Topik : May 2011
Tautan : http://gudangmateri.blogspot.com/2011/05/
www.gudangmateri.com
Portal | Penerbit Buku | Apps | Biografi | Ensiklopedia | Forum | Ilmu | TV | Index | Iklan | News | Mobile | Kamus | Musik | Komik

Inovasi dan Kemandirian Melalui COMPFEST Competition

Generasi muda Indonesia kini telah diperhadapkan pada perkembangan teknologi dan informasi di segala bidang. Hal ini tentunya merangsang anak muda untuk menggali potensi diri dan berkecimpung dalam berbagai komunitas maupun otodidak untuk mempelajari teknologi tersebut.

Namun seringkali anak muda diperhadapkan pada stagnansi untuk mengembangkan ide-ide terhadap produk teknologi kreatif yang ada. Hal ini didasari atas kurangnya kompetisi maupun perlombaan yang dapat memberikan masukan maupun ide kepada mereka dalam pengembangan produk.

COMPFEST 2011 merupakan salah satu kegiatan yang dapat menghadirkan ide-ide segar dari para developer aplikasi maupun pengguna (user) pemrograman dalam menunjukkan kreativitasnya dalam kompetisi. COMPFEST sendiri menjadi agenda rutin dari Fakultas Ilmu Komputer (FASILKOM) Universitas Indonesia yang menjadi momen yang ditunggu – tunggu bagi para pelajar maupun mahasiswa.

Kompetisi yang saya singgung pada awal tulisan ini menjadi tantangan bagi para akademisi, karena mereka mempunyai tanggung jawab secara moral terhadap pengembangan maupun inovasi dan karya baru bagi kemajuan bangsa.

Dalam COMPFEST 2011 ini semakin banyak kegiatan yang edukatif dan inovatif, selain itu kegiatan ini memfokuskan kepada kontribusi pelajar dan mahasiswa agar mereka melakukan inovasi untuk menjadi pribadi mandiri dan sukses.

Game Design Competition merupakan salah satu contoh dorongan bagi peserta yang berasal dari mahasiswa maupun developer Android se-Indonesia untuk berkompetisi dan membuat sebuah game pada platform mobile Android dengan tema "Inovasi". Selain itu, hadiah yang disediakan juga tidak tanggung-tanggung dengan total Rp. 17.500.000,- tentunya dapat mendorong pengembangan produk tersebut agar dapat digunakan secara massal.

Selain Game Design yang diperuntukkan untuk mahasiswa terdapat kompetisi Programming dan Robotic yang dikhususkan bagi siswa SMA/SMK se-Jabodetabek. Kompetisi Robotic ini tentunya memberikan nilai edukasi dan juga sebagai ajang pengenalan kepada pelajar SMA tentang robot. Dalam kompetisi Robotic ini ada yang istimewa, karena para peserta sebelum berkompetisi akan diberi pelatihan Robotic selama dua sesi. Dan bagi yang berminat dapat mengikuti sesi pelatihan, kemudian dapat mengimplementasikan ilmunya secara langsung pada saat kompetisi.

Dengan diadakannya sistem seperti ini, tentunya diharapkan dapat dihasilkan pelajar yang mampu untuk membuat inovasi robot-robot yang dapat membantu berbagai pekerjaan manusia.

Sebagai awal yang baik dalam pengembangan inovasi karya anak bangsa, dapat kita lihat dari prestasi Fahmi Waluya sebagai programmer cilik Indonesia. Selain menjadi pemenang di ajang INAICTA 2010 dan mendapatkan juga penghargaan pada ajang APICTA International 2010 di Kuala Lumpur Malaysia.

Kita dapat melihat cerminan generasi masa depan, bilamana anak – anak Indonesia sekarang dapat memanfaatkan berbagai fasilitas disekitarnya untuk menciptakan sebuah produk yang belum pernah terpikirkan oleh orang lain. Hal inilah yang dilakukan oleh Fahmi Waluya yang mengakui awalnya hanya mencoba untuk membuat aplikasi untuk adiknya, dibalik itu juga sejak duduk di kelas 4 Fahmi menjadikan software dan perangkat media komputer menjadi teman setianya. Hal ini berlanjut hingga ia berkenalan dengan Adobe Flash, bahkan hingga kini ia sudah bisa menghasilkan berbagai software edukasi untuk anak – anak dari karyanya tersebut.


Ini hanyalah sebuah contoh dari banyak kisah anak – anak yang menjadi cikal bakal orang sukses di bidang IT Indonesia. Namun demikian, untuk mencapai posisi ini tentunya Fahmi tidak sukses begitu saja. Tentunya dukungan dan dorongan dari berbagai pihak telah menyemangatinya untuk mulai berinovasi. Selain itu, Arrival Dwi Sentosa (pembuat ARTAV Anti-Virus) dan Muhammad Yahya Harlan (pembuat salingsapa.com) juga menjadi anak – anak yang kreatif dan inovatif yang patut dibanggakan bangsa Indonesia.

Selain dorongan eksternal, faktor internal juga diperlukan untuk menciptakan keseimbangan bagi generasi muda dalam memulai maupun meneruskan pengembangan karya – karya untuk kemajuan bangsa. Bisakah anda bayangkan bila anak – anak ini beranjak dewasa dan mengembangkan karya-karyanya tersebut ke arah yang lebih profesional, tentunya mereka sudah dapat mandiri dan tidak lagi membebani negara kita.

Inilah yang kita harapkan generasi mandiri dan kreatif, sehingga cita-cita negara dapat tercapai yakni menciptakan kemakmuran dan kemandirian bagi rakyatnya. Jika kita ingin mengimplementasikannya, tunggu apalagi kalau bukan dari sekarang untuk aset kita di masa depan.

Referensi :
http://news.gudangmateri.com/2010/10/fahma-waluya-dan-hania-pracika.html
http://news.gudangmateri.com/2011/02/3-bocah-jago-ti-beri-kuliah-umum-di-itb.html

Gambar:
http://3.bp.blogspot.com/-GPYH9nCIuQU/TVqiJoBG69I/AAAAAAAADRI/Hnh5MWnqjxU/s1600/3-bocah-it-arrivaldwisentosa-muhammadyahyaharlan-fahmawaluyaromansyah.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-dpAlFen_yaQ/Td9q5p9-2MI/AAAAAAAAAYs/HqcB6cmHR-c/s1600/innovation-on-board%2528green%2529.jpg

Tulisan ini diikutkan dalam COMPFEST Blogging Competition 2011.

Hasil Akhir dari Blogging Competition COMPFEST UI 2011 telah diumumkan, baca hasil akhirnya disertai ungkapan dan rasa terima kasih saya pada tulisan Perjuangan di Kompetisi Blog COMPFEST 2011 ..
Baca Selengkapnya ..

Redaktur Anonymous Friday, May 27, 2011
Category:

Manusia Unggul Masa Depan

Request Artikel!

Dalam perkembangan di era modernitas sekarang lagi, keunggulan individu sangat diutamakan untuk memperoleh segalanya. Baik pekerjaan, pendidikan, maupun perhatian dari manusia lainnya. Tentunya dalam menjalani hiduppun kita harus visioner menatap masa depan.

Pembahasan kali ini akan berfokus pada menciptakan generasi manusia unggul masa depan yang dapat bersaing dengan manusia lainnya. Untuk bersaing itu, sebenarnya adalah masalah kecepatan perkembangan antara manusia satu dan manusia lainnya.

Maka, dalam makna kecepatan itu pula manusia berhubungan dalam berbagai dimensi kehidupan. Sehingga untuk berpacu dalam kecepatan, manusia harus berkompetisi. Maka kompetisi kemudian menjadi fenomena sosial.

Manusia saling berkompetisi dalam semua bidang kehidupan. Dalam kondisi seperti ini, keunggulan menjadi ambisi setiap orang. Pada makna kompetisi dan keunggulan ini, ilmu dan teknologi mendapatkan posisi yang menguntungkan dan karenanya menjadi simbol keunggulan.

Didasari fenomena tadi, sumber daya alam seolah telah digantikan oleh sumber daya manusia. Keunggulan sosial ditentukan oleh keunggulan individual. Globalisasi semacam ini telah mempengaruhi doktrin-doktrin pendidikan dengan sangat kuat. Ia mempengaruhi proses pembuatan kebijakan pendidikan. Ia mempengaruhi cara orang tua mendidik anaknya. Nah, yang terakhir ini yang terkait secara individual dengan diri kita.

Kompetisi, kecepatan dan keunggulan adalah doktirn era globalisasi yang sadar, telah berubah menjadi harapan-harapan sosial setiap orang tua pada anak-anaknya. Setiap pasangan muda, memasuki jenjang perkawinan dengan membawa harapan sosial itu. Anak-anak masa depan akan menghadapi kompetisi yang semakin ketat. Karena itu mereka harus berkompetisi, memiliki kecepatan berpikir dan bergerak, agar bisa unggul diantara rekan-rekannya.

Harapan-harapan sosial itu selanjutnya membentuk pola pendidikan anak. Dan sekarang, setiap waktu kita mendengar berdirinya sebuah sekolah unggulan dalam berbagai tingkatan pendidikan. Karena semua orang tua ingin punya anak-anak unggul, banyak orang tua yang memberi les tambahan untuk anaknya, memanggil guru privat atau memasukannya ke tempat kursus tertentu. Anak unggul. Itu ambisi setiap orang tua modern. Dan kita, keluarga muslim, juga mengalaminya karena ita hidup di zaman yang sama.

Tidak ada yang salah pada makna-makna itu; kompetisi, kecepatan dan keunggulan. Ini adalah nilai yang senantiasa menyertai kehidupan manusia. Walaupun kkonteks kehidupan modern telah memberikan pengertian yang lain terhadap makna-makna tersebut. Dalam surat Al-‘Ashr Allah menjelaskan ciri orang yang selamat dari kerugian dan meletakkannya dalam konteks waktu. Dalam konteks waktu pula, berkali-kali Al-Qur’an menegaskan makna kompetisi. Fastabiqul khairat, was saabiquunal awwaluuna. Kompetisi itu perlu ditegaskan karena Allah membuat kewajiban ibadah yang sangat benyak melebihi waktu yang dimiliki per individu.

Tetapi Al-Qur’an sendiri tidak menggunakan keunggulan sebagai kata final. Istilah yang digunakan Al-Qur’an dalam hal ini adalah Al-Insan Ash-Shalih (manusia shalih). Kata shalih mengacu kepada kebaikan yang hakiki dan murni. Kebaikan semacam ini akan berlaku pada semua tempat dan waktu. Unsur primer yang menentukan kebaikan adalah niat dan cara melaksanakan. Tetapi ada unsur sekundear yang juga menentukannya, yaitu batasan kemampuannya.

