum setelah tahun 1888 John Dunlop menemukan teknologi ban angin. Laju sepeda pun tak lagi berguncang.

Penemuan lainnya, seperti rem, perbandingan gigi yang bisa diganti-ganti, rantai, setang yang bisa digerakkan, dan masih banyak lagi makin menambah daya tarik sepeda. Sejak itu, berjuta-juta orang mulai menjadikan sepeda sebagai alat transportasi, dengan Amerika dan Eropa sebagai pionirnya. Meski lambat laun, perannya mulai disingkirkan mobil dan sepeda motor, sepeda tetap punya pemerhati. Bahkan penggemarnya dikenal sangat fanatik.

Kini, sepeda punya beragam nama dan model. Ada sepeda roda tiga buat balita, sepeda mini, "sepeda kumbang", hingga sepeda tandem buat dikendarai bersama. Bahkan olahraga balap sepeda mengenal sedikitnya tiga macam perangkat lomba. Yakni "sepeda jalan raya" untuk jalanan mulus yang memiliki sampai 16 kombinasi gir yang berbeda, "sepeda track" dengan hanya 1 gigi serta "sepeda gunung" yang memiliki 24 gigi.

sumber : http://jelajahunik.blogspot.com/2010/04/pernah-berpikiran-tidak-siapa-penemu.html
Baca Selengkapnya ..

Redaktur Anonymous
Category: ,

Sejarah Pembentukan OSIS

Sebelum lahirnya OSIS, di sekolah-sekolah tingkat SLTP dan SLTA terdapat organisasi yang bebagai macam corak bentuknya. Ada organisasi siswa yang hanya dibentuk bersifat intern sekolah itu sendiri, dan ada pula organisasi siswa yang dibentuk oleh organisasi siswa di luar sekolah.

Organisasi siswa yang dibentuk dan mempunyai hubungan dengan organisasi siswa dari luar sekolah, sebagian ada yang mengarah pada hal-hal bersifat politis, sehingga kegiatan organisasi siswa tersebut dikendalikan dari luar sekolah sebagai tempat diselenggarakannya proses belajar mengajar.

Akibat dari keadaan yang demikian itu, maka timbullah loyalitas ganda, disatu pihak harus melaksanakan peraturan yang dibuat Kepala Sekolah, sedang dipihak lain harus tunduk kepada organisasi siswa yang dikendalikan di luar sekolah.

Dapat dibayangkan berapa banyak macam organisasi siswa yang tumbuh dan berkembang pada saat itu, dan bukan tidak mungkin organisasi siswa tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi di luar sekolah.

Itu sebabnya pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1972, beberapa pimpinan organisasi siswa yang sadar akan maksud dan tujuan belajar di sekolah, ingin menghindari bahaya perpecahan di antara para siswa intra sekolah di sekolah masing-masing, setelah mendapat arahan dari pimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pembinaan dan pengembangan generasi muda diarahkan untuk mempersiapkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dengan memberikan bekal keterampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, idealisme, kepribadian dan budi pekerti luhur.

Oleh karena itu pembanguan wadah pembinaan generasi muda di lingkungan sekolah yang diterapkan melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah ( OSIS ) perlu ditata secara terarah dan teratur.

Betapa besar perhatian dan usaha pemerintah dalam membina kehidupan para siswa, maka ditetapkan “OSIS” sebagai salah satu jalur pembinaan kesiswaan secara nasional. Jalur tersebut terkenal dengan nama “Empat Jalut Pembinaan Kesiswaan”, yaitu :

1. Organisasi Kesiswaan
2. Latihan Kepemimpinan
3. Kegiatan Ekstrakurikuler
4. Kegiatan wawasan Wiyatamandala

Dengan dilandasi latar belakang sejarah lahirnya OSIS dan berbagai situasi, OSIS dibentuk dengan tujuan pokok :

1. Menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat para siswa ke dalam salah satu wadah yang bebas dari berbagai macam pengaruh negative dari luar sekolah
2. Mendorong sikap, jiwa dan semangat kasatuan dan persatuan di antara para siswa, sehingga timbul satu kebanggaan untuk mendukung peran sekolah sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar.
3. Sebagai tempat dan sarana untk berkomunikasi, menyampaikan pemikiran, dan gagasan dalam usaha untuk mematangkan kemampuan berfikir, wawasan, dan pengambilan keputusan.


Dasar Hukum berdiriri-nya OSIS

1. UU Nomor 20 Tahun 2003; tentang sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 14 Tahun 2005; tentang Guru dan Dosen
3. PP 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005; tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
5. Kep. Mendukbud Nomor 0461/U/1984; tentang Pembinaan Kesiswaan
6. Kep. Dirjen Dikdasmen Nomor 226/C/0/1992 tentang pedoman Pembinaan Kesiswaan

PENGERTIAN, FUNGSI, TUJUAN dan STRUKTUR OSIS

Dalam upaya mengenal, memahami, dan mengelola Organisasi Siwa Intra Sekolah (OSIS) perlu kejelasan mengenai Pengertian, Fungsi, dan Tujuan serta Struktur OSIS.

