Gudang Materi

Dino Patti Djalal dalam Politik LN

Kesetaraan. Sepotong kata itu laiknya mantra yang mengiringi sepak terjang seorang Dino Patti Djalal dalam ranah politik luar negeri.

Diplomat karir kelahiran 10 September 1965 itu menilai sudah waktunya satu babak sejarah dunia yang menempatkan Indonesia satu tingkat di bawah sejumlah negara tertentu dalam tataran global ditutup.

tulisan selanjutnya telah dipindahkan ke :
http://news.gudangmateri.com/2010/08/dino-patti-djalal-dalam-politik-luar.html

Baca Selengkapnya ..

Jika Aku menjadi Menteri Kominfo

Setelah membuat 50 permasalahan yang dihadapi kementrian Republik Indonesia , maka masing - masing orang diberikan tugas oleh bapak Djumadi untuk mengandaikan diri menjadi seorang menteri dan anda memberikan tanggapan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kementrian anda tersebut , dan tentunya anda dituntut untuk menyelesaikan satu permasalahan yang dipilih dari 50 permasalahan tersebut .

Maka saya memilih menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika , dan menyandang gelar Prof . Dr. Achmad Zulfikar , S.Kom , M.Kom , M.H , yang membahas mengenai Penerapan UU ITE yang salah sasaran.

Kementrian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia
Prof . Dr . Achmad Zulfikar , S.Kom , M.Kom , M.H .
tanggapan mengenai Penerapan UU ITE yang salah sasaran

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dalam era globalisasi ini tentunya , perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong untuk pembuatan peraturan – peraturan tambahan yang mengatur kehidupan berbangsa bernegara . Saya selaku menteri Komunikasi dan Informatika , sangat menyayangkan dalam implementasi dari UU Informasidan Transaksi Elektronik yang tidak tepat penggunaannya.

Menanggapi isu mengenai penerapan UU ITE yang salah sasaran , di kesempatan ini saya akan mengklarifikasi terhadap UU ITE ini . Tentunya telah banyak kita dengar beberapa korban dari penyalahgunaan terhadap UU ITE , seperti salah seorang ibu yang menggunggat RS Omni Internasional yakni , ibu Prita Muliasari .

Dalam kasus ini , pihak ********an seharusnya berkoordinasi kepada pihak Kemkominfo mengenai hal ini , dimana menurut pihak Kapolri bahwa , ibu Prita Muliasari di jerat Pasal 27 ayat 3 UU nomor 11 tahun 2008 yang berisi tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) mengatakan : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Dalam pasal ini tentunya menimbulkan kerancuan dalam penerapannya , tetapi dalam kasus ibu Prita Muliasari mempunyai hak untuk berekspresi mengeluarkan pendapat , seperti yang tercantum dalam UUD 1945 setelah amandemen ke- IV , dalam Pasal 28 berisi “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. “

Pasal 28 ini ditunjukkan bahwa , setiap warga negara Indonesia berhak untuk mengekspresikan pikiran baik , lisan maupun tulisan , dan tentunya dilindungi oleh UUD 1945 . Hubungannya dengan UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah lebih tinggi derajat hukum dalam UUD 1945.

Dalam kasus ibu Prita Muliasari , informasi yang didistribusikan adalah informasi yang berasal dari dirinya sendiri bukan dari orang lain , karena ibu Prita mempunyai hak secara Hukum untuk menyebarkan opininya.

Pihak yang patut dipertanyakan disini adalah pihak yang menyebarluaskan curhat ibu Prita Mulyasari ke khalayak publik . Menurut pengakuan ibu Prita Mulyasari , bahwa curhat yang dikirimkan ke teman- temannya melalui sebuah milis . Tentunya curhatan ibu Prita ini hanya mengirimkan kepada teman – temannya . Lantas siapa yang menyebarkan curhat ibu Prita ke publik bahkan ke media , yang dapat dijerat dengan UU ITE pasal 27 Ayat 3.

Dalam hal ini kita senantiasa merujuk pada UUD 1945 , yang mengatur kebebasan beraspirasi , adapun dalam pelaksanaan UU ITE tentunya belum sepenuhnya dapat secara substansial dilaksanakan dengan benar. Namun , dalam penerapannya tentunya apabila ada pasal – pasal yang dinilai melanggar Hak Asasi Manusia ataupun Hak – Hak hidup lainnya dapat direvisi melalui Mahkamah Konstitusi.

Saya selaku menteri Komunikasi dan Informatika menghimbau kepada lembaga pelayanan publik baik negeri maupun swasta untuk memberikan informasi yang benar mengenai tata cara melakukan pelaporan mengenai hal yang tidak berkenan pada konsumen.

Dikarenakan , dalam penerapannya tentunya terdapat konsumen yang puas terhadap suatu pelayanan dan ada yang tidak puas . Oleh karena itu , dibutuhkan tata cara yang baku dari suatu lembaga pelayanan publik . Agar kasus seperti ibu Prita Mulyasari dengan pihak Rumah Sakit Omni Internasional tidak terulang kembali , dan tentunya menjadi bahan introspeksi bagi lembaga – lembaga pelayanan yang belum mempunyai SOP Keluhan Konsumen.

Jangan sampai kejadian ini dapat berpengaruh ke ranah “kebungkaman konsumen” terhadap pelayanan publik , karena kritik dan saran dari konsumen akan sangat berarti terhadap lembaga pelayanan publik tersebut . Hal ini tentunya sangat mempengaruhi kebebasan berpendapat konsumen , dan dapat menimbulkan efek negatif yakni , silence of costumer.

Demikian yang dapat saya sampaikan menyangkut kesimpangsiuran penerapan UU ITE , semoga dengan penyampaian saya kali ini sekaligus dapat menjadi penjelasan kepada masyarakat umum.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabaraktuh.

Menteri Komunikasi dan Informatika

Prof. Dr. Achmad Zulfikar , S.Kom. , M.Kom. , M.H.

