Gudang Materi

Permasalahan Kasus Perdagangan Anak

Anak merupakan mutiara hati dalam keluarga, itulah sejatinya posisi anak dalam keluarga. Namun bagaimana dengan anak - anak yang lahir dalam lingkungan keluarga miskin, tentunya mereka diperhadapkan dengan kasus kesulitan Ekonomi, dan inilah yang menjadi permasalahan sehingga kemiskinan tersebut membuat hak - hak anak menjadi terkekang, bahkan hilang.

Seyogyanya anak adalah harta sekaligus karunia terbesar yang Tuhan berikan kepada setiap orang tua. Sayangnya, sebagian orang tua dan oknum tak bertanggung jawab salah dalam menafsirkan makna harta itu sendiri. Banyak dari mereka yang menganggap anak adalah “harta” yang bisa dipindahtangankan dan ditukar dengan sekantung uang..

Dalam pandangan Islam, misalnya, anak juga dipandang sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orangtuanya. Sebagai amanah, anak sudah seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, pembimbingan, dan pendidikan.

Sampai saat ini pun masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa anak-anak bekerja dalam konteks membantu orang-tua, juga proses pembelajaran anak menjadi dewasa, dan apada masa depan sebagai bekal kehidupan yang mandiri. Namun, belakangan banyak orangtua yang juga memperkerjakan anak tanpa mempertimbangkan kepentingan anak, tetapi semata-semata
untuk memenuhi ambisi orangtua.

Para aktivis perlindungan anak memperkirakan jumlah anak dipekerjakan mencapai 60.000 hingga 120.000 orang, sementara ILO sebagaimana dikutip KPAI memperkirakan jumlah pekerja anak mencapai 2.685 juta anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 23/ 2003 : “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Disebutkan juga dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2003 tentang hak dari anak yang menyebutkan bahwa : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pengingkaran terhadap kemuliaan hak asasi seorang anak akan terjadi apabila ada seseorang yang tidak lagi memandang seorang anak sebagai sebuah subyek yang sama dengan dirinya, akan tetapi lebih pada sebagai sebuah obyek yang bisa diperjualbelikan demi keuntungan pribadi.

Permasalahan

Pada masyarakat ekonomi lemah dan kurang berpendidikan, persoalan yang dihadapi anak adalah buruh anak atau anak bekerja layaknya orang dewasa untuk membantu perekonomian keluarga. Mereka bekerja untuk mencari uang karena paksaa kondisi ekonomi dan ada juga karena dipekerjakan oleh orangtua mereka.

Meningkatnya jumlah kasus perdagangan anak memperlihatkan korelasi antara krisis ekonomi dari segi pendidikan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Sekretaris Jenderal Komnas Anak mengemukakan bahwa Indonesia merupakan pemasok perdagangan anak dan wanita (trafficking) terbesar di Asia Tenggara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan lembaganya, terdapat sekitar 200 sampai 300 ribu Pekerja Seks Komersil (PSK) berusia dibawah usia 18 tahun. Tak Cuma di dalam negeri, mereka juga memasok kebutuhan di Asia Tenggara.

Berdasarkan beberapa data yang telah dipaparkan, maka kami mencoba mengangkat permasalahan perihal : Bagaimana karakteristik anak yang diperdagangkan? dan Apa kebijakan yang terkait dengan anak yang diperdagangkan ?.

Inilah yang menjadi permasalahan kita bersama, sekarang yang difikirkan adalah bagaimana agar permasalahan kasus perdagangan anak ini dapat dicegah bahkan pelakunya diserahkan ke pihak berwenang.

Baca Selengkapnya ..

Siri na Pacce dan Penegakan Hukum di Indonesia

Nilai Siri' na Pacce dalam Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia
oleh Ramli Semmawi

Pengantar

Nilai - nilai kearifan lokal di masing - masing daerah kini menjadi salah satu cara untuk mengingatkan kembali putra - putri daerah untuk kembali menanamkan nilai - nilai tersebut disegala aspek.

Kearifan lokal di Sulawesi Selatan sendiri kita mengenal nilai luhur Siri' na Pacce, adapun nilai tersebut akan dijabarkan pada tulisan kali ini. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai nilai Siri' na Pacce ini menjadikan masyarakat bagaikan kacang lupa kulit, sehingga perlu ditumbuhkan kembali nilai ini dalam masyarakat.

Dalam tulisan dari Ramli Semmawi ini nilai Siri' na Pacce dikaitkan dengan penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia. Aspek ini memang cukup sensitif dalam keseharian kita, karena kita sudah seringkali melihat perlakuan yang tebang pilih dalam menegakkan hukum kepada rakyat.

Lalu bagaimanakah Siri' na Pacce mempengaruhi sikap seseorang dalam aspek Hukum dan Keadilan ini ? Mari kita simak bersama tulisan dari Ramli Semmawi.

A. Pendahuluan

Nilai adalah hal yang yang sangat dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan dan dalam konteks hukum, nilai ini menjadi sesuatu yang menjadi landasan atau acuan dalam penegakan hukum, nilai ini hidup dalam suatu masyarakat dan menjadi falsafah hidup dalam masyarakat tertentu. Masyarkat Bugis mempunyai falsafah hidup yang sangat dijunjungnya yaitu siri’ na pacce’.

Siri’ na pacce’ dalam masyarakat Bugis sangat dijunjung tinggi sebagai falsafah dalam segala aspek kehidupan, dan hal ini juga berlaku dalam aspek ketaatan masyakarat terhadap aturan tertentu (hukum), dengan pemahaman terhadap nilai (siri’ na pacce’) ini sangat mempengaruhi masyakarat dalam kehidupan hukumnya.

Dalam masyarakat, apapun yang menjadi falsafah hidupnya, maka itu akan menjadi pengangan yang diikuti dan sangat dijunjung tinggi olehnya. Lebih khusus lagi kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh perilaku hidup masyarakat tersebut, dan dengan memegang teguh falsafah hidupnya, mereka akan taat terhadap aturan yang dibuat dan berlaku didalamnya.

Ada hal yang menarik dalam masyarakat Bugis dengan nilai siri’ na pacce’nya, yang dalam masyarakat luar kadang kala diartikan berbeda dengan makna yang sebenarnya. Ini pun terjadi dalam masyarakat Bugis itu sendiri kadang dimaknai seperti apa yang dipahami oleh masyarakat lainnya. Yang lebih cenderung memahami siri’ na pacce’ ini pada konotasi yang negatif penuh kebencian dan kekerasan.

Ketika berbicara hukum, maka tidak terlepas dari konteks hukum dimana keberadaan suatu masyarakat itu berada, jadi ketika berbicara masalah nilai siri’ na pacce’ tidak terlepas dari konsep penegakan hukum di Indonesia, dan telah menjadi pengetahuan umum bahwa penegakan hukum nasional kita sangat kuat didominasi oleh The civil law system (CIV) yaitu selalu dimulai dari penciptaan perundang-undangan, yaitu notabene bersifat abstrak.