Dengan mengetahui pengertian, fungsi dan tujuan serta struktur OSIS yang jelas, maka akan membantu para Pembina, pengurus, dan perwakilan kelas untuk mendayagunakan OSIS ini sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

1. Pengertian OSIS, meliputi :

Secara Semantis

Di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 226/C/Kep/0/1992 disebutkan bahwa organisasi kesiswaan di sekolah adalah OSIS.

OSIS adalah Organisasi Intra Sekolah. Masing-masing kata mempunyai pengertian :

a. Organisasi

Secara umum adalah kelompok kerjasama anatara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dalam hal ini dimaksudkan sebagai satuan atau kelompok kerjasama para siswa yang dibentuk dalam usaha mencapai tujuan bersama, yaitu mendukung terwujudnya pembinaan kesiswaan

b. Siswa, adalah peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah

c. Intra, berarti terletak di dalam dan di antara. Sehingga suatu organisasi siswa yang ada di dalam dan di lingkungan sekolah yang bersangkutan

d. Sekolah adalah satuan pendidikan tempat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, yang dalam hal ini Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah atau Sekolah/Madrasah yang sederajat


Secara Organis

OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Oleh karena itu setiap sekolah wajib membentuk Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), yang tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah lain dan tidak menjadi bagian/alat dari organisasi lain yang ada di luar sekolah.

Secara Fungsional

Dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan, khususnya dibidang pembinaan kesiswaan, arti yang terkandung lebih jauh dalam pengertian OSIS adalah sebagai salah satu dari empat jalur pembinaan kesiswaan, disamping ketiga jalur yang lain yaitu : latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan Wiyatamandala.

Secara Sistemik

Apabila OSIS dipandang sebagai suatu sistem, berarti OSIS sebagai tempat kehidupan berkelompok siswa yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam hal ini OSIS dipandang sebagai suatu sistem, dimana sekumpulan para siswa mengadakan koordinasi dalam upaya menciptakan suatu organisasi yang mampu mencapai tujuan.

Oleh karena OSIS Sebagai suatu sistem ditandai beberapa cirri pokok, yaitu :

a. Berorientasi pada tujuan
b. Memiliki susunan kehidupan berkelompok
c. Memiliki sejumlah peranan
d. Terkoordinasi
e. Berkelanjutan dalam waktu tertentu

Fungsi OSIS

Salah satu ciri pokok suatu organisasi ialah memiliki berbagai macam fungsi. Demikian pula OSIS sebagai suatu organisasi memiliki pula beberapa fungsi dalam mencapai tujuan.

Sebagai salah satu jalur dari pembinaan kesiswaan,fungsi OSIS adalah :

1. Sebagai Wadah

Organisasi Siswa Intra Sekolah merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan.

2. Sebagai Motivator

Motivator adalah perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan.

3. Sebagai Preventif

Apabila fungsi yang bersifat intelek dalam arti secara internal OSIS dapat menggerakkan sumber daya yang ada dan secara eksternal OSIS mampu beradaptasi dengan lingkungan, seperti menyelesaikan persoalan perilaku menyimpang siswa dan sebagainya. Dengan demikian secara prepentif OSIS ikut mengamankan sekolah dari segala ancaman dari luar maupun dari dalam sekolah. Fungis preventif OSIS akan terwujud apabila fungsi OSIS sebagai pendorong lebih dahulu harus dapat diwujudkan

Tujuan OSIS

Setiap organisasi selalu memiliki tujuan yang ingin dicapai, begitu pula dengan OSIS ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain :

1. Meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertaqwa
2. Memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat
3. Membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai HAM dalam kontek kemajuan budaya bangsa
4. Membangun, mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi
5. Memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis dan demokratis
6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya artistic, budaya dan intelektual
7. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Perangkat OSIS

Perangkat OSIS terdiri dari Pembina OSIS, perwakilan kelas, dan pengurus OSIS

1. Pembina OSIS

a. Pembina OSIS terdiri dari :

1) Kepala Sekolah, sebagai Ketua
2) Wakil Kepala Sekolah, sebagai Wakil Ketua
3) Guru, sebagai anggota, sedikitnya 5 (lima) orang dan bergantian setiap tahun pelajaran

b. Rincian Tugas

1) Bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan OSIS di sekolahnya;
2) Memberikan nasihat kepada perwakilan kelas dan pengurus;
3) Mengesahkan keanggotaan perwakilan kelas dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah;
4) Mengesahkan dan melantik pengurus OSIS dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah;
5) Menghadiri rapat-rapat OSIS
6) Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas OSIS

2. Perwakilan Kelas

a. Terdiri atas 2 (dua) orang dari setiap kelas ;

b. Rincian Tugas

1) Mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas ;
2) Mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program kerja OSIS;
3) Mengajukan calon pengurus OSIS berdasarkan hasil rapat kelas ;
4) Memilih pengurus OSIS dari daftar calon yang telah disiapkan ;
5) Menilai laporan pertanggung jawaban pengurus OSIS pada akhir tahun jabatannya;
6) Mempertanggung jawabkan segala tugas kepada Kepala Sekolah selaku Ketua Pembina ;
7) Bersama- sama pengurus menyusun Anggaran Rumah Tangga.