Demikian tugas Kewarganegaraan yang telah diberikan bapak Djumadi . Semoga tugas ini dapat menjadi motivasi kepada para penulisnya untuk mewujudkan menjadi menteri yang diinginkan , oleh karena itu tulisan ini saya beri nama : " Jika Aku menjadi Menteri Kominfo " .

Disclaimer :
Tulisan ini dibuat sebagai hasil presentasi individu , mengandaikan diri menjadi seorang Menteri di Kementrian Republik Indonesia . Sebagai tugas Kewarganegaraan yang dibimbing oleh bapak Djumadi yang dipresentasikan pada hari Jumat , 13 Agustus 2010.

Apabila dalam tulisan ini menyinggung suatu pihak , silahkan menghubungi kami . Kami akan senantiasa menerima masukan dan koreksi bila diperlukan

Baca Selengkapnya ..

50 Permasalahan dalam Kementrian

oleh Achmad Zulfikar
Jurusan Hubungan Internasional , FISIPOL UMY

Dalam tugas yang diberikan oleh bapak Djumadi dalam mata kuliah Kewarganegaraan , dalam tugasnya bapak menginstruksikan untuk menemukan 50 permasalahan up to date (Agustus 2010) yang dihadapi oleh 25 kementrian maupun non-kementrian.

Setelah melakukan pengamatan terhadap masing - masing kementrian dan non-kementrian , setelah melihat list Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II , maka saya memilih 25 kementrian dan non - kementrian yang masing - masing terdiri dari dua perkara .

1. Kementrian Dalam Negeri
Pemborosan APBN untuk Pemekaran Wilayah
Rencana Pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Palangkaraya

2. Kementrian Luar Negeri
Ancaman Terorisme mengganggu hubungan Luar Negeri Indonesia dan ASEAN
Kurangnya Peran Kedutaan Besar terhadap Perlindungan TKI

3. Kementrian Keuangan
Kasus Kucuran Dana Talangan Bank Century yang tidak kunjung terselesaikan.
Denominasi Rupiah pada tahun 2022

4. Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral
Pemanfaatan Energi Alternatif diperlukan untuk memenuhi Kebutuhan Energi Rakyat Indonesia
Penelitian Energi Terbarukan diperlukan sebagai Energi Alternatif

5. Kementrian Perindustrian
Kurangnya Bantuan Dana untuk Industri Kecil dan Menengah untuk Pengembangan Usaha
Pengembangan Industri Besar untuk penyerapan Tenaga Kerja.

6. Kementrian Perdagangan
Kebijakan ACFTA yang mengeksploitasi Pasar Indonesia.
Hot Money dari Investor Asing masuk ke Indonesia

7. Kementrian Pertanian
Persiapan Pangan Nasional menghadapi Bulan Ramadhan , belum terpenuhi
Petani Gagal Panen disebagian besar Wilayah Jawa

8. Kementrian Kehutanan
Kebakaran Hutan di Kalimantan belum teratasi.
Hutan di Indonesia perlu diterapkan Tebang 1 Tanam 1000 .

9. Kementrian Perhubungan
Kurangnya Transportasi Mudik sebelum dan sesudah Bulan Ramadhan
Kurangnya Moda Transportasi Massal untuk mengurangi kemacetan di Ibukota Jakarta.

10. Kementrian Kelautan dan Perikanan
Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan masih belum Maksimal di Laut Sulawesi
Eksploitasi Hasil Laut Indonesia oleh Jepang tidak ditanggapi

11. Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pengangguran di Indonesia mencapai persentase 5%
Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dinilai Kurang

12. Kementrian Pekerjaan Umum
Kurangnya perawatan terhadap Jalan Protokol dan Lintas Provinsi
Pembangunan Infrastruktur antar Daerah belum Terlaksana baik

13. Kementrian Kesehatan
Vaksin Meningitis untuk Jamaah Haji
Kurangnya sosialisasi pemanfaatan Puskesmas sebagai sarana berobat masyarakat

14. Kementrian Pendidikan Nasional
Kesejahteraan Guru dan Dosen masih dipertanyakan.
Sertifikasi Dosen dan Guru belum memperlihatkan peningkatan kinerja Guru dan Dosen

15. Kementrian Sosial
Kasus Lumpur Lapindo belum menemui titik terang dan masih dipertanyakan nasib Masyarakat.
Penggusuran Perumahan Kumuh bukan Solusi Terbaik untuk Tata Kota

16. Kementrian Agama
Quota Keberangkatan Haji yang tidak Transparan
Penetapan Bulan Ramadhan dan Idul Fitri

17. Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata
Promosi Pariwisata Indonesia di Wilayah Eropa sangat kurang.
Pariwisata di Indonesia tersentralisasi pada Pulau Bali

18. Kementrian Komunikasi dan Informatika
Penerapan UU ITE yang salah sasaran
Perlindungan Akses Informasi terhadap Generasi Muda Indonesia sangat memprihatinka

19. Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Ekspolitasi terhadap Anak Jalanan di Ibukota Jakarta
Perlindungan terhadap Ibu dari Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

20. Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga
Bimibingan kepada Pemuda sebagai Calon Atlet untuk mengikuti Kejuaraan Internasional
PSSI mempersiapkan diri untuk menjadi Tuan Rumah Piala Dunia 2022

21. Kementrian Negara Lingkungan Hidup
Pendidikan Lingkungan Hidup sebagai Salah Satu Kurikulum SD dan SMP
Sosialisasi Pemanfaatan Limbah untuk Daur Ulang

22. Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Satuan Polisi Pamong Praja bersikap Anarkis
Reformasi Birokrasi di berbagai Kementrian Tersendat

23. Kementrian Negara Perumahan Rakyat
Pembangunan Perumnas di berbagai Provinsi berkembang di Indonesia
Rusunawa sebagai Solusi Perumahan di Lahan Sempit

24. Kepolisian Republik Indonesia
Reformasi Birokrasi didalam Struktur Kepolisian Republik Indonesia
Kasus Susno Duadji mengenai Rekening Gendut Kapolri

25. Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian
Pendapatan Perkapita Indonesia menurun dari Tahun ke Tahun
Mempertahankan Posisi Perekonomian dalam Kondisi Krisis Global

Demikian terdapat 50 permasalahan yang dihadapi kementrian maupun non - kementrian , yang saya dapatkan dari pengamatan secara langsung maupun akses ke website resmi kementrian tersebut . Semoga tulisan ini dapat menginspirasi pembaca.

