Gudang Materi

Pengertian Metode Penelitian Ilmiah

Oleh : A. Nashrudin, S.IP, M,Si.
(Dosen Stikom WJB Serang)

Metode ilmiah boleh dikatakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. Karena ideal dari ilmu adalah untuk memperoleh interelasi yang sistematis dari fakta-fakta, maka metode ilmiah berkehendak untuk mencari jawaban tentang fakta-fakta dengan menggunakan pendekatan kesangsian sistematis. Karena itu, penelitian dan metode ilmiah mempunyai hubungan yang dekat sekali, jika tidak dikatakan sama. Dengan adanya metode ilmiah, pertanyaan-pertanyaan dalam mencari dalil umum akan mudah terjawab, seperti menjawab seberapa jauh, mengapa begitu, apakah benar, dan sebagainya.

Menurut Almadk (1939),” metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan dan penjelasan kebenaran. Sedangkan Ostle (1975) berpendapat bahwa metode ilmiah adalah pengejaran terhadap sesuatu untuk memperoleh sesuatu interelasi.”
Metode ilmiah dalam meneliti mempunyai kriteria serta langkah-langkah tertentu dalam Metode ilmiah bekerja. seperti di bawah ini.

Kriteria
1. Berdasarkan fakta
2. Bebas dari prasangka
3. Menggunakan prinsip-prinsip analisa
4. Menggunakan hipolesa
5. Menggunakan ukuran objektif
6. Menggunakan teknik kuantifikasi

Langkah-langkah
1. Memilih dan mendefinisikan masalah.
2. Survei terhadap data yang tersedia.
3. Memformulasikan hipotesa.
4. Membangun kerangka analisa serta alat-alat dalam menguji hipotesa.
5. Mengumpulkan data primair.
6. Mengolah, menganalisa serla membuat interpretasi.
7. Membual generalisasi dan kesimpulan.
8. Membuat Laporan

KRITERIA METODE IMIAH
Supaya suatu metode yang digunakan dalam penelitian disebut metode ilmiah, maka metode tersebut harus mempunyai kriteria sebagai berikut:
1. Berdasarkan fakta.
2. Bebas dari prasangka (bias)
3. Menggunakan prinsip-prinsip analisa.
4. Menggunakan hipotesa
5. Menggunakah ukuran objektif.
6. Menggunakan teknik kuantifikasi.

6.1. Berdasarkan Fakta
Keterangan-keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian, baik yang akan dikumpulkan dan yang dianalisa haruslah berdasarkan fakta-fakta yang nyata. Janganlah penemuan atau pembuktian didasar-kan pada daya khayal, kira-kira, legenda-legenda atau kegiatan sejenis.

6.2. Bebas dari Prasangka

Metode ilmiah harus mempunyai sifat bebas prasangka, bersih dan jauh dari pertimbangan subjektif. Menggunakan suatu fakta haruslah dengan alasan dan bukti yang lengkap dan dengan pembuktian yang objektif.

6.3. Menggunakan Prinsip Analisa

Dalam memahami serta member! arti terhadap fenomena yang kompleks, harus digunakan prinsip analisa. Semua masalah harus dicari sebab-musabab serta pemecahannya dengan menggunakan analisa yang logis, Fakta yang mendukung tidaklah dibiarkan sebagaimana adanya atau hanya dibuat deskripsinya saja. Tetapi semua kejadian harus dicari sebab-akibat dengan menggunakan analisa yang tajam.

6.4. Menggunakan Hipotesa

Dalam metode ilmiah, peneliti harus dituntun dalam proses berpikir dengan menggunakan analisa. Hipotesa harus ada untuk mengonggokkan persoalan serta memadu jalan pikiran ke arah tujuan yang ingin dicapai sehingga hasil yang ingin diperoleh akan mengenai sasaran dengan tepat. Hipotesa merupakan pegangan yang khas dalam menuntun jalan pikiran peneliti.

6.5. Menggunakan Ukuran Obyektif

Kerja penelitian dan analisa harus dinyatakan dengan ukuran yang objektif. Ukuran tidak boleh dengan merasa-rasa atau menuruti hati nurani. Pertimbangan-pertimbangan harus dibuat secara objektif dan dengan menggunakan pikiran yang waras.

6.6. Menggunakan Teknik Kuantifikasi

Dalam memperlakukan data ukuran kuantitatif yang lazim harus digunakan, kecuali untuk artibut-artibut yang tidak dapat dikuantifikasikan Ukuran-ukuran seperti ton, mm, per detik, ohm, kilogram, dan sebagainya harus selalu digunakan Jauhi ukuran-ukuran seperti: sejauh mata memandang, sehitam aspal, sejauh sebatang rokok, dan sebagai¬nya Kuantifikasi yang termudah adalah dengan menggunakan ukuran nominal, ranking dan rating

LANGKAH DALAM METODE ILMIAH
Pelaksanaan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah harus mengikuti langkah-langkah tertentu. Marilah lebih dahulu ditinjau langkah-langkah yang diambil oleh beberapa ahli dalam mereka melaksanakan penelitian.

Schluter (1926) memberikan 15 langkah dalam melaksanakan penelitian dengan metode ilmiah. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pemilihan bidang, topik atau judul penelitian.
2. Mengadakan survei lapangan untuk merumuskan masalah-malalah yang ingin dipecahkan.
3. Membangun sebuah bibliografi.
4. Memformulasikan dan mendefinisikan masalah.
5. Membeda-bedakan dan membuat out-line dari unsur-unsur permasalahan.
6. Mengklasifikasikan unsur-unsur dalam masalah menurut hu-bungannya dengan data atau bukti, baik langsung ataupun tidak langsung.
7. Menentukan data atau bukti mana yang dikehendaki sesuai dengan pokok-pokok dasar dalam masalah.
8. Menentukan apakah data atau bukti yang dipertukan tersedia atau tidak.
9. Menguji untuk diketahui apakah masalah dapat dipecahkan atau tidak.
10. Mengumpulkan data dan keterangan yang diperlukan.
11. Mengatur data secara sistematis untuk dianalisa.
12. Menganalisa data dan bukti yang diperoleh untuk membuat interpretasi.
13. Mengatur data untuk persentase dan penampilan.
14. Menggunakan citasi, referensi dan footnote (catatan kaki).
15. Menulis laporan penelitian.

Dalain melaksanakan penelitian secara ilmiah. Abclson (1933) mcmberikan langkah-langkah berikut:
1. Tentukan judul. Judul dinyatakan secara singkat
2. Pemilihan masalah. Dalam pemilihan ini harus: a). Nyatakan apa yang disarankan oleh judul. b). Berikan alasan terhadap pemilihan tersebut. Nyatakan perlunya diselidiki masalah menurut kepentingan umum. c). Sebutkan ruang lingkup penelitian. Secara singkat jelaskan materi. situasi dan hal-hal lain yang menyangkut bidang yang akan diteliti.

3. Pemecahan masalah. Dalain niemecahkan masalah harus diikuti hal-hal berikut: a).

Analisa harus logis. Aturlah bukti dalam bnntuk yang sistematis dan logis. Demikian juga halnya unsur-unsur yang dapat memecahkan masalah. b). Proscdur penelitian yang digunakan harus dinyatakan secara singkat. c) Urutkan data, fakta dan keterangan-keterangan khas yang diperlukan d). Harus dinyatakan bagaimana set dari data diperoleh termasuk referensi yang digunakan. e). Tunjukkan cara data dilola sampai mempunyai arti dalam memecahkan masalah. f). Urutkan asumsi-asumsi yang digunakan serta luibungannya dalam berbagai fase penelitian.

4. Kesimpulan

a). Berikan kesimpulan dari hipotesa. nyatakan dua atau tiga kesimpulan yang mungkin diperoleh b). Berikan implikasi dari kesimpulan. Jelaskan bebernpa implikasi dari produk hipotesa dengan memberikan beberapa inferensi.

5. Berikan studi-studi sebelumnya yang pernah dikerjakan yang berhubungan dengan masalah.

Nyalakan kerja-kerja sebelumnya secara singkat dan berikan referensi bibliografi yang mungkin ada manfaatnya scbagai model dalam memecahkan masalah. Dari pedoman beberapn ahli di atas, maka dapal disimpulkan balnwa penelitian dengan mcnggunakan metode ilmiah sckurang-kurangnya dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

5.1. Merumuskan serta mcndefinisikan masalah

langkah pertama dalam meneliti adalah menetapkan masalah yang akan dipecahkan. Untuk menghilangkan keragu-raguan. masalah tersebut didefinisikan secara jelas. Sampai ke mana luas masalah yang akan dipecahkan Sebutkan beberapa kata kunci (key words) yang terdapal dalam masalah Misalnya. masalah yang dipilih adalah Bagaimana pengaruh mekanisasi terhadap pendapatan usaha tani di Aceh?
Berikan definisi tentang usaha tani, tentang mekanisasi, pada musim apa. dan sebagainya

5.2. Mengadakan studi kepustakaan

Setelah masalah dirumuskan, step kedua yang dilakukan dalam mencari data yang tersedia yang pernah ditulis peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kerja mencari bahan di perpustakaan merupakan hal yang tak dapat dihindarkan olch seorang peneliti. Ada kalanya. perumusan masalah dan studi keputusan dapat dikerjakan secara bersamaan.

5.3. Memformulasikan hipotesa

Setelah diperoleh infonnasi mengenai hasil penelitian ahli lain yang ada sangkut-pautnya dengan masalah yang ingin dipecahkan. maka tiba saatnya peneliti memformulasikan hipotesa-hipolesa unttik penelitian. Hipotesa tidak lain dari kesimpulan sementara tentang hubunggan sangkut-paut antarvariabel atau fenomena dalam penelitian. Hipotesa merupakan kesimpulan tentatif yang diterima secara sementara sebelum diuji.

5.4. Menentukan model untuk menguji hipotesa

Setelah hipotesa-hipotesa ditetapkan. kerja selanjutnya adalah merumuskan cara-cara untuk menguji hipotesa tersebut. Pada ilmu-ilmu sosial yang telah lebih berkembang. scperti ilmu ekonomi misalnva. pcnguji’an hipotesa didasarkan pada kerangka analisa (analytical framework) yang telah ditetapkan. Model matematis dapat juga dibuat untuk mengrefleksikan hubungan antarfenomena yang secara implisif terdapal dalam hipotesa. untuk diuji dengan teknik statistik yang tersedia.
Pcngujian hipotesa menghendaki data yang dikumpulkan untuk keperluan tersebut. Data tersebut bisa saja data prime ataupun data sekunder yang akan dikumpulkan oleh peneliti.

5.5. Mengumpulkan data

Peneliti memerlukan data untuk menguji hipotesa. Data tersebut yang merupakan fakta yang digunakan untuk menguji hipotesa perlu dikumpulkan. Bcrgantung dan masalah yang dipilih serta metode pcnelitian yang akan digunakan. teknik pengumpulan data akan berbeda-beda. Jika penelitian menggunakan metode percobaan. misalnya. data diperoleh dan plot-plot pcrcobaan yang dibual sendiri oleh peneliti Pada metodc scjarah ataupun survei normal, data diperoleh dengan mcngajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. baik secara langsung ataupun dengan menggunakan questioner Ada kalanya data adalah hasil pengamatan langsung terhadap perilaku manusia di mana peneliti secara partisipatif berada dalam kelompok orang-orang yang diselidikinya.