Sebagaimana diketahui sistem tersebut berbeda dari The common law system (COL), yang pada dasarnya tidak mendasarkan pada perundang-undangan abstrak, melainkan pada penciptaan kaidah-kaidah konkret. Oleh karena itu, sistem ini lebih mendasarkan pada keputusan pengadilan atau sistem stare decisis.[1]

Memahami bentuk kebijakan negara dalam penegakan hukum yang sangat formalistis legalis (menganggap undang-undanglah yang menjadi acuan dalam penegakan hukum), maka nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan rasa keadilan masyarakat seringkali terabaikan demi kepentingan kelompok tertentu yang mempunyai kekuasaan. Hal ini dikarenakan penguasa kadangkala menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan untuk menindas atau pun membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bagaimana pentingnya keadilan dalam msyarakat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, sebagaimana yang cita-cita konstitusi bangsa Indonesia, dan betapa pentingnya memahami nilai-nilai siri’ na pacce’ dalam upaya penegakan hukum di negeri tercinta ini. Berangkat dari asumsi ini, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah nilai siri’ na pacce’ dapat diimplementasikan sebagai panglima dalam penegakan hukum di Indonesia ?

B. Pengertian Siri’ na pacce’

1. Pengertian siri’

Dalam pengertian harfiahnya, siri’ adalah sama dengan rasa malu. Dan, kata siri’ ini akan berarti harkat (value), martabat (dignity), kehormatan (honour), dan harga diri (high respect) apabila dilihat dari makna kulturalnya. Jadi, perlu dibedakan pengertian harfiahnya dengan pengertian kulturalnya. Bagi orang Bugis-Makassar, pengertian kulturalnya itulah yang lebih menonjol dalam kehidupan sehari-hari apabila dia menyebut perkataan siri’ karena siri’ adalah dirinya sendiri. Siri’ ialah soal malu yang erat hubungannya dengan harkat, martabat, kehormatan, dan harga diri sebagai seorang manusia.[2]

Siri’ lebih sebagai sesuatu yang dirasakan bersama dan merupakan bentuk solidaritas. Hal ini dapat menjadi motif penggerak penting kehidupan sosial dan pendorong tercapainya suatu prestasi sosial masyarakat Bugis-Makassar. Itulah sebabnya mengapa banyak intelektual Bugis cenderung memuji siri’ sebagai suatu kebajikan. Mereka hanya mencela apa yang mereka katakan sebagai bentuk penerapan siri’ yang salah sasaran. Menurut mereka, siri’ seharusnya – dan biasanya, memang – seiring sejalan dengan pacce’(Makassar) / pesse(Bugis).[3]

2. Pengertian pacce’

Pacce’ dalam pengertian harfiahnya berarti “ pedih “, dalam makna kulturalnya pacce berarti juga belas kasih, perikemanusiaan, rasa turut prihatin, berhasrat membantu, humanisme universal. Jadi, pacce’ adalah perasaan (pernyataan) solidaritas yang terbit dari dalam kalbu yang dpaat merangsang kepada suatu tindakan. Ini merupakan etos (sikap hidup) orang Bugis-Makassar sebagai pernyataan moralnya. Pacce’ diarahkan keluar dari dirinya, sedangkan siri’ diarahkan kedalam dirinya. Siri’ dan pacce’ inilah yang mengarahkan tingkah laku masyarakatnya dalam pergaulan sehari-hari sebagai “ motor “ penggerak dalam memanifestasikan pola-pola kebudayaan dan sistem sosialnya.[4]

Melalui latar belakang pokok hidup siri’ na pacce’ inilah yang menjadi pola-pola tingkah lakunya dalam berpikir, merasa, bertindak, dan melaksanakan aktivitas dalam membangun dirinya menjadi seorang manusia. Juga dalam hubungan sesama manusia dalam masyarakat. Antara siri’ dan pacce’ saling terjalin dalam hubungan kehidupannya, saling mengisi, dan tidak dapat dipisahkan yang satu dari lainnya.

Dengan memahami makna dari siri’ dan pacce’, ada hal positif yang dapat diambil sebagai konsep pembentukan hukum nasional, di mana dalam falsafah ini betapa dijunjungnya nilai-nilai kemanusiaan – berlaku adil pada diri sendiri dan terhadap sesama – bagaimana hidup dengan tetap memperhatikan kepentingan orang lain.

Membandingkan konsep siri’ dan pacce’ini dengan pandangan keadilan Plato (428-348 SM) yang mengamati bahwa justice is but the interest of the stronger (keadilan hanya merupakan kepentingan yang lebih kuat).[5] Jelaslah kiranya bagaimana pandangan ini dapat dijadikan acuan dalam melihat nilai keadilan dalam masyarakat, yang seharusnya menjadi nilai yang akan dicapai dalam penegakan hukum di Indonesia.

C. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada peristiwa pelangggaran atau kemungkinan pelanggaran dan perbuatan melawan atau kemungkinan melawan hukum, hendaknya tidak hanya dimaksudkan sebagai mempertahankan hukum dalam arti tindakan represif semata, tetapi mencakup juga tindakan preventif. Penegakan hukum secara preventif dapat dilakukan denga sistem kontrol, supervisi, memberikan kemudahan dan perhargaan (reward) bagi mereka yang menjalankan atau mentaati hukum. Penegakan hukum dari kemungkinan terjadi pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum. Karena hal-hal yang disebut terakhir ini (reward) termasuk penegakan hukum, maka berbagai bahan bacaan ada yang mengategorikannya sebagai suatu bentuk sanksi.[6]

Dengan demikian, sanksi tidak semata-mata dalam arati memberikan penderitaan (badan, harta benda, nyawa), tetapi termasuk juga penghargaan. Sanksi dalam arti luas ini sering disebut dengan ungkapan strik and carrot atau punishment and reward.[7]

Penegakan hukum dilaksanakan juga oleh kekuasaan pembuat undang-undang, dan kekuasaan eksekutif atau administrasi negara. Di bebarapa negara, kekuasaan membuat undang-undang berwenang menjatuhkan sanksi pada anggota yang memlanggar hukum. Kekuasaan eksekutif dan atau administrasi negara juga menegakkan hukum seperti wewenang mencabut izin, keimigrasian, bea cukai, pemasyarakatan dan berbagai tindakan administatif lainnya. Seperti halnya membuat dan menjalankan hukum, masyarakat pun berperan menegakkan hukum. Pranata perdamaian (di desa dan di kota), mediasi di luar pengadilan, konsiliasi, arbitrase merupakan contoh-contoh keikutsertaan masyarakat dalam penegakan hukum diantara mereka sendiri. Demikian pula sanksi sosial dan adat, dapat dipandang sebagai bentuk-bentuk penegakan hukum oleh masyarakat sendiri. Namun perlu dicatat, tidak termasuk penegakan hukum oleh masyarakat, tindakan-tindakan menghakimi sendiri (eigenrichting) seperti yang akhir-akhir ini acapkali terjadi.[8]

D. Implementasi Nilai Filosofis Siri’ na Pacce’ dalam Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia

Penegakan hukum menjadi suatu prioritas yang harus dilaksanakan bilamana suatu bangsa ingin menjadi lebih baik dan lebih berkeadilan pada masyarakatnya. Melihat dari permasalahan hukum yang terjadi dalam setiap pemerintahan suatu negara, di mana kekuasaan menjadi nomor satu dan menafikan penegakan hukum, maka akan terjadi ketimpangan dimana-mana dan akan terjadi pemerintahan otoriter dan bertangan besi. Akan tetapi bila yang menjadi acuan adalah penegakan hukum maka akan terjadi keadilan dalam masyarakat.

Di mana posisi siri’ dan pacce’ dalam penegakan hukum ini mempunyai peranan sangat penting. Sebab, dengan memegang teguh falsafah ini, maka siapapun akan menjadi lebih menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas akan lebih baik. Ini dikarenakan nilai dari siri’ dan pacce’ ini bila dijalankan dengan sebenarnya akan menjadi senjata yang ampuh dalam penegakan hukum.