Baca Selengkapnya ..

SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah

Pemerintah akhirnya mengeluarkan SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah. Memang SKB ini tidak membubarkan Ahmadiyah, namun melarang semua kegiatan Ahmadiyah dengan ancaman pelanggaran hukum karena penodaan agama. Dengan SKB ini negara telah masuk dalam ruang privat yang seharusnya tidak diurusi oleh negara, dan menggunakan sebuah UU untuk membelenggu kebebasan berkeyakinan dan beragama masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh negara.

Inti dari SKB 3 menteri yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri,Menteri Agama, dan Jaksa Agung tersebut adalah pelarangan semua bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Ahmadiyah, dan larangan untuk tidak melakukan penodaan agama. Sebuah keputusan yang berusaha mengakomodasi pihak-pihak yang bertikai tentang Ahmadiyah, namun tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang menjunjung tinggi hak dan kebebasan warga dan memberikan perlindungan hukum secara adil bagi warganya.

Keputusan yang gamang dan tidak tegas ini akan berpotensi untuk menambah konflik dan kecurigaan diantara berbagai pihak yang bertikai tentang Ahmadiyah. Negara harus berdiri diatas konstitusi, dan memegang teguh pasal 29 UUD 45 tentang kebebasan berkeyakinan dan beragama. Negara harus segera menegaskan posisinya sebagai pelindung bagi warga negara dalam menjalankan hak-haknya tersebut.

SKB ini bersifat ambigu karena munculnya pelarangan segala kegiatan Ahmadiyah yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam. Tentu timbul pertanyaan penafsiran agama Islam yang seperti apa? Apakah penafsiran tersebut mewakili umat Islam secara kesuruhan? Apakah dengan demikian anggota Ahmadiyah tidak boleh melakukan kegiatan shollat, jumatan dan sebagainya? SKB ini akan dipakai secara semena-mena oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memberangus kelompok lainnya yang dianggap “sesat” menurut penafsiran agama Islam “pada umumnya”. Sebuah ironi dalam alam reformasi ini.

Dengan SKB ini negara telah memberikan alasan legal kepada kaum radikal untuk melakukan pemberangusan dan perlawanan terhadap kelompok-kelompok yang mereka anggap “sesat” hanya karena mengajukan penafsiran yang berbeda dengan tafsiran. Bagaimana mungkin in terjadi di negara kita yang mengaku sebagai negara Islam moderat dan berdasarkan Pancasila.

Inilah selengkapnya isi dari SKB 3 Menteri tersebut.

1. Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 2005 tentang pencegahan penodaan agama.

2. Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya, seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

3. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenai sanksi seusai peraturan perundangan.

4. Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI.

5. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dapai dikenai sanksi sesuai perundangan yang berlaku.

6. Memerintahan setiap pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan ini.

sumber : http://esbede.wordpress.com/2008/06/09/skb-3-menteri-tentang-ahmadiyah/

Baca Selengkapnya ..

Pendekatan Langsung dalam Pembelajaran

oleh Dirgantara Wicaksono ( Bom Bom )
Universitas Negeri Jakarta

Memaknai pembelajaran yang berkualitas merupakan tujuan yang sudah ada semenjak awal sekolah formal. Akhir 1960-an, data yang terkumpul menunjukkan dalam ukuran ujian standarisasi kemampuan dasar murid yang mendapatkan pembelajaran yang bermutu menghasilkan pembelajaran sekolah yang berhasil daripada murid yang tidak mendapatkannya (Joyce, Weill & Cahoun, 2003).

Beberapa model pembelajaran dikembangkan menggunakan penemuan yang terbaru berdasarkan model yang telah ada sebelumnya. Versi terbaru ini menunjukkan bahwa penelitian terbaru mengenai psikologi kognitif erat hubungannya dengan pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dikembangkan adalah Pendekatan langsung (metode ceramah).

Pendekatan langsung adalah suatu pendekatan terstruktur dan berpusat pada guru dan digolongkan berdasarkan arahan dan kontrol dari guru, harapan guru yang tinggi atas kemajuan siswa, waktu maksimum yang dihabiskan oleh para siswa untuk menyelesaikan tugas akademis, dan upaya-upaya dari guru untuk meminimalisasi pengaruh negatif. Tujuan penting dalam pendekatan pembelajaran langsung adalah memaksimalkan waktu belajar siswa (Stevenson, 2000).

Beberapa ahli dalam psikologi pendidikan menekankan bahwa banyak guru yang efektif menggunakan pendekatan konstruktif dan pendekatan pembelajaran langsung daripada hanya salah satunya (Darling-Hammond & Bransford, 2005; Schwartz & others, 1999). Selebihnya beberapa keadaan mungkin lebih membutuhkan pendekatan konstruktif dan keadaan lain yang lebih membutuhkan pendekatan pembelajaran langsung.

Hal-hal yang umum dari metode ini adalah pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan dan latar belakang murid; pembelajaran tambahan disediakan bagi murid yang agak lambat dalam menguasai materi; materi utama yang disampaikan ke murid melalui presentasi aktif; pra ujian (memotivasi pengetahuan murid yang berhubungan dengan materi); penggunaan contoh, tampilan visual, dan demonstrasi untuk menjembatani antara konsep yang konkrit dan yang abstrak. Model pembelajaran ini memberikan empat kategori : (A) fase Presentasi, (B) fase praktik, (C) pengambilan kesimpulan, (D) pengawasan dan umpan balik.