5.6. Menyusun, Menganalisa, and Menyusun interfensi

Setelah data terkumpul. pcneliti menyusun data untuk mengadakan analisa Sebelum analisa dilakukan. data tersebul disusun lebih dahulu untuk mempermudah analisa. Penyusunan data dapat dalam bentuk label ataupun membuat coding untuk analisa dengan komputer. Sesudah data dianalisa. maka perlu diberikan tafsiran atau interpretasi terhadap data tersebut.

5.7. Membuat generalisasi dan kesimpulan

Setelah tafsiran diberikan, maka peneliti membuat generalisasi dari penemuan-penemuan, dan selanjutnya memberikan beberapa kesimpulan. Kesimpulan dan generalisasi ini harus berkaitan dengan hipotesa. Apakah hipotesa benar untuk diterima. ataukah hiporesa tersebut ditolak.

5.8. Membuat laporan ilmiah
Langkah terakhir dari suatu penelitian ilmiah adalah membuat laporan ilmiah tentang hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut. Penulisan secara ilmiah mempunyai teknik tersendiri.

sumber : http://dossuwanda.wordpress.com/2008/03/29/apakah-yang-dimaksud-dengan-metode-ilmiah/

Baca Selengkapnya ..

Bagian - Bagian Mata

Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Yang dilakukan mata yang paling sederhana tak lain hanya mengetahui apakah lingkungan sekitarnya adalah terang atau gelap.

Mata yang lebih kompleks dipergunakan untuk memberikan pengertian visual.
Organ mata manusia

1. Organ luar
* Bulu mata
* Alis mata
* Kelopak mata

2. Organ dalam
Bagian-bagian pada organ mata bekerjasama mengantarkan cahaya dari sumbernya menuju ke otak untuk dapat dicerna oleh sistem saraf manusia. Bagian-bagian tersebut adalah:

* Kornea
Merupakan bagian terluar dari bola mata yang menerima cahaya dari sumber cahaya.

* Pupil dan Iris/Selaput Pelangi
Dari kornea, cahaya akan diteruskan ke pupil. Pupil menentukan kuantitas cahaya yang masuk ke bagian mata yang lebih dalam. Pupil mata akan melebar jika kondisi ruangan yang gelap, dan akan menyempit jika kondisi ruangan terang. Lebar pupil dipengaruhi oleh iris di sekelilingnya.Iris berfungsi sebagai diafragma. Iris inilah terlihat sebagai bagian yang berwarna pada mata.

* Lensa mata
Lensa mata menerima cahaya dari pupil dan meneruskannya pada retina. Fungsi lensa mata adalah mengatur fokus cahaya, sehingga cahaya jatuh tepat pada bintik kuning retina. Untuk melihat objek yang jauh (cahaya datang dari jauh), lensa mata akan menipis. Sedangkan untuk melihat objek yang dekat (cahaya datang dari dekat), lensa mata akan menebal.

* Retina/Selaput Jala
Retina adalah bagian mata yang paling peka terhadap cahaya, khususnya bagian retina yang disebut bintik kuning. Setelah retina, cahaya diteruskan ke saraf optik.

* Saraf optik
Saraf yang memasuki sel tali dan kerucut dalam retina, untuk menuju ke otak

Animasi Flash Bagian - Bagian Mata

sumber : http://flashfisika.blogspot.com/2010/11/bagian-bagian-mata.html

Baca Selengkapnya ..

Pesawat N-250 : Pesawat Asli Buatan Indonesia

Pesawat N-250 adalah pesawat regional komuter turboprop rancangan asli IPTN (Sekarang PT Dirgantara Indonesia,PT DI, Indonesian Aerospace), Indonesia. Menggunakan kode N yang berarti Nusantara menunjukkan bahwa desain, produksi dan perhitungannya dikerjakan di Indonesia atau bahkan Nurtanio, yang merupakan pendiri dan perintis industri penerbangan di Indonesia.

Berbeda dengan pesawat sebelumnya seperti CN-235 dimana kode CN menunjukkan CASA-Nusantara atau CASA-Nurtanio, yang berarti pesawat itu dikerjakan secara patungan antara perusahaan CASA Spanyol dengan IPTN. Pesawat ini diberi nama gatotkoco (Gatotkaca).

Pesawat ini merupakan primadona IPTN dalam usaha merebut pasar di kelas 50-70 penumpang dengan keunggulan yang dimiliki di kelasnya (saat diluncurkan pada tahun 1995).

Menjadi bintang pameran pada saat Indonesian Air Show 1996 di Cengkareng. Namun akhirnya pesawat ini dihentikan produksinya setelah krisis ekonomi 1997. Rencananya program N-250 akan dibangun kembali oleh B.J. Habibie setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan perubahan di Indonesia yang dianggap demokratis.

Namun untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing harga di pasar internasional, beberapa performa yang dimilikinya dikurangi seperti penurunan kapasitas mesin,dan direncanakan dihilangkannya Sistem fly-by wire.

Pertimbangan B.J. Habibie untuk memproduksi pesawat itu (sekalipun sekarang dia bukan direktur IPTN) adalah diantaranya karena salah satu pesawat saingannyaFokker F-50 sudah tidak diproduksi lagi sejak keluaran perdananya 1985, karena perusahaan industrinya, Fokker Aviation di Belanda dinyatakan gulung tikar pada tahun 1996.

Performa Pesawat

Pesawat ini menggunakan mesin turboprop 2439 KW dari Allison AE 2100 C buatan perusahaan Allison. Pesawat berbaling baling 6 bilah ini mampu terbang dengan kecepatan maksimal 610 km/jam (330 mil/jam) dan kecepatan ekonomis 555 km/jam yang merupakan kecepatan tertinggi di kelas turprop 50 penumpang. Ketinggian operasi 25.000 kaki (7620 meter) dengan daya jelajah 1480 km. (Pada pesawat baru, kapasitas mesin akan diturunkan yang akan menurunkan performa).
Berat dan Dimensi

* Rentang Sayap : 28 meter
* Panjang badan pesawat : 26,30 meter
* Tinggi : 8,37 meter
* Berat kosong : 13.665 kg
* Berat maksimum saat take-off (lepas landas) : 22.000 kg

(Meski mesin N 250 diturunkan kemampuannya, dimensi tidak akan diubah)

Sejarah

Rencana pengembangan N-250 pertama kali diungkap PT IPTN (sekarang PT Dirgantara Indonesia, Indonesian Aerospace) padaParis Air Show 1989. Pembuatan prototipe pesawat ini dengan teknologi fly by wire pertama di dunia dimulai pada tahun 1992. Pesawat pertama (PA 1, 50 penumpang) terbang selama 55 menit pada tanggal 10 Agustus 1995. Sedangkan PA2 (N250-100,68 penumpang) sedang dalam proses pembuatan.

Saingan pesawat ini adalah ATR 42-500, Fokker F-50 dan Dash 8-300.

sumber : http://kirsman25bandung.blogspot.com/2009/08/n-250-pesawat-pertama-asli-buatan.html

Baca Selengkapnya ..

22 Kalimat Penenang Saat Bertengkar

Bertengkar dengan pasangan tidak harus selalu berakhir buruk. Banyak cara yang bisa Anda lakukan agar hubungan kembali hangat setelah pertengkaran terjadi.

Pertengkaran merupakan hal wajar bagi tiap pasangan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana Anda dan pasangan melewati proses tersebut dan kembali menjalani hubungan.

Berikut 22 kalimat yang bisa Anda ungkapkan, untuk menenangkan emosi, seperti dilansir dari Shine. Katakan saja salah satu dari kalimat berikut saat bertengkar dengan pasangan untuk menenangkan situasi dan menghangatkan hubungan kembali.

1. Cobalah mengerti sudut pandangku
2. Tunggu, bisa aku tarik lagi ?
3. Kamu tidak harus menyelesaikannya, cukup bagiku untuk berbicara denganmu.
4. Ini sangat penting untukku, tolong dengarkan.
5. Maaf, aku bereaksi berlebihan.
6. Aku melihatmu dalam posisi yang sulit.
7. Aku bisa melihat bagianku dalam hal ini.
8. Aku tidak berpikir seperti itu sebelumnya.
9. Aku bisa saja salah.
10. Kita bisa setuju atau tidak setuju dalam hal ini.
11. Ini bukan hanya masalah kamu, tapi masalah kita.
12. Aku merasa tidak dihargai.
13. Kita sudah keluar dari masalah utama.
14. Kamu telah meyakinkanku.
15. Tolong, tetaplah berbicara denganku.
16. Aku sadar ini bukan kesalahanmu.
17. Semuanya terkadang terlihat salah.
18. Aku juga membuat masalah makin besar.
19. Sebenarnya apa yang kita perdebatkan ?
20. Bagaimana caranya agar aku bisa membuat keadaan jadi lebih baik?
21. Maafkan aku.
22. Aku sayang kamu.

sumber : http://id.news.yahoo.com/viva/20110226/tls-kalimat-penenang-saat-bertengkar-34dae5e.html

Baca Selengkapnya ..

Fungsi dan Peran Bank

LATAR BELAKANG

Keaadaan Bank pada masa sekarang memegang peranan penting, karena jika di lihat dari kondisi masyarakat sekarang, jarang sekali orang yang tidak mengenal dan tidak berhubungan dengan Bank. Hampir semua orang berkaitan dengan lembaga keuanga.

Seperti kita ketahui sejarah perbankan mulai di kenal sejak zaman Babylonia, kemudian terus berkembang hingga zaman Yunani Kuno dan Romawi. Kemudian kegiatan perbankan terus berkembang hingga ke daratan Eropa, hingga akhirnya berkembang sampai ke Asia Barat yang dibawa oleh para pedagang Eropa, dan terus berkembang hingga kegiatan perbankan ini menyebar ke seluruh dunia, terutama daerah jajahan Eropa.

Pada mulanya kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan arti bank di kenal sebagai meja tempat menukarkan uang, dimana kegiatan penukaran uang tersebut sekarang dikenal dengan pedangang valuta asing (money changer).

Dalam perkembangan selanjutnya kegiatan perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang, yang kini di kenal dengan kegiatan simpanan (tabungan). Kegiatan perbankan bertambah lagi sebagai tempat peminjaman uang. Kegiatan perbankan terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, dimana bank tidak lagi sekedar sebagai tempat menukar uang atau tempat menyimpan dan meminjam uang. Hingga akhirnya keberadaan bank sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat, hingga tingkat negara, dan bahkan sampai tingkat internasional.

Di Indonesia sendiri, sejarah perbankan dimulai dengan masuknya penjajah belanda melalui VOC. Bank-bank yang pernah ada pada waktu ini antara lain:

1. De Javasche NV
2. De Post Paar Bank
3. De Algemevolks Crediet Bank
4. NederlandHandles Maatscappij (NHM)
5. Nationale Handle Bank
6. De Escompto Bank NV

Sedangkan bank-bank yang didirikan dan dimiliki warga pribumi. Cina, Jepang, dan Eropa lainnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bank Nasional Indonesia
2. bank Abuan Saudagar
3. NV Bank Boemi
4. The Charteredbank of India
5. The Yokohama Species Bank
6. The Matsui Bank
7. The Bank of China

Pada masa sekarang banyak sekali badan-badan swasta yang mendirikan lembaga keuangan seperti bank, mereka melihat keuntungan yang cukup besar dari pendirian lembaga keuangan tersebut. Namun tidak sedikit juga lembaga keuangan yang mengalami kegagalan itu disebabkan oleh tidak siapnya lembaga keungan tersebut akan benturan dari luar yang berpengaruh akan jalannya lembaga keuangan tewrsebut.