Dengan demikian keshahihan itu, berarti bahwa ia memanfaatkan semua kemampuan yang telah diberikan Allah padanya, ditujukan untuk-Nya dan dengan cara yang diridhoi oleh-Nya. Dalam kenyataannya, kita bisa mengatakan bigini; orang yang diberikan kemampuan B, lalu menggunakan semua kemampuannya sebatas B dan mencapai prestasi setingkat B dengan niat untuk Allah dan dengan cara yang Allah ridho, maka ia adalah manusia shalih.

Tapi orang yang diberi kemampuan A, namun bekerja dengan prestasi B, dengan niat untuk Allah, dan dengan cara yang Allah ridho, maka ia bukanlah termasuk manusia yang shalih.

Demikian juga, bila ia diberi kemampuan A, lalu bekerja dengan prestasi A tapi tidak untuk Allah atau dengan cara yang tidak Allah ridhoi, maka ia juga bukan termasuk manusia shalih.

Dengan demikian, nilai keunggulan seseorang tidak dapat digambarkan dengan angka, tapi terkait dengan kemampuan. Allah telah menciptakan manusia disertai dengan kemampuan. Kemampuan yang dibawanya itu, harus dijadikan landasan pengembangan dirinya. Asejak anak-anakdilahirkan, mereka harus tumbuh pada alur kemampuannya. Hanya dengan cara inilah mereka akan menjadi optimal. Dan ternyata keunggulan seseorang terkait dengan konteks kemampuannya.

Ada banyak orang tua yang menjadikan harapan sosialnya sebagai kriteria keunggulan. Para orang tua mengharapkan anak-anak mereka menjadi apa yang mereka inginkan. Umumnya, ayah ibu yang cerdas mempunyai keinginan bahwa mereka harus memiliki anak yang cerdas juga.

Sehingga ada situasi dimana kita menyaksikan bahwa bayak anak-anak berubah fungsinya tak ubahnya sebagai botol tempat orang tua menumpahkan seluruh harapan sosialnya. Para orang tua, membekali anak-anaknya dengan berbagai kursus, les, dan semacamnya. Sehingga, tidak sedikit dari anak-anak itu yang mengalami tekanan psikologis karena ia harus menjadi duplikat dari harapan sosial orang tuanya. Kadang –kadang harapan para orang tua itu tidak dapat diakomodasi sepenuhnya oleh kemampuan anak-anaknya. Setelah sekolah, ia harus mengiluti les dan kursus. Dan skarang ia lelah. Lelah secara psikologis.

Steven R. Covey, penulis buku Tujuh Kebiasaan Manusia Yang Sangat Efektif , punya pengalaman ini. Ia mempunyai harapan sosial yang terlalu muluk untuk salah satu anaknya yang ternyata berkemampuan fisik dan mental dibawah rata-rata. Tapi ia gagal. Yang ia lakukan kemudian adalah merubah visinya tentang anaknya tumbuh sesuai dengan alur kemampuannya. Tapi ternyata itulah jalan yang membuat anaknya mencapai prestasi besar.

Kalau kemampuan yang jadi ukuran, maka bukan anak ungul yang seharusnya kita harap. Tapi anak sholeh; atau anak yang tepat. Dari tulisan ini dapat kita tarik kesimpulan, tak selamanya keunggulan itu didasarkan pada indikator yang diinginkan orang lain. Melainkan harus berdasarkan kemampuan, dan kemampuan itu mempengaruhi daya saing seseorang dalam lingkungannya. Inilah yang harus diciptakan untuk menjadikan manusia unggul di masa depan.
Baca Selengkapnya ..

Redaktur Anonymous
Category:

Stratifikasi Perairan Air Tawar

Request Artikel !

Dalam memahami stratifikasi perairan air tawar, dapat kita golongkan sebagai air permukaan (surface water) yang meliputi danau, kolam, waduk (resrvoir), dan sebagainya. Perairan air tawar seperti danau, umumnya mengalami stratifikasi dalam badan air secara vertikal akibat adanya perbedaan cahaya, suhu dan perbedaan tingkat kesuburan. Selain disebabkan oleh arus stratifikasi vertikal juga dipengaruhi oleh kedalaman dan musim.

Stratifikasi vertikal kolom air pada perairan air tawar yang diakibatkan oleh intensitas cahaya yang masuk ke perairan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

1) Lapisan eufotik, yang merupakan lapisan yang masih mendapat cukup cahaya matahari;

2) Lapisan kompensasi adalah lapisan dengan intensitas cahaya sebesar 1% dari intensitas cahaya permukaan;

3) Lapisan profundal, yaitu lapisan yang terletak di bawah lapisan kompensasi, dengan intensitas cahaya sangat kecil atau bahkan tidak terdapat cahaya (afotik).

Stratifikasi vertikal kolom air yang berdasarkan perbedaan panas (perbedaan suhu) pada setiap kedalaman perairan dikelompokkan menjadi tiga (3) yaitu :

1) Epilimnion merupakan lapisan bagian atas perairan. Lapisan ini bagian yang hangat kolom air, suhu relatif konstan (perubahan suhu sangat kecil secara vertikal). Seluruh massa air di lapisan ini tercampur dengan baik karena pengaruh angin dan gelombang.

2) Metalimnion atau yang sering disebut Termoklin, terletak di bawah lapisan epilimnion. Perubahan suhu dan panas secara vertikal relatif besar pada lapisan ini. Setiap penambahan kedalaman satu meter terjadi penurunan suhu air sekitar 1 derajat celcius.

3) Hipolimnion, terletak di bawah lapisan termoklin. Lapisan ini lebih dingin, bercirikan adanya perbedaan suhu secara vertikal relatif kecil. Sifat massa airnya stagnan, tidak mengalami percampuran (mixing) dan memiliki kekentalan air (densitas) yang lebih besar. Pada umumnya di wilayah tropis memiliki perbedaan suhu air permukaan dengan bagian dasar hanya sekitar 2 - 3 derajat celcius (1).

Dilihat dari tingkat kesuburan perairan air tawar (danau) maka dapat dibagi menjadi lima (5) kelompok yaitu :

1) Oligotrofik, perairan yang miskin unsur hara dan produktivitas rendah (produktivitas primer dan biomassa rendah). Perairan ini memiliki kadar nitrogen dan fosfor rendah, namun cenderung jenuh dengan oksigen.

2) Mesotrofik, perairan yang memiliki unsur hara dan produktivitas sedang (produktivitas primer dan biomassa sedang). Perairan ini merupakan peralihan antara oligotrofik dan eutrofik.

3) Eutrofik, perairan kaya unsur hara dan produktivitas tinggi. Perairan ini memiliki tingkat kecerahan rendah dan oksigen pada lapisan hipolimnion dapat lebih kecil dari 1 mg/liter.

4) Hiper-eutrofik, perairan dengan kandungan unsur hara dan produktivitas primer sangat tinggi. Pada lapisan hipolimnion tidak terdapat oksigen (kondisi anoksik).

5). Distrofik merupakan jenis perairan yang banyak mengandung bahan organik, seperti humus dan fulfic. Jenis perairan seperti ini (danau) banyak menerima bahan organik dari tumbuhan yang berasal dari daratan sekitarnya, sehingga biasanya memiliki produktivitas primer rendah (2).

Dengan demikian dalam stratifikasi perairan air tawar menggunakan stratifikasi vertikal kolom air, yang dapat distratifikasi lagi dalam tiga indikator, seperti: intensitas cahaya, perbedaan suhu, dan tingkat kesuburan air. Namun demikian untuk mengindikasi stratifikasi perairan air tawar dapat juga menggunakan macam stratifikasi lainnya, hal ini bergantung pada hasil yang ingin dicapai dalam pengamatan.

Referensi :
1. Effendi, F. Telaah Kualitas Air (Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Perairan). Jakarta, Kanisius (Anggota IKAPI), 2003.
2. Mason, C.F. Biology of Freshwater Pollution. New York, Longman Scientific and Technical, 1993.
Baca Selengkapnya ..

Redaktur Anonymous Thursday, May 26, 2011
Category: , ,

Negara yang menjajah Indonesia

Request Artikel!


Kolonialisme telah merambah dunia ketiga (sebutan bagi negara di luar Eropa dan Timur Tengah) sejak berakhirnya perang dunia pertama. Keinginan bangsa Eropa untuk mengembangkan bisnis dan mengeksplorasi dunia membuat mereka sampai di tempat - tempat yang belum pernah mereka jumpai.

Di negeri itu mereka menemukan banyak sumber daya alam yang bisa diambil untuk memperkaya negara mereka. Itulah wilayah Nusantara, negeri kaya sumber daya alam akhirnya menjadi tempat persinggahan para negara Eropa dengan maksud untuk menguasai sumber daya dan menjadi pemasukan bagi negaranya.

Wilayah Nusantara meliputi negara-negara semenajung Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Ditambah lagi dengan negara-negara anggota ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Pengunjung pertama Indonesia pada awalnya adalah Spanyol, kemudian datang Portugis, dan akhirnya Belanda. Hingga pasca perang dunia kedua barulah Jepang yang menginvasi Indonesia. Untuk lebih jelasnya inilah sejarahnya berdasarkan time-line yang menunjukkan proses maupun permulaannya.


Kolonialisasi Spanyol

Spanyol datang ke Indonesia (Nusantara) bermula pada tahun 1521 dengan pelayarannya dan merapat di Sulawesi Utara. Kemudian pada tahun 1960 Spanyol mendirikan pos - pos di Manado. Namun pada awal tahun 1600 , tepatnya 1617 - 1646 Spanyol diusir dari Minahasa (Sulawesi Utara). Dan akhirnya pada tahun 1692 Spanyol berhasil sepenuhnya diusir dari Sulawesi Utara.

Kolonialisasi Portugis

Kedatangan Portugis pertama kali di Nusantara pada tahun 1509, awalnya mereka (Portugis) tiba di Melaka. Dan pada tahun 1595, orang - orang Portugis mulai menarik mundur pasukannya dari Portugis seiring masuknya orang - orang Belanda dibawah komando De Houtman yang berniat memonopoli perdagangan di Indonesia. [Selengkapnya Kolonialisasi Portugis di Wikipedia]

Kolonisasi Belanda

Sejak awal tahun 1602 Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia, Belanda memanfaatkan perpecahan yang terjadi diantara kerajaan yang terpecah akibat runtuhnya kerajaan terbesar di Indonesia yakni Majapahit.

