Gudang Materi

Komunitas Blogger Asean

Semenjak di bangku sekolah dasar kita telah diperkenalkan denganASEAN. Satu komunitas atau paguyuban bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Berangkat dari pertemuan para menteri luar negeri, ada Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Sir Rajaratnam dari Singapura, Thanat Khoman dari Thailand dan Jose Ramos dari Philipina, terlahirlah Deklarasi Bangkok. Delapan Agustus 1967 adalah hari kelahiran ASEAN, dan kini organisasi ini telah genap berusia 43 tahun.

Semenjak awal terbentuk, ASEAN ternyata mengambil format sebagai sebuah komunitas atau paguyuban yang tidak memiliki ikatan legal. Rasa persaudaraan, kebersamaan, gotong royong, saling berbagi atau yang lebih dikenal sebagai ASEAN way adalah landasan dasar ikatan yang mempersatukan hingga 10 negara. Konsep ini bisa dianggap sangat cocok dengan jiwa dan semangat nilai ketimuran.

Namun di sisi lain, setiap kesepakatan dan perjanjian yang dibuat diantara semua anggota perhimpunan bersifat tidak mengikat secara formal, sehingga bila ada satu pihak yang melanggarnyapun tidak ada sanksi maupun konsekuensi yang harus ditanggung. Dengan demikian bisa dikatakan, sekian dasa warsa, ASEAN berjalan tanpa anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga sebagaimana umumnya sebuah organisasi modern.

Pertemuan Blogger Bekasi dan Kemenlu di Hotel Horison

Nampaknya perkembangan jaman menuntut hal yang lain, satu ikatan yang lebih bersifat legal dan mengikat. Intinya diperlukan sikap pendisiplinan diri diantara masing-masing negara anggota ASEAN. Sekian lama berhimpun dalam komunitas yang sangat cair, akhirnya mulailah dirintis perumusan AD/ART ASEAN yang lebih baku, formal dan mengikat semua negara anggota dan mitra. Diawali dengan kesepahaman Bali Concard(2003),Cebu Declaration(2007), Cetak Biru ASEAN(2007), maka lahirlah Piagam ASEAN(ASEAN Charter, 2008).

Piagam ASEAN terdiri atas 13 bab dan 55 pasal dengan inti rumusan pembentukan tiga pilar utama pembentukan ASEAN Community pada tahun 2015. Ketiga pilar utama tersebut adalah peningkatan kerja sama politik dan keamanan bagi terpeliharanya perdamaian kawasan, termasuk memasyarakatkan nilai-nilai bersama seperti HAM dan demokratisasi(ASPC). Pilar kedua adalah pembentukan pasar tunggal dengan production base untuk memfasilitasi arus perdagangan, investasi, modal, pergerakan pelaku usaha, dan tenaga kerja(AEC). Adapun pilar ketiga adalah perwujudan visi One Vission, One Identity, and One Caring and Sharing(ASCC).

Arti penting piagam ASEAN lebih lanjut dapat diuraikan diantaranya sebagai dokumen historis yang mengubah ASEAN dari suatu asosiasi yang longgar menjadi organisasi yang berlandaskan hukum(rules based assosiation).Piagam ASEAN juga memperkuat kemitraan, solidaritas, serta kesatuan dalam mewujudkan ASEAN Community pada 2015 mendatang.

Di sisi lain ASEAN kini dapat bertindak sebagai subyek hukum dan memiliki kekuatan hukum(legal personality). Dari hal tersebut maka ASEAN dapat melakukan segala agenda dan kegiatannya berlandaskan kepada aturan-aturan yang telah disepakati(rules based organization) untuk diorientasikan bagi kemajuan dan kemakmuran rakyat(people’s oriented).

Manfaat lain adanya Piagam ASEAN adalah adanya panduan dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa diantara negara anggota. Piagam ASEAN juga dapat mendorong pemajuan HAM dan hak-hak fundamental, pelaksanaan demokratisasi dan pemerintahan yang konstitusional, good governance, pembangunan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan dan penanggulangan tindakan kejahatan lintas batas.

Dengan demikian nantinya dapat pula diwujudkan pasar tunggal dan basis produksi barang serta jasa yang kompetitif, kelancaran arus barang, jasa, dan investasi, serta fasilitasi pergerakan profesional, tenaga kerja dan modal. Demikian paparan sosialisasi mengenai Piagam ASEAN dan pemebntukanASEAN Community 2015 yang diangkat dalam seminar sehari yang diselenggarakan oleh Kementrian Luar Negeri dan Komunitas Blogger Bekasi, Sabtu 7 Agustus 2010 di Hotel Horison Bekasi dalam rangka HUT ASEAN ke 43.

Khusus dalam pilar sosial dan budaya, perkembangan teknologi informasi yang terus berjalan sangat cepat memungkinkan dilakukannya saling tukar informasi untuk menunjang kepentingan negara anggota masing-masing. Perwujudan ASEAN Community juga menuntut adanya kesepahaman mengenai visi, misi, ide dan gagasan landasan hubungan bersama bagi terwujudnya tata pergaulan yang sederajat, saling menghargai dan berbagi untuk terwujudnya kehidupan bersama yang harmonis dengan dilandasi semangat ASEAN way. Inilah sisi strategis bagi pertukaran informasi diantara komponen anak bangsa di masing-masing negara. Dan di sini pulalah peran sentral para blogger akan memegang kendali utama di masa depan.