A. Fase Presentasi

Terdapat lima metode pembelajaran penting yang harus digunakan dalam fase ini: (1) peninjauan materi sebelumnya; (2) pengetahuan yang akan dipelajari; (3) pengalaman yang membuat murid dapat menjelaskan mengapa presentasi ini penting; (4) penjelasan aktif dan jelas dari pengetahuan atau keahlian yang harus dipelajari; dan (5) peluang bagi murid untuk menunjukkan pemahaman terhadap penjelasan guru.

Dampak penting dari pembelajaran menurut Ausubel (1960) belajar menjadi lebih bermakna jika presentasi dilakukan oleh ahlinya. Terdapat tiga metode pertama dari lima metode pembelajaran langsung secara umum yang lebih menitikberatkan pada struktur dimana pembelajaran dilaksanakan.

1. Peninjauan. Guru dan murid mempelajari kembali pengetahuan atau keahlian yang masih berhubungan dengan materi yang akan dibahas. Guru dapat memeriksa pekerjaan rumah murid atau membahas materi pelajaran kemarin (Walberg, 1999). Guru dapat membentuk kegiatan agar murid dapat menggunakan konsep dan keahlian yang telah dipelajari. Sangat penting bagi murid untuk menggunakan pengetahuan mereka agar bisa menghubungkannya dengan informasi yang akan diterima. (disebut elaborasi informasi dari proses teori seperti Craik & Lockhart, 1972).

2. Apa. Guru menerangkan apa yang ingin dipelajari. Guru menerangkan tujuan dan bagaimana agar murid ikut serta dalam pembelajaran dan tetap mempertahankan kejelasan materi. Perencanaan pembelajaran yang menggunakan prinsip pembelajaran langsung (metode ceramah) dianggap lebih alami untuk disampaikan ke siswa. Dalam hal ini menurut McCharty (2000) bahwa guru harus memberikan pengalamannya langsung pada murid dan membantu mereka mengatur pengalaman tersebut menjadi konsep.

Aspek penting dari metode “apa” adalah murid harus diberi tahu sejelas mungkin apa yang mereka bisa lakukan di akhir proses pembelajaran. Ada dua jenis sasaran oleh guru yang bisa dimasukkan dalam metode ini. Pertama adalah sasaran kegiatan; guru dan murid bertindak sebagai penyelenggara pada kegiatan pembelajaran. pernyataan lain bagaimana guru memonitor penampilan murid pada proses evaluasi. Yang kedua adalah hasil dari pembelajaran yang telah diberikan.

3. Mengapa. Guru menjelaskan mengapa tujuan tertentu penting untuk dikuasai murid. Guru meminta murid ikut serta dalam kegiatan pembelajaran sehingga menjadi lebih efisien ketika materi atau skill baru telah dikuasai.

4. Penjelasan. Metode keempat adalah penjelasan secara aktif yang amat memperhatikan isi dan teknik penyampaiannya. Prinsip penting panduan metode ini adalah guru membawa pelajaran dari subtopik ke subtopik secara efisien, memperkenalkan materi baru dalam porsi sedikit dan menghubungkan subtopik baru dengan sebelumnya (Bloom, 1981; Walberg, 1999). Dan yang terpenting adalah presentasi pengaturan semacam itu harus jelas dan masuk akal bagi para murid.

Peneliti telah mengidentifikasi sejumlah cara pengaturan yang bisa dipakai:

a. Hubungan antar komponen

Pelajaran dapat diorganisasi dari bagian kecil ke keseluruhan/khusus ke umum (induktif) atau dari keseluruhan ke bagian kecil (deduktif). Contohnya, diskusi sekarang ini dari instruksi langsung dapat dilakukan secara induktif dari kegiatan spesifik yang harus dihubungkan dengan keseluruhan deskripsi pelajaran, atau menggunakan pendekatan deduktif melalui deskripsi pelajaran diikuti peningkatan penjelasan detil dari bagian-bagian kecil. Secara umum, pendekatan pelajaran-contoh-pelajaran adalah cara yang efektif untuk mengajarkan suatu konsep kepada murid (Van Patten, Chao & Reigeluth 1986).

b. Hubungan relevansi

Seringkali jenis pengaturan ini didasarkan pada hubungan logika dan empirisme dari faktor atau kategori dalam pelajaran yang tak diatur secara hierarkis. Sebagai contoh, di dalam kelas bahasa dan seni, guru dapat menerangkan jenis penulisan (ekspositoris, naratif, dan persuasif) berdasarkan penyatuan antara metode penulisan dan kelayakan dalam menggunakan berbagai jenis penulisan dalam situasi tertentu. Guru dalam mendesain kurikulum bisa memilih menggunakan relevansi untuk mengatur pelajaran ketika konten pelajaran diatur dalam kategori yang tidak hierarkis.

c. Hubungan keberlanjutan

Pelajaran dapat diatur dalam tahapan-tahapan. Sebagai contoh, bagaimana memperbaiki aplikasi atau mengatur suntikan yang bisa digunakan tindakan yang disusun berdasarkan urutan tindakan.

d. Hubungan transisional

Pelajaran bisa diorganisasikan dalam gerakan atau transformasi dari satu tahapan ke tahapan lainnya dalam konten; seringkali perubahan ini melebihi dari sekadar langkah tahapan kecil dan merujuk perubahan kualitatif. Presentasi dalam tahapan Piaget dari perkembangan kognitif, evolusi biologi atau tren historis sosiokultural bisa menjadi contoh jenis ini.

Sebagai tambahan, guru harus menggunakan banyak perumpamaan, bantuan visual (peta konsep dan diagram grafik) dan menunjukkan peragaan untuk meningkatkan kefektifan dan efisiensi dalam pembelajaran (Gage & Berliner, 1998; Walberg, 1999).