3. Pengurus OSIS

a. Syarat Pengurus OSIS

1) Taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2) Memiliki budi pekerti yang baik dan sopan santun terhadap orang tua, guru, dan teman
3) Memiliki bakat sebagai pemimpin
4) Tidak terlibat penggunaan Narkoba
5) Memiliki kemauan, kemampuan, dan pengetahuan yang memadai
6) Dapat mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga pelajarannya tidak terganggu karena menjadi pengurus OSIS
7) Pengurus dicalonkan oleh perwakilan kelas
8) Tidak duduk dikelas terakhir, karena akan menghadapi ujian akhir
9) Syarat lain disesuaikan dengan ketentuan sekolah.

b. Kewajiban Pengurus

1) Menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga OSIS
2) Selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan martabat sekolahnya
3) Kepemimpinan pengurus OSIS bersifat kolektif
4) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Pembina OSIS dan tembusannya kepada Perwakilan Kelas pada akhir masa jabatannya
5) Selalu berkonsultasi dengan Pembina

c. Struktur dan Rincian Tugas Pengurus

1) Ketua

a) Memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana
b) Mengkoordinasikan semua aparat kepengurusan
c) Menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh aparat kepengurusan
d) Memimpin rapat
e) Menetapkan kebijaksanaan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat
f) Setiap saat mengevaluasi kegiatan aparat kepengurusan

2) Wakil Ketua

a) Bersama-sama ketua menetapkan kebijaksanaan
b) Memberikan saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan
c) Menggantikan ketua jika berhalangan
d) Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya
e) Bertanggung jawab kepada ketua
f) Wakil ketua bersama dengan wakil sekretaris mengkoordinasikan seksi-seksi

3) Sekretaris

a) Memberikan saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan
b) Mendampingi ketua dalam memimpin setiap rapat
c) Menyiarkan, mendistribusikan dan menyimpan surat serta arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan
d) Menyiapkan laporan, surat, hasil rapat dan evaluasi kegiatan
e) Bersama ketua menandatangani setiap surat
f) Bertanggung jawab atas tertib administrasi organisasi
g) Bertindak sebagai notulis dalam rapat, atau diserahkan kepada wakil sekretaris

4) Wakil Sekretaris

a) Aktif membantu pelaksanaan tugas sekretaris
b) Menggantikan sekretaris jika sekretaris berhalangan
c) Wakil sekretaris membantu wakil ketua mengkoordinir seksi-seksi

5) Bendahara dan Wakil Bendahara

a) Bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan pengeluaran uang/biaya yang diperlukan
b) Membuat tanda bukti kwitansi setiap pemasukan pengeluaran uang untu pertanggung jawaban
c) Bertanggung jawab atas inventaris dan perbendaharaan
d) Menyampaikan laporan keuangan secara berkala

6) Ketua Seksi

a) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan seksi yang menjadi tanggung jawabnya
b) Melaksanakan kegiatan seksi yang diprogramkan
c) Memimpin rapat seksi
d) Menetapkan kebijaksanaan seksi dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat
e) Menyampaikan laporan, pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan seksi kepada Ketua melalui Koordinator

d. Pokok – pokok kegiatan Seksi

1) Seksi ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, antara lain :

a) Melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan agama masing-masing
b) Memperingati hari-hari besar agama
c) Mengadakan kegiatan limba yang bersifat keagamaan
d) Pengabdian sosial masyarakat
e) Pelaksanaan seni bernafaskan agama
f) Kegiatan lainnya

2) Seksi Wawasan Keilmuan, antara lain :

a) Membentuk klub Fisika
b) Membentuk klub Kimia
c) Membentuk klub Biologi
d) Membentuk klub Matematika
e) Membentuk klub Astronomi
f) Membentuk klub Ekonomi
g) Membentuk klub Informatika/Komputer
h) Kegiatan lainnya

3) Seksi Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme, antara lain :

a) Melaksanakan upacara bendera pada setiap hari Senin, serta hari-hari besar Nasional
b) Melaksanakan bakti sosial
c) Kemah kerja siswa
d) Memelihara kelestarian dan keindahan lingkungan sekolah
e) Kegiatan lainnya

4) Seksi Kepribadian Budi Pekerti dan Kehidupan berbangsa, antara lain :

a) Penerapan tata tertib sekolah
b) Penerapan sopan santun
c) Pencegahan dampak Narkoba
d) Melaksanakan tata krama siswa
e) Kegiatan lainnya

5) Seksi Keterampilan dan Kewirausahaan, antara lain :

a) Membentuk koperasi siswa
b) Membentuk UKS
c) Keterampilan menciptakan suatu barang menjadi sempurna
d) Keterampilan di bidang mekanik, pertanian, atau pertukangan
e) Kegiatan lainnya