Blogger telah diakui sebagai sekelompok komponen anak bangsa yang menyuarakan suara hati nurani, tanpa tendensiusme dan kepentingan politik tertentu, serta memaparkan sesuatu dengan apa adanya. Blogger merupakan salah satu komponen citizen journalist yang menjunjung tinggiindependent journalisme. Melalui jejaring diantara warga negara(people to people) diharapkan akan maujud dan menjelma menjadi landasan bagi terwujudnya hubungan antar bangsa dan negara(goverment to government)dalam tatanan yang harmonis dan saling menghormati.

Alangkah indahnya misalkan diantara para blogger ASEAN saling berinteraksi dalam suasana persaudaraan antar rumpun bangsa. Perseteruan dan perselisihan yang sering kali terjadi dan membawa kepada ketegangan politik akan sangat elegan bila dapat didiskusikan dan didiplomasikan di kalangan akar rumput yang seringkali dapat merespon permasalahan lebih jernih, tanpa emosi dan tetap menjunjung semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Demikian halnya dengan isu-isu dari luar komunitas yang memojokkan ASEAN sebagai kesatuan komunitas, ataupun negara anggota tertentu, bukan tidak mungkin diantara komponen warga ASEAN dapat saling mendukung dan membantu untuk mendudukkan persoalan pada posisi yang semestinya secara obyektif. Intinya bahwa blogger diharapkan bisa menjembatani berbagai kepentingan antar bangsa, lintas sosial dan budaya bagi terwujudnya tata kehidupan yang harmonis dan menjunjung tinggi martabat manusia.

Inilah gagasan besar yang diwacanakan berbagai perwakilan blogger Indonesia dalam Seminar yang mengangkat tema Piagam ASEAN dan Pembentukan Komunitas ASEAN 2015 serta Kerja Sama Antar Kawasan yang difasilitasi Kementrian Luar Negeri RI bekerja sama dengan Komunitas Blogger Bekasi. Sampeyan ingin berpartisipasi aktif menduniakan kampanye perdamaian dan paseduluran? Monggo segera merapatkan barisan!

DIRGAHAYU ASEAN KE-43!

sumber : http://sangnanang.dagdigdug.com/2010/08/09/asean-blogger-community/

Baca Selengkapnya ..

Konflik dan Gerakan Sosial Papua

oleh Dirgantara Wicaksono
Universitas Negeri Jakarta

A. Pendahuluan

Dr Ngadisah dalam pembahasan bukunya mencoba mencari kausalitas sebuah gerakan sosial yang terjadi dengan satu faktor penyebabnya sebagai variable bebas. Pembangunan diketengahkan sebagai sebab yang akan mempengaruhi kondisi sosial. Pembangunan yang dimaksud dalam buku itu adalah proyek fisik untuk merangsang peningkatan pendapatan ekonomi. Proyek pembangunan tersebut memiliki skala operasi yang besar, baik dalam hal pendanaan, tenaga kerja (sumber daya manusia), serta dalam hal pengeksplorasian sumber daya alamnya.

Eksplorasi besar - besaran terhadap sumber daya alam demi kepentingan ekonomi dilakukan oleh perusahaan trans-nasional yang memiliki modal yang besar dan tenaga ahli yang banyak. Perusahaan - perusahaan asing yang ada di Indonesia memiliki peranan yang sangat besar dalam proses eksplorasi sumber daya alam, dimana rata-rata dari perusahaan tersebut bergerak pada sektor pertambangan dan energi, dua sektor yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia.

Misalnya saja proses eksplorasi Liquid Natural Gas (LNG) di Aceh Utara, pembangunan Waduk Kedung Ombo Jawa Tengah, rencana pembangunan Danau Lindu di Sulawesi Tengah, Pembangunan Waduk Nipah di Madura, dan proyek pertambangan P.T. Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika Propinsi Papua. Yang terakhir inilah yang menjadi objek penelitian dari Dr. Ngadisah untuk melihat bagaimana pembangunan direspon oleh masyarakat setempat yang menempati sekitar area proyek pembangunan tersebut. Lokasi tepatnya proyek pembangunan itu berada di kabupatem Mimika.

Proyek pembangunan fisik di Mimika melalui mesin eksplorasi P.T.Freeport Indonesia menimbulkan reaksi yang beragam. Suku Amungme sebagai salah satu suku terbesar di Mimika cenderung menentang proyek pembangunan tersebut dari sejak dimulai perencanaannya sampai pada tahap proses eksplorasi dilaksanakan.

Sementara sebagian suku lainnya yang juga merupakan suku besar juga lebih kompromistis dengan proyek pembangunan P.T.Freeport Indonesia, mereka adalah suku Komoro. Dilihat dari reaksi yang terjadi maka proyek pembangunan fisik di Mimika sedari awal telah melahirkan konflik bagi masyarakat disekitarnya. Konflik yang terjadi secara hosrisonal antar suku di Mimika.

Seperti kebanyakan permasalahan yang terjadi dalam proyek besar, masalah yang terjadi pada Proyek pembangunan P.T.Freeport Indonesia pun sudah terlihat pada saat perencanaan proyek tersebut dilaksanakan, masalah itu antara lain berupa ganti rugi tanah yang tidak seimbang, serta penggususran masyarakat disekitar lokasi proyek. Sedangkan masalah yang terjadi pada saat proyek dilaksanakan adalah masalah dampak lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial.

Konflik yang terjadi sebagai akibat proyek pembangunan PTFPI dalam penelitian Dr Ngadisah berjalan secara evolutif, mulai dari protes sosial secara sporadis, kemudian membesar menjadi terorganisir, semakin memperluas jaringan sampai keluar batas territorial. Yang pada awalanya bersifat sosial, protes tersebut berkembang menajdi gerakan politik yang semakin kompleks masalahanya.