Siri’ na Pacce’ bilamana dijadikan sebagai panglima dalam penegakan hukum kita, maka didapati setiap permasalahan hukum yang ada, akan terselesaikan dengan lebih baik dan dapat memberikan rasa keadilan yang lebih baik pula pada masyarakat. Ini dikarenakan dari memahami makna dari falsafah ini, maka sebagaimana yang dikemukan Andi Zainal, bahwa siri’ identik dengan manusia, yang berarti harkat dan martabat manusia. Kalau harkat dan martabat itu dinodai maka timbullah perasaan aib pada orang yang dihina itu.[9] Bila hal ini dipegang teguh oleh penegak hukum kita, maka mereka tidak akan melakukan sesuatu yang akan menjadi aib bagi mereka.

Jadi mereka akan melakukan atau memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan dengan seadil-adilnya, dikarenakan, pertama; mereka tidak ingin mendapat siri’ (malu) dari sebuah keputusan yang menurut rasa kemanusiaan hal itu adalah sebuah kesalahan, kedua; mereka merasa mencederai rasa keadilan dalam masyarakat, dikarenakan mereka telah memberikan keputusan yang salah baik di mata hukum maupun dalam masyarakat.

Sejalan dengan pandangan di atas menarik jika apa yang dipesankan Karaeng Matoaya kepada putranya Kareang Pattingalloang, yang dikutip dan dimasukkan Dr. H. F. Matthes dalam buku Makassaarsche Chrestonanthic halaman 240 sebagai berikut:

Ala apa lakupiturungiangko, iamo anne kanaya, limpanrupaya, punna nualleanja. Antu pokokna guak mabijaka, limai rupanna. Sekremi rupanna punna niak nuguakang, ciniki appakna gauka. Makaruana, teako larroi nipakaingak. Makatalunna, mamallakko ri tumalam-busuk. Makaappakna, teako mammpilanggeri kareba, ia pilanngeri kammatojenna. Makalimanna, iapa nusisala makukuppako.

(Tidak ada yang akan aku berikan kepadamu, selian daripada kata-kata yang lima macam ini, sekiranya engkau mau memperhatikannya. Adapun pokok perbuatan yang baik itu ada lima jenisnya. Pertama, kalau engaku hendak melakukan sesuatu, pandanglah akan ujung/akhir perbuatan itu. Kedua, janganlah engkau marah kalau dinasehati. Ketiga, takutlah kepada orang yang jujur. Keempat, janganlah hendaknya mendengarkan sas-sus (kabar angin), dengarkan yang benar saja. Kelima, engaku baru berselisih, sekiranya engaku dalam kemarahan).[10]

Satu di antara kelima jenis amanat ini yang paling menarik perhatian dikemukakan di sini ialah amanat ketiga. Mamallakko ri tumalambusuk! (Takutlah engkau kepada orang jujur!). suatu amanat yang perlu mendapat perhatian dan perlu direnungkan dalam hati setiap penegak hukum. Karena biasanya, seseorang itu takut kepada seseorang orang lain karena kekayaannya, berhubung karena orang kaya itu banyak uangnya. Bukankah dalam bahasa Makassar kita bertemu dengan sebuah ungkapan yang berbunyi Tena takulle doeka (tidak ada yang tidak dapat dikerjakan uang itu). Oleh karena itu, dalam bahasa Makassar yang itu biasa disebut Daeng Makulle (si Sanggup). Ada pula seseorang yang takut kepada seseorang orang lain itu karena pangkatnya. Sebab, orang berpangkat itu memiliki kekuasaan. Tetapi, berbeda dengan apa yang dijelaskan itu, Karaeng Matoaya justru berpesan kepada putranya supaya takut kepada orang yang jujur.[11]

Sebagai penegak hukum dengan tanggungjawab yang sangat tinggi dan menyangkut hidup mati seseorang, maka melaksanakan tugas dengan penuh kejujuran merupakan sebuah keharusan. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada sesama manusia, jujur kepada cita-cita, dan jujur kepada Tuhan Semesta Alam. Inilah nilai dari pesan Karaeng Matoaya kepada putranya. Dan hal ini sangat sesuai dengan nilai siri’ pada posisi yang sebenarnya.

Menegakkan hukum terutama memberantas kejahatan tidak boleh ditunda-tunda, karena kejahatan itu sendiri akan menguasai kita dan menghancurkan apa yang ada. Apa yang terjadi di Indonesia dengan usaha penegakan hukumnya menghadapi kendala, karena rakyat hampir-hampir tak mempercayai lagi lembaga penegakan hukum kita. Ada hal menarik dari negara-negara tetangga kita, seperti Mengapa Pemerintah Korea Selatan berani konsekuen menegakkan hukum? Jawabnya, karena mereka tahu kunci menyelamatkan negara dari ancaman kritis kewibawaan dan mengatasi krisis ekonomi, ialah kepada rakyat harus diperlihatkan bahwa hukum berlaku tegas tanpa diskriminasi.[12] Inilah yang seharusnya dilakukan oleh para penegak hukum dan pemerintah kita.

Semua kegiatan di bidang hukum ini perlu dijaga keterkaitan dan keterpaduannya. Misalnya, untuk menegakkan keadilan bukan hanya dituntut agar hakim menjatuhkan putusan yang adil, tetapi dalam menghadapi kasus pidana disyaratkan penyidikan yang sempurna dan sesudah hukuman dijatuhkan yang kemudian berkekuatan hukum tetap, diperlukan lagi pelaksanaan hukuman yang tertib sesuai dengan bunyi vonis.

Bisa dibayangkan, apabila hasil penyidikan kurang akurat kemudian hakim menerimanya dan dijadikannya dasar pemeriksaan di muka pengadilan, maka hasil proses peradilan tersebut akan dapat mengecawakan. Contoh, kasus Lingah bin Sentana dan kawan-kawannya di Ketapang (Kalimantan Barat). Mereka ini dengan dakwaan melakukan pembunuhan telah divonis. Bahkan, mereka sudah menjalani pidananya, yang ternyata bukan mereka pelakunya.[13]

Dalam praktik penegakan hukum, khususnya pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana di muka pengadilan, sering trjadi hal-hal yang mengejutkan. Sering pula ada perkara yang sesungguhnya sederhana, dalam arti tidak sulit pembuktiannya, tetapi di pengadilan dinyatakan bebas oleh hakim.

Menghadapi peristiwa seperti ini biasanya dengan mudah saja orang terus menuduh hakimnya tak fair dalam memutus perkara tersebut. Memang buktinya kesalahan tertuduh. Artinya kalau jaksa penuntut umum bersungguh-sungguh membuktikan, biasanya dapat dibuktikan kalau memang peristiwa pidana itu terjadi.

Untuk mencapai hasil kerja yang posistif, jaksa tersebut perlu lebih dulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyangkan oleh pengaruh yang dapat merusak kejujurannya dalam menegakkan keadilan. Dalam dunia modern dewasa ini pengaruh negatif cenderung semakin lebih kuat, sehingga kalau mental kita kurang tangguh, mudah kita tergiring mengikuti hawa nafsu yang merusak keadilan tersebut.

Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara yang memenuhi rasa keadilan tentulah setiap unit yang turut serta dalam penyelesaian perkara itu berada dalam kondisi yang dapat diharapkan untuk berbuat jujur. Tentu bukan saja hakim yang wajib memututs dengan adil, dan bukan hanya jaksa penuntut umum yang perlu cermat dan profesional dalam mengemban tugasnya, tetapi sejak dimulainya awal penyidikan oleh aparat penyidik (khususnya Kepolisian) perlu terjaga kondisi agar aparat penyidik tersebvut dapat dapat menyelesaikan tugasnya dengan cermat dan sempurna.[14]

Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dari masing-masing pihak yang menjadi penegak hukum, maka mereka harus mempunyai siri’ dan pacce’ dan menjiwai prinsip ini. Dengan begitu apa yang diharapkan dari penegak hukum kita dapat dicapai yaitu rasa keadilan dalam penegakan hukum, adanya kepastian hukum dan good government. Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipernuhi dalam penegakan hukum. Menurut Mertokusumo, kepastian hukum merupakan; perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.[15]

Dalam penegakan hukum pun, maka seharusnya kita berusaha untuk melaksanakan nilai pacce’ dalam pengertian menerima kembali orang yang telah menjalani masa pidananya dan tidak menapihkan mereka dalam pergaulan setelah lepas dari menjalani hukuman.

E. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disumpulkan sebagai berikut:

Pertama; sebenarnya, bagi seseorang yang konsekuen dalam pendirian dan dalam mempertegak siri’ dan pacce’, baik seorang petani, pedagang, buruh, pegawai atau pun sebagai pejabat, kemungkinan terjadinya suatu penyelewengan atau penyalagunaan pada bidangnya masing-masing tidak akan terjadi.

Kedua; dengan membudayakan siri’ dan pacce’ dalam kehidupan sehari-hari dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dari falsafah hidup Bugis-Makassar ini akan menolong orang untuk selalu bersikap adil terhadap diri sendiri, orang di sekitarnya, dan bahkan kepada lingkungannya.

Inilah yang menjadi pesan dari falsafah hidup siri’ na pacce’, diharapkan bagi setiap Penegak Hukum dan seluruh masyarakat untuk senantiasa menjunjung tingginya demi tegaknya keadilan dan kebenaran dalam proses hukum.

Daftar Pustaka

Andi Zainal Abidin. 19999. Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi Selatan, Cet. Pertama, Hasanuddin University Press, Makassar.

Bagir Manan, 2005, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian),Cet. I, Penerbit UII Press, Yogyakarta

Baharuddin Lopa. 2002. Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Cet. Kedua, Penerbit Kompas, Jakarta.

Charles Himawan, 2003, Hukum sebagai Panglima, Cet. I, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Christian Pelras, 2006, The Bugis, diterjemahkan oleh Abdul Rahman Abu dkk, Manusia Bugis, Cet. I, Penerbit Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO, Jakarta.

E. Fernando M. Manullang. 2007. Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Cet. Pertama, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

H. D. Mangemba, 2002, Takutlah pada Orang Jujur (Mozaik Pemikiran), Penerbit Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

M Syamsudin dkk, 1998, Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Catatan Kaki

[1] M Syamsudin dkk, Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hlm. 167.
[2] H. D. Mangemba, Takutlah pada Orang Jujur (Mozaik Pemikiran), Penerbit Universitas Hasanuddin dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 218-219.
[3] Christian Pelras, The Bugis, diterjemahkan oleh Abdul Rahman Abu dkk, Manusia Bugis, Cet. I, Penerbit Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO, Jakarta, 2006. hlm. 251.
[4] Ibid. , hlm. 219. dan Lihat Juga, Christian Pelras, The Bugis, diterjemahkan oleh Abdul Rahman Abu dkk, Manusia Bugis, Cet. I, Penerbit Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO, Jakarta, 2006. hlm. 252-253.
[5] Charles Himawan, Hukum sebagai Panglima, Cet. I, Penerbit Buku Kompas, Jakarta., 2003, hlm. 3-4.
[6] Lihat, P.S. Atiyah, Law & Modern society, 1995 dalam Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian),Cet. I, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2005. hlm. 33-34.
[7] Ibid., hlm. 34.
[8] Ibid., hlm. 35.
[9]Andi Zainal Abidin, Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi Selatan, Cet. Pertama, Hasanuddin University Press, Makassar, 1999, hlm. 143.
[10] H. D. Mangemba, loc. cit., hlm. 189-190.
[11] Ibid.,hlm. 190.
[12]Baharuddin Lopa. Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Cet. Kedua, Penerbit Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 130.
[13] Ibid., hlm. 133.
[14] Ibid., hlm. 137.
[15] E. Fernando M. Manullang. Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Cet. Pertama, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 92.

Baca Selengkapnya ..

Nilai - Nilai dari Proses Pembuatan Pinisi

Orang Bugis Makassar yang dikenal selalu memiliki nilai - nilai dalam setiap aktivitasnya memang tidak dapat dielakkan. Setelah pembahasan sebelumnya dalam proses pembuatan Pinisi, ternyata tidak sampai disitu saja melainkan ada beberapa nilai yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari - hari kita. Adapun nilai - nilai tersebut antara lain : kerjasama, kerja keras, ketelitian, keindahan, dan religius.

Kelima nilai tersebut berdasarkan kaitannya dengan proses pembuatan perahu Pinisi dijabarkan sebagai berikut :

Nilai kerjasama tercermin dalam hubungan antara punggawa (kepala tukang atau tukang ahli), para sawi (tukang-tukang lainnya) dan calon-calon sawi serta tenaga-tenaga yang lainnya. Masing-masing mempunyai tugas tersendiri. Tanpa kerjasama yang baik antar mereka, perahu tidak dapat terwujud dengan baik. Bahkan, bukan hal yang mustahil perahu tidak pernah terwujud.

Nilai kerja keras tercermin dalam pencarian dan penebangan kayu welengreng atau dewata yang tidak mudah karena tidak setiap tempat ada. Penebangannya pun juga diperlukan kerja keras karena masih menggunakan peralatan tradisional (bukan gergaji mesin). Nilai ini juga tercermin dalam pemotongannya yang tidak boleh berhenti sebelum selesai (terpotong) dan pemasangan atau perakitannya yang membutuhkan kerja keras. Selain itu, nilai ini juga tercermin dalam pendempulan dan peluncuran karena untuk memindahkan perahu dari galangan bukan merupakan hal yang mudah atau ringan, tetapi diperlukan kerja keras yang membutuhkan waktu beberapa hari (sekitar 3 hari atau lebih).

Nilai ketelitian tercermin dalam pemotongan kayu yang harus tepat (mata kampak atau gergaji harus tepat pada arah urat kayu). Nilai keindahan dari bentuknya yang bentuknya yang sedemikian rupa, sehingga tampak kuat, gagah, dan indah.

Nilai religius tercermin dalam pemotongan pohon yang disertai dengan upacara agar “penunggunya” tidak marah dan pindah ke tempat lain, sehingga segala sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi. Nilai ini juga tercermin dalam doa ketika perahu akan diluncurkan ke laut (“Bismillahir Rahmanir Rahim Bulu-bulunnako buttaya, patimbonako bosiya, kayunnako mukmamulhakim, laku sareang Nabi Haidir”) (Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Kau adalah bulu-bulunya tanah, tumbuh karena hujan, kayu dari kekayuan dari Mukma-nul Hakim saya percaya Nabi Haidir untuk menjagamu).

Demikian pembahasan kali ini mengenai nilai - nilai dari proses pembuatan Pinisi, semoga dapat diambil pelajaran dari nilai - nilai yang telah di paparkan tersebut.