Kolonialisasi Belanda di Indonesia diperkirakan mencapai 350 tahun atau sepadan dengan 3 setengah abad. Namun dalam kolonialisasinya tidak mencakup seluruh wilayah di Indonesia, melainkan hanya wilayah yang berada di beberapa wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Papua saja. Contohnya saja Kerajaan Aceh yang senantiasa melakukan perlawanan untuk menolak pengaruh VOC di tanah Aceh.

Pada abad ke-17 dan 18 Hindia-Belanda (Indonesia) tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda (bahasa Belanda: Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia, yang kini bernama Jakarta.

Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala.

Setelah VOC jatuh bangkrut pada akhir abad ke-18, pemerintah Belanda mengambil alih kepemilikan VOC pada tahun 1816. Mulai tahun 1830 sistem tanam paksa yang dikenal sebagai cultuurstelsel dalam bahasa Belanda mulai diterapkan. Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu, seperti teh, kopi dll. Hasil tanaman itu kemudian diekspor ke mancanegara. Sistem ini membawa kekayaan yang besar kepada para pelaksananya - baik yang Belanda maupun yang Indonesia.

Pada 1901 pihak Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut Politik Etis (bahasa Belanda: Ethische Politiek), yang termasuk investasi yang lebih besar dalam pendidikan bagi orang-orang pribumi. Dampak dari Politik Etis ini memberikan kesempatan bagi pribumi untuk mengenyam pendidikan, maka dari itu mereka yang mengenyam pendidikan mempunyai kekuatan untuk melawan. Namun karena kurangnya pendidikan Politik maka pada saat itu para cendikiawan hanya sebatas berargumen namun belum menunjukkan aksinya.

Pendudukan Jepang

Pendudukan oleh Jepang pasca Perang Dunia kedua membangkitkan semangat untuk merdeka bagi Indonesia. Hal ini disebabkan Indonesia sudah terlepas dari cengkraman Belanda yang menindas bangsa Indonesia. Bahkan pada tahun 1942, Jepang menjanjikan pemerintahan bagi Indonesia apabila Indonesia bersedia membantu Jepang.

Pasca perjanjian yang disampaikan Jepang kepada Ir. Soekarno, Jepang kemudian membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada bulan Maret 1945.
Setelah mengalami perundingan yang cukup panjang, BPUPKI yang sebelumnya hanya berfungsi mempersiapkan saja berubah menjadi PPKI yang menjadi awal pembentukan NKRI.

Sebelum kemerdekaan yang dijanjikan oleh Indonesia, Jepang mengalami kekalahan yang memaksa mereka harus mengundur penyerahan kemerdekaan hingga 24 Agustus 1945, hal ini dikemukakan oleh Jenderal Terauchi pada pertemuannya dengan Soekarno dan Hatta pada 9 Agustus 1945.

Namun demikian para golongan muda tidak sabar lagi untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia, sepulangnya Soekarno dan Hatta ke Indonesia para golongan muda merencanakan penculikan kepada Soekarno dan Hatta untuk secepat mungkin mendeklarasikan kemerdekaan, dan akhirnya mereka (Soekarno-Hatta) dibawa ke Rengasdengklok dan pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia dinyatakan merdeka !.

Penutup

Pada pembahasan kali ini yang perlu dititikberatkan adalah negara - negara yang menjajah Indonesia, kalau dari awal kolonialisasi Indonesia secara keseluruhan maka dapat kita tarik kesimpulan hanya Portugis dan Belanda yang menjajah secara penuh Indonesia. Hal ini didasarkan pada analisa bahwa Portugis setekah tiba di Melaka, mereka melakukan invasi ke daerah lainnya di Indonesia, bahkan Portugis hampir menjajah selama 1 abad tepatnya 95 tahun di Indonesia.

Sedangkan Belanda sendiri telah menjajah Indonesia selama 350 tahun dan mengeksploitasi sumber daya alam maupun manusia sudah menjadi bukti yang nyata kolonialisasi mereka (Belanda) di wilayah Indonesia. Lain halnya Portugis yang hanya memfokuskan pengusaannya di wilayah Sulawesi Utara saja dan tidak mengekspansi wilayah lainnya yang pada saat itu sistem Kerajaan-nya masih kuat dan sulit ditaklukkan.

Sedangkan Jepang hanya beberapa saat di Indonesia dan tidak bermaksud menjajah secara langsung Indonesia. Dengan demikian kedua negara Eropa tersebut-lah yang menjadi penjajah 'sebenarnya' di bangsa Indonesia itu sendiri.
Baca Selengkapnya ..

Redaktur Anonymous Sunday, May 15, 2011
Category:

Mengajar dengan Metode Infiltrasi dan Dikte

Request Artikel !


Dalam mengajar terdapat sekitar 19 metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan pemahaman guru kepada muridnya. Namun kali ini saya akan memfokuskan pembahasan kepada metode infiltrasi dan metode dikte yang digunakan dalam pembelajaran. Adapun metode infiltrasi terdapat pada poin ke- 13 dan metode Dikte pada poin ke-19.

Macam Macam Metode Mengajar

1. Metode Ceramah

Metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Muhibbin Syah, (2000). Metode ceramah dapat dikatakan sebagai satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk menyampaikan informasi, dan paling efektif dalam mengatasi kelangkaan literatur atau rujukan yang sesuai dengan jangkauan daya beli dan paham siswa. Metode ini berbentuk penjelasan konsep, prinsip dan fakta pada akhir perkuliahan ditutup dengan Tanya jawab antara dosen dan mahasiswa.

2. Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah suatu metode dimana guru menggunakan atau memberi pertanyaan kepada murid dan murid menjawab, atau sebaliknya murid bertanya pada guru dan guru menjawab pertanyaan murid itu ( Soetomo, 1993 : 150 )

Metode tanya jawab merupakan cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru (Syaiful Bahri Djamarah 2000: 107). Metode ini dipandang lebih baik dari pada metode pembelajaran konvensional yaitu metode ceramah. Alasannya karena metode ini dapat merangsang siswa untuk berfikir dan berkreativitas dalam proses pembelajaran. Metode Tanya jawab juga dapat digunakan untuk mengukur atau mengetahui seberapa jauh materi atau bahan pengajaran yang telah dikuasai oleh siswa.

3. Diskusi

Muhibbin Syah ( 2000 ), mendefinisikan bahwa metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah (problem solving). Metode ini lazim juga disebut sebagai diskusi kelompok (group discussion) dan resitasi bersama (socialized recitation). Metode diskusi dapat pula diartikan sebagai siasat “penyampaian” bahan ajar yang melibatkan peserta didik untuk membicarakan dan menemukan alternatif pemecahan suatu topik bahasan yang bersifat problematis. Guru, peserta didik atau kelompok peserta didik memiliki perhatian yang sama terhadap topik yang dibicarakan dalam diskusi.

4. Demonstrasi

Menurut Muhibbin (2000) Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2000) Metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk memperlihatkan sesuatu proses atau cara kerja suatu benda yang berkenaan dengan bahan pelajaran.

5. Karyawisata/Pengalaman Lapangan

Menurut Djamarah (2000:105), pada saat belajar mengajar siswa perlu diajak ke luar sekolah, untuk meninjau tempat tertentu atau obyek yang lain. Hal itu bukan sekedar rekreasi tetapi untuk belajar atau memperdalam pelajarannya dengan melihat kenyataannya. Karena itu, dikatakan teknik karya wisata, yang merupakan cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau obyek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu seperti meninjau pegadaian. Banyak istilah yang dipergunakan pada metode karya wisata ini, seperti widya wisata, study tour, dan sebagainya. Karya wisata ada yang dalam waktu singkat, dan ada pula yang dalam waktu beberapa hari atau waktu panjang.

Metode karyawisata adalah metode pembelajaran yang mengajak siswa untuk mengunjungi obyek-obyek dalam rangka untum menambah dan memperluas wawasan obyek yang dipelajari tersebut ( sesuai dengan bidangnya). Misalnya untuk pelajaran pendidikan geografi siswa dapat diajak ke obyek pemukiman transmigrasi atau obyek morfologi. Untuk pelajaran pendidikan sejarah, siswa dapat diajak ke situs sejarah. Untuk pelajaran pendidikan ekonomi siswa dapat diajak mengunjungi pabrik, atau obyek kegiatan ekonomi.

6. Penugasan

Metode resitasi adalah metode penyajian bahan dimana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukankegiatan belajar. Metode ini diberikan karena dirasakan bahan pelajaran terlalu banyak , sementara waktu sedikit. Metode pemberian tugas adalah cara dalam proses belajar mengajar dengan jalan memberi tugas kepada siswa. Tugas-tugas itu dapat berupa mengikhtisarkan karangan, (dari surat kabar, majalah atau buku bacaan) membuat kliping, mengumpulkan gambar, perangko, dan dapat pula menyusun karangan.

7. Eksperimen Laboratorium

Metode eksperimen menurut Syaiful Bahri Djamarah (2000:95) adalah cara penyajian pelajaran, di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam proses belajar mengajar, dengan metode eksperimen, siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu obyek, keadaan atau proses sesuatu. Dengan demikian, siswa dituntut untuk mengalami sendiri, mencari kebenaran, atau mencoba mencari suatu hukum atau dalil, dan menarik kesimpulan dari proses yang dialaminya itu.

8. Bermain Peran/ Simulasi

Metode ini menampilkan simbol-simbol atau peralatan yang menggantikan proses kejadian atau benda yang sebenarnya. Metode ini adalah suatu cara penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan dan penghayatan anak didik. Metode yang melibatkan interaksi antara dua siswa atau lebih tentang suatu topik atau situasi. Siswa melakukan peran masing-masing sesuai dengan tokoh yang ia lakoni, mereka berinteraksi sesama mereka.

9. Metode Meragakan

Metode meragakan ialah metode yang dilakukan dengan menggunakan alat peraga (benda) dalam mengajar.

10. Metode Sosio Drama

Metode yang di pergunakan untuk menjelaskan sesuatu, anak – anak sendiri disuruh melakukannya atau apabila tujuan yang mencakup masalah perhubungan antara manusia seperti peristiwa sejarah.

11. Metode Test

Ialah metode mengajar dengan jalan memberikan tes kepada anak – anak untuk mengetahuikemampuan anak dalam suatu kegiatan pelajaran. Biasanya dilakukan setelah sesuatu bahan pelajaran diberikan kepada anak-anak tes disusun dengan bentuk tes objektif, tes diberikan kepada semua anak dengan bahan yang sama.

12. Metode Drill

Metode mengajar dengan mempergunakan latihan-latihan secara intensif dan berulang- ulang adalah memberikan latihan tertulis kepada anak karena bahan pelajaran baru sedikit sedang waktu ujian semakin mendekat.