Seperti lembaga keuangan yang berbentuk bank yaitu bank Century, ini salah satu contoh kasus yang dialami Bank dari sekian banyak kasus bank. Dalam makalah ini akan sedikit dibahas tentang latar belakang dan kasus yang terjadi dalam bank Century ini.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Dari sumber yang penulis pelajari, maka penulis dapat mengidentifikasikan masalah atau kasus yang terjadi pada bank Century dan seterusnya akan di analisis secara toritis.

1.3 TUJUAN PENULISAN

Penulisan makalah ini untuk sedikitnya membahas tentang kasus yang terjadi pada lembaga keuangan khususnya bank seperti bank Century ini.

1.4 METODE PENULISAN

Dalam penulisan makalah ini penulis menggunakan metode kepustakaan dan mencari artikel yang sesuai di internet, dimana penulis membaca dari sumber-sumber dan artikel yang berhubungan dengan kasus, kemudian penulis menerapkannya sesuai dengan kasus yang dihadapi. Metode ini penulis pilih karena penulis merasa metode inilah yang paling tepat digunakan untuk membahas seperti apa prinsip-prinsip pembelajaran itu.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang kasus, Identifikasi kasus, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang tori yang berkaitan dengan bank dan mengaplikasikannya sesuai kasus yang telah di tetapkan di awal penulisan. Serta menganalisis kasus sesuai dengan keilmuan yang terdapat dalam teori.

BAB III : KESIMPULAN

Pada Bab ini penulis menyimpulkan pembahasan yang telah penulis tulis

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang sumber-sumber buku yang penulis gunakan.

PEMBAHSAN

2.1 Pengertian Bank

Bank merupakan salah satu urat nadi perekonomian sebuah negara, tanpa Bank, bisa kita bayangkan bagaimana kita sulitnya menyimpan dan mengirimkan uang, memperoleh tambahan modal usaha atau melakukan transaksi perdagangan Internasional secara efektif dan aman. Kita semua hampir pernah datang ke Bank, seperti menabung atau mengirim uang. Untuk urusan lain seperti mengajukan kredit, penulis bisa jamin tidak semuanya pernah melakukan, malah mungkin tidak terpikirkan.

Banyak alasan yang melatari hal tersebut, seperti katanya birokrasi bank yang sangat panjang, katanya bank minta syarat macam-macam, katanya harus jaminan sekian banyak, dan katanya-katanya yang mungkin membuat kita malas untuk datang ke Bank. Untuk menyikapi hal tersebut ada baiknya kita mengenal operasional bank, sehingga kita tidak gagap ketika datang ke Bank.

Berbicara tentang Bank, tentu kita perlu tahu apakah Bank itu? Menurut UU RI No.7 Tahun 1992 Bab I pasal 1 ayat 1 : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkaan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart mendefinisikan: Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dariorang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

Somary berpendapat bahwa bank adalah suatu badan yang berfungsi sebagai pengambil dan pemberi kredit, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Sistem Lembaga Keuangan Bank Umum diIndonesia ada 2 jenis, yaitu Bank dengan Sistim Konvensional dan Bank dengan Sistim Syariah. Bank Konvensional adalah Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, sedangkan Bank Syariah adalah Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan tempat penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara dalam lalu lintas pembayaran.

2.2 Fungsi Bank

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun, penyalur dan pelayan jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Secara ringkas fungsi bank dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

1. Penghimpun dana Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu:

a) Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.

b) Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas.

c) Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan Call Money (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam)

1. Penyalur/pemberi Kredit Bank dalam kegiatannya tidak hanya menyimpan dana yang diperoleh, akan tetapi untuk pemanfaatannya bank menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana segar untuk usaha. Tentunya dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau dalam bentuk pengenaan bunga kredit. Pemberian kredit akan menimbulkan resiko, oleh sebab itu pemberiannya harus benar-benar teliti dan memenuhi persyaratan. Mungkin Anda pernah mendengar beberapa bank dilikuidasi atau dibekukan usahanya, salah satu penyebabnya adalah karena banyak kredit yang bermasalah atau macet.
2. Penyalur dana Dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap.
3. Pelayan Jasa Bank dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu-lintas pembayaran uang” melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.

Adapun secara spesifik bank bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of develovment dan agen of services.

1. Agent Of Trust

Yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankkan adalah kepercayaan ( trust ), baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dana dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan. Dalam fungsi ini akan di bangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun dari pihak bank dan kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitor. Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan untuk baik dari segi penyimpangan dana, penampung dana maupun penerima penyaluran dana tersebut.

1. Agent Of Development

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi , distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

1. Agent Of Services

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakan. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

2.3 Peran Bank

Dalam menjalankan kegiatannya bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan, yaitu :

1. Pengalihan Aset (asset transmutation)

Yaitu pengalihan dana atau aset dari unit surplus ke unit devisit. Dimana sumber dana yang diberikan pada pihak peminjam berasal pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dalam hal ini bank berperan sebagai pangalih aset yang likuid dari unit surplus (lender) kepada unit defisit (borrower).

1. Transaksi (transaction)

Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi. Dalam ekonomi modern, trnsaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari transaksi keuangan. Untuk itu produk-produk yang dikeluarkan oleh bank (giro, tabungan, depsito, saham dan sebagainya)merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

1. Likuiditas (liquidity)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingn likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dengan demikian bank memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas dan menyalurkannya kepada pihak yang mengalami kekurangan likuiditas.

1. Efisiensi (efficiency)

Peranan bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Disini bank hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Adanya informasi yang tidak simetris (asymmetric information) antara peminjam dan investor menimbulkan masalah insentif. Peran bank menjadi penting untuk memecahkan masalah insentif tersebut. Untuk itu jelas peran bank dalam hal ini yaitu menjembatani dua pihak yang saling berkepentingan untuk menyamakan informasi yang tidak sempurna, sehingga terjadi efisiensi biaya ekonomi.

2.4 Aturan Kesehatan Bank

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-undang tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa :

1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
2. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank.
3. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.
5. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemerikasaan terhadap bank.
6. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasan lainnya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan public.
7. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan.

Aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan oleh Bank Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana. Adapun penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap factor-faktor CAMELS yang terdiri dari :

1. Permodalan (capital)
2. Kulitas Aset (asset quality)
3. Manjemen (management)
4. Rentabilitas (earnings)
5. Likuiditas (liquidity)
6. Sensitivitas terhadap resiko pasar (sensitivity to market risk)

Dengan dasar factor-faktor penilaian tersebut maka Bank Indonesia dapat menentukan bahwa bank yang bersangkutan masih dalam keadaan sehat atau sebaliknya sehingga Bank Indonesia dapat menetapkan apakah bank yang bersangkutan masih dapat beroprasi dengan kegiatan-kegiatanya atau bank yang bersangkutan sudah tidak dapat beroperasi dikarenakan suada tidak memenuhi standard kesehatan bank.

2.5 Permasalahan Fungsi dan Peranan Bank sebagai Lemabaga Keuangan

Fungsi bank sangat krusial bagi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga guna meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi serta untuk mencegah terjadinya bank runs and panics. Kepercayaan masyarakat juga diperlukan karena bank tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya sekaligus.

Industri perbankan di Indonesia telah mengalami masalah-masalah yang apabila diamati akar penyebabnya (root causes) adalah lemah dan tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Hal ini menyebabkan industry perbankan tidak dapat secara berhati-hati (prudent) menyerap pertumbuhan risiko kredit dan harga domestik yang cepat berubah. Sementara itu, tidak transparannya praktik dan pengelolaan (practices and governance) suatu bank mengakibatkan badan pengawas sulit mendeteksi praktik kecurangan yang dilakukan oleh pengurus dan pejabat bank.

Tantangan lain yang dihadapi bank adalah berpalingnya nasabah tradisional bank kepada sumber pembiayaan lain. Tersedianya banyak alternatif sumber dana bagi perusahaan-perusahaan besar yaitu antara lain dari perusahaan-perusahaan modal ventura, perusahaan-perusahaan leasing, perusahaan-perusahaan hire-purchase, perusahaanperusahaan anjak piutang, perusahaan-perusahaan forfeiting, pasar uang, dan pasar modal dengan berbagai debt instrumentsnya seperti promissory notes dan obligasi serta equity instrumentnya mempertajam persaingan yang dihadapi bank. Sementara itu, larangan terhadap bank untuk melakukan kegiatan di pasar modal mempersempit kemampuan bank dalam menyalurkan dananya sehingga menjadi alasan bagi bank untuk melakukan kegiatan pada pemberian kredit yang berisiko tinggi yang pada gilirannya berakibat pada keamanan dan kesehatan industri perbankan.

Masalah paling berat yang dihadapi industri perbankan dan badan pengawas bank adalah kelalaian pengurus bank serta penipuan dan penggelapan yang mereka lakukan. Hal ini dapat dilihat dari praktik para bankir antara lain berupa besarnya kredit yang disalurkan kepada kelompok usahanya sendiri. Pemberian kredit kepada kelompok usaha sendiri tersebut sering kali tidak diiringi dengan analisis pemberian kredit yang sehat. Padahal praktik seperti ini pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai penipuan.

Untuk mendapatkan dan atau mempertahankan kepercayaan masyarakat, industry perbankan harus diatur dan diawasi dengan ketat baik melalui peraturan langsung (direct regulation) maupun peraturan tidak langsung (indirect regulation). Peraturan langsung bertujuan mengurangi kewenangan pengurus bank dalam menjalankan kegiatan usaha. Bank misalnya dilarang memberikan kredit kepada suatu perusahaan melebihi prosentase tertentu dari modalnya. Sedangkan peraturan tidak langsung didasarkan pada pemberian insentif yang bertujuan mempengaruhi sikap tertentu dari pengurus bank, misalnya melalui penerapan peraturan mengenai persyaratan risk-based capital.

Beberapa prinsip dapat dijadikan landasan dalam menyusun peraturan perbankan yaitu: efisiensi, keadilan sosial, pengembangan sistem, dan pemeliharaan institusi. Tujuannya adalah untuk menciptakan perbankan yang aman dan sehat (safe and sound banking). Untuk mencapai tujuan tersebut kepada badan pengawas bank perlu diberi kewenangan luas untuk mengatur dan mengawasi industri perbankan. Kewenangan tersebut antara lain berupa kewenangan menetapkan berapa besarnya modal yang harus dimiliki, berapa besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada suatu perusahaan, siapa yang boleh menjadi pengurus bank dan sebagainya. Kewenangan mengawasi diberikan dengan tujuan untuk memonitor apakah bank melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlu pula dikaji untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada badan pengawas. Kewenangan tersebut bertujuan untuk melindungi nasabah, melindungi perekonomian dan menjaga tidak terjadinya konsentrasi bisnis.

Perlindungan terhadap nasabah merupakan alasan paling dasar untuk mengawasi bank karena nasabah merupakan target yang mudah bagi pencurian oleh pengurus bank. Pentingnya pengawasan terhadap industri perbankan secara jelas dinyatakan oleh Adam Smith sebagai berikut: “being the managers of other people’s money than of their own, it cannot well be expected, that they should wacth over it with the same anxious vigilance with which partners in a private copartnery frequently watch over their own… Negligence and profusion, therefore, must always prevails, more or less, in the management of the affairs of such a company.” Pentingnya pengawasan juga disebabkan karakteristik usaha bank. Berbeda dengan perusahaan jasa keuangan lainnya bank menyediakan produk berupa penerimaan simpanan dan pemberian kredit. Produk dalam bentuk simpanan harus dibayar oleh bank setiap saat atau beberapa waktu setelah adanya permintaan pembayaran dari nasabah.