B. Kondisi Geografis Mimika

Letak geografis yang digambarkan dalam buku itu menjelaskan bahwa Kabupaten Mimika terletak di bagian selatan provinsi Papua. Pada awalnya kabupaten ini bagian dari Kabupaten Fakfak yang dimekarkan sebagai kabupaten administrative pada tahun 1996, berdasarkan PP No. 54 tahun 1996. kemudian pada tahun 2000 berdasarkan UU No. 5 tahun 2000 Mimika beralih menjadi kabupaten.

Luas Kabupaten Mimika 19.592 KM2, atau 4,77% dari luas wilayah provinsi Papua. Kabupaten ini terletak antara 4030 - 4044 LS dan 136036 - 136048 BT. Keadaan geografis kabupaten Mimika sangat bervariasi, terdiri dari dataran rendah yang berawa-rawa yang terletak disebelah selatan dan pegunungan di sebelah utara.

Di wilayah dataran struktur tanahnya berombak dengan kemiringan 3-80, sedangkan daerah pegunungan bertingkat memiliki kemiringan 30-900. disekitar ibukota Kabupaten Mimika curah hujan cukup tinggi mencapai 5.339 mm/tahun, sehingga musim hujan mencapai waktu 8 bulan, dan sisanya musim kemarau.
Jumlah penduduk kabupaten Mimika pada sensus tahun 1999 berjumlah 90.518 orang. Penduduk asli Mimika terdiri dari berbagai macam suku, dan suku terbesar adalah suku Amungme dan suu Komoro.

Suku – suku lainnya yang dianggap pendatang oleh kedua suku tersebut adalah suku Dani, Moni, Lani, Damal, Nduga, Ekari, Ndelem, Kupel dan Ngamun. Suku Amungme mendiami bagian selatan pegunungan tengah Irian Jaya tepat dibagian Utara Mimika. Kesatuan Wilyah suku Amungme disebut Amungsa. Sedangkan suku Komoro menempati wilayah bagian selatan yang terdiri daerah dataran rendah. Suku – suku lain seperti, Moni, Lani, Damal, Nduga, Ekari, yang berasal dari kabupaten Jayawijaya menempati tanah Amungsa tempat kediaman suku Amungme.

Pola kehidupan Nomaden masih dijalankan oleh suku komoro, sedangkan suku Amungme sudah mulai mentap dengan berladang yang berpindah – pindah, mulai beternak disamping juga masih tetap mempertahankan tradisi berburu. Masyarakat Komoro menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dari UGM dan PT. Freeport Indonesia disebutkan sedang mengalami masa transisi dari masyarakat peramu nomadic ke masyarakat pertanian menetap.

Sementara itu mereka hidup berdampingan dengan masyarakat modern yang berada di kawasan pertambangan PT. Freeport. Kondisi ini menimbulkan gap yang sangat dalam yang berujung pada rasa frustasi masyarakat karena perlu menyesuaikan dengan budaya tinggi yang tidak mereka pahami.

C. Nilai – Nilai Budaya Suku AMungme dan Komoro

1. Suku Amungme

Suku amungme mendiami dataran tinggi sehingga budaya mereka memiliki ciri – ciri budaya dataran tinggi (highland). Masyarakat Amungme percaya bahwa roh – roh leluhur mereka mengawasi kehidupannya. Mereka percaya bahwa hidup manusia dan alam sekitarnya tidak terlepas dari roh-roh yang hidup di dalamnya. Manusia, Alam, dan Roh memiliki hubungan harmonis dan dinamis sehingga perlu dijaga.

Tuhan menurut mereka berada di langit dan di bumi, dan surga yang mereka sebut hai memiliki makna mendalam karena mendapatkannya harus diperjuangkan melalui gerakan – gerakan tertentu. Gerakan itu bisa berupa peperangan, atau migrasi ketempat tertentu yang dianggap sebagai lokasi hai. Dengan demikian jika itu menunjukan sebuah hai maka peperangan bias menjadi gerakan yang dianggap wajib oleh masyarakat Amungme.

Dengan demikian berbagai protes yang dilakukan oleh masyarakat suku Amungme terhadap proyek PT Freeport lebih merupakan perebutan dearah hai. Selain itu pandangan unifikasi antara manusia, alam dan roh yang bersemayam di dalamnya menjadi alasan lain gerakan protes sosial yang dilancarkan oleh suku Amungme. Bagi mereka pembangunan fisik PT Freeport telah merusak keselarasan, dinamisasi, dan keharmonisan unifikasi atau kesatuan ketiga hal tersebut.

Dengan rusaknya alam akibat eksplorasi mesin teknologi modern telah memporakporandakan jalinan harmonis ketiga hal tersebut. Rusaknya alam berarti merusak tatanan kosmos yang mengitari kehidupan masyarakat suku Amungme. Lihat saja hasil endapan pengolahan hasil tambang (limbah industri) dibuang ke sungai – sungai tradisional lahan berburunya masyarakat. Hasil endapan itu bersifat padat, maka jelas akan mempengaruhi debit air baik dari kadar kebersihan (higienis) dan kedalamannya.

2. Suku Komoro

Suku Komoro mendiami wilayah rendah Kabupaten Mimika, sehingga kebudayaan mereka dikenal dengan kebudayaan rendah (low-land). Berbeda dengan masyarakat Amungme yang berkebudayaan tinggi, dimnana aktifitas hidupnya lebih banyak di dearah pegunungan yang cocok untuk berkebun, beternak dan berburu, masyarakat Komoro yang berkebudayaan rendah lebih banyak melakukan aktifitas hidupnya disungai dan sekitarnya. Masyarakat Komoro lebih banyak mengambil sumber daya alam secara langsung dari pada mengusahakan mengolahnya terlebih dahulu.