5. Pemeriksaan dan respon. Di metode kelima, guru menyelidiki tingkat pemahaman murid. Ini adalah kegiatan formatif dan harus dilaksanakan cepat, eksplorasi singkat terhadap pengetahuan murid yang akhirnya memberikan informasi buat guru apakah murid memperoleh konsep yang diberikan.

Pertama, Gage dan Berliner (1998) menyarankan lebih banyak bertanya dalam tahap rendah (pengetahuan dan pemahaman) pertanyaan (80% ke 90%) di tingkat sekolah dasar. Guru dalam sekolah menengah dan atas harus menanyakan dalam level lebih tinggi lagi yang memacu murid memproses informasi secara aktif (Walberg, 1998).

Kedua, guru harus membuat instruksi secara efektif waktu-tunggu, seperti ditunjukkan interval antara pemeriksaan guru dan respon murid (Waktu-tunggu I) atau interval antara respon murid dan respon guru (Waktu-tunggu II). Rowe (1974a, 1974b) menemukan peningkatan baik ke peningkatan hasil, dengan peningkatan keduanya mempunyai efek gabungan. Lebih lanjut, Fagan, Hassle, dan Szabo (1981) menggunakan kedua pertanyaan level tinggi dan meningkatnya waktu-tunggu mempunyai dampak yang lebih dari menggunakannya secara terpisah.

C. Fase Penilaian dan Evaluasi

Terdapat dua metode dalam fase penilaian dan evaluasi dari model pembelajaran langsung, yaitu metode penilaian formatif dan sumatif. Penilaian dan evaluasi ini diambil dari refleksi pembelajaran sehari-hari dari data yang terkumpul saat dan setelah pelajaran, serta kesimpulan data dalam interval waktu, seminggu, dwi mingguan, dan bulanan.

Dalam fase ini dilakukan pengumpulan data untuk membuat keputusan tentang akhir dari pelajaran dan penilaian, dimana nantinya juga akan berhubungan dengan fase selanjutnya, yaitu pengawasan dan umpan-balik yang muncul selama pembelajaran berlangsung dimana dalam fase ini juga terdapat proses pengumpulan data dan membuat penjelasan – penjelasan atau menyediakan pembelajaran tambahan bila diperlukan.

Penilaian Formatif adalah penilaian yang di lakukan pada pertengahan semester, atau di tengah – tengah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui kelebihan / kelemahan dari proses pembelajaran yang sedang dijalankan. Hasil dari penilaian ini digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki atau mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya. Bisa juga, guru mengadakan kuis untuk mengumpulkan informasi tambahan tentang pembelajaran murid secara individu dan kelompok. Fungsi pokok dari proses evaluasi adalah membuat rencana untuk pengajaran topik, jika dibutuhkan. Walberg (1999) menegaskan pengajaran tambahan akan muncul saat performa murid dibawah level 90% di latihan metode praktik panduan dan independen.

Penilaian Sumatif / keseluruhan merupakan penilaian yang dilakukan pada akhir suatu proses pembelajaran, penilaian ini di lakukan untuk melihat penguasaan / pencapaian akhir dari sebuah proses pembelajaran. Guru mengumpulkan data keseluruhan untuk menilai apakah murid sudah menguasai konsep dan skill yang telah di berikan. Jenis lain dari metode ini bisa juga ujian semester atau ujian tahunan.

D. Monitoring / Pengawasan dan Umpan-balik

Dalam metode pembelajaran langsung (direct approach instruction) tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang krusial untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran yang hendak di capai atau dalam rangka membentu penguasaan siswa terhadap suatu pelajaran tertentu. Dalam tahapan ini terdapat dua metode pembelajaran yang muncul selama pelajaran sebagai “kebutuhan”, yaitu (a) menyediakan petunjuk dan dorongan, dan (b) menyediakan umpan-balik dan penguatan.

a) Petunjuk dan dorongan.

Seringkali digunakan ketika guru mengadakan peninjauan kembali (review) terhadap materi pelajaran yang sebelumnya, mengajukan pertanyaan atau menggali lebih dalam tentang pelajaran tersebut, atau melibatkan siswa dalam suatu praktek / latihan dengan bimbingan guru. Kegunaan dari isyarat – isyarat untuk memberikan petunjuk pada informasi yang penting atau menandakan transisi / perpindahan pelajaran atau penggunaan dorongan pada siswa untuk mempresentasikan pemahamannya dalam praktik / latihan yang di pandu adalah kegiatan instruksional yang penting (Doenau, 1987). Saat murid dalam istilah Vygotsky (1978) dalam keadaan Zona Perkembangan Proximal, murid membutuhkan petunjuk atau dorongan untuk menggali informasi kembali. Namun, jika dorongan tersebut tidak menghasilkan respon yang diharapkan, maka dibutuhkan pembelajaran lanjutan.

b) Umpan-balik yang memperbaiki.

Memberikan umpan-balik yang memperbaiki dan penguatan, dilakukan saat guru melakukan penilaian pembelajaran pada siswa. Perkins (1992) mengungkapkan bahwa pemberian umpan-balik yang memperbaiki adalah salah satu komponen penting dalam suatu kegiatan pembelajaran. Umpan-balik harus dikeluarkan untuk memberikan tanggapan terhadap respon yang benar ataupun salah dari siswa.

Prinsip pentingnya murid tidak hanya mendapatkan jawaban, namun juga mengetahui mengapa jawaban itu menjadi benar atau salah. Dihoff, Brosvic, Epstein, dan Cook (2004) berpendapat bahwa umpan-balik yang langsung lebih baik daripada yang ditunda dan guru harus memberikan umpan-balik secepat mungkin.