Produk bank berupa pemberian kredit menggunakan sumber dana yang berasal dari simpanan nasabah. Aset bank dalam bentuk pemberian kredit tersebut hanya dapat ditagih oleh bank sesuai dengan jangka waktu perjanjian kredit yang disepakati bank dengan nasabahnya.

Utang bank adalah utang yang setiap saat dapat ditagih dan wajib dibayar sedangkan piutang bank hanya dapat ditagih oleh bank berdasarkan jangka waktu tertentu. Demikian bank terekspose kepada kemungkinan terjadinya kekurangan dana apabila nasabah penyimpan menarik simpanannya pada bank. Kondisi ini terjadi apabila mereka kehilangan kepercayaan kepada bank. Itulah sebabnya bank disebut sebagai lembaga kepercayaan. Alan Greenspan mengatakan “When confidence in the integrity of a financial institutions is shaken or its commitment to the honest conduct of business is in doubt, public trust erodes and the entire system is weakened.”

Sementara itu, kurang transparannya bank menyebabkan reputasi merupakan masalah sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bank. Rumor dapat memperlemah kepercayaan nasabah terhadap bank. Untuk itu bank harus menerapkan prinsip kehatihatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Industri perbankan tidak saja rawan di rampok oleh pengurus dan atau pemiliknya tetapi juga rawan sebagai tempat penyembunyian hasil kejahatan. Itulah sebabnya bank harus mengenal nasabahnya yaitu dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah (know your customer Principe) dan juga menerapkan prinsip kenali karyawan (know your employe). Dengan menerapkan kedua prinsip itu maka reputasi bank akan terjaga dan kepercayaan nasabah meningkat. Pengalaman menunjukan bahwa penyelesaian likuidasi bank selalu berlarut-larut sehingga merugikan nasabah dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat membuat kepercayaan masyarakat terhadap bank menurun. Padahal untuk menyelesaian bank bermasalah telah diberlakukan ketentuan yang berbeda dengan ketentuan penyelesaian perusahaan non bank. Maksudnya adalah agar penyelesaian bank bermasalah dapat dilakukan dengan cepat. Kecepatan penyelesaian bank bermasalah merupakan kunci terciptanya kepercayaan masyarakat.

Berkurangnya kepercayaan terhadap suatu bank dengan mudah menyebar ke bank lain yang pada dasarnya sehat. Ini terjadi karena nasabah mengetahui bahwa apabila terjadi rush, maka nilai aset bank akan turun dengan cepat sehingga nasabah akan berupaya menarik simpanannya sebelum nasabah yang lain.

Untuk mempermudah dikeluarkannya bank bermasalah dari sistem perbankan salah satu caranya adalah dengan mendirikan asuransi simpanan. Asuransi simpanan merupakan mekanisme untuk mempermudah bank bermasalah “dikeluarkan” dari industri perbankan. Alasannya adalah asuransi simpanan menyediakan jalan agar biaya sosial dan politik akibat kebangkrutan bank dapat diminimalkan. Disamping itu asuransi simpanan juga bertujuan menurunkan kemungkinan terjadinya rush, dan sekaligus melindungi nasabah penyimpan kecil yang secara sosial dan politik tidak dapat menanggung beban kerugian akibat kebangkrutan bank. Teori keuangan modern mengajarkan bahwa pada suatu masyarakat yang corruption-resistant sekalipun, nasabah penyimpan harus tetap khawatir tentang sikap oportunistik pengurus dan pemilik bank.

Kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan dalam mengkordinir aksi kolektif guna mengawasi sikap oportunistik pengurus dan pemilik bank memiliki dua akar yang jalinmenjalin. Pertama, kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan dalam memperoleh informasi terpercaya tentang perkembangan yang tidak menguntungkan dan mengobservasi tindakan merugikan oleh pengurus bank termasuk kesemberonoan, ketidak hati-hatian, kecurangan dan self dealing. Kedua, kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan dalam menganalisis dan merespons setiap informasi yang diperoleh.

Untuk menanggulangi kesulitan yang dihadapi oleh nasabah penyimpan setidaknya ada dua pendekatan yang dapat diambil, yaitu keterbukaan maksimal dan pencegahan maksimal. Keterbukaan maksimal adalah suatu kerangka keterbukaan yang secara sempurna dan tanpa biaya memberikan informasi kepada nasabah penyimpan tentang perubahan kinerja bank dan kegiatan penuh risiko yang dilakukan pengurus bank. Sedangkan pencegahan maksimal adalah suatu situasi dimana nasabah dengan segera mengerti implikasi dari informasi yang mengalir secara sempurna dan mereka mampu melindungi dirinya sendiri secara lengkap dan tanpa biaya dari segala ancaman terhadap kekayaan mereka. Situasi seperti itu tentunya sangat sulit bahkan mustahil untuk tercipta. Untuk itu diperlukan suatu keseimbangan dimana informasi yang tersedia tidak menyebabkan biaya yang terlalu tinggi bagi industri perbankan sehingga menghambat pengembangan usaha mereka.

Dalam melakukan pembaruan terhadap industri perbankan, badan pengawas harus sangat berhati-hati. Pemberlakuan ketentuan dan kebijakan yang di anggap tidak tepat oleh pasar akan berpengaruh sangat buruk bagi stabilitas perbankan dan keuangan. Ketua US Federal Reserve, Alan Greenspan mengingatkan bahwa : “The new world of financial trading can punish policy misalignments with amazing alacrity. This is a lesson repeated time and again, taught most recently by the breakdown of the European Exchange Rate Mechanism in 1992 and the plunge in the value of Mexican Peso (in 1994). In the process of pursuing their domestic objectives, central banks cannot be indifferent to the signals coming from international financial markets. Although markets can be harsh teachers at times, the constrains that impose discipline our policy choices and remind us every day of our longer run responsibilities.”

Untuk menciptakan perbankan sehat harus dilakukan pendekatan yang terdiri dari tiga pilar, yaitu pengawasan, internal governance dan disiplin pasar. Pendekatan ini harus dilakukan karena badan pengawasan tidak akan mampu berpacu dengan kecepatan liberalisasi, globalisasi dan kemajuan teknologi pada instrumen keuangan. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan oleh otoritas harus dilengkapi dengan disiplin internal bank serta disipli pasar. Melibatkan internal governance dalam melakukan pengawasan karena bank merupakan tempat terbaik untuk mengatur dan memelihara praktik manajemen bank yang sehat. Pengikutsertaan disiplin pasar mencerminkan fakta bahwa tanpa pasar yang kompetitif dan punitive atas kegagalan bersaing di pasar, maka tidak cukup insentif bagi pemilik bank, pengurus dan nasabah untuk melakukan keputusan keuangan yang tepat. Untuk itu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perbankan.

Banyak negara sepakat bahwa salah satu pendekatan yang diperlukan untuk membangun suatu sistem perbankan yang sehat dan kuat adalah dengan memberikan jaminan yang eksplisit bagi nasabah penyimpan. Sebelum pembentukan suatu lembaga penjamin yang permanen, diperlukan langkah-langkah pembaruan sistem perbankan sebagai prasyarat agar \ sistem tersebut dapat berjalan efektif. Alasan dasar (rationale) bagi pemerintah untuk memfasilitasi pendirian lembaga penjamin simpanan adalah kepercayaan pada industri perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pada sistem perbankan yang diawasi secara baik dapat meminimalkan terjadinya kebangkrutan bank, dan kebangkrutan tersebut dapat diprediksi dan merupakan kejadian yang dapat dicegah. Selain itu, kesetaraan sosial juga merupakan pertimbangan. Perlindungan nasabah kecil dari bankir yang tidak bertanggungjawab adalah suatu pendekatan yang adil dan tepat. Dengan demikian, bank dapat beroperasi secara konsisten dan dipercaya untuk menyediakan kredit dalam jumlah cukup untuk kesehatan perekonomian, mendukung sistem moneter yang aman dan efisien sekaligus mencegah pengurus bank mengambil risiko berlebihan yang pada gilirannya menghindari kemungkinan bailout oleh pemerintah.

2.6 Bank Century sebagai Salah satu Kasus Dalam Kesehatan Bank

Permasalahan Bank century ini adalah salah satu contoh riil dari kurang sehatnya pengelolaan bank dimana bank century ini tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai lembaga keungan yang seharusnya berfungsi dan berperan sebagai lembaga yang menampung dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada para kreditor untuk meningkatkan perekonomian negara.

1. a. Latar Belakang

Masalah utama dari gagalnya Bank Century sebenarnya adalah Bank Century yang mempunyai aset berupa surat berharga sekitar US$ 200 – 210 juta. Surat berharga ini pada mulanya berupa surat Efek Utang Republik Indonesia (ROI Loans) dan surat berharga lain. Pada awalnya Indonesia mempunyai utang pinjaman multi nasional yang waktu itu dipecah-pecah dan pada Tahun 2005 mereka masihmemegang utang tersebut..

Kemudian dijual, tapi kemudian diganti dengan surat-surat berharga non-grade (peringkat rendah). Akhirnya pada 2006, Bank Century membuat perjanjian Asset Management Agreement dengan Telltop Holdings Ltd., Singapura (mewakili pemegang saham) untuk penyelesaian dan penjaminan surat berharga senilai US$ 203 juta. Dalam perjanjian tersebut Telltop Holding menempatkan jaminan senilai US$ 220 juta di Dresdner Bank.

Dari jumlah tersebut, pemegang saham berjanji akan membayar secara bertahap. Pada 2006 dan 2007 lancar. Tapi yang jatuh tempo 2008 mereka belum dibayar. Inilah awal mula kesulitan yang dialami Bank Century. Kalau seandainya dana itu dibayar, mestinya bank itu tidak akan mengalami kesulitan dan gangguan pada permodalan.

Sekitar US$ 56 juta. Kemudian pinjaman bank-bank lain ke Bank Century tidak jalan. Sebenarnya problem muncul di bank ini mulai akhir Oktober sampai 3 November 2008. Pada waktu itu juga terjadi penarikan dana dari nasabah-nasabah besar, sehingga Century mengalami kesulitan dan tidak bisa mengikuti kliring. Ini terjadi karena prefund (dana jaminan yang harus disetor Bank Century ke BI untuk ikut kliring) pada waktu itu telat masuk.

Sekarang pemegang saham resmi dari Bank Century terdiri dari tiga pihak yaitu, Rafat Ali Rizfi, pengusaha keturunan Pakistan, Harsham al Warraq dari Indonesia dan Robert Tantular dari Indonesia. Dan pemegang saham ini resmi tercatat dalam berkas Bank Century.

Kasus Bank Century ini sudah terjadi sejak sebelum namanya berubah menjadi Bank Century, komposisi aset juga memperlihatkan bank ini sangat rawan. Kondisi Bank Century sebagai bank menengah kecil pada Juli 2008 mengalami selisih pendapatan bunga yang negatif karena sebagian besar aset bank berupa surat-surat berharga valas berkualitas rendah dan US Treasury Strips berbunga rendah. Akibatnya, bank mengalami kesulitan likuiditas (Boediono).