13. Metode Infiltrasi

Metode ini disebut juga metode susupan, selipan maksudnya antipati atau jiwa ajaran tertentu diselipkan atau diselundupkan kedalam sesuatu. Mata pelajaran pada waktu guru menerangkan pelajaran tersebut misalkan jiwa agama kita selipkan pada waktu mengajar umum.

Metode ini digunakan untuk menanamkan nilai - nilai moral yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang diterangkan oleh guru. Umumnya pengajaran dengan metode infiltrasi diterapkan pada sekolah - sekolah agama, baik madrasah maupun sekolah negeri yang diwadahi yayasan keagamaan tertentu.

Metode ini dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah dalam pelajaran yang diberikan, seperti nilai Islam pada pelajaran Geografi. Ketika guru membahas mengenai penciptaan langit dan bumi dapat diselipkan kutipan ayat yang menyatakan kebesaran Allah SWT.

14. Metode Gotong Royong

Metode gotang raoyong ialah metode yang dilakukan dengan bekerja sama antara beberapa orang anak untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Metode ini disebut juga metode kelimpok atau metode beregu dan metode kelompoknya disebut studi club, studi grup.

15. Metode Survey

Metode yang dilakukan dengan mengadakan penelitian suatu masalah dengan mengmpulkan data-data yang diperlukan dan langsung terjun kemasyarakat.


16. Metode Wawancara

Metode yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab atau wawancara antara kedua pihak yang langsung berhadapan muka.

17. Metode Problem Solving

Metode yang digunakan dengan cara langsung menghadapi masalah mengetahui dengan sejelas-jelasnya dan menemukan kesukaran- kesukarannya sehingga dapat dipecahkan.

18. Metode Proyek

Prinsipnya usaha dengan metode proble solving hanya lebih kompleks sebab dilakukan dengan metode survey, wawancara, metode kelompok. Satu kelompok dibagibagi dalam beberapa unit.

19. Metode Dikte

Metode yang dilakukan dengan jalan mendikte pelajaran (kuliah) untuk dicatat oleh murid, metode ini lazim dipakai pada perguruan tinggi. Adapun metode dikte ini dimaksudkan untuk mentransfer pemahaman dosen kepada mahasiswanya.

Umumnya dosen yang menggunakan metode ini telah memperoleh pengertian atau pemahaman mengenai bahan ajar tersebut dari berbagai sumber baik buku maupun referensi lainnya. Sehingga mudah bagi siswa didik untuk memahami pelajaran tersebut tanpa harus membuka beragama referensi.

Walau demikian metode ini sudah dianggap ketinggalan zaman, keterbukaan informasi dan banyaknya referensi sudah tidak menjadi kendala bagi peserta didik untuk mengakses berbagai sumber. Namun demikian masih ada sekolah maupun perguruan tinggi yang menggunakan metode ini.

Kesimpulan

Dari berbagai metode mengajar yang dipaparkan diatas, perlu kiranya kita menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan tempat kita mengajar. Karena kondisi tersebut mempengaruhi metode yang tepat dan efisien untuk diterapkan. Maka dari itu pengajar yang cerdas dapat membaca situasi dan kondisi untuk implementasi metode pengajaran.
Baca Selengkapnya ..

Redaktur Anonymous
Category:

Definisi dan Teori Pembelajaran Sosial

Pembelajaran sosial saya rasa bukan lagi sebuah pelajaran yang 'langka' bagi kita. Setiap hari kita mempraktekkannya dalam kehidupan sehari - hari, baik sadar maupun tidak sadar. Namun mungkin kita belum tahu apakah kegiatan kita tergolong dalam pembelajaran sosial, maka dari itu mari kita mengenal definisi dan teori pembelajaran sosial ini.

Definisi Pembelajaran sosial adalah pandangan bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Meskipun teori pembelajaran sosial adalah perluasan dari pengondisian operant . Teori ini berasumsi bahwa perilaku adalah sebuah fungsi dari konsekuensi. Teori ini juga mengakui keberadaan pembelajaran melalui pengamatan dan pentingnya persepsi dalam pembelajaran.

Dalam pelaksanaannya teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional (teori behavioristik). Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura (1986). Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori-teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku, dan pada proses-proses mental internal.

Jadi dalam teori pembelajaran sosial kita akan menggunakan penjelasan-penjelasan reinforcement eksternal dan penjelasan-penjelasan kognitif internal untuk memahami bagaimana kita belajar dari orang lain. Dalam pandangan belajar sosial “manusia” itu tidak didorong oleh kekuatan-kekuatan dari dalam dan juga tidak “dipukul” oleh stimulus-stimulus lingkungan.

Teori pembelajaran sosial menekankan, bahwa lingkungan-lingkungan yang dihadapkan pada seseorang tidak random; lingkungan-lingkungan itu kerap kali dipilih dan diubah oleh orang itu melalui perilakunya sendiri. Menurut Bandura, sebagaimana yang dikutip oleh (Kardi, S., 1997 : 14) bahwa “sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain”. Inti dari teori pembelajaran sosial adalah pemodelan (modelling), dan permodelan ini merupakan salah satu langkah paling penting dalam pembelajaran terpadu.

Ada dua jenis pembelajaran melalui pengamatan (observational learning). Pertama, pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami orang lain atau vicarious conditioning.

Misalnya seorang siswa melihat temannya dipuji atau ditegur oleh gurunya karena perbuatannya, maka ia kemudian meniru melakukan perbuatan lain yang tujuannya sama ingin dipuji oleh gurunya. Kejadian ini merupakan contoh dari penguatan melalui pujian yang dialami orang lain atau vicarious reinforcement.

Kedua, pembelajaran melalui pengamatan meniru perilaku suatu model meskipun model itu tidak mendapatkan penguatan atau pelemahan pada saat pengamat itu sedang memperhatikan model itu mendemonstrasikan sesuatu yang ingin dipelajari oleh pengamat tersebut dan mengharapkan mendapat pujian atau penguatan apabila menguasai secara tuntas apa yang dipelajari itu. Model tidak harus diperagakan oleh seseorang secara langsung, tetapi kita dapat juga menggunakan seseorang pemeran atau visualisasi tiruan sebagai model (Nur, M. 1998a : 4).

Sekarang anda tahu bahwa pembelajaran sosial lebih mengarah kepada pembelajaran secara langsung dari orang lain. Sehingga tidak heran bahwa ada norma-norma sosial yang harus dipatuhi, ditambah lagi sanksi dan reward bagi pelaku sosial. Hal ini juga bertujuan untuk membangun mental sosial yang baik.
Baca Selengkapnya ..

Redaktur Anonymous Saturday, May 7, 2011
Category:

Interaksi Antar Spesies Anggota Populasi

Request Artikel !

Ketika kita mendengar kata interaksi tentunya hal ini mengacu pada hubungan antar satu sama lain dalam suatu kelompok. Kali ini saya akan membahas mengenai interaksi antar spesies dalam anggota populasi. Seperti kita tahu dalam suatu spesies terdapat beragam individu (populasi) namun pada intinya mereka mempunyai hubungan kekerabatan antar satu sama lain.

Namun hubungan atau interaksi antar satu sama lain, dapat menguntungkan satu pihak, kedua pihak, maupun merugikan salah satu pihak. Maka dari itu kami akan membahas secara runtut dan berurut antara lain : Tipe-tipe Interaksi Antar-spesies dan Persaingan Intra-Interspesifik.

Pembahasan pertama yakni tipe - tipe interkasi antar-spesies, dalam interaksi ini secara teori, spesies-spesies dalam suatu populasi saling berinteraksi satu dengan lainnya. Dan membentuk interaksi yang positif, negatif, maupun NOL. Dari bentuk interaksi tersebut terdapat 9 kombinasi yang dapat dibagi menjadi berikut:

1. Neutralisme, yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi.

2. Kompetisi ( tipe gangguan lansung), yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing langsung saling menghalangi secara aktif.

3. Kompetisi (tipe penggunaan sumberdaya alam), yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies dalam penggunaan sumberdaya alam yang persediaannya berada dalam kondisi kekurangan.

4. Amensalisme, yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang berakibat salah satu pihak dirugikan, sedangkan pihak lainnya tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi.

5. Parasitisme, yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang berakibat salah satu pihak (inang) dirugikan, sedangkan pihak lainnya (parasit) diuntungkan.

6. Predasi atau pemangsaan, yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang salah satu pihak (prey, organisme yang diomangsa), sedangkan pihak lainnya (predator, organisme yang memangsa) beruntung.

7. Komensalisme, yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang salah satu pihaknya beruntung, sedangkan pihaknya lainnya tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi.

8. Protokooperasi, yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing memperoleh keuntungan karena adanya asosiasi. tetapi asosiasi yang terjadi tidak merupakan suatu keharusan.

9. Mutualisme, yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing memperoleh keuntungan oleh adanya asosiasi dan masing-masing spesies memang saling membutuhkan dan merupakan suatu keharusan untuk berasosiasi.

Setelah pemaparan ini kita tentunya mempunyai gambaran untuk setiap kombinasi baik perilaku langsung maupun tak langsung dari interaksi yang mungkin terjadi antar-spesies dari anggota populasi tersebut. Penjelasan diatas setidaknya sudah mewakili sikap interaksi dari antar-spesies. Untuk pembahasan selanjutnya yakni persaingan intra-spesifik antar spesies dalam anggota populasi.

Adapun persaingan terjadi ketika organisme baik dari spesies yang sama maupun dari spesies yang berbeda menggunakan sumber daya alam. Di dalam menggunakan sumber daya alam, tiap-tiap organisme yang bersaing akan memperebutkan sesuatu yang diperlukan untuk hidup dan pertumbuhannya.

Menurut Gopal dan Bhardwaj (1979), persaingan yang dilakukan organisme-organisme dapat memperebutkan kebutuhan ruang (tempat), makanan, unsure hara, air, sinar, udara, agen penyerbukan, agen dispersal, atau faktor-faktor ekologi lainnya sebagai sumber daya yang dibutuhkan oleh tiap-tiap organisme untuk hidup dan pertumbuhannya.(Indriyanto,2006)

Harper(1961) dalam Dede Setiadi,1989, menyatakan bahwa persaingan antar jenis digunakan untuk menggambarkan adanya persaingan antara individu-individu tanaman yang sejenis. Persaingan antar jenis terdiri atas:
1. persaingan aktivitas dan
2. persaingan sumberdaya alam.

Selain itu masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi besarnya dampak yang dihasilkan dari persaingan intra-spesifik ini. Karena menyangkut persaingan individu sejenis maka kita dapat mengesampingkan faktor fisik dari individu tersebut. Sedangkan kita fokus ke cara bersaing individu tersebut satu sama lain.