6) Seksi Organisasi Kepemimpinan dan Demokrasi, antara lain :

a) Melaksanakan kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan
b) Membentuk Palang Merah Remaja
c) Membentuk jurnalistik pelajar
d) Menyelenggarakan forum diskusi
e) Membentuk klub debat
f) Kegiatan lainnya

7) Seksi Apresiasi Seni Budaya dan Daya Kreasi, antara lain :

a) Membentuk sanggar seni
b) Membentuk Vokal grup
c) Menyelenggrakan pentas seni musik, drama, tari
d) Mengadakan kegiatan fotografi
e) Kegiatan lainnya

8) Seksi Olahraga dan Kesehatan, antara lain :

a) Membentuk klub atletik
b) Menyelenggarakan klub voly, basket, sepak bola, bridge
c) Membentuk klub-klub olahraga tradisional
d) Kegiatan lainnya

Pokok – pokok kegiatan seksi tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah dan sekolah masing-masing.

1. Forum Organisasi

1. Rapat – rapat

a. Rapat Pleno perwakilan kelas adalah rapat yang dihadiri seluruh anggota perwakilan kelas. Rapat ini diadakan untuk :

1) Pemilihan pimpinan rapat perwakilan kelas yang terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris
2) Pencalonan pengurus
3) Memimpin pelaksanaan pemilihan pengurus OSIS
4) Penilaian laporan pertanggung jawaban pengurus OSIS pada akhir masa jabatan
5) Acara, waktu, dan tempat rapat dikonsultasikan dengan Ketua Pembina

b. Rapat Pengurus

1) Rapat pleno pengurus adalah rapat yang dihadiri seluruh anggota pengurus OSIS, untuk membahas :

a) Penyusunan program kerja tahunan OSIS
b) Penilaian pelaksanaan program kerja pengurus OSIS tengah tahunan dan tahunan
c) Membahas laporan pertanggung jawaban OSIS pada akhir masa jabatan

2) Rapat pengurus harian adalah rapat yang dihadiri oleh ketua, wakil-wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan wakilnya, untuk membicarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari

3) Rapat koordinasi terdiri dari :

4) Rapat seksi adalah rapat yang dipimpin oleh ketua seksi

5) Rapat luar biasa dapat diadakan dalam keadaan yang mendesak atas usul pengurus OSIS atau perwakilan kelas, setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dan disetujui oleh pembina OSIS

Tata Cara Pemilihan OSIS

Tata cara pemilihan Perwakilan Kelas dan pemilihan Pengurus OSIS adalah sebagai berikut :

a. Pemilihan Perwakilan Kelas

1) Pemilihan perwakilan kelas diselenggarakan pada awal tahun pelajaran baru, hari pertama masuk sekolah, semua siswa yang duduk di kelas yang bersangkutan memilih ketua dan wakil ketua kelas
2) Anggota perwakilan kelas terdiri dari 2 (dua) orang siswa tiap kelas yang dipilih secara langsung oleh anggota kelasnya yang dihadiri oleh wali kelas
3) Anggota perwakilan kelas dapat dirangkap oleh ketua dan wakil ketua kelas
4) Kepala Sekolah selaku Ketua Pembina atau menunjuk wakil kepala sekolah segera mengundang semua anggota perwakilan kelas untuk membentuk dan mengesahkan pengurus kelas

b. Pemilihan atau pembentukan pengurus OSIS

1) Pemilihan/pembentukan pengurus OSIS diselenggarakan selambat-lambatnya 1 (bulan) setelah terbentuknya perwakilan kelas.
2) Penyelenggara Pemilihan atau Pembentukan pengurus OSIS dibentuk oleh Kepala Sekolah, dengan unsure-unsur panitia pemilihan OSIS terdiri dari :

a. Pembina OSIS
b. Pengurus OSIS lama
c. Perwakilan Kelas
d. Siswa

3) Ketua dan wakil ketua OSIS dipilih secara langsung dalam satu paket oleh seluruh siswa dalam waktu 1 (satu) hari dan hasilnya diumumkan secara langsung.
4) Ketua dan wakil ketua terpilih segera melengkapi kepengurusan OSIS selambat-lambatnya 1 (minggu) setelah pemilihan.

3. Pengesahan dan Pelantikan

1. Berdasarkan hasil laporan panitia pemilihan OSIS, Kepala Sekolah sebagai Pembina OSIS mengeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan dan pengambilan sumpah pengurus OSIS yang baru terbentuk.

2. Pelantikan pengurus OSIS dilaksanakan pad saat upacara bendera hari Senin, dengan susunan upacara pelantikan yang diatur oleh sekolah.

Anggaran Dasar OSIS

Secara Struktural Anggaran OSIS, Terdiri dari 7 (tujuh) Bab dan Pasal-pasal.