Hubungan antara penguatan selama proses pembelajaran berlangsung terhadap pencapaian akademis telah menjadi salah satu penemuan yang hasilnya konsisten dalam penlitian antara proses - produk (Brophy & Good, 1986; Roseshine, 1995; Walberg & Paik, 2000). Bentuk paling umum dari penguatan adalah perhatian dari guru yang dapat berupa : anggukan, senyuman, atau komentar yang tiba-tiba. Nota kecil di tugas atau stiker pemberi semangat dapat juga di gunakan secara efektif.

Kesimpulannya, model umum dari instruksi langsung membuat guru harus aktif memberikan konten dan skill baru pada murid, memberikan sebagian kecil materi secara teratur, tahap demi tahap, membuat mereka mempraktikkannya, dan memberikan umpan-balik yang korektif dan bantuan terus menerus selama pelajaran. Evaluasi keseluruhan mencocokkan dengan konten, bentuk, dan standar dari mereka yang akan mengaudit pembelajaran sekolah, kesemuanya ini dilakukan dalam rangka memfasilitasi gerakan murid dari ruang kelas ke masa dewasa

Kesimpulan dan Saran

Dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran secara teoritis, pendekatan pembelajaran secara langsung sebenarnya lebih mengena dengan empat teori utama yang dihubungkan studi pembelajaran kelas. Pengaruh kondisi pengoperasian dan analisis perilaku, kami pikir, masuk akal, berdasarkan saran eksplisit, sasaran yang diobservasi, pemecahan pembelajaran menjadi tahapan kecil, mengoreksi dan menguasai setiap tahap.

Pengaruh pemrosesan informasi dan teori pembelajaran kognitif terlihat dalam penggunaannya oleh pelaksana, hubungan pembelajaran sekarang dan yang baru, penggunaan pertanyaan bertahap dan menyarankan murid dalam kegiatan elaboratif.

Teori pembelajaran lain juga membantu prinsip dari implementasi pembelajaran langsung. Contoh, prinsip yang disarankan dalam pembelajaran fasilitatif (pendekatan humanistis pendidikan), seperti merespon perasaan murid dan tersnyum pada murid bisa diimplementasikan melalui pelajaran (Asby & Roebuck, 1977). Komponen pendekatan sosial kognitif, seperti pembelajaran kooperatif (Johnson & Johnson, 1998; Slavin, 1994) dapat digunakan dengan mudah.

S. Engelmann (1999) melihat instruksi efektif dalam kurikulum tertentu sebagai anak tangga. Setiap tangga menunjukkan konten dan skill yang sudah didapat murid sebagai prasyarat. Guru mengarahkan sesuai dengan level tersebut, dan murid berusaha menguasai skill itu. Setiap langkah dan pelajaran murid ambil memiliki usaha dan waktu yang sama.

Tingkatan lebih tinggi (pelajaran lanjutan) memperlihatkan konten yang kompleks, dari sudut pandang murid itu tidak sulit karena telah menguasai pelajaran terdahulu.

Sekarang, pencapaian akademis dievaluasi melalui ujian standarisasi kemampuan dasar. Kritik dari ujian ini ialah pengajaran akan tertuju pada ukuran sasaran ujian dan mempersempit kurikulum (Kohn, 2001). Namun itulah yang harus dilakukan jika ingin berharap murid dapat menguasai dan mengaplikasikan pengetahuan dalam waktu tertentu.

Jika masyarakat mengubah ukuran pembelajaran sekolah, sehingga penilaian dilakukan pada kemampuan murid yang diinginkannya (Minstrell & van Zee, 2000) atau menunjukkan level atas atau pemikiran kritis (Kuhn, 1999; Oxman, 1992) atau memproduksi yang akan menunjukkan sesuai bidang keilmuan (Gardner, 1992a, 1999b), maka sangat sesuai terhadap pendekatan pembelajaran yang akan memenuhi permintaan itu.

Tetapi, pembelajaran langsung atau eksplisit sering menjadi pilihan untuk mendesain dan mengerjakan pembelajaran ketika murid diharapkan menguasai spektrum luas pengetahuan dan skill yang disarankan Hirsch (1996) atau dievaluasi dari ujian standarisasi, jalan efisien mengatur sumber daya kemampuan guru dan waktu di kelas.

Walaupun di bab ini memfokuskan pada perlengakapan rancangan pembelajaran langsung, dapat diasumsikan semua murid akan menunjukkan penguasaan konten pelajaran jika pembelajaran langsung disediakan. Carroll (1963) membuatnya jelas karena murid kapabilitasnya berbeda dalam memahami materi, pendidik punya dua pilihan.

Apakah semua murid diharapkan mampu menguasai level penguasaan, yang berarti pendidik menyediakan variasi waktu-memahami setiap muridnya, atau murid mendapat porsi waktu yang sama yang akan menghasilkan tingkat penguasaan berbeda.

Kenyataan dari pendidikan sekarang adalah waktu belajar dibuat konstan bagi semua murid (180 hari, 5-6 jam per hari). Efisiensi dari pemenuhan sasaran terlihat lebih dinilai ketimbang daripada keefektifan (membuat semua murid menunjukkan penguasaannya terhadap konten inti).

Inilah kritik besar dari praktik tradisional dari Bloom (1976). Bahkan di sekolah atau distrik murid disediakan kegiatan pasca sekolah, tutor Sabtu atau sekolah musim panas, ini hanyalah kegiatan yang masih jarang, memberikan gambaran waktu di kelas adalah faktor penting, ketimbang menguasai konten dan skill yang diwajibkan.

Dalam era akuntabilitas, wali kelas diharuskan memberi pengajaran berkualitas (perencanaan, manajemen dan instruksi). Namun, murid juga berada di dalam keluarga, sekolah, lingkungan tetangga, komunitas dan budaya. Masyarakat dan institusi yang tindakannya membantu pembelajaran sekolah juga harus dilibatkan (Berliner, 2005).