Namun karena kali ini penulis tidak punya cukup waktu maka kita akan membahas persaingan intra-spesisifik dari persaingan antar-tumbuhan. Menurut Kershan(1973), mengemukakan bahwa persaingan antar jenis yang terdiri atas fase sedling sangat menentukan jumlah tanaman yang dapat hidup sampai tingkat dewasa.(Dede Setiadi,1989)

Adapun Persaingan intra-spesifik pada tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Jenis tanaman : sifat-sifat biologi tanaman, system perakaran, bentuk pertumbuhan dan fisiologi tumbuhan. Misal sistem perakaran tanaman ilalang yang menyebar luas menyebabkan persaingan dalam memperebutkan unsure hara. Bentuk daun yang lebar seperti daun talas menyebabkan laju transpirasi yang tibggi sehingga menimbulkan persaingan dalam memperebutkan air.

2. Kepadatan tumbuhan : jarak yang sempit antar tanaman pada suatu lahan menyebabkan persaingan terhadap zat-zat makanan hal ini karena zat hara yang tersedia tidak mencukupi bagi pertumbuhan tanaman.

3. Penyebaran tanaman: penyebaran tanaman dapat dilakukan melalui penyebaran biji dan melalui rimpang(akar tunas). Tanaman yang penyebarannya dengan biji mempunyai kemampuan bersaing yang lebih tinggi dari tanaman ynag menyebar melalui rimpang. Namun demikian persaingan penyebaran tanaman tersebut sangat dipengaruhi factor-faktor lingkungan lain seperti suhu, cahaya, oksigen dan air.

4. Waktu: adalah lamanya tanaman sejenis hidup bersama. Peruode 25-30% pertama dari daur tanaman merupakan periode yang paling peka terhadap kerugian yang disebabkan oleh persaingan.(Wijiyanti,2008)

Setelah memahami materi dan pembahasan ini maka diharapkan kita dapat memahami interaksi yang terjadi dalam anggota populasi antara satu spesies dengan spesies lainnya. Namun untuk mengerti interaksi sebenarnya dengan menggunakan objek yang nyata untuk membuktikan bentuk interaksi tersebut.

Referensi :
http://forestgama.blogspot.com/2009/03/tipe-tipe-interaksi-antar-species.html
http://rinaningtyasbiology.blogspot.com/2011/01/i_3079.html
http://khatulistiwa.net/khatulistiwa.php?c=263&p=7473
Baca Selengkapnya ..

Redaktur Anonymous
Category:

Sejarah Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia

oleh : Timur Abimanyu, SH.MH

Agama dan Dinamika Lembaga Peradilan di Indonesia

Agama-agama yang kini ada di Indonesia telah lama dianut oleh masyarakat Indonesia. Agama yang pertama kali berada di Indonesia adalah agama Hindu, lalu disusul dengan Islam, dan Kristen. Perkembangan tersebut diikuti pula oleh keberadaan lembaga peradilannya. Bustanul Arifin mengatakan bahwa peradilan agama untuk masyarakat Islam terdapat pula di Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filippina, anak benua India, Thailand, Srilanka, bahkan di Israel.

R. Tresna menyebutkan bahwa dalam tingkatan permulaan manusia hidup bergaul, segala perselisihan yang timbul karena pertentangan kepentingan, diselesaikan dengan mengambil tindakan sendiri, atau manusia bertindak sebagai hakim sendiri. Setelah lingkungan pergaulan hidup semakin teratur dan manusia sudah membiasakan diri hidup di dalam batas-batas tempat kediaman yang tertentu serta berpedoman pada tata-cara yang dianggap baik menurut keyakinan bersama. Oleh karena itulah nafsu untuk bertindak menjadi hakim sendiri dipandangnya tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dan kepala suku, kampung, desa, atau apa juga namanya sesuatu kesatuan hukum, yang merupakan bingkaian di dalam pergaulan hidup manusia di sesuatu daerah tertentu.

Menurut penulis, apa yang dikemukakan oleh Tresna di atas menggambarkan adanya suatu wilayah yurisdiksi, prosedur, dan hukum materil yang digunakannya. Wilayah yurisdiksi ditunjukkan oleh bagian kalimat “di dalam batas-batas tempat kediaman tertentu.” Prosedur ditunjukkan oleh bagian kalimat “berpedoman pada tata cara yang dianggap baik,” dan hukum materil yang digunakannya diwakili oleh bagian kalimat “menurut keyakinan mereka.”

Tresna menyebutkan salah satu sumber yang mengatakan bahwa menurut prasasti finscriptie pada batu dinding dari candi-candi di zaman Airlangga, peradilan pada zaman itu dipegang oleh raja sendiri, dan hukuman badan hanya dijatuhkan oleh raja dan kepada perampok dan pencuri. Akan tetapi, menjadi kenyataan pula, peradilan di zaman kuno dilakukan pula oleh pejabat-pejabat tertentu. Bahkan, di dalam kesatuan-kesatuan hukum wilayah kerajaan, kepala kesatuan menjalankan juga peradilan atas dasar hukum adat, dan hal tersebut bukan hanya terjadi di Pulau Jawa, melainkan juga di luar Pulau Jawa, seperti Mataram. Lebih jauh lagi, Tresna menyebutkan beberapa hasil penelitian ahli-ahli bangsa Belanda tentang adanya pemisahan peradilan seperti peradilan pradata dan peradilan padu. Yang pertama, khusus untuk perkara-perkara yang menjadi urusan peradilan raja. Yang kedua, untuk perkara-perkara yang tidak menjadi urusan peradilan raja.

Menurutnya pula, apabila dilihat dari sudut asalnya, hukum pradata itu bersumber pada hukum Hindu, sedangkan hukum padu berasal dari hukum Indonesia asli. Perbedaan keduanya bukan saja pada sumber asalnya melainkan juga pada lingkungan keberlakuannya. Selain itu, hukum pradata terdapat pada kiutab hukum, sedangkan hukum padu terdapat pada hukum yang tidak tertulis. Akan tetapi, pemisahan tersebut tidaklah berarti pemisahan hukum pradata dan hukum paduidentik dengan pemisahan dalam sistem Barat yang memisahkan antara hukum publik dan hukum privat, tetapi pemisahan dalam hukum adat tidak seperti pemisahan dalam sistem Barat.

Uraian di atas menunjukkan masuknya peradaban Hindu ke Indonesia membawa pengaruh juga ke dalam tata hukum Indonesia sekalipun tidak meresap ke bawah, serta membiarkan saja perkembangan hukum asli di tangan rakyat tanpa ada niat atau hasrat untuk mempengaruhi jalannya pertumbuhan hukum asli itu.

Tata hukum Indonesia kembali mengalami perubahan setelah agama Islam masuk ke Indonesia. Hukum Islam – pada akhirnya – tidak saja menggantikan hukum Hindu, yang berwujud di dalam hukum pradata tetapi juga berusaha memasukkan pengaruhnya ke dalam masyarakat di dalam segala hidupnya. Meskipun hukum asli tidak diasingkan sama sekali, pengaruh hukum Islam dalam beberapa segi kehidupan rakyat telah mengambil kedudukan yang tetap bagi penganut-penganut agama Islam, terutama di dalam hukum keluarga.

Salah satu pengaruh kedatangan agama Islam terhadap hukum asli, yang ditunjukkan oleh Tresna adalah yang terjadi di Mataram, yaitu perubahan yang pertama kali terjadi di dalam tata hukum di bawah pengaruh Islam, yang dilakukan oleh Sultan Agung, dalam pengadilan pradata, yang dipimpin raja sendiri. Perubahan terjadi pada namanya menjadi pengadilan Surambi,dan tempatnya di serambi mesjid Agung, tidak lagi di Sitinggil. Sedangkan perkara-perkara kejahatannya disebut kisas.Pimpinan pengadilan pun mengalami perubahan, dari tangan raja ke tangan penghulu, yang dibantu beberapa ulama sebagai anggota.

Tresna menyebutkan pula bahwa perubahan yang dilakukan di Mataram, dilakukan pula di Priangan. Menurut laporan Joan Frederik Gobius (Residen di Cirebon tahun 1714-1717) sebagaimana dikutip Tresna, tata usaha Pengadilan di Priangan diatur menurut tata usaha Pengadilan di Mataram, karena Bupati-bupati di Priangan setelah takluk kepada Mataram, dibiarkan tetap menjalankan pemerintahan dan peradilan khusus perkara-perkara padu, sedangkan perkara-perkara pradatadikirimkan ke Mataram. Akan tetapi, karena Priangan jauh dari Mataram, kekuasaan Mataram tidak begitu dirasakan di Priangan, apalagi para Bupati tepat mengirimkan upetinya ke Mataram dan pada waktu yang ditentukan datang menghadap ke Mataram untuk membuktikan kesetiaannya. Oleh karena itu mereka dapat berbuat sekehendaknya di daerah-daerahnya seperti belum ditaklukkan. Akibatnya, banyak perkara yang diselesaikan di masing-masing kabupaten, tidak dikirimkan ke Mataram. Keadaan serupa itu lebih tampak ketika kekuasaan Mataram merosot setelah Sultan Agung dan Amangkurat I wafat.Pada waktu Kumpeni mengadakan penyelidikan tentang keadilan peradilan di tanah Priangan, didapati ada 3 (tiga) macam pengadilan: 1) Pengadilan Agama, 2) Pengadilan Drigama, dan 3) Pengadilan Cilaga.

Pengadilan Agama mengadili perkara atas dasar hukum Islam dan berpedoman kepada rukun-rukun yang ditetapkan oleh para penghulu. Kekuasaan Pengadilan Agama mencakup perkara-perkara mengenai hukuman badan atau hukuman mati, yang sebelumnya termasuk perkara pradata dan diadili di Mataram. Pengadilan Agama berwenang pula mengadili perkara perkawinan dan waris. Pengadilan Drigama mengadili perkara-perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas. Pengadilan ini bekerja dengan memakai hukum Jawa Kuno yang disesuaikan dengan hukum Adat setempat. Pengadilan Cilaga adalah semacam pengadilan wasit, yang khusus untuk orang-orang yang berniaga. Perkara-perkara yang termasuk golongan ini diurus dan diselesaikan oleh suatu badan, yang berasal dari beberapa utusan kaum berniaga.

Bagaimana halnya dengan pengadilan di Kerajaan Banten? Keterangan yang dapat dikumpulkan oleh ahli-ahli sejarah tidak cukup untuk menggambarkan dengan nyata keadaan dan pertumbuhan, maupun sejarah peradilan di Kerajaan Banten. Tresna selanjutnya mengatakan bahwa pengadilan di banten disusun menurut pengertian Islam, kecuali pada abad ke-16 hingga tahun 1600, ada pula bentukan-bentukan penagdilan yang berdasar pada hukum Hindu, karena masih di bawah kekuasaan Pakuan-Pajajaran.