1. Bab I Nama, Waktu, dan Tempat Kedudukan
2. Bab II Asas, Tujuan, dan Sifat
3. Bab III Keanggotaan dan Keuangan
4. Bab IV Hak dan Kewajiban Anggota
5. Bab V Perangkat OSIS
6. Bab VI Masa Jabatan
7. Bab VII Penutup

BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Organisasi Siswa Intra

Pasal 2

Organisasi ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan

Pasal 3

Organisasi ini berkedudukan di Pulogebang, Kecamatan Cakung. Kabupaten/Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, dengan alamat Jl. Raya Pulogebang Nomor 99. Kota Jakarta Timur (Kode Pos ) 13950.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 4

Organisasi ini berasaskan Pancasila

Pasal 5

Organisasi ini bertujuan mempersiapkan siswa sebagai kader penerus cita-cita perjuangan pembangunan bangsa, guna :

a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Tuhan Yang Maha Esa dan budi pekerti luhur
b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
c. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani
d. Memantapkan kepribadian dan mandiri
e. Mempertebal rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan

Pasal 6

1) Organisasi inibersifat intra sekolah, dan merupakan satu-satunya organisasi siswa yang sah di sekolah sebagai wadah siswa berorganisasi dan menampung seluruh kegiatan siswa, serta tidak ada hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah lain, dan/atau tidak menjadi bagian dari organisasi lain di luar sekolah

2) Organisasi ini hanya berhak mewakili siswa dari sekolah yang bersangkutan
BAB III KEANGGOTAAN DAN KEUANGAN

Pasal 7

1) Anggota organisasi ini secar otomatis adalah siswa yang masih aktif pada sekolah ini
2) Anggota organisasi ini tidak memerlukan kartu anggota
3) Keanggotaan berakhir apabila siswa yang bersangkutan tidak menjadi siswa di sekolah ini, atau meninggal dunia

Pasal 8

1) Keuangan organisasi ini diperoleh dari Anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta sumbangan yang tidak mengikat
2) Pengelolaan keuangan organisasi tersebut digunakan sepenuhnya untuk kegiatan OSIS dengan pertanggung jawaban yang jelas

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 9

1) Setiap anggota mempunyai hak :

a. Mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
b. Memilih dan dipilih sebagai perwakilan kelas atau pengurus;
c. Berbicara secara lisan atau tulisan.

2) Setiap anggota berkewajiban untuk :

a. Memelihara nama baik dan kehormatan sekolah
b. Mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah
c. Menghormati tenaga Kependidikan
d. Memelihara sarana dan prasarana serta keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kekeluargaan di sekolahnya.

BAB V PERANGKAT OSIS

Pasal 10

1) Perangkat OSIS terdiri dari :

a. Pembina OSIS
b. Perwakilan Kelas
c. Pengurus OSIS

2) Pembina terdiri dari :

a. Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah, sebagai Ketua/Wakil Ketua
b. Guru, sebagai anggota, sedikitnya 5 (lima) orang, diatur secara bergantian setiap tahun ajaran
3) Perwakilan Kelas terdiri dari :

a. Wakil-wakil setiap kelas
b. Setiap kelas diwakili oleh 2 (dua) orang siswa

4) Pengurus OSIS terdiri dari :

a. Ketua
b. Wakil Ketua
c. Sekretaris
d. Wakil Sekretaris
e. Bendahara
f. Wakil Bendahara
g. Seksi Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
h. Seksi Wawasan Keilmuan
i. Seksi Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme
j. Seksi kepribadian Budi Pekerti dan kehidupan berbangsa
k. Seksi Keterampilan dan Kewirausahaan
l. Seksi Organisasi Kepemimpinan dan Demokrasi
m. Seksi Apresiasi Seni Budaya dan Daya Kreasi
n. Seksi Olahraga

BAB VI MASA JABATAN

Pasal 11

Masa jabatan anggota perwakilan kelas dan pengurus selama satu tahun, dimulai dari awal tahun ajaran dan berakhir pada akhir tahun ajaran

BAB VII PENUTUP

Pasal 12

1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur leabih lanjut dalam Anggran Rumah Tangga, atau peraturan yang sah
2) Anggaran Rumah Tangga mengatur lebih rinci hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar
3) Anggaran Rumah Tangga disusun ole masing-masing sekolah, dan disusun berdasarkan Anggaran Dasar
BAB III

PROGRAM KERJA

A. Program Seksi Bidang :

1. Seksi ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kegiantan, antara lain:

a. Melaksanakan ibadah sesuai syariat agamanya.
b. Memperingati hari-hari besar keagamaan
c. Pengabdian social kemasyarakatan dalam bentuk Bakti Sosial.
d. Pelaksanaan lomba-lomba keagamaan
e. Menyelenggarakan lomba-lomba keagamaan

1. Seksi Wawasan Keilmuan memiliki kegiatan, antara lain :

a. Membentuk Kelompok Kegiatan Fisika
b. Membentuk Kelompok Kegiatan Kimia
c. Membentuk Kelompok Kegiatan Biologi
d. Membentuk Kelompok Kegiatan Matematika
e. Membentuk Kelompok Kegiatan Astronomi
f. Membentuk Krgiatan Informatika/Komputer
g. Membentuk Kelompok Kegiatan Ekonomi
h. Membentuk Kelompok Kegiatan Pembaca dan Pemirsa
i. Membentuk Kelompok Kegiatan Sejarah dan Budaya