Baca Selengkapnya ..

Proses Pembuatan Pinisi

Pinisi merupakan kapal yang dikenal telah mengarungi samudera yang luas oleh pelaut - pelaut Bugis Makassar pada zaman dahulu. Bahkan kita mengenal kisah Sawerigading yang berlayar ke Tiongkok untuk melamar We Cudai dalam kisah sureq La Galigo.

Kali ini saya akan membahas proses pembuatan Pinisi, yang diketahui secara umum bahwa Pinisi ini dibuat di Bulukumba tepatnya di Tana Beru. Dan untuk memberikan kita gambaran akan khazanah budaya kita marilah kita menyimak prosesnya berikut ini.

Tempat Pembuatan Pinisi

Pembuatan pinisi dilakukan di sebuah galangan kapal sederhana yang disebut sebagai bantilang, dengan teknik ruling1). Orang yang sangat berperan dalam pembuatan pinisi adalah punggawa (kepala tukang atau tukang ahli).

Ia dibantu oleh para sawi (tukang-tukang lainnya) dan calon-calon sawi. Selain itu, dibantu juga oleh tenaga-tenaga yang lain, sehingga secara keseluruhan melibatkan puluhan orang. Sebagai suatu proses, tentunya pembuatan pinisi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pencarian dan Penebangan Pohon

Pohon yang dicari adalah welengreng atau dewata karena kedua jenis pohon tersebut disamping kuat, juga tahan air. Pencariannya pun tidak dilakukan pada sembarang hari, tetapi pada hari-hari tertentu, yaitu hari kelima dan ketujuh pada bulan dimulainya pembuatan perahu. Ini ada kaitannya dengan kepercayaan bahwa angka 5 (naparilimai dalle’na) oleh orang Tana Beru dianggap sebagai angka yang baik karena mempunyai arti “rezeki sudah di tangan”.

Sedangkan, angka 7 (natujuangngi dalle’na) berarti “selalu mendapat rezeki”. Setelah pohon yang memenuhi persyaratan ditemukan, maka penebangan pun dilakukan. Akan tetapi, sebelumnya diadakan semacam upacara persembahan karena jenis pohon itu dipercayai ada “penunggunya”. Dalam upacara ini, yang dijadikan sebagai korban adalah seekor ayam.

Tujuannya adalah agar penunggu pohon tersebut tidak marah dan pindah ke tempat lain, sehingga segala sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi. Dengan perkataan lain, penebangan dapat berjalan lancar dan selamat. Pohon yang telah ditebang itu kemudian dibawa ke bantilang.

Pengeringan dan Pemotongan Kayu

Sebelum pohon (kayu) dipotong-potong sesuai dengan keinginan, ketika peletakan balok lunas, ada semacam ritual. Dalam konteks ini, balok lunas diletakkan di bawah kayu yang akan dijadikan bahan pembuatan pinisi dan salah satu ujungnya diarahkan (dihadapkan) ke Timur Laut. Ujung balok lunas yang mengarah ke Timur Laut ini merupakan simbol laki-laki.

Sedangkan, ujung yang satu lagi yang arahnya berlawanan merupakan simbol perempuan. Sebelum dipotong-potong sesuai dengan keinginan, maka bahan (kayu-kayu) tersebut dikeringkan. Kemudian, kayu yang akan dipotong ditandai dengan pahatan disertai pembacaan doa dengan tujuan agar kayu tersebut dapat berfungsi dengan baik ketika telah menjadi perahu.

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam pemotongan adalah mata kampak atau gergaji harus tepat pada arah urat kayu. Selain itu, pemotongan harus sampai selesai (tidak boleh berhenti sebelum kayu terpotong). Dengan cara seperti itu kekuatan kayu tetap terjamin. Sebagai catatan, pemotongan kayu dimulai pada bagian ujung-ujungnya. Salah satu potongan ujungnya dibuang ke laut sebagai penolak bala dan sekaligus sebagai simbol peran laki-laki (suami) yang mencari nafkah di laut. Sedangkan, ujung yang satunya disimpan di rumah sebagai simbol peran perempuan (isteri) yang menunggu suami pulang.

Perakitan Pinisi

Setelah lunas terbentuk dan dihaluskan, maka langkah berikutnya adalah pemasangan papan pengapit lunas (soting). Pemasangan ini disertai dengan suatu upacara yang disebut kalebiseang. Kemudian disusul dengan pemasangan papan yang ukurannya berbeda-beda (dari bawah ke atas). Papan yang kecil ada di bagian bawah, sedang papan yang besar ada di bagian atas.

Keseluruhannya berjumlah 126 buah. Sebagai catatan, sebelum pemasangan dilakukan, ada upacara yang disebut anjerreki, yaitu upacara yang bertujuan untuk memperkuat lunas. Setelah papan tersusun, pekerjaan diteruskan dengan pemasangan buritan dan tempat kemudi bagian bawah. Selanjutnya, badan perahu yang telah terbentuk tetapi masih belum sempurna karena masih banyak sela-selanya, khususnya antarpapan yang satu dengan lainnya, maka sela-sela tersebut perlu ditutup dengan majun. Pekerjaan ini, oleh masyarakat setempat disebut sebagai “a’panisi”. Kemudian, agar sambungan antar papan dapat merekat dengan kuat, maka sambungan-sambungan tersebut diberi perekat yang terbuat dari sejenis kulit pohon barruk.

Setelah papan merekat kuat, pekerjaan selanjutnya adalah “allepa” atau mendempul. Bahannya adalah campuran kapur dan minyak kelapa. Campuran tersebut diaduk oleh sedikitnya enam orang selama sekitar 12 jam. Banyaknya dempul yang diperlukan bergantung dari besar-kecilnya perahu yang dibuat. Untuk perahu yang bobotnya mencapai 100 ton, maka dempul yang diperlukan sekitar 20 kilogram. Selanjutnya, badan perahu yang telah dilapisi dengan dempul itu dihaluskan dengan kulit buah pepaya.

Penggunaan bahan-bahan sebagaimana disebut di atas (kulit pohon barruk dan kulit buah pepaya), ada kaitannya dengan mitos penciptaan pinisi yang menggunakan kekuatan magis. Mengacu kepada mitos itu, orang-orang di Tana Beru merasa bahwa komunitas mereka sebagai mikrokosmos, yaitu bagian dari jagad raya (makrokosmos).

Hubungan antara kedua kosmos ini diatur oleh tata tertib abadi, sakral, dan telah dilembagakan oleh nenek moyang mereka sebagai adat istiadat. Kedua kosmos ini dijaga harmoninya, sehingga ada kecenderungan mempertahankan yang lama dan menolak atau mencurigai yang baru. Inilah yang kemudian menjadi penyebab mengapa mereka tidak begitu terpengaruh dengan teknologi modern.

Pandangan di atas juga berpengaruh pada aktivitas di galangan perahu (bantilang), yang prosesnya diibaratkan bayi dalam kandungan. Hal ini terlihat, misalnya, dalam upacara pemotongan lunas perahu (anatra kalebeseang).

Pemotongan dan penyambungan balok-balok yang melambangkan perkawinan (persetubuhan) antara jantan dan betina sebagai “janin perahu”, kemudian menjadi “bayi perahu”. Selain itu, ada juga upacara pemberian pusat perahu (pamossi) yang melambangkan saat kelahiran (bayi) perahu ke laut lepas, seperti kelahiran manusia ke dunia dari kandungan ibunya. Dalam hal ini punggawa berperan sebagai ibu dan sekaligus sebagai “bidan”.