Masyarakat Komoro memandang tanah sebagai dusun tempat tanah tumpah darah yang memiliki sumber daya alam (tanah, laut, sungai, pantai) yang bias digunakan dan cukup untuk kehidupan mereka sekaligus anak cucunya dalam klan mereka, maka dari itu pengelolaan alam menjadi permasalahan penting bagi masyarakat Komoro. Tanah merupakan kepemilikan, terikat dengan penghuninya, memutuskan kepemilikan atas tanah berarti memutuskan hubungan dengan para leluhurnya.

Situasi ini yang mendasari resetlement (pemukiman kembali) orang – orang Komoro yang dipindahkan oleh PT. Freeport dari lokasi awalnya ke daerah sekitar kota Timika. Masyarakat Komoro menginginkan kembali tanah tumpah darah mereka yang digunakan menjadi area pertambangan. Suku Komoro menghendaki menempati kembali tempat mereka yang telah menjadi pelabuhan Porstaid.
D. Kehadiran PT. Freeport dan Konflik yang Ditimbulkannya.

PT. Freeport Indonesia seperti telah dijelaskan diawal merupakan perusahaan mutli nasional yang memiliki modal yang besar. Sebagian besar sahamnya di miliki Freeport Mc Mo Cooper and Gold Inc (81,28%), PT. Indocopper Investama Coorporation (9,36%), dan Pemerintah Republik Indonesia (9,36%). PT Freeport mengolah pertambangan tembaga, emas, dan Perak yang besar di Mimika.

Daerah Mimika menjadi tempat kontrak karya untuk pengolahan limbah, pengapalan, pembangunan jalan, dan berbagai fasilitas yang diperlukan untuk kepentingan penambangan yang hamper 1/3 luas wilyah di Mimika. Daerah pertambangan dilakukan di pegunugan ertsberg dan Grasberg.

Kandungan bahan tambang tepat diujung gunung yang sulit dan katanya merupakan sumber daya yang terpencil dan luas. Untuk itulah maka peralatan di pertambangan di Mimika merupakan jenis peralatan tekhnologi tinggi. Eksploarsi hasil tambang disekitar pegunungan mengakibatkan kerusakan dan terjadi perubahan struktur gunung dan tanah. Menurut kepercayaan masyarakat Mimika, gunung merupakan tempat bersemayamnya roh – roh suci para leluhur yang mereka puja.

Lebih jauh masyarakat Mimika yang notabene mereka adalah suku Amungme menganggap bahwa puncak gunung itu adalah Ibu dari tanah air mereka. Pandangan hidup suku Amungme membuat sikap yang keras terhadap proyek PT Freeport. Harga diri suku amungme terusik dengan kedatangan orang asing yang menghancurkan tempat suci mereka dan mereka datang seolah tanpa permisi kepada pemilik tanah. Tidak hanya sturktur alam yang menurut merka rusak, batin dan jiwa mereka pun hancue atas perlakuan proyek PT Freeport.

Masyarakat suku Amungme menganggap bahwa PT Freeport telah merampas hak atas tanah mereka, mereka menganggap PT Freeport adalah perampok, dan mereka tidak mau menerima ganti rugi karena tanah leluhur bukan untuk diperjualbelikan. Inilah sikap keras yang melatar belakangi panjangnya konflik di Mimika tidak berhenti.

Tradisi perang yang sudah menjadi kebudayaan suku Amungme memperkuat sikap keras masyarakat Amungme, dan tradisi perang itu juga yang menumbuhkan keberanian suku Amungme untuk terus melawan dan berjuang. Kebiasaan berperang suku Amungme seolah mendapat tempat realisasi dengan kehadiran proyek PT Freeport untuk penumbuhan sikap heroisme. Situasi lingkungan alam yang keras juga turut membentuk watak keras suku Amungme. Selain keras, mereka ulet, dan terbiasa menantang bahaya.

Lain ceritanya lagi perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat suku Komoro. Suku Komoro tidak terlalu agresif. Suku Komoro lebih cenderung kompromistis. Dari penelitian yang dilakukan hampir 47,37% responden mengungkapkan ketidaksukaannya kepada PT Freeport. Sisanya sedang dan suka terhadap kedatangan PT Freeport. Bagi mereka yang tidak senang mereka menganggap PT Freeport telah merusak alam sumber utama kehidupan mereka. sikap ini tidak berarti Suku Komoro tidak memiliki tuntutan, dan sepanjang tuntutan itu belum teralisasi optimal, beberapa rang anggota suku tentu saja akan selalu menajdi bagian pemrotes mengenai hal ihwal PT. Freeport.

E. Refleksi

Buku Prof. Dr. Ngadisah sangat tajam dalam hal meniliti sebuah masyarakat yang semestinya hidup di jaman prasejarah sehingga pola sturktur kehidupan sosial mereka tidak mengalami gangguan yang serius dan merepotkan, karena tekanan eksternal yang begitu besar dan bukan tandingan perdaban mereka. Tapi itulah faktanya, mereka ada ditengah deras modernisasi sedang berjalan.

Kebudayaan modern yang mengglobal dan progressif menjangkau apa saja yang menurut logika modern itu bisa memiliki nilai jual dan keuntungan. Di pinggiran Papua yang terpencil dan jauh sekalipun bukan penghalang demi kemajuan perekonomian dunia modern. Atas nama pertumbuhan ekonomi semua menjadi mungkin demi modernisasi yang kapitalistik.

Hanya saja modernisasi selalu saja menyisakan persoalan yang memang seringkali inhern di dalamnya, yaitu tergusurnya nilai – nilai yang tidak bisa diperbandingkan dengan tumpukan kertas uang. Pemaknaan tentang sebuah penghargaan nilai yang berbeda selalu menjadi persoalan dalam dunia modern kapitalisme. Kesenjangan kemampuan dan pengetahuan juga menjadi faktor yang menghambat kurang berjalannya secara seimbang kehidupan modern. Karena disebagian wilayah, istilah modern adalah semacam alien yang membahayakan.