1. Seksi Wawasan Kebangsaan memiliki kegiatan, antara lain :

a. Membentuk Kegiatan Pramuka
b. Membentuk Kegiatan Paskibra
c. Melaksanakan Kegiatan Pertukaran Pelajar
d. Melaksanakan Kegiatan Bakti Sosial
e. Melaksanakan Kegiatan Kernah Kerja Siswa
f. Membentuk Kelompok Pecinta Alam

1. Seksi Kepribadian dan Budi Pekerti memiliki kegiatan, antara lain :

a. Mengadakan Penyuluhan /seminar Penyalahgunaan Narkoba
b. Mengadakan Penyuluhan /seminar bahaya HIV/AIDS
c. Mengadakan Penyuluhan /seminar Hukum dan HAM
d. Mengadakan Penyuluhan /seminar Penyuluhan bahaya penyakit kelamin
e. Penerapan Tata Tertib Sekolah
f. Penerapan Sopan Santun
g. Saling Menghormati sesama warga sekolah

1. Seksi Keterampilan & Kewirausahaan memiliki kegiatan, antara lain :

a. Membentuk Kegiatan Unit Kesehatan Sekolah (UKS)
b. Membentuk Koperasi Siswa
c. Mengadakan Pelatihan Keterampilan Penerapan suatu barang setengah jadi menjadi barang jadi
d. Menyelenggarakan Pelatihan Keterampilan di bidang mekanik, pertanian, pertukangan
e. Menyelenggarakan Pelatihan Keterampilan di bidang tata boga dan tata busana

1. Seksi Kepemimpinan dan Demokrasi memiliki kegiatan, antara lain :

a. Membentuk kegiatan Klub debat
b. Membentuk kegiatan Forum Diskusi
c. Membentuk kegiatan Palang Merah Remaja
d. Membentuk kegiatan Jurnalis pelajar
e. Membentuk kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa
f. Melaksanakan kegiatan bersama antar OSIS atau lembaga terkait lain

1. Seksi Apresiasi Seni, Budaya & Daya Kreasi memiliki kegiatan, antara lain :

a. Membentuk Kegiatan sanggar Seni-budaya
b. Membentuk Kegiatan Kelompok Seni Musik
c. Membentuk Kegiatan Kelompok Majalah Dinding
d. Membentuk Kegiatan Kelompok Fotografi
e. Membentuk Kegiatan Kelompok Bidang Sastra

1. Seksi Olah Raga dan kesehatan memiliki kegiatan, antara lain :

a. Membentuk Kegiatan Atletik
b. Membentuk Kegiatan Bola Volly
c. Membentuk Kegiatan Klub Basket
d. Membentuk Kegiatan Klub Sepak Bola
e. Membentuk Kegiatan Klub Bridge
f. Membentuk Kegatan Karate
g. Membentuk Kegiatan Tenis Meja
h. Dan lain-lain

Strategi Pelaksanaan :

Keberhasilan OSIS sangat ditentukan oleh strategi pelaksanaan dan pembinaan dari elemen pendukungnya.

Strategi Plaksanaan OSIS dimulai di tingkat sekolah – kabupaten/kota – provinsi, dan nasional harus berkesinambungan dan konsisten serta tidak ada tumpang- tindih program kegiatan di tingkat dekolah – kabupaten/kota – provinsi dan nasional.

Di Tingkat Sekolah :

Pada tingkat sekolah ada tiga komponen yang mendukung keberhasilan OSIS, yakni Kepala Sekolah, Guru Pembina dan Komite Sekolah.

Peran kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan di sekolah akan berpengaruh pada keberhasilan OSIS.

Peran Kepala Sekolah dapat berupa:

· Penyediaan ruang OSIS dan fasilitasnya
· Kebijakan sekolah yang mendukung keberhasilan OSIS
· Memberi kemudahan pada berbagai kegiatan OSIS
· Penyertaan pengurus OSIS dalam kegiatan rapat kerja sekolah

Peran Komite Sekolah antara lain:

· Memberikan fasilitas baik berupa dana maupun dukungan materi lainnya yang dibutuhkan OSIS
· Membantu terciptanya hubungan yang hamonis dangan orang tua siswa, ataupun pihak sponsor dalam penggalangan dana untuk kegiatan OSIS

Peran Guru Pembina, antara lain:

· Membimbing pengurus OSIS dalam berbagai kegiatan OSIS
· Membantu tantangan/hambatan yang dihadapi pengurus OSIS

Di Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi

Di tingkat Kabupaten/kota keberhasilan OSIS juga ditunjang oleh Peran aktif dari Kepala Dinas Penfifikan tingkat Kota/Kabupaten/Propinsi.