Sesuai dengan pandangan kosmos mereka, segala sesuatu dilihat dari segi totalitas yang berkaitan secara organik, sehingga pelanggaran terhadap “sebuah pantangan” akan berakibat fatal kepada keseluruhan (bayi) perahu yang akan dilahirkan. Pantangan terberat adalah apabila pihak sombali menyakiti hati punggawa. Kalau hal ini terjadi, perahu yang telah dibuat “tidak mau bergerak” ketika didorong ke laut.

Ini disebabkan punggawa (sebagai ibu) tidak rela apabila “bayi” perahunya diserahkan kepada orang yang telah menyakiti hatinya. Oleh sebab itu, sombalu yang arif akan segera menghubungi sang punggawa untuk melakukan “perdamaian”. Apabila perahu diluncurkan secara paksa, perahu tersebut akan cacat sesudah sampai di laut. Jadi, ketangguhan perahu di laut bukan saja karena faktor teknis, tetapi juga karena faktor magis (gaib).

Pemasangan Tiang Layar Pinisi

Setelah badan dan kerangka perahu selesai, maka pekerjaan selanjutnya adalah memasang tiang dan layar. Perahu pinisi biasanya menggunakan dua layar besar yang disebut sombala. Layar yang satu terpasang di bagian depan. Layar ini berukuran sekitar 200 meter persegi.

Sedangkan, layar yang lainnya terletak lebih ke belakang dengan ukuran sekitar 125 meter persegi. Di atas setiap layar besar itu terdapat sebuah layar berbentuk segi tiga yang disebut tanpasere. Selain layar utama, pada bagian haluan dilengkapi tiga layar pembantu yang juga berbentuk segi tiga. Layar ini masing-masing disebut cocoro pantara (di bagian depan), cocoro tangnga (di tengah), dan tarengke (di bekalangnya). Sebagai catatan, pemasangan layar baru dilakukan setelah perahu sudah mengapung di laut.

Peluncuran Pinisi ke Laut

Sebelum penisi diluncurkan ke laut, ada upacara yang dipimpin oleh punggawa. Jika pinisi yang akan diluncurkan bobotnya kurang dari 100 ton, maka binatang yang dijadikan korban adalah seekor kambing. Akan tetapi, jika bobotnya lebih dari 100 ton, maka yang dijadikan korban adalah seekor sapi. Adapun doa yang diucapkan sebagai berikut: “Bismillahir Rahmanir Rahim Bulu-bulunnako buttaya, patimbonako bosiya, kayunnako mukmamulhakim, laku sareang Nabi Haidir” (Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Kau adalah bulu-bulunya tanah, tumbuh karena hujan, kayu dari kekayuan dari Mukma-nul Hakim saya percaya Nabi Haidir untuk menjagamu). Setelah upacara selesai, perahu ditarik oleh para sahi dan calon sahi menuju ke laut.

Peluncuran biasanya dilakukan pada saat air laut sedang pasang (tengah hari). Lamanya bisa berhari-hari (biasanya sampai 3 hari). Pemasangan layar dilakukan ketika perahu sudah mengapung di laut. Dan, dengan mengapungnya perahu di laut dan terpasangnya layar, maka punggawa dan para sahinya yang selama sekitar enam bulan membuatnya, berakhir. Sebagai catatan, setiap perahu pinisi mempunyai nama tersendiri, seperti: Pajjala, Banggo, dan Sadek.

Demikian proses pembuatan Pinisi semoga menambah khazanah pengetahuan tentang kapal legendaris ini dapat bertambah.

Sumber : Melalatoa, J. 1995. Ensiklopedi Sukubangsa di Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Disarikan kembali oleh Tim Konten Gudang Materi

Baca Selengkapnya ..

Pemikiran Fase Renaissance dan Modernisme

oleh Adde marup wirasenjaya

SETELAH pemikir dari Yunani mewariskan berbagai pemikiran baru dan menerobos kebuntuan, fase pemikiran berikutnya adalah pemikiran Romawi. Sumbangan terbesar fase Romawi adalah dalam pemikiran tentang hukum. Istilah hukum positif yang kita kenal saat ini, sedikit banyak disumbangkan oleh para filsuf Romawi, khususnya Cicero.

Setelah fase Romawi, fase berikutnya adalah fase Abad Tengah yang disebut-sebut sebagai fase kegelapan dalam bidang pemikiran. Sebelum akhirnya dibebaskan oleh para pemikir abad renaissance di Italia, pemikiran Abad Tengah telah membawa Eropa mengalami kejumudan berpikir. Apa yang terjadi pada Abad engah, di lain pihak, telah memberi inspirasi bagi munculnya pemikiran renaissance.

Kurun waktu renaissance biasanya menunjuk pada fase pemikiran pada abad ke-14 hingga abad ke-16. Pusat persemaian pemikiran ini berlangsung di Italia, terutama di Florence, yang selanjutnya menyebar ke Eropa dan kelak menjadi cikal bakal lahirnya proses modernisasi tahap pertama di dunia.

Renaissance (Perancis), aufklarung (Jerman) atau enlightening (Inggris) berasal dari istilah Italia, rinascita, yang maknanya adalah kelahiran kembali. Renaissance menunjuk pada momen dimana akal manusia (reason) menjadi pendorong kebudayaan, setelah sebelumnya tenggelam dalam dogma agama. Akal pikiran adalah tempat konfirmasi bagi pencapaian hidup manusia.

Konteks Sosial Filsafat Renaissance

Pada awalnya, renaissance menunjuk pada gerakan kesenian yang ingin mengusung kebebasan berekspresi. Mereka menolak intervensi gereja terhadap karya seni.

Munculnya renessaince boleh dikatakan merupakan upaya untuk mengembalikan pikiran (reason) setelah mengalami “kematian” pada fase the dark age di abad pertengahan. Seperti dicatat sejumlah penulis, fase abad gelap terjadi pada Abad Tengah (abad ke-2 SM). Disebut abad gelap karena pada saat itu kebebasan berpikir yang telah dirintis oleh para pemikir Yunani dibunuh oleh para raja yang memonopoli pemikiran.

Pada masa Abad Tengah, struktur sosial yang dominan adalah feodalisme. Egitu juga dalam kehidupan keagamaan dan ruhaniah, fase Abad Tengah ditandai oleh monopoli tafsir agama (Katolik) oleh pihak gereja dan mereka yang berkuasa. Monopoli tafsir oleh pihak gereja atas Injil inilah yang kemudian melahirkan model skolastik dalam dunia pendidikan. Model skolastik berarti guru menjadi satu-satunya pemilik kebenaran. Dan yang disebut guru pada masa Abad Tengah, adalah kalangan gereja.

Intervensi gereja juga terjadi dalam bidang ilmu pengetahuan. Upaya pencarian kebenaran tidak boleh dilakukan tanpa ijin gereja. Jika ada teori serta pemikiran yang berbeda, pihak gereja akan memberi hukuman yang amat berat. Abad Tengah sama sekali tidak menyumbang pemikiran besar bagi pemikiran politik.