Kasus yang terjadi di Mimika menjadi petanda negative dari modernisasi. Respon masyarakat yang memang jauh dari gemerlap istilah modern kelihatan gagap dan frustasi, mereka tidak memahami kenyataan, mereka tidak mengerti kenapa nilai luhur mereka seolah tiada artinya bagi orang lain, mereka tidak mengerti mengapa tamu kelakuannya sangat kurang ajar, mereka tidak mengerti kenapa kandungan alam yang terdapat di tanah airnya diambil begitu saja.

Mereka hanya mengerti perang untuk menunjukan eksistensi, hanya tau bahwa tanah mereka itu suci. Inilah yang mereka tahu, sehingga wajar jika konflik ditengah proyek pembangunan PT Freeport terus berlangsung. Aksi protes sebagai gerakan social ini meruapakan awal yang kemudian menjadi aksi poiltik (gerakan politik).

Tuntutan mereka berevolusi menjadi tuntutan politik, akibat lamanya gerakan sosial tersebut, dalam bahasanya Dr. Ngadisah mengatakan sebagai akibat dari ketidaktertanganinya gerakan sosial kemudian berubah menjadi gerakan politik setelah tersentuh berbagai pengaruh politik yang ada di Papua. Kultur masyarakat di Mimika terutama suku Amungme dan Komoro menjadi landasan bagi Dr. ngadisah untuk meneliti lamanya proses konflik itu terjadi, dan perkembangan evolutifnya yang kemudian ekskalasinya meluas menjadi konflik politik yang merupakan konflik vertikal.

Penelitian ini sangat bagus, dalam menggambarkan situasi karena pendekatan fenomenologis-antropologis mampu mengungkap hal-hal yang sangat manusiawi, akan tetapi buku tersebut tidak memberikan solusi bagaimana proses yang harus diselesaikan ketika masalah itu terjadi.

Pandangannya tentang pelibatan masyarakat dalam proyek itu akan menjadi sulit ketika sedari awal dia telah menggariskan bahwa tanah leluhur tidak bisa di ganggu gugat, sementara disanalah sumber daya ekonomi berada. Dan meninggalkan proyek besar jelas bukan cara penanganan masalah.

Baca Selengkapnya ..

Analisis Kenakalan Remaja

oleh Dirgantara Wicaksono
Universitas Negeri Jakarta

Pengertian Kenakalan Remaja

Pada dasarnya kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakatnya. Kartini Kartono (1988 : 93) mengatakan remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada ditengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai suatu kelainan dan disebut “kenakalan”. Dalam Bakolak inpres no: 6 / 1977 buku pedoman 8, dikatakan bahwa kenakalan remaja adalah kelainan tingkah laku / tindakan remaja yang bersifat anti sosial, melanggar norma sosial, agama serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Singgih D. Gumarso (1988 : 19), mengatakan dari segi hukum kenakalan remaja digolongkan dalam dua kelompok yang berkaitan dengan norma-norma hukum yaitu : (1) kenakalan yang bersifat amoral dan sosial serta tidak diantar dalam undang-undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum ; (2) kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan orang dewasa.

Menurut bentuknya, Sunarwiyati S (1985) membagi kenakalan remaja kedalam tiga tingkatan ; (1) kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit (2) kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin (3) kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks diluar nikah, pemerkosaan dll. Kategori di atas yang dijadikan ukuran kenakalan remaja dalam penelitian.

Tentang normal tidaknya perilaku kenakalan atau perilaku menyimpang, pernah dijelaskan dalam pemikiran Emile Durkheim (dalam Soerjono Soekanto, 1985 : 73). Bahwa perilaku menyimpang atau jahat kalau dalam batas-batas tertentu dianggap sebagai fakta sosial yang normal dalam bukunya “ Rules of Sociological Method” dalam batas-batas tertentu kenakalan adalah normal karena tidak mungkin menghapusnya secara tuntas, dengan demikian perilaku dikatakan normal sejauh perilaku tersebut tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, perilaku tersebut terjadi dalam batas-batas tertentu dan melihat pada sesuatu perbuatan yang tidak disengaja. Jadi kebalikan dari perilaku yang dianggap normal yaitu perilaku nakal/jahat yaitu perilaku yang disengaja meninggalkan keresahan pada masyarakat.

Kenakalan (delinquency) menurut Prof. DR. Fuad Hasan adalah perbuatan anti-sosial yang dilakukan oleh anak/remaja yang bila dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan.

Secara fenomenologis, gejala kenakalan nampak dalam usia pubertas, karena jiwanya masih dalam keadaan labil sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang negatif. Adapun penyebab kenalan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis (broken home)
2. Situasi yang menjemuan dan membosankan
3. Lingkungan masyarakat yang tidak menentu bagi prospek kehidupan masa mendatang seperti lingkungan kumuh dan penuh kejahatan.

Geng Motor dan Patologi Sosial

Subkultur geng anak muda, kata kriminolog Cloward dan Ohlin, akan tumbuh subur tergantung pada tipe atau cara pertentangan di mana mereka tinggal. Ada tiga tipe geng, pertama, geng pencurian (thief gangs), mereka berkelompok melakukan pencurian yang mula-mula hanya untuk menguji keberanian anggota kelompok.
Kedua, geng konflik (conflict-gangs) kelompok ini suka sekali mengekpresikan dirinya melalui perkelahian berkelompok supaya tampak gagah dan pemberani.