Peran dan Kegiatan Pembinaan terhadap OSIS dan Guru Pembina dapat berupa:

· Pelatihan Pengurus OSIS dalam kegiatan Keorganisasian
· Kegiatan bersama antar OSIS seperti: Karya Wisata, Gerak Jalan Napak Tilas Sejarah, dll
· Pembentukan Badan Koordinasi OSIS Tingkat Kabupaten/Kota
· Pelatihan keterampilan keahlian atau Kewirausahaan: seperti Perbengkelan, Pertanian/pertanaman/Tata boga dan Tata busana, dll

Di Tingkat Nasional

Pada tingkat Nasional keberhasilan OSIS sangat ditentukan berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional dalam hal ini Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Perannya antara lain:

· Pelatihan /TOT/Workshop/Pengurus OSIS dan Pembina OSIS seluruh Indonesia dalam hal keorganisasian OSIS
· Pertukaran Pengurus OSIS antar Propinsi
· Pertukaran Pengurus OSIS di tingkat Regional (ASEAN) dan Internasional
· Pagelaran Seni Budaya Nusantara
· Kerjasama dengan departemen terkait
· Kerjasama dengan komnas HAM dalam kaitannya dengan Disiminasi Pelaksanaan HAM di Indonesia

Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan OSIS di sekolah dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain aebagai berikut:

1. Terdapat ruang yang di dalamnya terdapat struktur organisasi dan kepengurusan OSIS, program kerja, sarana dan prasarana yang memadai serta berbagai macam piagam penghargaan yang diperoleh sebagai hasil prestasi yang dicapai
2. Keterlibatan pengurus OSIS, anggota OSIS/siswa dalam berbagai kegiatan sekolah dengan masyarakat, seperti memperingati hari-hari besar nasional, macam-macam kegiatan lomba, kegiatan social, seni budaya, dan sebagainya.
3. Diselenggarakannya pelatihan kepemimpinan bagi para pengurus, perwakilan kelas, dan anggota, baik di lingkungan sekolah maupun kabupaten/propinsi.
4. Terselenggaranya berbagai kerjasama antar sekolah dalam berbagai macam kegiatan olahraga, seni, pramuka, dan sebagainya.
5. Terbentuknya kelompok-kelompok belajar, forum membaca di tingkat sekolah maupun antar sekolah
6. Terbinanya dangan baik pelatihan upacara bendera di sekolah
7. Diselenggarakannya latihan lomba baris-berbaris pada hari-hari tertentu secara terencana dan terus-menerus
8. Dilaksanakannya 4 (empat) jalur pembinaan kesiswaan secara terencana dan berkelanjutan, serta terselenggaranya 8 (delapan) seksi kegiatan
9. Terbinanya hubungan yang penuh kekeluargaan antar sisama siswa, antar pejabat, hubungan dengan guru, kepala sekolah, orang tua siswa dan masyarakat
10. Terwujudnya sekolah sebagi Wawasan Wiyatamandala

BAB V
HAMBATAN DAN LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN

A. Hambatan ini dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti:

1. Kehadiran OSIS sebagai organisasi di sekolah

Kedudukan organisasi ini harus murni dari siswa untuk siswa. Sebagai bagian dari kehidupan sekolah yang intinya adalah proses belajar mengajar. Berhasil tidaknya organisasi tersebut dapat diukur dengan seberapa jauh OSIS ini dapat menunjang proses bekajar mengajar dalam pencapaian tujuan pendidikan.

2. Pengolahan OSIS

Pengelolaan ini menyangkut segi kualitas pengelola/siswa seperti:

a. Kepemimpinan, seperti kemampuan dan kewibawaan menggerakkan segala sumber daya secara optimal
b. Manajemen, seperti kemampuan menyusun, mengatur, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan dengan program kesiswaan
c. Pengetahuan dan pengalaman dalam organisasi
d. Kemampuan memahami makna OSIS sebagai organisasi yang memiliki tujuan sebagai kehidupan kelompok memiliki sejumlah program terkoordinasi serta berkelanjutan dalam waktu tertentu
e. Hubungan kerjasama, baik antara sesame siswa maupun siswa dengan pembinanya

3. Peran OSIS dalam upaya pemantapan Wawasan wiyatamandala. Siswa dan proses belajar mengajar merupakan nafas dari kehidupan sekolah. Kelemahan dalam segi ini merupakan kegagalan dari fungsi sekolah yang bersangkutan. Dan OSIS sebagai organisasi siswa di sekolah harus dapat berfungsi sebagai benteng pertahanan kehidupan sekolah sebagai wawasan wiyatamandala. Untuk itu OSIS harus memiliki kekuatan, daya tangkal terhadap pengaruh negative terhadapl kehidupan sekolah, dan memiliki kemampuan melaksanakan program kegiatan 4 (empat) jalur dan 8 (delapan) materi pembinaan kesiswaan agar dapat menunjang pencapaian tujuan pendidikan, yaitu terbentuknya menusia

4. Pendanaan

Dana Osis yang bersumber dari iuran komite dirasa kurang dapat menunjang pelaksanaan program Osis. Untuk itu perlu dicari pemecahan bersama antar instansi terkait,agar dapat dilaksanakan suatu mekanisme pendanaan yang lebih rasional. Dalam hal ini peerintah daerah,pengendali pelaksanaan kegiatan didaerah sangat berperan.