1. b. Penanganan Bank Indonesia Terhadap Kasus Bank Century

Kasus Century ini tidak dapat di biarkan saja namun sesuai dengan fungsinya Bank Indonesia wajib turun langsung untuk menyelesaikan kasus yang terjadi pada Bank Century ini. Adapun langkah-langkah yang di ambil oleh Bank Indonesia untuk menyelesaikan kasus ini adalah :

1. Sejak pertengahan tahun 2008 BI telah memanggil pemegang saham pengendali (PSP) dan pengurus bank untuk meminta komitmen mereka dalam menyelesaikan permasalahan bank. Dalam letter o Commitment (LoC) tanggal 15 Oktober 2008, PSP dan pengawas bank berjanji akan mempercepat SSB (surat-surat berharga) valasnya dan permasalahan likuiditas yang dihadapi.
2. pada 28 Oktober dan 4 November, kembali BI menekan PSP dan pengurus bank untuk segera merealisasikan komitmennya dalam menyelesaikan permasalahan bank. Mereka kita beri waktu 2 hari unutk menyelesaikan masalahnya ini, ternyata tidak ada komitmen juga.
3. Akhirnya pada tanggal 5 November 2008, BI menetapkan Bank Century sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus (Special Surveillance Unit).
4. 13 November, karena munculnya masalah kesulitan likuiditas, bank tidak dapat mengikuti kliring karena keterlambatan penyetoran dana awal atau prefund untuk mengikuti persyaratan kliring. Namun pada akhirnya Bank Century bisa mengikuti kliring dengan jumlah terbatas dan ini menyebabkan situasi perbankan dan kepercayaan masyarakat pada waktu itu sempat mencekam dengan munculnya berita-berita dan isu yang dapat mengganggu stabilitas sektor perbankan.
5. BI aktif memfasilitasi negosiasi pengambilan Bank Century oleh investor.
6. 14 November, BI memutuskan untuk memberikan FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka pendek) kepada Bank Century.
7. 16 November, BI kembali meminta PSP untuk membuat lagi komitmen penyelesaian SSB valas dalam LoC. Selain itu, PSP juga diminta untuk memenuhi komitmen dalam LoC tanggal 15 Oktober dan mereka juga diminta untuk mentransfer sahamnya (70%) pada kustodian di Indonesia, tidak menjaminkan SSB valas dan menyatakan bahwa BI dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan.
8. BI semakin intensif mendorong proses negosiasi Bank Century dengan investor. “Tapi karena kondisi Bank Century semakin memburuk, hingga batas waktu yang ditentukan, pengambilalihan Bank Century tidak juga dapat direalisasikan,”
9. 17 November, Bank diperkirakan tidak memiliki likuiditas yang cukup. Dan pada 18 November BI kembali memberikan FPJP tambahan dengan agunan berupa kredit lancar.

10. Karena berita-berita di media, terjadi penarikan dana masyarakat di Bank Century yang sedemikian cepat. Mengakibatkan FPJP yang diberikan BI harus terus ditambah padahal bank tidak lagi memiliki kredit yang lancar untuk menajdi agunan FPJP.

11. 20 November, KSSK (Komite Stabilisasi Sektor Keuangan) mengadakan rapat dan memutuskan Bank Century adalah bank gagal yang berdampak sistemik. dan Bank Century diambil alih oleh LPS.

12. BI menempatkan pengawas di seluruh kantor cabang bnk dan BI juga minta Menkeu untuk melakukan pencekalan terhadap PSP dan pengurus bank serta meminta otoritas bank sentral lain melakukan tindakan yang sama kepada PSP di luar negeri.

1. c. Pengambil Alihan Bank Century oleh LPS

LPS (lembaga penjamin simpnan) hanya dipersepsikan sebagai lembaga penjaminan simpanan dengan cara memungut premi dan mengeluarkan tingkat suku bunga penjaminan (SBP). Namun sesuai UU No.24 Tahun 2004 fungsi LPS adalah (1) menjamin simpanan nasabah penyimpan dan (2) turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Bahkan begitu strategisnya LPS dalam pertanggung jawabannya langsung kepada Presiden tampa melalui Departemen Tehnis.

Setelah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengambil alih Bank Century pada 21 November 2008, kini kondisinya mulai membaik. Pada triwulan I-2009, Century sudah mengantongi laba lebih dari Rp 50 miliar.

Direktur Utama Bank Century Maryono mengungkapkan, perbaikan kinerja Century tak lepas dari meningkatnya kepercayaan nasabah. Di tangan pemilik dan manajemen baru, nasabah lama yang sempat meninggalkan bank mulai kembali dan meningkatkan dana simpanan mereka.

Kepercayaan nasabah mulai membaik, karena keseriusan pemerintah menyuntik dana untuk menyehatkan bank tersebut. Dan hasilnya secara neto Century sudah menikmati arus likuiditas yang positif. Pada Januari 2009, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang masuk secara neto mencapai Rp 54 miliar. Bulan selanjutnya meningkat menjadi Rp 150 miliar dan merangkak naik lagi dan pada bulan Maret menjadi Rp 204 miliar,

Century menargetkan bisa menikmati pertumbuhan DPK bersih sebesar Rp 150 miliar hingga Rp 200 miliar per bulan. Jadi paling tidak 10 bulan ke depan ada tambahan DPK sekitar Rp 2 triliun.

Sesuai ketentuan, LPS hanya punya waktu tiga tahun untuk menguasai Century, dengan opsi perpanjangan selama setahun dan maksimal dua kali perpanjangan. Setelah itu, LPS harus melepas Century ke investor.

secara internal menargetkan, dalam tempo dua tahun Century sudah dalam kondisi siap jual dengan nilai yang lebih besar daripada seluruh modal LPS yang masuk ke sana.

2.7 Analisis dan Pembahasan

Fungsi lembaga keungan adalah sebagai perantara yang menghubungkan unit surplus (yang mengalami kelebihan likuiditas) dengan unit defisit (yang mengalami kekurang likuditas). Dari fungsinya bank berperan penting pada berkembangnya ekonomi rakyat, dimana bank dapat mendukung dari hal segi permodalan kepada rakyat yang kurang mempunyai permodalan.

Seperti halnya diatas seyoginya Bank Century ini dapat menjalankan fungsinya sebagai penghimpun, penyalur dana dan berperan penting pada perkembangan ekonomi, namun kenyataannya hal itu belum terealisasi dengan baik, itu diakibatkan keadaan dari Bank Century ini yang tidak memungkinkan untuk menjalankan fungsinya dan peranannya.

Dari kasus permasalahan Bank Century kita dapat menganalisis bahwa tidak semua lembaga keuangan dapat menjalankan kegiatanya sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh Bank Indonesia ada hal-hal yang menyebabkan bank tersebut tidak memenuhi kesehatan bank.

Seperti kasus diatas, yaitu Bank Century salah satu contoh bank yang mengalami kegagalan dalam hal mempertahankan kesehatan bank. Dimana telah dibahas diatas bahwa kesehatan bank merupakan hal yang penting untuk berjalannya kegiatan bank, karena dengan aturan kesehatan bank yang terpenuhi pihak penyimpan dana atau nasabah dan pihak kreditor akan menaruh kepercayaanya terhadap bank yang memenuhi aturan kesehatan bank tersebut dengan itu kegiatan bank akan berjalan dengan lancar.

Jika diteliti lebih dalam masalah utma dari Bank Century ini adalah masalah likuiditas yaitu Bank Century tidak dapat memenuhi hutangnya sesuai jatuh tempo, dan itu berdapak pada kegiatannya sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat. Seperti kita ketahui ada nilai-nilai likuiditas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu :

* Aktiva likuid kurang dari 1bulan dibanding pasiva likuid kurang dari 1 bulan,
* 1-mouth maturity mismatch ratio,
* Kredit terhadap dana pihak ketiga yaitu total kredit yang diberikan pada pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito),
* Proyeksi arus kas tiga bulan mendatang,
* Ketergantungan pada dana antarbank dan deposan inti.

Dari nilai likuiditas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ini jelas tujuanya untuk mempertahankan bank agar tetap stabil dan agar bank tetap dalam keadaan sehat. Namun dalam kaitanya dengan kasus diatas Bank Century mengalmi kesulitan dalam memenuhi nilai-nilai likuiditas tersebut dikarenakan keadaan aset yang sebagian besar surat berharga mengakibatkan Bank Century ini tidak dapat menstabilkan kredit terhadap pihak ketiga dan tidak dapat memprediksi arus kas tiga bulan mendatang ini jelas menggangu kegiatan bank.

karena sebagian besar aset dari Bank Centuri ini adalah surat berharga, dimana surat berharga ini bersifat jangka panjang, dengan kata lain aset dari Bank Century pada saat itu tidak memenuhi sarat permodalan yang di tenukan oleh Bank Indonesia yaitu :

* Kecukupan pemenuhan kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku,
* Komposisi permodalan,
* Tren kedepan/proyeksi KPMM,
* Aktiva produktif yang dikasifikasikan disbanding modal bank,
* Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan),
* Rencana permodalanbank untuk mendukung permodalan usaha,
* Akses pada suber permodalan,
* Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan.

Dampak dari keadaan likuiditas Bank Century itu adalah terganggunya permodalan dimana nilai-nilai dasar kesehatan bank dari segi permodalan akan terganggu. Sehingga berakibat kurang terpenuhinya kewajibannya-kewajibanya pada pihak nasabah dan pada pihak kreditor.

Rentabilitas dari Bank Century mengalami ketergangguan dari kasus yang dihadapinya, untuk itu dalam perannya Bank Indonesia sebagai badan pengawas bank harus turun langsung unuk menyelesaikan kasus yang dihadapi bank yang sedang bermasalah seperti Bank Century yaitu dengan mengetahui atau meminta action plan dari pihak pemeganga saham guna mengembalikan bank kedalam keadaan sehat sesuai ketentuan perUndang-undangan tentang perbankan. Adapun action plan yang di tetapkan adalah :

1. Penambahan modal (fresh money) dari pemegang saham bank dan atau pihak lainnya apabila bank mengalami permasalahan faktor permodalan.
2. Penanganan kredit bermasalah secara intensif dan efektif apabila bank mengalami permasalahan faktor kualitas aset.
3. Peningkatan fungsi audit internal, penyempurnaan pemisahan tugas, dan peningkatan efektivitas tindakan korektif berdasarkan temuan audit apabila bank mengalami permasalahan manajemen.
4. Peningkatan efesiensi bank apabila bank mengalami masalah rentabilitas sehingga perolehan laba menurun dan mempengaruhi faktor lain secara signifikan.
5. Peningkatan akses kepada pasar uang, pasar modal atau sumber-sumber pendanaan lainya apabila bank mengalami permasalahan likuiditas.

Langkah ini sudah terealisasi dalam penanganan Bank Century ini, itu di tunjukan pada penanganan Bank Century yang diserahkan pada LPS (lembaga penjamin simpnan) dimana dengan pengambil alihan ini terbukti Bank Century sudah dapat beroperasi lagi dan Keadaanya sudah membaik dengan mulai kembalinya kepercayaan para nasabah pada pihak Bank Century.

KESIMPULAN

Seperti kita ketahui bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkaan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam fungsinya bank yaitu sebagai penghimpun, penyalur dan pelayan jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Peranan bank sebagai lembaga keungan yaitu sebagai lembaga yang memberi kemudahan pada masyarakat dalam hal penghimpun investasi dan sebagai alat transaksi bagi masyakat.

Dalam kegiatannya, bank dituntut untuk menjalankan fungsi dan peranannya sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dimana dalam menjalankan kegiatan bank harus memenuhi sarat kesehatan bank guna menjaga kepercayaan atas nasabah yang merupakan objek terpenting dalam bank. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua bank dapat memenuhi sarat kesehatan, ada bank yang mempunyai masalah dengan kesehatan bank, namun dalam hal ini perlu campur tangan pemerintah melalui Bank Indonesia guna meningkatkat kualitas bank dan meningkatkan perekonomian rakyat melalui penyaluran dana dari bank.