Kepala sekolah harus memberi kepemimpinan yang efektif (Huitt, 1997), sekolah harus diatur sesuai jumlah murid (Howley & Howley, 2004; McMillan, 2004), sekolah dan distrik harus menyediakan waktu yang cukup bagi semua murid menguasai konten dan skill (Berliner, 1990; Caldwell, Huitt & Graeber, 1982), keluarga memberikan suasana keluarga yang mendukung pembelajaran sekolah (Evan, 2004; Walberg, 1999), departemen pemerintahan harus menyediakan materi instruksi untuk sasaran yang akan diujikan sesuai kriteria—juga norma—referensi tes (Bracey, 1987) dan pemerintahan federal harus membiayai sekolah agar berkembang (Fratt, 2005). Masalah ini harus menjadi prioritas seimbang dengan pelatihan dan dorongan bagi guru untuk memberikan instruksi yang berkualitas.

Referensi

Reigeluth, Chares M., dan Carr-Chellman, Alison A. 2009. Instructional-Design Theories and Models Volume III Building a Common Knowledge Base. New York and London: Taylor and Francis Publishers
Santrock, John W. 2009. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Salemba Humanika

Baca Selengkapnya ..

Pendidikan dan Perkembangannya

oleh Dirgantara Wicaksono(Bom Bom)
Universitas Negeri Jakarta

Ketika membicarakan masalah pendidikan di Indonesia selalu terjebak dalam masalah kurikulum, Depdiknas selalu mengolah kurikulum tanpa melihat esensi dari proses output yang dihasilkan dari pendidikan tersebut, saat ini tak heran guru dikata hanya terbatas pada pengajaran ,artinya kemampuan guru hanya terbatas pada pengajaran belaka dan sekedar mentransfer ilmu.

Dalam hal ini telah dapat tercerminkan dalam pendidikan di indonesia yang selalu terbentur dengan sistem yang ada, seperti sistem kurikulum yang selau berubah yang kian membingungkan pola pendidikan yang ada, tercerminkan kurikulum saat ini bukan sebagai pedoman untuk dapat menghasilkan pengajaran yang baik tapi cenderung mengarah ke proyek pendidikan, Fakta yang nampak setiap pergantian kepemimpinan dalam Depdiknas maka berubah pula kurikulum yang ada.

Jadi dalam hal ini bagaimana pendidikan dapat diharapkan untuk mencapai koentisasi humanisasi, seperti yang dimaksudkan oleh Paulo freire, yakni pembebasan dalam memanusiakan manusia, atau pendidikan seutuhnya. Pendidikan dimaksudkan dalam hal ini dapat berfikir bebas tanpa ada tekanan , yang pada akhirnya menghasilkan pengetahuan ,tidak hanya mengikuti arus . seperti yang sedang dialami indonesia saat ini.

Pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu pendidikan hendaknya dikelola, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut bisa tercapai bila pebelajar dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya dengan hasil belajar yang baik. Hasil belajar seseorang ditentukan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Salah satu faktor yang ada di luar individu adalah tersedianya bahan ajar yang memberi kemudahan bagi individu untuk mempelajarinya, sehingga menghasilkan belajar yang lebih baik. Selain itu juga gaya belajar atau learning style adalah suatu karakteristik kognitif, afektif dan perilaku psikomotoris, sebagai indikator yang bertindak yang relatif stabil untuk pebelajar merasa saling berhubungan dan bereaksi terhadap lingkungan belajar (NASSP dalam Ardhana dan Willis, 1989 : 4).

Gaya belajar mengacu pada cara belajar yang lebih disukai pebelajar. Umumnya, dianggap bahwa gaya belajar seseorang berasal dari variabel kepribadian, termasuk susunan kognitif dan psikologis latar belakang sosio cultural, dan pengalaman pendidikan (Nunan, 1991: 168).

Sistem Pendidikan indonesia dikenal pula dengan sistem pendidikan Nasional ,yang merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam UU SisDikNas No. 20 Tahun 2003, pada penjelasan lain dikatakan bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang.

Dan Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Sistem Pendidikan Nasional mempunyai suatu peranan penting dalam roda aktifitas pembangunan di Indonesia, karena dengan sistem Pendidikan Nasional diharapkan Indonesia menghasilkan manusia yang berwawasan luas, berpikiran maju, dan memiliki nilai sumber daya manusia yang tinggi.

Sehingga negara Indonesia memiliki potensi untuk bersaing dengan negara lain dalam menghadapi perkembangan tekhnologi seperti sekarang ini. Jadi, sistem pendidikan nasional dalam konteks yang lenih luas merupakan suatu pendekatan budaya untuk meningkatkan pengalaman belajar manusia secara kreatif menjadi bermanfaat bagi kehidupan manusia pada umumnya, dan masyarakat Indonesia pada khususnya, dan dalam hal ini khusus berkenaan dengan kualitas manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan itu sendiri.

Sistem Pendidikan Nasional adalah sekaligus alat dan tujuan yang amat penting dalam perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangjka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Jalur Pendidikan yang ada di indonesia peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.Pendidikan Formal Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilembagakan secara resmi oleh pemerintah.

Contoh : Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah, dan Perguruan Tinggi. Pendidikan Non-Formal Pendidikan Non-Formal merupakan pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis dan relatif singkat. Contoh : Tempat-tempat kursus/pelatihan, diklat, sanggar, dll.Pendidikan Informal Pendidikan Informal adalah pendidikan yang dapat dilaksanakan dimana saja tanpa terikat ruang dan waktu. Berbagai macam pola pendidikan yang ada di indonesia sehingga dari hal ini dapat tercermin kuantitas serta kualitas yang akan dihasilkan dari pola pendidikan nasional.

Terlihat dalam hal ini sistem pendidikan nasional terlah mencakup segala aspek kehidupan yang perlu ditumbuh kembangkan tetapi kenyataan dilapanganya kembali terdapat sebuah kekuasaan yang memgang kendali yakni para birokrat pendidikan yang cenderung mementingkan kekuasan bahkan pendidikan nasional cenderung digunakan untuk proyek semata.