5. Pembinaan

Perlu ada pembinaan secara terus-menerus, berjenjang dan dilengkapi dengan perangkat informasi (buku-buku, juklak, juknis dan lain-lain) agar ada persepsi yang sama anatar para Pembina dan siswa yang dibina. Setiap laporan Osis harus dievaluasi unutuk pembinaan selanjutnya.

B. Langkah-langkah Penanggulangan

Agar \osis dapat berfungsi dan berperan sebagaimana tersebut diatas, paling tidak ada 5 macam aspek pemecahan.

1. Osis harus dibentuk sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam arti mampu mewujudkan arti maupun perannya sebagai sebuah organisasi.

2. Aparat Osis dipilih berdasarkan segi tertentu, seperti:

a. Kepemimpinannya
b. Kemampuan manajemen dan pengalaman dalam organisasi
c. Loyalitasnya
d. Keteladannya dan kewibawaannya
e. Keluasan dalam wawasannnya
f. Kemampuan berkomunikasi
g. Kesadaran terhadap tugas dan tanggung jawab.

3. Agar OSIS dapat berperan dalam mendukung pencapaian tujuan kurikuler, maka perlu dilatih dan dibina dalam pelaksanaan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menyangkut 8 (delapan) materi pembinaan kesiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah pelatihan dan pembinaan yang berkaitan dengan penyusunan program kegiatan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangannyaa.

4. Untuk memecahkan masalah pendanaan OSIS, program OSIS dapat dilampiri dengan saran-saran pemecahan tentang pendanaan. Saran tersebut dalam kesempatan tertentu dapat dibicarakan bersama. Tidak mungkin dapat dipecahkan sepihak oleh para pengurus OSIS. Oleh karena itu para Pembina juga komite sekolah, melalui Kepala Sekolah perlu diberikan pengertian sehingga timbul kesadaran bahwa dana untuk OSIS adalah menjadi tanggung jawab bersama.

5. Pembinaan dapat dilakukan melalui :

a. Personilnya ; dengan pelatihan-pelatihan, diskusi, rapat-rapat, dan lainnya
b. Informasi tertulis ; peraturan, juklak, juknis, surat edaran, dan lain-lain
c. Kegiatan terpadu yang diadakan oleh dan dengan intern sekolah, antar sekolah, dan antar sekolah dengan masyarakat.
d. Kegiatan ini dapat dikoordinasikan oleh sekolah yang bersangkutan, aparat pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat.

6. Para Pembina hendaknya dapat menghindarkan diri dari perbuatan atau campur tangan dengan memberikan kesan menguasai, mengatur, memaksakan, dan perilaku lain yang sejenis, sehingga OSIS merasa diberikan kebebasan untuk mengeluarkan dan mengembangkan gagasan, ide sesuai dengan tingkat kemampuan dan kematangan mereka.

PENUTUP

Dari keseluruhan uraian tersebut dapat disimpulkan sebagaiberikut :

1. Proses lahirnya OSIS pada tahun 1970 sampai dengan 1972 sangat dipengaruhi oleh sistem politik masa itu,dimana pemerintah mulaimengusahakan adanya suatu pola pembinaan dan pengembangan generasi muda. Usaha ngeini melahirkan Kep. Mendikbud Nomor : 0323/U/1978 tentang Pola Dasar dan Pengembangan Generasi Muda.

2. Berdasarkan Kep. Mendikbud Nomor : 0323/U/1978 tersebut secara formal OSIS dinyatakan sebagai salah satu jalur pembinaan generasi muda.

3. OSIS merupakan salah satu wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Oleh karena itu setiap sekolah wajib membentuk OSIS. OSIS tidak mempunyai hubungan organisasi dengan OSIS di sekolah lain dan tidak menjadi bagian dari organisasi lain yang ada di luar sekolah.

4. OSIS sebagai suatu organisasi intra sekolah merupakan bagian internal dari kehidupan sekolah, sehingga keberadaan OSIS diharapkan mampu mendukung terwujudnya sekolah sebagai Wawasan Wiyatamandala.

5. Dalam menumbuh kembangkan OSIS, adalah menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, orang tua, masyarakat dan pemerintah.

6. Dalam proses tumbuh dan berkembang, OSIS sebagai salah satu jalur pembinaan kesiswaan memegang peranan yang sangat menentukan dalam menunjang terwujudnya fungsi pendidikan.

sumber : http://www.akujagoan.com/2010/10/sejarah-osis.html
Baca Selengkapnya ..

Redaktur Anonymous
Category: ,
 

Profil Admin - History - Penghargaan - Tukar Link - Daftar Link - Berkontribusi - Beriklan - Disclaimer - Hubungi Kami