DAFTAR PUSTAKA

* Triandaru, Sigit dan Budisantoso, Totok. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: salemba empat
* web wgtt.org
* web infobank.blogspot.com
* wikipedia, ensiklopedia
* sitompul, Zulkarnaen. Artikel tentang fungsi dan peran bank
* krisna, Wijaya. Artikel dalam web lembaga penjamin simpanan
* kilasberita.com/dms/dtc. artikel Bank Century
* Kompas.com. artikel Bank Century
* Vivanews.com. artikel Bank Century

sumber : http://aziz27.wordpress.com/2009/06/22/pemasalahan-fungsi-dan-peran-bank/

Baca Selengkapnya ..

Sejarah Pasar Modal

Dalam sejarah pasar modal Indonesia, kegiatan jual beli saham dan obligasi di mulai pada abad ke 19. Menurut buku effectengids yang dikeluarkan oleh verreniging voor den effectenhandel pada tahun 1939, jual beli efek telah berlangsung sejak 1880, pada tanggal 14 Desember 1912, amserdamse effectenbueurs mendirikan cabang bursa efek di Batavia. Di tingkat asia bersa efek tersebut merupakan yang tertua ke-empat setelah Bombay, Hongkong, dan Tokyo.

Aktivitas yang sekarang di identikkan sebagai aktivitas pasar modal sudah di mulai sejak tahun 1912 di Jakarta. Aktivitas ini pada waktu itu dilakukan oleh orang-orang Belanda, di Batavia yang di kenal sebagai Jakarta sekarang. Sekitar awal abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai salah satu sumber dana adalah dari para penabung yang telah di kerahkan sebaik-baiknya.

Para penabung tersebut terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa lainya yang penghasilannya sangat jauh lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi. Atas dasar itulah maka pemerintah kolonial waktu itu mendirikan pasar modal. Setelah mengadakan persiapan, maka akhirnya berdiri secara resmi pasar modal di Indonesia yang terletak di Batavia (Jakarta) pada tanggal 14 Desember 1912 yang bernama Vereniging Voor De Effectenhandel (bursa efek) dan langsung memulai perdagangan.

Efek yang di perdagangkan pada saat itu adalah saham dan obligasi perusahaan milik perusahaan Belanda serta pemerintah Hindia Belanda. Bursa Batavia dihentikan pada perang dunia yang pertama dan di buka kembali pada tahun 1925 dan menambah jangkauan aktivitasnya dengan membuka bursa paralel di Surabaya dan Semarang. Dan aktivitas ini terhenti pada perang dunia kedua.

Setahun setelah pemerintah belanda mengakui kedaulatan RI, tepatnya pada tahun 1950, obligasi Republik Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah. Peristiwa ini menandai mulai aktifnya kembali Pasar Modal Indonesia. Didahului dengan terbitnya Undang-Undang Darurat No.13 tanggal 1 September 1951, yang kelak ditetapkan sebagai Undang-Undang No.15 tahun 1952 tentang bursa, pemerintah RI membuka kembali bursa efek di Jakarta pada tanggal 31 Juni 1952, setelah terhenti 12 tahun.

Adapun penyelenggaranya diserahkan pada Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE) yang terdiri dari 3 Bank Negara dan beberapa makelar efek lainnya dengan Bank Indonesia sebagai penasihat. Aktivitas ini semakin meningkat sejak Bank Industri Negara mengeluarkan pinjaman obligasi berturut-turut pada tahun 1954, 1955 dan 1956. Para pembeli obligasi banyak warga Negara Belanda, baik perorangan maupun badan hukum.

Menjelang akhir era 50-an, terlihat kelesuan dan kemunduran perdagangan di bursa. Hal ini disebabkan oleh politik konfrontasi yang dilancarkan pemerintah RI terhadap Belanda sehingga mengganggu hubungan ekonomi kedua Negara dan mengakibatkan banyak warga Negara belanda meninggalkan Indonesia. Perkembangan tersebut makin parah sejalan dengan memburuknya hubungan RI dengan Belanda mengenai sengketa Irian Jaya.

Dan memuncaknya aksi pengambil-alihan semua perusahaan Belanda di Indonesia.sesuai dengan Undang-undang Nasional No 86 Tahun 1958. Kemudian disusul oleh Badan Nasional Perusahaan Belanda (BANAS) pada tahun 1960 yaitu mengeluarkan larangan bagi bursa efek untuk memperdagangkan semua efek dari perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia.

Pada tahun 1977, bursa saham kembali dibuka dan ditangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam), institusi baru dibawah Departemen Keuangan. Untuk merangsang emisi, pemerintah memberikan keringanan atas pajak perseroan sebesar 10% – 20% selama 5 tahun sejak perusahaan yang bersangkutan go public. Selain itu, untuk investor WNI yang membeli saham melalui pasar modal tidak dikenakan pajak pendapatan atas capital again, pajak atas bunga, dividen, royalty, dan pajak rekayasa atas nilai saham / bukti penyertaan modal.

Pada tahun 1988, pemerintah melakukan deregulasi di sektor keuangan dan perbankan termasuk pasar modal, yang mempengaruhi perkembangan pasar modal yaitu antara lain Pakto 27 tahun 1988 dan Pakdes 20 tahun 1988.

Pada tanggal 13 Juli 1992, bursa saham di swastanisasi menjadi PT Bursa Efek Jakarta. Swastanisasi bursa saham menjadi PT BEJ ini mengakibatkan beralihnya fungsi Bapepam menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Dalam sejarah pasar modal Indonesia, kegiatan jual beli saham dan obligasi di mulai pada abad ke 19. Menurut buku effectengids yang dikeluarkan oleh verreniging voor den effectenhandel pada tahun 1939, jual beli efek telah berlangsung sejak 1880, pada tanggal 14 Desember 1912, amserdamse effectenbueurs mendirikan cabang bursa efek di Batavia. Di tingkat asia bersa efek tersebut merupakan yang tertua ke-empat setelah Bombay, Hongkong, dan Tokyo.

Aktivitas yang sekarang di identikkan sebagai aktivitas pasar modal sudah di mulai sejak tahun 1912 di Jakarta. Aktivitas ini pada waktu itu dilakukan oleh orang-orang Belanda, di Batavia yang di kenal sebagai Jakarta sekarang. Sekitar awal abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai salah satu sumber dana adalah dari para penabung yang telah di kerahkan sebaik-baiknya. Para penabung tersebut terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa lainya yang penghasilannya sangat jauh lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi. Atas dasar itulah maka pemerintah kolonial waktu itu mendirikan pasar modal. Setelah mengadakan persiapan, maka akhirnya berdiri secara resmi pasar modal di Indonesia yang terletak di Batavia (Jakarta) pada tanggal 14 Desember 1912 yang bernama Vereniging Voor De Effectenhandel (bursa efek) dan langsung memulai perdagangan.

Efek yang di perdagangkan pada saat itu adalah saham dan obligasi perusahaan milik perusahaan Belanda serta pemerintah Hindia Belanda. Bursa Batavia dihentikan pada perang dunia yang pertama dan di buka kembali pada tahun 1925 dan menambah jangkauan aktivitasnya dengan membuka bursa paralel di Surabaya dan Semarang. Dan aktivitas ini terhenti pada perang dunia kedua.

Setahun setelah pemerintah belanda mengakui kedaulatan RI, tepatnya pada tahun 1950, obligasi Republik Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah. Peristiwa ini menandai mulai aktifnya kembali Pasar Modal Indonesia. Didahului dengan terbitnya Undang-Undang Darurat No.13 tanggal 1 September 1951, yang kelak ditetapkan sebagai Undang-Undang No.15 tahun 1952 tentang bursa, pemerintah RI membuka kembali bursa efek di Jakarta pada tanggal 31 Juni 1952, setelah terhenti 12 tahun. Adapun penyelenggaranya diserahkan pada Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE) yang terdiri dari 3 Bank Negara dan beberapa makelar efek lainnya dengan Bank Indonesia sebagai penasihat. Aktivitas ini semakin meningkat sejak Bank Industri Negara mengeluarkan pinjaman obligasi berturut-turut pada tahun 1954, 1955 dan 1956. Para pembeli obligasi banyak warga Negara Belanda, baik perorangan maupun badan hukum.

Menjelang akhir era 50-an, terlihat kelesuan dan kemunduran perdagangan di bursa. Hal ini disebabkan oleh politik konfrontasi yang dilancarkan pemerintah RI terhadap Belanda sehingga mengganggu hubungan ekonomi kedua Negara dan mengakibatkan banyak warga Negara belanda meninggalkan Indonesia. Perkembangan tersebut makin parah sejalan dengan memburuknya hubungan RI dengan Belanda mengenai sengketa Irian Jaya. Dan memuncaknya aksi pengambil-alihan semua perusahaan Belanda di Indonesia.sesuai dengan Undang-undang Nasional No 86 Tahun 1958. Kemudian disusul oleh Badan Nasional Perusahaan Belanda (BANAS) pada tahun 1960 yaitu mengeluarkan larangan bagi bursa efek untuk memperdagangkan semua efek dari perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia.

Pada tahun 1977, bursa saham kembali dibuka dan ditangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam), institusi baru dibawah Departemen Keuangan. Untuk merangsang emisi, pemerintah memberikan keringanan atas pajak perseroan sebesar 10% – 20% selama 5 tahun sejak perusahaan yang bersangkutan go public. Selain itu, untuk investor WNI yang membeli saham melalui pasar modal tidak dikenakan pajak pendapatan atas capital again, pajak atas bunga, dividen, royalty, dan pajak rekayasa atas nilai saham / bukti penyertaan modal.

Pada tahun 1988, pemerintah melakukan deregulasi di sektor keuangan dan perbankan termasuk pasar modal, yang mempengaruhi perkembangan pasar modal yaitu antara lain Pakto 27 tahun 1988 dan Pakdes 20 tahun 1988.

Pada tanggal 13 Juli 1992, bursa saham di swastanisasi menjadi PT Bursa Efek Jakarta. Swastanisasi bursa saham menjadi PT BEJ ini mengakibatkan beralihnya fungsi Bapepam menjadi Badan Pengawas Pasar Modal.

sumber : http://aziz27.wordpress.com/2009/05/28/sejarah-pasar-modal/

Baca Selengkapnya ..

Gabungan Koperasi Batik Indonesia untuk Membantu Industri Batik

Sejarah terbentuknya Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI)

Sekitar tahun 1800, warga Tionghoa menanam sejenis kapas (ciam). Dari serat tanaman jong dan ciam masyarakat Pekajangan berusaha membuat kain dengan alat tenun sederhana. Jiwa dagang warga daerah ini mendorong perajin dan pedagang bepergian ke daerah lain, termasuk ke Yogyakarta dan Surakarta yang interaksinya semakin kental dari tahun ke tahun. Situasi pertekstilan semakin maju tahun 1920 sehingga timbul pengaturan izin lisensi untuk pengusaha tekstil harus diurus di Batavia (Jakarta) ke Gubernur Jenderal Belanda.

Kemajuan pesat pertekstilan di Pekajangan ditandai munculnya Batik Trading Compani tahun 1950. Pada tahun 1937, perajin mendirikan Koperasi Batik Pekajangan yang memberi sumber inspirasi munculnya koperasi batik di Setono, Tirto, dan lainnya. Kemunculan koperasi batik akhirnya disatukan dalam Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) pada tahun 1948”.

Pada masa orde Sukarno yang melontarkan kebijaksanaan“Sandang Pangan Rakyat” yang memandang batik sebagai pakaian umum. Kebijakan ini sangat menguntungkan pada GKBI sendri mengapa? Kaerena dengan dicetuskan kebijaksanaan itu GKBI mendapat perlindungan seperti tunjangan harga kain putih dan hak peredaran monopoli. Pemerintah menargetkan menyuplai batik cap yang murah kepada orang awam. Para pembatik di berbagai daerah menghasilkan banyak keuntungan di bawah kebijaksanaannya.