Munculnya Renaissance/Aufklarung

Fase renaissance ditandai dengan tumbuhnya filsafat antroposentris dimana manusia menjadi pusat eksistensi. Filsafat ini ingin mengembalikan harkat dan posisi akal sebagai pembentuk kebudayaan. Dengan kata lain, renaissance percaya tentang adanya dignity of man. Fase renaissance didasarkan pada keyakinan bahwa manusia dilahirkan bukan sekedar untuk memikirkan nasib di akhirat (beyond the world), sebagaimana diyakini oleh pemikir di Abad Tengah, tetapi juga menjadi kreator di dunia. Manusia harus mengolah, menyempurnakan dan menikmati dunia ini, itulah prinsip filsafat pencerahan. Kesenangan dan kesengsaraan, kemajuan dan kemunduran, kebahagiaan dan nestapa, bukan ditentukan oleh faktor di luar manusia. Manusia punya otonomi, dan akal adalah pusat bagi otonomi tersebut.

10 ciri penting pemikiran renaissance :

1. Pemujaan pada akal budi
2. Menguatnya empirisme
3. Munculnya pemikiran saintifik
4. Munculnya pemikiran universalisme
5. Progres adalah acuan kebudayaan manusia
6. Posisi individu sangat penting
7. Toleransi pada posisi manusia
8. Kebebasan adalah landasan hidup
9. Uniformitas (manusia adalah sama di manapun)
10. Sekularisme

Pemikiran renaissance menjadi titik tolak perkembangan modernisme di Eropa. Dari sinilah kemudian terjadi bebagai penemuan ilmiah dan pemikiran yang revolusioner.

Machiavelli

Fase renaissance melahirkan tokoh yang kemudian menjadi tokoh berpengaruh dalam pemikiran politik, yaitu Niccolo Machiavelli (1467-1527). Tokoh ini sering disebut sebagai bapak rasionalisme politik karena melakukan terbosan penting dalam memaknai kekuasaan dan hubungan antara penguasa dan rakyat.

Gagasan-gagasan utama Machiavelli antara lain:

1 politik harus dipisahkan dari moral dan etika
2 penguasa tidak boleh mengikuti hati nurani
3 setiap negara harus punya tentara yang kuat
4 menolak tentara bayaran
5 penguasa selayaknya dibenci dan dicintai sekaligus

Pengaruh Machiavelli

- berpengaruh pada gagasan realis dalam pemikiran politik
- dianggap sebagai tokoh utama pemikiran politik modern
- kecintaannya pada tanah kehalhiran menjadi inspirasi bagi paham nasionalisme di kemudian hari
- mempengaruhi cara berkuasa sejumlah penguasa pada pada abad berikutnya
- bukunya, The Prince, menjadi “kitab suci” sejumlah penguasa dan dianggap karya penting studi ilmu politik.

Baca Selengkapnya ..

Kesehatan Lingkungan dalam UU

Menjawab persoalan kesehatan lingkungan, Pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian pada persoalan kesehatan dan lingkungan. Perhatian ini ditunjukkan dari awal pemberlakuan pertaturan yang mengatur tentang kesehatan lingkungan yakni undang-undang No. 11 tahun 1962 tentang Higiene untuk Usaha-Usaha Bagi Umum dan Undang-undang No. 2 Tahun 1966 tentang Higiene.

Pembahasan I : UU No. 11 Tahun 1962 tentang Higiene untuk Usaha - Usaha Bagi Umum

Undang-undang No. 11 tahun 1962 tentang Higiene untuk Usaha-Usaha Bagi Umum.
Dalam undang-undang ini dijelaskan dasar pertimbangan perlunya undang-undang ini adalah untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat.

Adapun higiene untuk usaha-usaha bagi umum yang diatur dalam undangundang No. 11 tahun 1962 ini meliputi:
a. Higiene air, susu, makanan, dan minuman untuk konsumsi bagi umum, perlu diawasi mutu kesehatannya, tidak mengandung kuman penyakit, zatzat racun, dan sebagainya.
b. Higiene perusahaan-penisahaan dan lingkungannya perlu memenuhi syaratsyarat kesehatan agar karyawan tidak mudah mengalami bahaya dan beketja dalam suasana yang sehat.
c. Higiene bangunan-bangunan umum, seperti stasiun, pelabuhan, bioskop, sekolah, dan lain-lain harus memenuhi syarat-syarat kesehatan, seperti kebersihan, dun sebagainya.
d. Higiene tempat pemandian umum, harus bersih dan sehat serta aman terhadap penyebaran penyakit menular.
e. Higiene alat-alat pengangkutan umum seperti kereta api, bus, kapal, dan pesawat terbang perlu memenuhi syarat-syarat kesehatan.
f. dan lainnya diatur oleh Menteri Kesehatan.

Dalam Undang-Undang Higiene tahun 1962 ini juga telah dicantumkan sanksi hukum pidana bagi yang melanggarnya berupa pidana kurungan dan atau denda.

Pembahasan II : Undang-undang No. 2 Tahun 1966 tentang Higiene

Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1966 tentang Higiene dijelaskan istilah higiene digunakan untuk mencakup seluruh usaha manusia ataupun masyarakat yang perlu dijalankan guna mempertaharikan dan memperkembangkan kesejahteraannya di dalam lingkungannya yang bersifat badan dan jiwa ataupun sosial.

Dalam undang-undang ini dicantumkan usaha di bidang higiene dan pelaksanaan usaha tersebut.
Intisari dari ketentuan undang-undang ini adalah:
a. Rakyat harus mengerti dan sadar akan pentingnya keadaan yang sehat, baik kesehatan pribadi, maupun kesehatan masyarakat.
b. Pemerintah hams memberikan pelayanan di bidang kesehatan bagi rakyat.

Pembahasan III : UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009

UU Kesehatan menghimpun semua ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan menjadi satu sehingga dengan demikian tidak tersebar di berapa undang-undang seperti sebelumnya. Kesehatan lingkungan dalam Undang-undang ini termasuk dalam Bab XI dari 22 bab dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009.

Dalam pasal 162 dan 163 ayat 1,2, dan 3 pada Bab XI tentang kesehatan lingkungan, dipaparkan sebagai berikut :

Pasal 162 : Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 163
(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan.
(2) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.
(3) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain:
a. limbah cair;
b. limbah padat;
c. limbah gas;
d. sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah;
e. binatang pembawa penyakit;
f. zat kimia yang berbahaya;
g. kebisingan yang melebihi ambang batas;
h. radiasi sinar pengion dan non pengion;
i. air yang tercemar;
j. udara yang tercemar; dan
k. makanan yang terkontaminasi.

Dalam penjelasan ketentuan di atas, dikemukakan bahwa untuk mencapai kesehatan masyarakat yang optimal, perlu ditingkatkan sanitasi lingkungan, baik pada lingkungan tempatnya maupun terhadap wujud atau bentuk substantifnya yang berupa fisik, kimiawi, atau biologik, termasuk perubahan perilaku.

Mengenai tempat umum dimaksud antara lain hotel, pasar, pertokoan, pasar swalayan, mal, dan bioskop. Demikian pula lingkungan kerja, lingkungan pemukiman dan angkutan umum sama raja dengan yang diatur pada undang-undang kesehatan lingkungan/higiene yang lama.

Penyehatan air dan udara untuk meningkatkan kualitas, termasuk penekanan pada masalah polusi. Pengamanan ditujukan untuk limbah padat, cair, dan gas serta pengamanan terhadap limbah yang berasal dari rumah tangga dan industri, begitu pula pengamanan dan penetapan standar penggunaan alat yang menghasilkan radioaktif, gelombang elektromagnetik, listrik tegangan tinggi, sinar infra merah, dan ultra violet. Demikian pula pengamanan terhadap ambang batas bising yang dapat mengganggu kesehatan di pabrik-pabrik serta pengendalian vektor penyakit dari binatang pembawa penyakit seperti serangga dan binatang pengerat.