Pada waktu kekuasaan Sultan Hasanudin, atau pada abad ke-17, hanya ada satu macam pengadilan, yang dipimpin oleh Kadhi, sebagai hakim tunggal. Akan tetapi, putusannya yang terkait dengan hukuman pada saat itu masih memerlukan pengesahan dari raja, dan hal tersebut merupakan pengaruh hukum Hindu.

Pada tahun 1602 di negeri Belanda didirikan perserikatan dagang buat Timur-Jauh, yang dinamakan VOC/KOMPENI (De Vereenigde Oast-Indische Compagnie). Di dalam akta pendiriannya ditetapkan beberapa hak dan kekuasaan untuk menyelamatkan tujuannya, berdagang. Selain itu, VOC/KOMPENI diberikan pula hak untuk mengangkat hakim-hakim untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam daerah kekuasaannya. Di dalam instruksi kepada Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia yang pertama tanggal 29 Nopember 1609, diperintahkan supaya Badan Pemerintah Tertinggi di Hindia itu menjadi hakim di dalam perkara pidana maupun perdata. Ketentuan di dalam Octrooi tersebut di atas (Pasal 35) yang memberikan kekuasaan untuk mengangkat hakim-hakim, merupakan dasar kekuasaan hukum dari pengadilan yang kemudian didirikan oleh VOC/KOMPENI di daerahnya.

Pada tanggal 24 Juni 1620 dikeluarkan resolusi yang membentuk suatu majelis pengadilan di bawah pimpinan Baljuw,yang bernama College van Schepenen. College tersebut diserahi pula urusan pemerintahan dan kepolisian di dalam kota. Sebagai badan pengadilan, majelis ini diberi nama Schepenbank, yang merupakan badan pengadilan untuk segala penduduk kota yang merdeka (bukan budak) dari bangsa apa pun, kecuali pegawaipegawai VOC/KOMPENI dan serdau-serdadunya.Schepenbank mula-mula hanya mengadili perkara-perkara sipil saja, tetapi lama-kelamaan ditugaskan untuk mengadili perkara-perkara kriminal.

Pada tanggal 4 Maret 1621 pengurus VOC/KOMPENI di Belanda telah mengeluarkan instruksi yang menetapkan bahwa di daerah yang dikuasai VOC/KOMPENI harus diberlakukan hukum sipil Belanda, di antaranya dalam hukum waris, tetapi pemerintah kolonial tidak dapat melaksanakan instruksi tersebut karena sulit menerapkannya. Oleh karena itu, di dalam Statuten van Batavia yang dikeluarkan pada tahun 1642 ditentukan bahwa untuk pewarisan orang Kristen, orang Tionghoa, orang-orang yang beragama Kuno, dan orang Islam, tetap dilakukan kebiasaan dan adat terkait yang mereka terapkan.

Susuhunan Amangkurat I yang menggantikan Sultan Agung dalam tahun 1645, tidak begitu suka kepada pemuka-pemuka Islam, dan karenanya ia berusaha mengurangi pengaruh alim ulama di dalam pengadilan, dengan pengembilalihan kembali tapuk pimpinan pengadilan ke tangannya sehingga PengadilanPradata dihidupkan kembali. Tahun 1677 adalah titik permulaan jatuhnya kekuasaan Mataram sebagai negara yang berdaulat penuh, yang akhirnya berlanjut dengan terpecahnya Mataram menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Hal tersebut berakibat Kumpeni lebih jauh lagi mencampuri urusan peradilan di kedua negara itu.

Pada tahun itu pula Amangkurat I menyerahkan sebagian daerahnya ke Jawa barat, yaitu yang berada di sebelah barat Pamanukan, terus ke Selatan menurut garis lurus sehingga kekuasaan VOC/KOMPENI semakin meluas di luar kota Jakarta. Lalu pada tanggal 31 Mei 1686 dikeluarkannya pula resolusi yang menetapkan kekuasaan hukum badan-badan pengadilan Belanda di kota Jakarta meliputi juga Priangan Tengah (Kabupaten Bandung, Sumedang, dan Parakanmuncang), tetapi hukum Belanda pun tidak dapat dilaksanakan di Priangan Tengah, sehingga pengadilan-pengadilan asli dibiarkan berjalan.

Sejak perjanjian de Hartogh dalam tahun 1688, pengadilan di Cirebon hingga tahun 1806 tidak banyak mengalami perubahan. Dasar perjanjian tersebut adalah perjanjian sebelumnya yang dibuat oleh Tak tetapi tidak dikuatkan oleh Kompeni. Perjanjian dimaksud menjadi cermin keadaan pengadilan di Cirebon pada waktu itu, yang mugnkin sama dengan keadaan ketika Cirebon belum ditaklukkan Mataram pada tahun 1650.

Pada tahun 1705 Priangan Timur jatuh ke tangan VOC/Kompeni sehingga sejak saat itu seluruh Priangan termasuk Cirebon, berada di bawah pemerintahan Kompeni. Namun, karena mengalami kesulitan dalam mengatur pemerintahan yang langsung di bawah pemilikan Kompeni, maka pemilikan atas pemerintahan daerah Priangan diserahkan kepada Pangeran Aria Cirebon. Dan untuk menjalankan pemerintahan itu, Aria Cirebon diberikan pedoman yang terdapat dalam instruksi tanggal 22 Maret 1706, yang menetapkan bahwa para Bupati di Priangan tetap melakukan peradilan di masing-masing daerahnya, tetapi mereka tidak berhak mengadili orang-orang yang bukan penduduk daerahnya dan tidak termasuk rakyatnya. Akan tetapi, pada tanggal 12 Desember 1708 ada resolusi untuk seluruh Priangan, yang ditujukan kepada para Bupati dan pegawai-pegawainya, yang isinya “tetap mengadili rakyatnya golongan Bumiputera, baik dalam perkara sipil maupun perkara kriminal, serta golongan Bumiputera yang merantau, dan melakukan kejahatan di daerahnya. Ketentuan yang termuat dalam resolusi di atas bertentangan dengan instruksi sebelumnya, dan menimbulkan pertentangan pula dalam penerapannya, sebagaimana yang terjadi pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang Cirebon di daerah Priangan. Menurut instruksi tahun 1706 dimaksud, pembunuh tersebut harus diserahkan ke Cirebon, tetapi Bupati Priangan mengadilinya di daerahnya berdasarkan resolusi 12 Desember 1708.

Adanya pertentangan dalam aturan hukum dan dalam penerapannya itu mengilhami lahirnya resolusi baru pada tanggal 8 April 1712, yang pada hakekatnya mengulangi isi resolusi 12 Desember 1708. Isi resolusi 8 April 1712 berbunyi “Bupati-bupati dengan pegawainya harus memutus perkara menurut hukum Jawa, dengan tidak perlu mengirimkan orang-orang yang menjalankan kejahatan ke Cirebon, tetapi cukup memberitahukannya ke Residen Cirebon dan Pangeran Aria Cirebon.

Selanjutnya Tresna menyebutkan bahwa dalam tahun 1758 Mr. F.C. Hasselaar, yang menjadi Residen di Cirebon dari tahun 1757 hingga 1765, telah membuat kitab hukum yang disebut Pepakem Cirebon, yang membawa perubahan dalam tata pengadilan di Cirebon. Kitab-kitab Hukum tersebut merupakan kompilasi dari ketentuan-ketentuan hukum Hindu, yang – seiring dengan perjalanan waktu – telah mengalami perubahan. Pengaruh Islam telah nampak ke dalam isi Pepakemkarena di dalamnya menyebutkan adanya Pengadilan Penghulu, sedangkan pengaruh Barat belum nampak di dalam penyimpangan-penyimpangan dari sumber-sumber di atas. Dan dengan lebih menekankan kepada susunannya daripada tugasnya, orang menyebut Pengadilan Penghulu dengan Pengadilan Agama padahal Pengadilan Penghulu itu terutama untuk mengadili perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan urusan agama.
Sumber lain menyebutkan bahwa sebelum Islam datang ke Indonesia, di kepulauan Nusantara sudah ada peradaban dan kebudayaan, serta kerajaan yaitu Kerajaan-kerajaan : Sriwijaya, Tarumanegara, Kutai, Kedah, Mataram, Kediri, Singasari, Majapahit, Ternate, Tidore. Dan para ahli sejarah telah mengemukakan berbagai pendapat tentang abad kedatangan Islam ke Indonesia, yaitu : abad ke-7 (abad ke-1 Hijriah, abad ke-10 (abad ke-4 Hijriah), dan abad ke-13 (abad ke-7 Hijriah).

Pendapat-pendapat di atas didasarkan pada :

1. kedatangan orang Islam ke Sumatera pada tahun 650 H., yang berbetulan dengan masa Pemerintahan Khalifah Usman bin Affan.
2. makam seorang wanita Islam di Gresik yang bernama Fatimahbinti Maimun bin Hibatallah, berangka tahun 475/495 H. (1082/1102 M.).
3. keberadaan pedagang-pedagang Islam di tanah Jawa sebelum Raja kediri terakhir, Kertajaya (1200-1222), tetapi belum mendapatkan perhatian para ahli sejarah karena rajanya masih beragama Hindu dan Budha, dan keberadaan muslim di Perlak, Aceh pada tahun 1292, serta keber-Islam-an Raja Sumatera Utara, al-Malik al-Salih. Menurut Suparman Usman, data di atas menunjukkan bahwa Islam datang ke kepulauan Nusantara jauh sebelum penjajah Belanda datang ke Indonesia, sekitar abad ke-15. Menurut penyusun, dengan memperhatikan kedatangan VOC/KOMPENI pada tahun 1596, abad yang tepat Belanda datang ke Indoensia adalah abad ke-16.

Orang-orang Belanda datang ke Indonesia (Banten) untuk memburu rempah-rempah yang laku di pasaran Eropa. Mereka bergabung dengan Portugis, Inggeris, dan Spanyol. Menurut Bushar Muhammad, sewaktu datang Beladan mengira di Indonesia belum ada hukum, tetapi ternyata sudah ada, yang sesuai dengan agamanya, yaitu Islam, Hindu, dan Nasrani, di samping hukum Adat. Dan hukum Islam telah menjadi hukum yang ditaati oleh umat Islam Indonesia bahkan sudah menjadi hukum nasional pada Kerajaan Islam Mataram (1613-1645) di bawah Sultan Agung.