Namun pada orde Soeharto, kebijaksanaan kemajuan ekonomis dijalankan maka kebijaksanaan perlindungan pengusaha batik dihapuskan. Ironisnya target kebijaksanaan Soekarno itu, direalisasikan oleh perusahaan pakaian dan tekstil yang berkembang di lingkungan ekonomi baru. Kemudian, sebagian besar pengusaha batik yang menjadi biasa pembuatan batik cap murah terdesak oleh perusahaan tersebut di atas, terpaksa beralih ke usaha yang lain atau menutup usaha.

Pada awal tahun 1970-an, teknologi print batik muncul. Oleh sebab itu, batik tulis dan batik cap semakin tergeser oleh print batik. Tanpa perlu dikatakan, pasaran batik tulis dan batik cap kalah bersaing dengan print batik yang dapat diproduksi massa.

Di dalam keadaan itu, khawatir akan masa depan pembatik dan tradisi batik. Kalau berhadap-hadapan kain-kain dijual dengan posisi konsumen, apa bedaannya antara print batik dan batik yang dibuat secara teknik tradisional? Dasarnya print batik tidak dibuat sebagai barang yang bermutu tinggi, tetapi dibuat barang yang bermutu rendah.

Sebaliknya, Iwan Tirta, Josephine Komara, dan sebagainya membuat“batik generasi baru” yang mempunyai kemewahan dan rasa kelas tinggi yang misalnya dipakai benang emas dan perak serta digunakan sutera bukan katun. Batik yang mereka menjadi populer di kalangan wanita kota-kota Indonesia dan luar negeri. Pengusaha batik generasi baru biasanya dinamakan“pencipta tekstil” atau“kreator tekstil”.

Makin lama makin terang pada awal tahun 1990-an, secara garis besar permintaan batik terbagi tiga pasaran, yaitu kelas tinggi, kelas menengah, dan kelas rendah. Di dalam pasaran tersebut, segi kwantitas pasaran kelas rendah menduduki perbandingan secara mutlak karena sebagian besar penduduknya tinggal di desa-desa, kemudian ada banyak wanita yang riwayat pendidikan dan pendapatan rendah. Oleh karena itu, pasaran batik kelas rendah menjadi terbasar. Permintaan batik kelas tinggi masih kukuh sebab ada adat yang memakai batik tulis bermotif dan berwarna tradisional waktu berdandan di Jawa.

Hal tersebut di atas terjadi dengan lumrah di dalam ekonomi modern yang modal raksasa dan teknologi mesin mendesak industri tradisional kecil-kecilan yang bergantung pekerjaan tangan.

Batik yang menarik dunia ini tidak hanya batik generasi baru, batik tulis, dan batik cap saja. Selain itu, jangan melupakan pakaian, barang kelongtong, dan produksi interior yang mencetak motif batik seperti bunga, garuda,parang, dan lain-lain.

Barang-barang tersebut sudah menjadi populer di kalangan baik orang Indonesia maupun orang asing karena dapat menegaskan kembali identitasnya bagi orang Indonesia. Untuk orang asing seperti turis, barang-barang tersebut di atas menjadi kenang-kenangan perjalanannya.

Akhirnya, daya tarik batik bukan tiga pasaran dan barang-barang bermotif batik berpencar-pencar, melainkan saling merangsang, meningkatkan nilai keadaannya, dan memainkan harmoni, yaitu hidup berdampingan dan makmur bersama.

Profil Gabungan Koperasi Batik Indonesia

Gabungan Koperasi batik Indonesia berdiri di Yogyakarta yaitu pada tanggal 18 September 1948, koperasi ini berdiri dengan latar belakang bahwa semakin banyaknya pembuat batik tenun yang berada di pekalongan khususnya pada saat itu, yang dalam pengerjaannya mengalami kesulitan-kesulitan di berbagai hal seperti kurangnya kain untuk di gambar dan berbagai hal lain. Lalu dengan dasar itu penduduk setempat mendirikan koperasi batik dengan tujuan mensejahterakan penduduk yang menggeluti penggambaran batik tenun tersebut.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan dengan adanya pabrik tektil yang sudah sangat modern maka koperasi batik di pekalongan tersebut berfikir bahwa hurus ada penyatuan koperasi batik di seluruh Indonesia dengan tujuan ingin memenangkan persaingan di pasaran dan untuk lebih mensejahterakan pengrajin batik di seluruh Indonesia.

Penggabungan yang dilakukan oleh koperasi Batik di Indonesia sangatlah berhasil, dan pada saat ini tinggal mempertahankan bagaimana Gabungan Koperasi Batik Indonesia ini tetap kokoh dan mampu bersaing pada pasar global.

Pemasaran Gabungan Koperasi batik Indonesia

Sudah terlihat dari nama “Gabungan Koperasi Batik Indonesia” ini salah satu strategi pemasaran yang sangat tepat dan bisa disebut berhasil yang dilakukan koperasi-koperasi batik Indonesia mengapa karena dengan menggabungankan diri antara koperasi-koperasi batik di seluruh Indonesia, maka pemasaran batik akan terkuasai dengan baik dan mampu bersaing dengan pasar global yang suadah masuk pada Negara Indonesia.

Dengan bergabungnya koperasi batik di seluruh Indonesia ini jelas memperluas lokasi pemasaran yang akan di sampaikan pada konsumen sehingga konsumen dapat lebih mudah untuk mendapatkan produk batik yang ia inginkan dan ia butukan. Dengan adanya program pemerintah yaitu diajurkanya memakai batik pada setiap PN situ sudah sangat membantu pada pemasaran batik di Indonesia.

Koperasi batik ini sudah mempunyai nilai plus dalam pemasarannya, mengapa karena sealain batik sudah menjadi ikon Indonesia batik juga sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus di lestarikan dan di pertahankan oleh setiap generasi agar adanya tidak mengalami kepunahan dan dengan nilai inilah dalam pemasarannya GKBI sudah menembus pasar dunia..

Dalam kegiatannya pemasaran Gabungan Koperasi Batik Indonesia mempunyai 3 Segmentasi yaitu :

1. Kelas Tinggi
2. Kelas Menengah
3. Kelas Rendah.

Dimana kelas-kelas di atas dilihat dari segi kualitas batik tersebut dimana dalam pembuatan batik tersebut ada perbedaan bahan, unsur dan motif yang digunakan dalam pembuatan batik.

Namun tidak hanya mengandalkan kelebihan-kelebihan yang sudah dipaparkan diatas, pembuat batikpun harus lebih kreatif dan inovatif dalam mempertahankan pasaran batik di pasar global. Dan yakin bahwa batik bukan sekedar sebuah romantisme masa lalu, melainkan sebuah produk unggulan yang dapat mengangkat martabat bangsa lebih tinggi lagi.

Pemerintah dan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI)

Sebagai langkah nyata untuk memajukan UKM di Indonesia, maka GKBI memberikan 1000 web hosting gratis bagi UKM yang ingin memiliki sendiriwebsite untuk mengenalkan bisnisnya. Selain itu, GKBI juga menyediakan satu wadah terpadu yaitu portal E-commerce untuk melakukan transaksi secara online dan realtime bagi UKM. Ditambah lagi forum interaktif antara sesame UKM untuk saling berkomunikasi dan bertukar pikiran.

Mengapa GKBI melakukan ini, karena menurunya UKM di Indonesia sangatlah banyak jumlahnya, dan bisa disebut sebagai tukang punggung ekonomi bangsa ini. Untuk itu demi memulihkan perekonomian dan membantu pemerintah dalam mengembangkan perekonomian rakyat GKBI berpartisipasi dalam bentuk membantu dakam pemasaran dan solusi transaksi melalui teknologi IT bagi UKM.

Sementara itu pemerintah sangat mendukung pada GKBI ini seperti yang telah di katakan oleh Bpk. Jusuf Kalla saat memberikan pengarahan di depan pengusaha batik nasional yaitu keuntungan terbesar ada di kita kalau batik terkenal sampai ke negara lain. Karena kita punya pasar yang kuat dengan penduduk 230 juta orang, Bahkan di tengah krisis global yang membuat ekspor lesu akibat menurunnya daya beli masyarakat luar negeri, batik justru akan bisa eksis karena kuatnya pasar dalam negeri, Jadi yang harus dilakukan adalah memperkuat produksi dalam negeri untuk memperkuat pasar nasional.

Selain itu, GKBI juga meminta pemerintah menyediakan tempat khusus untuk pemasaran batik dan Adapun untuk membuka peluang bagi pelaku usaha batik yang baru lewat koperasi, GKBI meminta pemerintah membenahi badan hukum koperasi nasional.

sumber : http://aziz27.wordpress.com/2009/06/29/gabungan-koperasi-batik-indonesia/

Baca Selengkapnya ..

Pemberdayaan UKM Basis Perekonomian Daerah

Sejak krisis melanda Indonesia pada tahun 1997 kondisi kehidupan bangsa kita mengalami keterpurukan yang sangat memperihatinkan di hampir semua bidang termasuk bidang ekonomi. Krisis tersebut telah berubah (konversi) menjadi krisis multidimensi yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat kita.

Contoh nyata dari krisis dimensional tersebut dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti mengikisnya kehidupan sektor sosial, politik, budaya, dan sektor hukum serta kehidupan humanis lainnya.

Di satu sisi, belum ada usaha serius yang dilakukan pemerintah dan para elite kita lainnya yang bisa dipercaya untuk memperbaiki keadaan perekonomian bangsa menjadi lebih baik. Malah yang kerapkali terjadi adalah mereka membawa kondisi bangsa ini kian tak pasti dan tak dihargai bangsa lain.

Parahnya, bangsa kita terindikasi telah tergadai kepada pihak luar. Buktinya, penanam modal asing telah memiliki segenap komponen aset bumi pertiwi nusantara hampir mendekati angka 96% mulai pertanian (95%), minyak dan gas bumi (95%), PLTN (95%), penguasaan air minum dan jalan tol (95%), transmisi tenaga listrik (95%) kecuali pendidikan yang hanya 49% (Sumber; Perpres No. 77/2007 - Dalam Buku Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia, Mohammad Amien Rais, 2008, PPSK Press, Jogjakarta).

Marjinalisasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah sebuah kenyataan tak etis yang kerapkali dijumpai di tengah-tengah kehidupan rakyat kita sehari-hari. Suatu kenyataan pahit yang selalu mengebiri dan menyelimuti kondisi perekonomian rakyat kecil dari era orde lama hingga era reformasi ini.

Situasi tersebut merupakan indikator nyata parodi perekonomian bangsa kita yang kian tak menentu dan masih berkubang dalam lumpur ‘keterpurukan’ apalagi setelah terjadinya krisis keuangan global saat ini. Keterbatasan dana yang terjadi pada para pelaku Usaha Kecil dan Menengah seringkali membuat usaha mereka cenderung stasioner dan stagnan (mandeg/tetap).

Betapa tidak, sebab saat ini persaingan dunia usaha terlihat semakin ketat menuntut para pelaku Usaha Kecil dan Menegah lebih giat berusaha dan bekerja keras, namun sayang hal itu tidak dibarengi oleh keberpihakan pemerintah dalam pemberdayaan dan pengembangannya.

Padahal, para pelaku Usaha Kecil dan Menegah tersebut membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah sebagai pengatur (regulator) dan pemasok modal. Akan tetapi, dalam berbagai kesempatan pemerintah beserta kebijakan yang diambilnya hanya berpihak pada kepentingan para elite dan pemodal saja.