Peran Pemerintah dirasa kurang dalam memajukan pendidikan nasional , terbukti sampai saat ini pun anggaran dasar negara untuk pendidikan yang telah diatur dalam undang undang sebesar 20 % belum dapat terealisasikan , masih sangat jauh dari yang diharapkan .

Berbeda dengan pendidikan di Italia yang sangat memperhatikan pendidikan anggaran dana terbesar lari ke setor pendidikan ,serta pola dasarnya dapat membebaskan diri sendiri dari kaum penindas jadi bsetiap individu ditunt5ut untuk menemukan sendiri output yang ingin dihasilkan demi kepentingan kemajuan pendidikan, seperti diuangkapkan oleh (Antonio Gramsi dalam buku Budaya dan Politik.

Dari beberapa contoh pemeparan diatas dapat terlihat keboborokan dari pendidikan indonesia, halnini terlihat dari hasil Sumber daya manusia indonesia serta pola fikirnya yang masih kurang dapat bersaing dengan negara lainya.

Permasalahan pendidikan saat ini semakin menumpuk ,kesalahan ini bukan hanya dari sistem pendidikan tetapi dari para birokrat yang dengan sengaja menjadikan pendidikan sebagi proyek untuk memperkaya diri,seperti seharusnya pendidikan gratis sesuai dengan Pasal 31 Amandemen UUD 1945 Ayat (1) dan (2), UU SPN No 20/2003, dan kesepakatan dalam Konvensi Internasional Bidang Pendidikan di Dakkar tahun 2000, masyarakat bisa mempunyai persepsi, pendidikan dasar akan gratis baca, Padahal kenyataannya, siswa masih dikenai berbagai pungutan, baik di sekolah swasta maupun sekolah negeri.

Bahkan ditengarai, Komite Sekolah yang semestinya berfungsi sebagai lembaga pengontrol sekolah malah memberikan justifikasi bagi berbagai pungutan yang diadakan sekolah. Program pemberian subsidi biaya minimal pendidikan dasar bisa menimbulkan dua macam kekecewaan.

Pertama, sebagian masyarakat yang sudah terlanjur berharap pada pendidikan gratis untuk anak berusia 7 sampai dengan 15 tahun akan kecewa karena ternyata orangtua atau wali murid masih harus membayar iuran pendidikan. Sekali lagi, mereka akan beranggapan, yang dilaksanakan hanya penggantian istilah dan permainan kata-kata (SPP) Sumbangan Pembinaan Pendidikanditiadakan, juga iuran BP3 ( Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan )tidak diberlakukan.

Namun, ternyata tetap masih ada biaya yang harus dikeluarkan).berbagai biaya tambahan mulai dari seragam, buku pelajaran, darma wisata, dan sebagainya. Dalam lingkaran kemiskinan pendidikan siswa-lah yang menjadi korban pada tataran yang paling menderita. Dalam proyek pengadaan buku pelajaran, seragam, dan sebagainya, guru (dan juga kepala sekolah) mengambil keuntungan dengan dalih kesejahteraan guru yang amat memprihatinkan.

Jika siswa tidak mampu membayar berbagai biaya tambahan itu, terancamlah kesinambungan pendidikannya. Hal-hal seperti inilah yang menggrogoti pendidikan di indonesia, jadi bagaimana indonesia dapat meningkatkan sumber daya manusianya kalau pendidikanya masih di politisir untuk kependingan pihak tertentu saja.

Baca Selengkapnya ..

Jam Terbesar di Mekkah

Arab Saudi akan menguji jam terbesar di dunia di Kota Suci Mekkah selama bulan Ramadhan. Menara jam dengan empat sisi ini akan dipasang di atas sebuah pencakar langit besar yang memiliki tinggi total sekitar 600 meter atau tertinggi kedua di dunia setelah Burj al Khalifa di Dubai.

Jam ini juga akan membuat jam yang menjadi landmark kota London, Big Ben, yang pernah menempati posisi sebagai jam empat sisi terbesar di dunia, menjadi terlihat kecil. Dengan diameter sekitar 40 meter jam Saudi ini akan lebih besar dari juara dunia jam terbesar saat ini yakni jam Mall Cevahir di Istanbul, yang memiliki lebar 36 meter dan ditaruh di atap sebuah kompleks perbelanjaan.

Jam Terbesar di Makkah mengarah ke Ka'bah

Pemandangan sekitar masjid suci Mekkah dan Kabah merupakan bagian dari upaya Saudi untuk mengembangkan kota yang dikunjungi oleh jutaan jamaah haji setiap tahunnya. Percobaan jam ini akan dilaksanakan pada pekan pertama Ramadhan. Saat ini hanya satu sisi dari empat sisi jam yang telah dibangun dan dilapisi dengan 98 juta lembar kaca mosaik.

Di setiap sisi jam tersebut akan tertulis 'Allahuakbar' dalam bahasa Arab dilengkapi dengan ribuan lampu warna-warni. Jam akan terlihat dari jarak sekitar 25 kilometer. Sebuah dek observatorium direncanakan dibangun di dasar jam. Sebentuk bulan sabit emas yang sangat besar dengan diameter 23 meter akan diletakkan di atas jam serta akan ditembakkan lampu ke arah bulan sabit tersebut. Seluruh jam, dari dasar sampai dengan bulan sabit, itu sendiri akan memiliki tinggi 251 meter.

Insinyur Jerman dan Swiss adalah pihak yang merancang jam spektakuler. Menurut Departemen Agama Wakaf, seluruh proyek akan menelan biaya sebesar 800 juta dolar AS. Pada saat yang sama komplek tujuh menara sedang dibangun oleh pengembang Saudi, Binladen Group.

AP/Endro Yuwanto/Wulan Tanjung Palupi
Foto: AP

Baca Selengkapnya ..