Secara global sejarah perkembangan lembaga Peradilan Agama di Indonesia dapat dilihat pada dua periode , yaitu periode sebelum proklamasi dan periode sesudahnya. Periodesebelum proklamasi terbagi kepada masa kerajaan, masa pra kolonial, dan masa kolonial. Sedangkan periode proklamasiterbagi kepada masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Orde Reformasi.

Peradilan Agama sebelum Proklamasi

Achmad Rosetandi menyebutkan bahwa Pengadilan Agama sesungguhnya telah dijumpai kira-kira abad keenambelas, yaitu pada zaman pemerintahan raja-raja yang memeluk agama Islam di Indonesia. Hakim (Pengadilan, penyusun) Agama saat itu diangkat oleh Sultan atau raja. Jabatan tersebut tidak terpisahkan dari pemerintahan umum lainnya. Pengadilan Agama ini diselenggarakan oleh penghulu, yaitu pejabat administrasi kemesjidan setempat. Pada masa itu tidak ada pengadilan resmi lain yang melayani rakyat, selain Pengadilan Agama, yang persidangannya berlangsung di serambi mesjid.

Pada abad XVI (1596 M) VOC/KOMPENI (organisasi perusahaan dagang Belanda) merapat di Pelabuhan Banten, Jawa Barat, untuk berdagang, tetapi ternyata organisasi tersebut mempunyai fungsi lain yaitu sebagai badan pemerintahan. Dalam menjalankan fungsi terakhirnya ini, VOC/KOMPENI menggunakan hukum Belanda pada daerah-daerah yang dikuasainya, dan secara perlahan badan-badan peradilan pun dibentuknya pula, tidak terkecuali peradilan agama. Namun, badan-badan peradilan yang dibentuk VOC/KOMPENI tidak efektif karena hukum yang diterapkannya bukan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, melainkan hukum yang dibawanya dari Belanda. Oleh karena itu, pada tahun 1642, kewarisan bagi orang Islam Indonesia didasarkan pada hukum waris Islam.

Karena badan-badan peradilan yang dibentuknya tidak efektif maka VOC/KOMPENI meminta D.W. Freijer untuk menyusun “Compendium yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam”, yang selanjutnya hasil kerjanya itu disempurnakan oleh para penghulu dan ulama Islam pada saat itu, lalu digunakan oleh lembaga-lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya. Bahkan Lodwijk Willem Christian van den Berg berpendapat bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Menurutnya, orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai kesatuan. Pendapat van den Berg ini dikenal dengan teori receptio in complexu. Selain Berg, Mr. Scholten van Oud Haarlem menulis sebuah nota kepada pemerintahan Hindia Belanda yang isinya antara lain “Untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan seperti perlawanan bumiputera jika agamanya dilanggar, maka harus dibiarkan mereka tetap menerapkan hukum agama dan adat istiadat mereka. Menurut penyusun, peraturan-peraturan tersebut di atas bertujuan menghindari meluasnya resistensi dan perlawanan umat Islam terhadap Belanda dan kepentingannya.

Pada tahun 1808 dikeluarkan instruksi Pemerintah Hindia Belanda kepada para Bupati, yang isinya “Terhadap (1) urusan-urusan agama orang Jawa tidak akan dilakukan gangguan-gangguan, (2) pemuka-pemuka agama dibiarkan untuk memutuskan perkara-perkara tertentu dalam bidang perkawinan dan kewarisan dengan syarat tidak akan ada penyalahgunaan.
Pada tahun 1820, melalui instruksi kepada para Bupati (Pasal 13 Regenten Instructie) yang berbunyi antara lain “Bahwa perselisihan mengenai pembagian waris di kalangan rakyat hendaknya diserahkan kepada para alim ulama Islam.”

Suparman Usman menyebutkan bahwa pada tahun 1823 Gubernur Jenderal (Belanda) mengeluarkan resolusi No. 12 Tahun 1823 tanggal 3 Juni 1823 tentang peresmian Pengadilan Agama Palembang. Penyusun tidak mendaptkan tersebut dari sumber lainnya padahal Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tidak mengecualikan Kota Palembang dari peraturan tersebut.

Selanjutnya Pemerintah Belanda mengeluarkan Stb.1835 No. 58 yang di dalamnya dinyatakan tentang wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura untuk memutuskan perselisihan tentang perkara perkawinan dan pembagian harta benda dan sebagainya yang harus diputuskan menurut hukum syara’ Islam, maka yang harus menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli agama Islam. Akan tetapi segala persengketaan dari hal pembagian harta benda atau pembayaran yang terjadi karena keputusan itu harus dibawa ke muka pengadilan biasa. Pengadilan itulah yang akan menyelesaikan perkara itu dengan mengingat keputusan ahli agama dan supaya keputusan itu dijalankan.

Selain itu, disebutkan dalam Pasal 78 RR(Regeering Reglement) 1854 yang dimuat dalam Stb. 1855 No. 2 tentang batas-batas kewenangan Pengadilan Agama, yaitu : (a) Pengadilan Agama tidak berwenang dalam perkara pidana, dan (b) Apabila menurut hukum-hukum agama dan adat-adat lama perkara itu harus diputuskan oleh penghulu/pemuka agama atau peradilan agama. Terhadap Pasal 78 huruf a RR tersebut, penyusun dapat memahaminya karena hukum pidana merupakan hukum publik, sekalipun keberlakuannya dapat dikhususnya untuk umat Islam. Dan Pasal 75 RR memberikan instruksi kepada pengadilan agar tetap mempergunakan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan itu sejauh tidak bertentangan dengan kepatutan dan keadilan yang diakui umum karena – menurut penyusun – hukum agama merupakan hukum yang hidup dan berkembang pada masa pemerintahan penjajah Belanda.

Pendapat van den Berg dan Paul Scolthen itulah yang mendorong lahirnya Stb. 1882 Nomor 152. Akan tetapi, Staatsblad tersebut belum menentukan secara jelas bidang kewenangan Peradilan Agama. Peradilan Agama sendiri yang menentukan kewenangannya yang menyangkut hukum perkawinan dan hukum kewarisan, sebagai kelanjutan dari praktek peradilan dalam masyarakat bumiputera muslim yang berlangsung sejak zaman VOC/KOMPENI dan kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya.Hal tersebut merupakan pengakuan dan pengukuhan resmi terhadap sesuatu yang telah ada dalam masyarakat, dan masih berjalan ± 2 abad setelah kedatangan VOC/KOMPENI dan awal-awal masa pemerintahan Kolonial, yang akhirnya dicoba untuk dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Keadaan yang demikian berimplikasi pada lembaga peradilan pemerintahan Hindia Belanda (Indonesia sebelum merdeka) yang mempunyai lingkungan dan susunan serta lingkup kekuasaan yang berbeda-beda, yaitu :
a. Lingkungan Peradilan Pemerintah (Gouvernements-Rechtspraak.)
b. Lingkungan Peradilan Agama
c. Lingkungan Peradilan Swapraja
d. Lingkungan Peradilan Adat
e. Lingkungan Peradilan Desa
f. Lingkungan Peradilan Khusus.

Organisasi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Januari 1882 oleh Raja Belanda dalam sebuah keputusan No. 24 yaituStaatsblad 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Staatsbladtersebut tidak menyebutkan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga kewenangannya dikembalikan kepada Stb. 1835 No. 58. Staatsblaad ini merupakan reorganisasi terhadap Pengadilan Agama, yang memberikan landasan dasar bagi otonomi yang lebih luas dan tumbuhnya pandangan yang lebih luas di kalangan pejabat agama sendiri. Menurut Dainel S. Lev, reorganisasi ini telah melahirkan 2 (dua) landasan penting yang berkembang secara perlahan-lahan, yaitu: tumbuhnya spesialisasi dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dan terbentuknya pengawasan nasional.
Sekalipun dibentuk oleh pemerintah, Pengadilan Agama tidak memperoleh kedudukan yang sama dengan Pengadilan Negeri, kecuali ketuanya saja yang mendapat tunjangan tetap karena berkedudukan pula sebagai PenghuluLandraad.

Pada tahun 1909 Pemerintah mengeluarkan Stb.1926 No. 128 dan pada tahun 1926 mengeluarkan Stb.1926 No. 232, yang mengubah pelaksanaan Stb. 1882 No. 152, dan hal itu menimbulkan kekecewaan di kalangan ahli hukum dan umat Islam. Di samping itu, keadaan demikian membangkitkan semangat usaha untuk melakukan perubahan, dan pada tahun 1931 – dengan Organisasi(Ordonansi, pen.) tanggal 31 Januari 1931– dalam Stb.1931 No. 53 ditetapkan Peraturan tentang 3 Pokok Ketentuan, yaitu : 1) Perubahan Raad Agama menjadi Penghulu Gerecht yang terdiri dari dua penasehat dan satu panitera, 2) dengan kekuasaan pada perkara yang berkaitan dengan nikah, talak, dan rujuk. Perkara hadlanah, wakaf, dan lain-lain, dicabut dan diserahkan kepada Landraad, 3) ada tambahan acara pada Pengadilan Agama, dan 4) Pembentukan Mahkamah Islam Tinggi sebagai pengadilan banding. Menurut penyusun, bagian kedua dari angka 2) di atas dicabut karena berkaitan dengan masalah keuangan/ekonomi sehingga dikhawatirkan menjadi modal untuk menambah kekuatan dalam melawan penjajah secara fisik.

Busthanul Arifin mengatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda dalam politik hukum selalu menangani segala bidang hukum secara concerted (direncanakan bersama). Sarjana-sarjana hukum di lingkungan perguruan tinggi membuat konsep-konsep ilmiah, dan pemerintah merekayasa hasil-hasil karya ilmiah itu untuk kepentingan politik hukum. Segala peraturan hukum tentang peradilan agama itu adalah hasil rekayasa brilian di bidang hukum, khususnya di bidang peradilan. Rekayasa ilmiah di bidang hukum ini semua ditujukan untuk mengeliminasi hukum Islam yang menjadi kesadaran hukum rakyat Indonesia, dan yang di mata kolonial dianggap menjadi penghalang kolonialisme dan imprealisme. Rekayasa ilmiah hukum meliputi (1) ide unifikasi hukum, (2) penemuan hukum adat, dan (3) membuat citra palsu tentang peradilan agama.

Rekayasa ilmiah tersebut dilaksanakan oleh penguasa waktu itu dengan hati-hati dan bertahap. Pengadilan Agama tidak dihapuskan sama sekali tetapi citranya dirusak, diberikan citra palsu. Dan akibatnya, jadilah Pengadilan Agama seperti yang diwarisi sekarang ini (1996, pen), yang hidup segan mati tak mau, peradilan yang merupakan quasi pengadilan, pengadilan yang tanpa kekuasaan nyata, dan karenanya tanpa wibawa, dan hal itu demikian tertanam sehingga peradilan agama diletakkan di luar kehakiman, judiciary.