Adapun ketentuan-ketentuan hukum lebih lanjut dapat disimak pada UU Kesehatan No. 36 Tahun 2006 . Selain itu UU yang diterbitkan pemerintah di atas perlu diketahui dan dipahami oleh kalangan kesehatan terutama yang bertugas dalam bidang kesehatan masyarakat, dokter puskesmas dan para dokter perusahaan agar dapat menunjang dan mengamankan usaha pemerintah meneapai derajat kesehatan yang optimal bagi setiap masyarakat.

Daftar Pustaka
Etika kedokteran dan hukum kesehatan ed 4 Oleh Prof. dr. M. Jusuf Hanafiah, Sp.OG(K) & Prof. dr. Amri Amir, Sp.F(K), SH
http://www.gudangmateri.com/2010/11/uu-kesehatan-no-36-tahun-2009.html diakses tanggal : 1 Juli 2011

Baca Selengkapnya ..

Pengertian Rumah Sehat dan Higiene

Kesadaran akan kesehatan utamanya kesehatan lingkungan telah menjadi perhatian utama dalam beberapa dekade ini. Tuntutan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sehat dan higiene bermula dari kebijakan pemerintah di daerah Amerika dan Eropa. Mereka memandang kesehatan lingkungan tersebut menjadi hal yang prioritas ditengah kemajuan era sekarang ini.

Akhirnya Indonesia-pun memperhatikan permasalahan kesehatan lingkungan ini ditandai dengan pembuat UU No. 2 Tahun 1966 tentang Higiene. Oleh karena itu untuk menciptakan kondisi kesehatan lingkungan yang optimal, ada baiknya kita mengenal apa itu Rumah Sehat dan masalah Higienitas.

Pembahasan I : Higienitas dan Standar Higiene

Kata `higiene’ berasal dari bahasa Yunani yang berarti perawatan dan pemeliharaan kesehatan. Bahan makanan yang diolah tanpa prinsip higiene dapat mengakibatkan penyakit. Badan manusia merupakan tempat yang sangat menguntungkan bagi tumbuhnya berbagai macam kuman. Kuman tersebut berkembang cepat di lingkungan yang hangat seperti kulit, apalagi jika orang berkeringat, ia ‘menyediakan’ zat dan air bergizi bagi kuman.

Pengalih kuman yang utama adalah tangan. Oleh karena itu, penting sekali mencuci tangan dengan sabun sebelum mulai bekerja dengan bahan pangan dan sesudah memakai kamar mandi atau toilet. Tidak hanya mencuci tangan yang penting, tetapi juga cara mengeringkan tangan merupakan hal yang sangat penting. Kain dan handuk yang biasanya digunakan untuk mengelap tangan merupakan pengumpul dan pengalih kuman yang berbahaya. Oleh karena itu, handuk dan kain yang digunakan untuk mengelap tangan, balk di dapur maupun kamar mandi/toilet harus sering diganti dan dicuci.

Maka dari itu persoalan Higienitas merupakan persoalan yang menjadi kegiatan sehari - hari kita, dimana kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dari permasalahan yang akan timbul dari ketidakperdulian kita terhadap kebersihan tersebut.

Pembahasan II : Rumah Sehat

Untuk mendukung keberhasilan mewujudkan kesehatan lingkungan, menciptakan rumah sehat merupakan salah satu pilar pendukung keberhasilannya. Hal ini didorong juga dengan kemajuan yang pesat di bidang teknologi dan ilmu kesehatan yang tentunya memberikan pengertian dan kesadaran kepada manusia bahwa perumahan yang tidak sehat (poor housing) adalah penyebab rendahnya taraf kesehatan jasmani dan rohani.

Maka untuk memperbaiki keadaan ini dan meningkatkan taraf kesehatan, pembangunan gedung-gedung dan perumahan memerlukan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknis konstruksi, ditambahlagi perhatian khusus diberikan kepada persyaratan kesehatan. Dimana persyaratan kedua ini dikenal sebagai higiene bangunan. Tujuannya, agar gedung atau perumahan tersebut dapat memenuhi kebutuhan akan kondisi tempat tinggal yang sehat (healthy) dan menyenangkan (comfortable), yang dikenal secara umum sebagai “rumah sehat”.

WHO (World Health Organization) mendefinisikan pengertian “sehat” yang lebih terperinci sebagai keadaan kesehatan jasmani, rohani, dan sosial yang baik dan lengkap, bukan hanya berarti terhindar dari penyakit atau kelemahan (Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing, not merely the absence of disease or infirmity). Untuk menetapkan kondisi perumahan yang sesuai dengan kriteria sehat tersebut, The American Public Health Association telah meneliti dan merumuskan empat fungsi pokok rumah sebagai tempat tinggal yang sehat bagi setiap manusia dan keluarganya selama masa hidupnya.

Keempat fungsi pokok itu ialah:
- untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani manusia yang pokok (the satisfaction of fundamental physiological needs);
- untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohani manusia yang pokok (the satisfaction of fundamental psychological needs);
- tempat perlindungan terhadap penularan penyakit menular (protection against communicable diseases);
- tempat perlindungan terhadap gangguan ataupun kecelakaan (protection against accidents).
(Sumber: Basic Principles of Healthful Housing)

Dalam pengertian rumah sebagai tempat tinggal yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani manusia maka rumah harus dapat memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Dapat memberikan perlindungan terhadap gangguan-gangguan cuaca atau keadaan iklim yang kurang sesuai dengan kondisi hidup manusia, misalnya: panas, dingin, angin, hujan, dan udara yang lembap.
2. Dapat memenuhi kebutuhan penghuninva untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan rumah tangga yang lazim, antara lain:
- kegiatan kerja yang ringan, misalnya memasak, menjahit, belajar, dan menulis.
- berkumpul bersama seluruh keluarga atau mengadakan pertemuan dengan tamu (human relation).
- kegiatan rutin untuk memenuhi kebutuhan kesehatan jasmani bagi kelangsungan hidup, antara lain mandi, makan, dan tidur.
3. Dapat digunakan sebagai tempat istirahat yang tenang sewaktu lelah atau sakit.
Dalam pengertian rumah sebagai tempat tinggal yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohani manusia, rumah harus berfungsi sebagai tempat yang dapat memberikan perasaan aman dan tenteram bagi seluruh keluarga. Dengan demikian, seluruh anggota keluarga merasa kerasan berkumpul dan hidup bersama, belajar saling menghargai, dan masing-masing dapat mengembangkan sifat dan kepribadian yang sehat.

Dalam pengertian rumah sebagai susunan ruang kediaman yang tertutup/terpisah dari pengaruh langsung lingkungan luar, rumah harus dapat menjauhkan manusia dari gangguan kesehatan yang disebabkan epidemi penyakit menular. Misalnya, penyakit tifus, kolera, dan disentri. Selain itu, rumah juga harus dapat memberikan cukup perlindungan terhadap gangguan keamanan karena kejahatan atau kerusuhan, misalnya pencurian dan perampokan.

Daftar Pustaka
Rencana Rumah Sehat Oleh IR. Rudy Gunawan
Pangan, Papan, Dan Kebun Berguna Oleh Petra Widmer

Baca Selengkapnya ..