Ketiga, geng pengasingan (retreats gangs), kelompok geng ini sengaja mengasingkan dirinya dengan kegiatan minum minuman keras, atau napza yang kerap dianggap sebagai suatu cara ”pelarian” dari alam nyata. Tetapi bisa saja sebuah geng memiliki lebih dari satu macam tipe.

Dalam geng acapkali tumbuh subkultur kekerasan (subculture of violence). Munculnya subkultur itu disebabkan oleh adanya sekelompok orang yang memiliki sistem nilai yang berbeda dengan kultur dominan. Masing-masing subkultur memiliki nilai dan peraturan berbeda-beda yang kemudian mengatur anggota kelompoknya. Nilai-nilai itu terus berlanjut karena adanya perpindahan nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Hal ini diperparah oleh adanya perubahan yang cepat (reformasi) dalam masyarakat. Perubahan pada struktur sosial memperlemah nilai-nilai tradisional yang berasosiasi dengan penundaan kepuasan, belum lagi peningkatan jumlah anak muda dari kelas menengah yang tidak lagi memiliki keyakinan bahwa cara untuk mencapai tujuan mereka adalah melalui kerja keras dan menunda kesenangan. Mereka terlibat dalam delinquent gang, hate gang, atau satanic gang (pemuja setan) yang berkembang di kalangan anak muda kelas menengah di Amerika Serikat.

Di Indonesia keberadaan geng ini tidak sama dengan di AS, karena perbedaan kultur. Untuk itu masih diperlukan penelitian yang mendalam agar soal geng ini dapat ditanggulangi secara tepat dan penuh kebijakan. Meskipun demikian, secara umum ada karakteristik yang sama untuk remaja di seluruh dunia. Mereka energik dan dinamis, senang mencoba hal baru yang penuh tantangan dan memiliki keingintahuan yang besar serta sangat terfokus pada diri sendiri.

Kenakalan Remaja di Bandung

Berlatar belakang pengetahuan tentang berbagai jenis geng, kini perlu diteliti secara objektif keberadaan geng motor di Bandung. Dari hasil penelitian geng motor di Bandung dapat diidentifikasi bercirikan: punya identitas (nama, ornamen pembeda, lambang, dsb); berkendaraan bergerombol; dan memiliki semacam daerah kekuasaan, dan musuh berupa geng motor lainnya.

Karakteristik Keanggotaan Kenakalan Remaja

Karakteristik anggota geng motor di Kota Bandung adalah sebagai berikut: usia antara 14-32 tahun; kebanyakan berjenis kelamin laki-laki; sangat bangga dengan statusnya sebagai salah satu anggota geng motor; agresif dan menantang bahaya; tingkat pendidikan antara SMP sampai dengan perguruan tinggi; menjadi anggota geng motor atas ajakan rekan sekolah maupun lingkungan.

Apabila geng mereka diekspos di media massa, mereka merasa sangat bangga, sehingga semakin berlomba-lomba untuk lebih banyak melakukan perilaku yang mereka anggap menimbulkan sensasi yang akan dipublikasikan oleh media. Kadang-kadang mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan kriminal. Misalnya merampas milik orang lain, melakukan tindak kekerasan, tawuran antargeng, dan melakukan pembunuhan terhadap anggota geng lain maupun pengendara motor lain atau masyarakat.

Kadang mereka tidak sadar bahwa ada kemungkinan terbuka peluang bagi para penjahat yang menyusup ke dalam geng motor, sehingga masyarakat menganggap perilaku kriminal tersebut dilakukan oleh para remaja yang sebenarnya tidak berniat untuk melakukan tindak kriminal. Penyusupan tersebut sulit untuk diidentifikasikan, karena jumlah motor di Kota Bandung sangat banyak. Dan ketika melakukan operasi, mereka menggunakan helm cakil yang menutupi seluruh wajah. Jadi sulit sekali mengidentifikasi pelaku apalagi dengan kostum dan motor yang relatif sama bentuk dan mereknya.

Inilah yang membuat polisi melakukan tindakan represif dan mempermaklumkan tindakan tembak di tempat untuk para pelaku kekerasan dari geng motor. Namun demikian, polisi harus berhati-hati menumpas perilaku kriminal tersebut, sehingga masyarakat tidak resah, terutama bagi para orang tua yang kebetulan anak remajanya terlibat dalam geng motor. Polisi harus benar-benar bekerja keras untuk menyisir mana remaja yang delinquent dan mana para kriminal yang berkedok geng motor juga provokator.

Membubarkan atau melarang tumbuhnya geng motor bukan merupakan jalan keluar yang baik, bahkan akan jadi bumerang bagi penegakan hukum. Karena akan melahirkan masalah sosial yang baru; remaja akan kehilangan ruang publik untuk berekspresi diri, dan mencari kegiatan lain yang boleh jadi lebih patologis wujudnya, misalnya kebut-kebutan di jalan.

Penanggulangan Kenakalan Remaja

Jika melihat kenakalan remaja yang dilakukan oleh geng motor di Kota Bandung, maka saran yang dapat diajukan adalah, pertama, sebaiknya masalah tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok geng bermotor di Kota Bandung diatur secara khusus dalam sebuah peraturan daerah (perda) yang tentu saja secara yuridis harus mengacu pada perundang-undangan yang lebih tinggi. Isi perda memuat ketentuan penanganan masalah kejahatan remaja yang meliputi empat unsur, yaitu unsur preventif, unsur represif, unsur kuratif, dan unsur koordinatif.

Ketentuan sanksinya dibuat lebih tegas, tidak hanya terhadap pelaku tetapi juga kepada anggota kelompok geng lainnya yang mempengaruhi untuk melakukan tindak kejahatan. Dan yang sangat penting pula adanya penyuluhan hukum kepada anggota geng motor agar mereka ”melek hukum”.