Pemerintah lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada perusahaan-perusahaan milik para elitis (pemerintah, politisi, dan swasta) maupun para pemangku ekonomi lainnya yang mempunyai omzet cukup banyak. Seharusnya, pemerintah lebih memberikan perhatian yang serius pada lokus-lokus perekonomian rakyat melalui kredit tanpa agunan maupun permodalan dalam bentuk lainnya.

Derita para pelaku Usaha Kecil dan Menegah ini kian bertambah ketika mereka kesulitan mendapatkan tambahan modal dari bank karena persyaratan dari pihak bank terlalu rumit dan memberatkan para peminjam. Pada akhirnya para pelaku Usaha Kecil dan Menengah kesulitan mengembangkan usaha mereka untuk dapat bersaing pada tataran persaingan yang lebih tinggi yaitu pada kancah perekonomian nasional, mereka tidak mampu melebarkan sayap untuk ikut berperan aktif dalam mengembangkan dunia usaha sebagai benteng perekonomian bangsa.

Di sisi lain, sangat sedikit pihak yang bersungguh-sungguh memiliki kemauan kuat untuk ikut mendorong usaha mereka atau meningkatkan kesejahteraan mereka, justru yang sering terjadi adalah banyaknya lintah darat yang memanfaatkan kesempatan ini sebagai ladang mencari rezeki.

Ironisnya, para lintah darat tersebut tidak segan-segan mengeruk (eksploitasi) keuntungan yang sangat tinggi dari para pelaku Usaha Kecil dan Menengah ditengah kondisi mereka yang terhimpit oleh benturan kekurangan dana dan kebijakan pemerintah yang tidak memihak (diskriminatif), ibaratnya “sudah jatuh tertimpa tangga”.

Bagaimana mungkin perekonomian bangsa kita saat ini tidak terjungkil balik sebab basis penyangganya tidak diperhatikan secara serius dan sungguh-sungguh oleh pemerintah. Tidak mengherankan jika lokus ekonomi rakyat tak mampu bersaing menghadapi pasar bebas (liberal market) kapitalisme Barat. Kondisi ini diperparah lagi oleh terjadinya persekongkolan dan perselingkuhan antara para pelaku usaha asing dengan para pelaku usaha dalam negeri (komprador).

Bila bangsa ini ingin memulihkan kondisi perekonomiannya, maka pemerintah dan elemen bangsa lainnya harus menampakkan keinginan yang kuat serta bekerja lebih keras lagi untuk merubah strategi dan kebijakan ekonomi yang berjalan selama ini harus segera dibenahi ke strategi dan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.

Perjanjian ekonomi dengan pihak asing harus diakhiri atau setidaknya harus kita tinjau kembali demi kepentingan bangsa kita kedepan. Kita seharusnya berpatokan pada negara-negara Amerika Latin seperti Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Brazil, dan beberapa negara lainnya di daratan Amerika Latin.

Negara-negara tersebut berani menentang keras kebijakan-kebijakan bangsa asing yang masuk ke negeri mereka melalui perjanjian kerjasama ekonomi. Dalam kurun waktu empat tahun perekonomian bangsa mereka menuai hasil yang signifikan dan menunjukkan perubahan yang sungguh menakjubkan.

Bangsa-bangsa di Amerika Latin tidak lagi membutuhkan hutang luar negeri yang bertendensi menjebak ke arah kebangkrutan. Bangsa kita harus mencontoh bangsa-bangsa tersebut apalagi kita memiliki bentangan wilayah yang amat luas serta kekayaan alam yang melimpah ruah (gemah ripah loh jinawi).

Persoalan sekaligus tantangan yang kita hadapai sekarang adalah apakah bangsa kita berani menentang bangsa asing yang ingin menguasai seluruh aset bangsa? apakah kita berani menasionalisasi perusahaan asing atau tidak?

Lalu kemudian, apakah pemimpin bangsa kita akan terus memuluskan langkah korporasi-korporasi besar untuk menguras habis kekayaan alam kita dan mengabaikan jeritan tangis anak bangsa yang ingin keluar dari keterpurukan? apakah tidak ada jalan untuk memberdayakan usaha kecil menengah sebagai benteng perekonomian nasional yang nyata-nyata memberi kontribusi bagi kemajuan bangsa ketimbang memberdayakan perusahaan berskala besar yang cenderung menggerogoti APBN atau kekayaan alam kita dalam arti yang lebih luas.

Kalau beberapa pertanyaan diatas tidak berani dilakukan dan diretas pemerintah kita, maka penulis yakin kita selamanya sebagai anak bangsa yang terus menerus menjadi budak atau kuli di negeri sendiri.

Selain itu, bangsa kita membutuhkan pemimpin yang benar-benar berjiwa membangun rakyat dengan tulus selain memiliki kemampuan, kemauan, dan keberanian untuk membangun bangsa sehingga kita tumbuh menjadi bangsa yang besar dan disegani oleh bangsa lain.

Karena kehormatan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh keberanian dan kewibawaan pemimpinnya. Sampai detik ini, belum terlihat perubahan signifikan di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara lebih-lebih di bidang ekonomi. Dampak yang paling terasa dari kondisi ini adalah terjadinya pemiskinan “sistemik”.

Begitu juga dengan daerah (baca: Lombok Utara). Proses pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kemauan dan keberanian pemerintah daerah mengembangkan potensi-potensi sumber perekonomian rakyat melalui sistem pengelolaan “swatata” sesuai kemampuan masyarakat Lombok Utara. Pembinaan dan pemberdayaan sumber-sumber ekonomi tersebut niscaya diperlukan.

Peran serta pemerintah sebagai “subyek” yang memberdayakan berkait dengan regulasi kebijakan yang mengatur potensi sumber ekonomi alam maupun sumber ekonomi lainnya yang bertautan langsung bagi pengembangan lokus-lokus ekonomi tradisional. Pemerintah berkewajiban melakukan pemberdayaan untuk memajukan sistem ekonomi kerakyatan. Sedangkan masyarakat berperan sebagai “obyek” yang diberdayakan berpaut langsung dengan modal dan keberpihakan pemerintah pro-rakyat. Sebagai pelaku ekonomi, masyarakat harus mempunyai aksesibilitas yang cukup untuk mendapatkan informasi aktual mengenai akselerasi dunia usaha, sehingga mereka bisa tetap bertahan walaupun pada kondisi pasang surut atau bahkan pada kondisi resesi perekonomian global sekalipun.

Konteksnya dengan UKM yang ada di Lombok Utara, pemerintah daerah harus melakukan pemberdayaan terutama pembinaan SDM selain modal dan regulasi kebijakan. Karena masalah ini paling sering kita temukan dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di berbagai daerah di Indonesia. Masalah SDM adalah persoalan paling urgen yang harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam memberdayakan ekonomi lokal/rakyat. Upaya ini perlu diambil pemerintah sebagai salah satu alternatif jitu guna memacu percepatan (akselerasi) pertumbuhan ekonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lombok Utara yang berkeadilan. Soalnya, tak mungkin sumber daya ekonomi Lombok Utara yang melimpah ruah bisa dikembangkan bila SDM yang mengelolanya belum cukup mumpuni. Modal juga tak kalah pentingnya diperhatikan secara serius dan sungguh-sungguh oleh pemerintah dalam memberdayakan UKM. Ia diperlukan sebagai basis pokok kedua setelah SDM yang berfungsi sebagai jantung pengembangan sumber-sumber ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah harus menempuh jalan memberikan asistensi teknis, bantuan modal, dan membuka jaringan pemasaran terhadap UKM yang dikembangkan masyarakat setempat. Strategi ini penting diambil berangkat dari argumen dasar bahwa usaha masyarakat itu miskin dari sisi kemampuan manajemen, modal, dan jaringan pemasaran. Tak dapat dipungkiri bahwa upaya-upaya intervensi ini di banyak daerah di Indonesia telah menumbuhkan usaha kecil masyarakat, namun pada saat yang sama mereka tidak berdaya manakala berhadapan dengan para tengkulak yang lebih dominan memainkan harga pasar. Upaya lain berkait modal adalah pendirian bank khusus UKM. Ini penting dibentuk mengingat selama ini UKM di Indonesia banyak yang feasible namun tidak bankable. Pelaku UKM dinilai tak layak bank karena tidak memiliki agunan dan kemampuan mengembalikan peminjaman yang rendah sekalipun. Dan dari sisi regulasi, Pemerintah Lombok Utara dalam menetapkan regulasi harus lebih memperhatikan kemaslahatan masyarakat baru kemudian apa yang menjadi cita-cita mulia mensejahterakan masyarakat akan terwujud, kalau tidak, maka cita-cita tersebut akan kian jauh dari harapan semua komponen masyarakat, atau dengan kata lain “makin jauh panggang daripada apinya”. Pendeknya, harus ada keseimbangan (equilibrium) antara ‘das sein’ (seharusnya) denga ‘das solen’ (senyatanya) di lapangan.

Oleh : Waji Achmad Sesait

sumber : http://ipmluyogya.blogspot.com/2010/01/pemberdayaan-ukm-sebagai-basis.html

Baca Selengkapnya ..

Langkah Pemerintah dan Dunia Usaha menghadapi ACFTA

Wawancara Dengan Menteri Perindustrian (Menperin) MS. Hidayat pada Minggu (7/3)

Strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi ACFTA kedepan?

Yang perlu dipertegas bahwa pemerintah dan dunia usaha harus bersatu untuk menghadapi perdagangan bebas internasional. Seperti kerjasama membuat program-program kebijakan ekonomi agar dapat memenangkan persaingan internasional yang kini sedang dihadapi. Kekuatan pemerintah dan dunia usaha mutlak diperlukan untuk dapat memenangkan persaingan global. Syaratnya, kita bersatu dalam melahirkan kebijakan khususnya membuat program ekonomi.

Seperi apa peluang kita dalam memenangkan persaingan ekonomi kedepa?

Setiap negara termasuk Indonesia bisa memenangkan persaingan global tersebut karena telah menandatangani kesepakatan untuk berkompetisi secara adil di dunia internasional.

Bagaimana kecenderungan pengusaha kita dalam langkah kerja sama tersebut?

Kadin Indonesia sudah turut serta memberikan sumbangan pemikiran pada hampir semua program pemerintah pada level rencana trategis, khususnya pembangunan sektor riil agar dapat berjalan sesuai prioritas dan keinginan bersama.

Diantaranya?

Hampir semua program pemerintah pusat pada level rencana trategis mendapat masukan dari dunia usaha, sehingga pembangunan khususnya sektor riil dapat berjalan sesuai kehendak bersama sambil melihat persaingan dan dinamika dunia usaha yang terus berkembang di masyarakat global.

Bagaimana pandangan Bapak pasca berlakunya ACFTA?

Setelah masuk dalam perjanjian pasar bebas China-ASEAN CAFTA- China-ASEAN Free Trade Agreement) yang mulai dibuka, Indonesia juga akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015, di mana 10 negara ASEAN akan berintegrasi secara ekonomi. Semua aturan mengenai investasi berlaku sama bagi 10 negara ASEAN . Pada saat itu kita jangan terkejut jika tidak mempersiapkan diri menjadi negara yang tangguh dan mampu berkompetisi.

Di samping itu perluu dipertegas, setiap kegiatan untuk mendatangkan investasi akan melibatkan dunia usaha sebagai mitra pemerintah yang sewaktu-waktu diminta untuk merundingkan kebijakan tersebut.

sumber : http://www.majalah-koperasi.com/langkah-pemerintah-dan-dunia-usaha-dalam-menghadapi-acfta/

Baca Selengkapnya ..