Kedua, penanganan masalah tindak pidana yang dilakukan geng motor harus melibatkan berbagai pihak dalam masyarakat. Upaya pembinaan dilakukan tidak hanya terhadap pelaku tindak pidana juga terhadap semua unsur dalam masyarakat, yaitu aparat penegak hukum, instansi terkait, dan masyarakat luas. Karena adanya aparat penegak hukum yang profesional mutlak diberlakukan dalam upaya penegak hukum.

Begitu juga pada masyarakat, dengan dilakukannya pembinaan tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada, tidak melakukan ejekan dan sangkaan buruk terhadap remaja yang tergabung dalam kelompok geng bermotor.

Terutama peran pihak keluarga remaja diperlukan agar dapat lebih memperhatikan kebutuhan dan kasih sayang yang seharusnya didapatkan oleh para remaja seusianya, serta memberikan bimbingan yang lebih baik terhadap apa yang mereka lakukan.

Pemerintah, instansi-instansi terkait, masyarakat khususnya keluarga dapat melakukan hal-hal sebagai berikut untuk para remaja, yaitu: (a) memberikan kesempatan kepada anak muda untuk beremansipasi dengan cara yang sehat, menyertakan mereka pada kegiatan penting demi keadilan merata; membuka ruang publik seluas-luasnya bagi remaja untuk berkarya dan berkreasi, (b) memberikan bentuk kegiatan dan pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan anak muda zaman sekarang, serta adanya kaitan dengan pengembangan bakat dan potensi anak remaja; (c) memberikan bekal yang cukup bagi remaja untuk menyongsong tahap berikutnya sebagai manusia dewasa seutuhnya yang akan berbaur dengan kehidupan bermasyarakat.

Ketiga, untuk remaja sendiri diperlukan sikap mawas diri dalam melihat kelemahan dan kekurangan diri sendiri dan melakukan introspeksi dan koreksi terhadap kekeliruan yang telah dilakukan. Sebaliknya, orang tua dan para pembina remaja harus memperbanyak kearifan, kebaikan, dan keadilan, agar orang dewasa dapat dijadikan panutan bagi anak-anak muda demi perkembangan dan proses kultivasi generasi muda penerus bangsa.

Geng Motor sebagai Media Sosialisasi dalam Pembentukan Kepribadian

Media Sosialisasi sangat berperan penting dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Media sosialisasi ini meliputi keluarga, kelompok bermain, sekolah, lingkungan kerja, dan media massa. Saya hanya akan mengupas tentang kelompok bermain “Geng”

Teman sepermainan dan peranannya belum nampak pengaruhnya pada masa kanak-kanak, walaupun pada masa itu, seorang anak sudah mempunyai sahabat yang terasa dekat sekali dengannya. Sahabat-sahabat itu memang diperlukan sebagai media penyaluran berbagai aspirasi yang memperkuat unsur-unsur kepribadian yang diperoleh dari rumah. Sahabat tersebut lebih cenderung memberikan pengaruh yang urang baik.

Pada usia remaja, kelompok sepermainan itu berkembang menjadi kelompok persahabatan yang lebih luas. Perkembangan itu antara lain disebabkan karena remaja bertambah luas ruang lingkup pergaulannya., baik di sekolah maupun di luar sekolah. Teman dan persahabatan merupakan pengelompokkan sosial yang melibatkan orang-orang yang berhubungan relatif akrab satu sama lain karena sering bertemu, serta adanya kesamaan minat atau perhatian dan kepentingan bukan atas dasar hubungan darah atau ketetanggan dan bukan pula atas dasar percintaan.

Peranan positif kelompok persahabatan bagi perkembangan kepribadian anak antara lain:

1. Rasa aman dan dianggap penting dalam kelompok akan sangat berguna bagi perkembangan jiwa.
2. Perkembangan kemandirian remaja tumbuh dengan baik dalam kelompok persahabatan
3. Remaja mendapat tempat yang baik bagi penyaluran rasa kecewa, takut, khawatir, gembira, dan sebagainya yang mungkin tidak didapatkan d rumah.
4. Melalui interaksi dalam kelompok, remaja dapat mengembangkan keterampilan sosial, yang berguna bagi kehidupannya kelak
5. Pada umumnya kelompok persahabatan ini mempunyai pola perilaku dan kaidah-kaidah tertentu yang mendorong remaja untuk bersikap lebih dewasa.

Kelompok persahabatan ini sering menamakan gengnya dengan nama-nama unik. Tak jarang antara satu geng dengan geng yang lainnya terjadi persaingan hingga berlanjut dengan perkelahian atau tawuran, bahkan ada juga geng yang terlibat penggunaan narkoba, maka tak heran kalau geng itu sering dikonotasikan sebagai kelompok persahabatan yang negatif.

Baca Selengkapnya ..

Partisipasi Publik dalam Pendidikan

oleh Muhammad Yaumi

Sasaran Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk menerapkan equity (adil, pemerataan) equality (persamaan, semua berkualitas) efficiency (ketepatgunaan). Pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat macro-oriented diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat micro (sekolah) atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa kompleksitas cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.

Di samping itu, mengingat sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan pendidikan beragam, kondisi lingkungan berbeda satu dengan lainnya, maka sekolah harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk meningkatkan kualitas/mutu pendidikan.

Hal ini dapat dilaksanakan jika sekolah dengan berbagai keragaman itu, diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan anak didiknya. Walaupun demikian, agar mutu tetap terjaga dan agar proses peningkatan mutu pendidikan tetap terkontrol, maka harus ada standar yang diatur dan disepakati secara nasional untuk dijadikan indikator evaluasi keberhasilan peningkatan mutu tersebut.

Lahirnya Undang-undang Nomor 22/1999 tentang Otonomi Daerah yang berimbas kepada desentralisasi dan otonomi pendidikan, sedikitnya akan mengurangi cengkeraman pusat terhadap sekolah. Dengan kata lain sekolah dapat lebih leluasa mengatur segala sesuatu yang terjadi di sekolah, dengan desentralisasi berarti pemegang kendali pendidikan di tingkat bawah akan mempunyai peran yang lebih besar.

Pemikiran ini telah mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan mutu pendidikan harus berbasis sekolah sebagai institusi paling depan dalam kegiatan pendidikan. Pendekatan ini dikenal dengan manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah.

Kekakuan yang ada dalam pembelajaran akan melahirkan suatu pola pikir anak yang tidak berkembang, terkotak terbatas dan bahkan mereduksi kreatifitas anak. Di sini penting kiranya hendaknya guru dapat mengembangkan bakat dan potensi anak yang semestinya, sehingga mutu pembelajaran dapat meningkat dan memberikan makna yang berarti bagi peningkatan mutu pendidikan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam menyediakan perbaikan pendidikan di era desentralisasi diharapkan dapat membawa dampak dalam perbaikan mutu pendidikan. Mutu adalah penilaian sejauh mana produk memenuhi kriteria/rujukan tertentu, danamis dan ditelaah dari berbagai sudut pandang.

Dalam konteks pendidikan pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada pretasi yang dicapai oleh sekolah dalam kurun waktu tertentu (akhir semester, akhir tahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun) Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan secara kuantitatif dan kualitatif dapat diukur dan tidak bisa diukur (skolastik + non Skolastik).

Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) yang dapat diukur dapat berupa hasil test kemampuan akademis (Semester, Ebta, Ujian Nasional), dapat pula prestasi di bidang lain seperti olah raga, seni, atau keterampilan tambahan seperti komputer, beragam jenis teknik dan jasa. Sedangkan, hasil belajar yang tidak dapat diukur dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati dan kebersihan.

Untuk bisa mendapat hasil yang diinginkan, perlu dirumuskan terlebih dahulu oleh sekolah dan harus jelas target atau tujuan yang akan dicapai setiap tahun atau kurun waktu tertentu sehingga adanya perubahan yang terencana, sehingga pendidikan akan lebih bermakna dan peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan Pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Ketidakseimbangan perkembangan pendidikan antara sekolah umum dan sekolah kejuruan perlu disusun kurikulum yang sesuai dengan tuntutan keluaran di mana untuk sekolah umum orientasinya pada perguruan tinggi sedangkan untuk sekolah kejuruan orientasinya pada dunia usaha/industri sehingga di dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

Untuk mencapai tujuan kurikuler selanjutnya kurikulum mengarahkan untuk diterapkan pendekatan keterampilan proses dalam pelaksanaan pembelajaran. Keterampilan proses mencakup dua kelompok keterampilan dasar dan keterampilan terintegrasi. Keterampilan dasar tediri atas observasi, klasifikasi, komunikasi, pengukuran, prediksi, penarikan kesimpulan dan merupakan dasar intelektual untuk pecahan masalah.

Sedangkan keterampilan terintegrasi terdiri atas mengidentifikasi variabel, menyusun data, menyusun grafik, menggambarkan hubungan variabel, memperoleh dan memprases data, menganalisis, hipotesis, merumuskan, merancang, melakukan eksperimen dan keterampilan proses terintegrasi merupakan alat yang siap pakai jika akan memecahkan suatu masalah. Jadi, di sini peserta didik bukan hanya sekedar tahu tetapi dapat mengatasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi yang harus dipenuhi (Necessary Conditions) untuk menghasilkan mutu pendidikan di mana terdapat irisan antara inteligensi penalaran, komitmen pada tugas-tugas yang berkaitan dan pengembangan kreatif dan prakarsa yang ketiganya berperan dalam pembentukan diri.

Riset penting telah menunjukan bahwa otak manusia mempunyai dua belahan yang terpisah, di mana belahan kiri berpikir logis, sistematis, linier, berurutan dan konvergen sedangkan belahan kanan berpikir kreatif, holistik, human, literal, dan divergen. Untuk menghasilkan tujuan yang diharapkan seorang guru hendaknya dapat menggali potensi-potensi peserta didik agar dapat tumbuh kembang secara optimal.

Penilaian pendidikan dari hasil Ujian Nasional diadakan evaluasi secara bertahap untuk daerah yang kurang hendaknya dibantu baik sarana, prasarana, fasilitas maupun guru sehingga pada tahun mendatang dapat menghasilkan lulusan yang lebih bermutu.

Strategi peniliannya seharusnya dibedakan antara the learning (materi perolehan belajar) dan the learner (posisi peserta didik dalam kelompok). Dengan demikian, penilaian terhadap the learning perlu menggunakan tes acuan kriteria dengan maksud untuk menilai perolehan yang sudah dicapai individu secara keseluruhan. Sedangkan, untuk menilai the learner menggunakan tes acuan norma untuk menilai kedudukan individu dalam kelompok.

Di samping itu, dengan adanya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Guru hendaknya mampu mengatasi masalah dan berkualifikasi (bekwaam dan bevoegd). Guru merupakan tenaga profesional berkwajiban menciptakan suasana pendidikan bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberi teladan dan menjaga nama baik profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Di samping itu, guru harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar.

sumber : http://teoribelajar.blogspot.com/2008/12/dinamika-partisipasi-publik-dalam.html

Baca Selengkapnya ..