Stb. 1937 No. 116 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal dengan Keputusan No. 9 tanggal 19 Pebruari 1937, dan mulai berlaku 1 April 1937, merupakan penambahan beberapa pasal dalam Stb. 1882 No. 152, yang sekaligus mempersempit kewenangan Pengadilan Agama, karena di samping perkara hadalnah, wakaf, dan lain-lain, hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan pembayaran uang atau penyerahan harta benda yang berhubungan dengan perkara nikah, talak, dan rujuk pun ikut dicabut pula. Dan mulai 1 Januari 1938 – berdasarkan Stb. 1937 No. 610 – diadakan sebuah Mahkamah Islam Tinggi (Hof Voor Islamietische Zaken) dengan aturan pelaksanaannya berupa penambahan atas Pasal 7 Stb. 1882 No. 152, yaitu dari Pasal 7 b sampai dengan 7 m. Akan tetapi semua protes masyarakat tidak diperhatikan sehinga Stb. 1882 No. 152 dengan segala perubahannya tetap berlaku di Jawa dan Madura. Menurut Achmad Roestandi, penggerak di belakang usaha-usaha perubahan terhadap wewenang Pengadilan Agama melalui Staatsblaad 1937 No. 116 adalah pendukung hukum adat yang dipelopori oleh ter Haar. Mereka berdalih bahwa dalam kenyataannya pengaruh Islam tidak mendalam pada aturan-aturan kewarisan dalam keluarga di Jawa dan di tempat-tempat lain di Indonesia.Pengaruh-pengaruh itulah yang mengakibatkan wewenang Pengadilan Agama dalam bidang waris diserahkan kepada Pengadilan Negeri.

Pemerintah Hindia Belanda mendirikan pula Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dan Timur melaluiStb. 1937 No. 638 dan 639, dengan sebutan Kerapatan Qadli (untuk tingkat pertama) dan Kerapatan Qadli Besar (untuk tingkat banding), dengan kompetensinya sebagaimana pada Pasal 3 Stb. Tersebut di atas yang pada dasarnya sama dengan bunyi Pasal 2a Stb. 1882 No. 152 di atas.

Menurut Bustanul Arifin, dari sisi sejarah peradilan agama di Indonesia telah pernah dicoba untuk dihapuskan oleh politik hukum kolonial dengan konsep-konsep hukum sekuler demi kepentingan politik kolonial mereka tetapi gagal, walaupun berhasil membuat peradilan agama menjadi kerempeng dan sebagai alat adu domba antara golongan-golongan agama di Indonesia. Achmad Roestandi menyebutkan pula bahwa perkembangan kewenangan Pengadilan Agama mengalami pasang surut. Ada yang sesuaidengan nilai-nilai Islam dan kenyataan yang hidup di masyarakat, dan ada pula yang dibatasi oleh kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Pada masa pendudukan Jepang, semua peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Pemerintahan Dai Nippon. Dan pada masa ini lembaga Peradilan Agama tetap dipertahankan dengan perubahan nama menjadi "“Coorio Hooin”, dan Mahkamah Islam Tinggi (sekarang PTA) berubah menjadi"Kaikoo Kootoo” yang didasarkan pada Pasal 3 Aturan Peralihan Bala Tentara Jepang (Osamu Seizu) pada tanggal 7 Maret 1942.

Peradilan Agama sesudah Proklamasi

Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pengesahan keberlakuan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia menghapus konstitusi pemerintah Hindia Belanda yang terdapat dalam Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie (yang disingkat IS), dan hal tersebut mengakibatkan teori Receptie kehilangan dasar hukumnya sehingga menjadi teori Receptie Exit.

Setelah kemerdekaan Indonesia keberlakuan hukum Islam dalam ketatanegaraan Indonesia berpijak pada landasan filosofis Pancasila dan landasan yuridis UUD 1945, khususnya Pasal 29.
Satu tahun setelah Indonesia merdeka, yang selanjutnya menjadi bagian dari masa Orde Lama,pembinaan Peradilan Agama dipindahkan dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Peraturan Pemerintah No. 5/SD/1946, yang menyebabkan semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementrian Kehakiman kepada Kementrian Agama. Lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948, Peradilan Agama dimasukkan ke Peradilan Umum. Namun – menurut Hadari Djenawi Taher – karena tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia, undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku. Menurut penyusun, pembuat undang-undang tidak belajar dari sejarah pada masa penjajahan Belanda terhadap bangsa Indonesia yang menyebabkan timbulnya resistensi dan penolakan umat Islam Indonesia.

Pada perkembangan selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Darurat (UUDr) Nomor 1 Tahun 1951, Pemerintah menegaskan pendiriannya untuk tetap mempertahankan Peradilan Agama, menghapus Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat. Undang-Undang Darurat di atas merupakan usaha kedua, yang mengarah pada penghapusan Pengadilan Agama. Usaha sebelumnya untuk menghapuskan Pengadilan Agama telah dilakukan pula melalui undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948. Usaha tersebut sebaliknya menimbulkan minat untuk lebih memperhatikan Pengadilan Agama.

Pada tahun 1952 di samping Urusan Agama, Pendidikan, dan Penerangan, dibentuk pula Biro Peradilan Agama, yang kemudian berubah menjadi Direktorat Peradilan Agama. Biro itulah yang mengusahakan pembentukan Pengadilan-pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura, berusaha mempertahankannya dari serangan-serangan, dan melakukan hal-hal lain yang diperlukan untuk mengurusi pelaksanaan peradilan. Dengan adanya Biro ini, Pengadilan Agama memperoleh perlindungan yang lebih kuat sebagai aparat penegak hukum nasional.
Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Darurat di atas, pada tahun 1957 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa – Madura dan Kalimantan Selatan – Timur, dengan kompetensi sebagai berikut:

“Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam, dan perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum agama Islam, yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, maskawin, tempat kediaman (maskan), mut’ah, dan sebagainya, hadlanah, perkara waris-malwaris, wakaf, hibah, shadaqah, baitulmal, dan lain-lain yang berhubungan dengan itu. Demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat ta’lik sudah berlaku.”

Ismail Suny mengatakan bahwa keberlakuan hukum Islam pada masa-masa tersebut hanya bersifat persuasive source (sumber persuasif), yaitu keharusan yakin dan menerima). Menurut penyusun, sebagian umat Islam menginginkan dan menerapkannya sebagai wujud keimanan mereka. Hal itu berlangsung sampai dikelurkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu kembali kepada UUD 1945 dan Piagam Jakarta. Menurut penyusun, dekrit Presiden 5 Juli 1959 hanya kepada UUD 1945, sedangkan Piagam Jakarta disebutkan dalam salah satu pertimbangannya.
Eksistensi Peradilan Agama pada masaOrde Baru ditunjukkan dengan kelahiran Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman memantapkan kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia, dan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2). Selanjutnya Pasal 12 undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Susunan, Kekuasaan, serta Acara dari Badan-badan Peradilan tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) diatur dalam undang-undang tersendiri.

Menurut penyusun, secara de yure Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mendudukkan secara sejajar antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum, dan hal tersebut diperkuat lagi dengan kelahiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU Nomor 1 Tahun 1974 bukanlah berasal dari RUU Perkawinan yang diajukan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 31 Juli 1973.

Keinginan untuk memiliki UU Perkawinan sebenarnya sudah didambakan oleh seluruh warga masyarakat, tetapi RUU yang diajukan Presiden pada tanggal 31 Juli 1973 menuai protes dan kritik yang keras dari kalangan Islam. Setelah para anggota DPR menerima draft tersebut, dan belum sempat dibicarakan, terjadi gelombang protes di masyarakat dan di DPR sendiri.
Kalangan Islam menilai bahwa RUU Perkawinan yang diajukan oleh pemerintah bertentangan dengan keimanan. K.H. Yusuf Hasyim, anggota DPR (saat itu) menilai bahwa RUU tersebut terang-terangan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, tetapi juga memusuhi Islam. Menurutnya, RUU baru itu memberikan perlindungan hukum dalam bidang perkawinan kepada golongan Cina, Eropa, dan Kristen, dan memaksa umat Islam keluar dari hukum Islam. Para pengeritik menginginkan agar hukum Islam diperhatikan dalam penyusunan RUU Perkawinan.
Gregorius Soegiharto, Ketua Fraksi Karya, menanggapi balik keinginan itu dengan mengatakan bahwa jika saja ajaran-ajaran agama masih dipegang, maka tidak akan ada kemajuan-kemajuan. Pernyataan Gregorius tersebut semakin mendidihkan suasana. Yusuf Hasyim menuduh balik pernyataan tersebut dan menganggapnya sebagai ekspresi daris eorang komunis yang memang menjadi musuh agama. HAMKA pun menulis di Harian KAMI bahwa di balik RUU Perkawinan ada motif politik keagamaan, yang sengaja dibuat untuk memancing protes umat Islam, dan semakin memojokkannya, guna membenarkan tuduhan sebagai ekstrem kanan atau G30S. HAMKA melangkah lebih jauh pada bagian akhir tulisannya dengan mengeluarkan fatwa bahwa mengikuti RUU Perkawinan tersebut haram, dan yang tetap melaksanakannya dihukumi kafir. Tulisan HAMKA itu semakin meningkatkan penolakan RUU Perkawinan tersebut. Badan Kontak generasi pelajar Islam menilai RUU tersebut merusak akidah Islam dan tidak menghormati kesadaran hukum mayoritas bangsa (muslim).

Penelitian beberapa pihak tentang ketidaksesuaian RUU Perkawinan tersebut dengan hukum Islam diperkuat oleh pernyataan akademis Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, yang menyatakan setidaknya ada 14 pasal dari RUU tersebut yang bertentangan dengan hukum Islam, yaitu Pasal-pasal: 1, 2, 3 ayat (1), (2), 4 ayat (2), 5 ayat (2), 6 huruf a dan b, 13 ayat (2). Menurut Yusuf Hasyim, setidaknya ada 13 hal yang bertentangan dengan hukum Islam, yaitu yang terdapat pada Pasal-pasal: 2 ayat (1), 3 ayat (2) 7 ayat (1) dan (2), 8, 10 ayat (2), 11 ayat (2), 12 ayat (1), 13 ayat (1) dan (2), 37 ayat (1) 39, 46 butir (c) dan (d), 49, dan Pasal 62.
Gelombang demonstrasi menentang RUU Perkawinan terjadi hampir setiap hari dan semakin besar. Aparat keamanan mulai menangkapi para demonstran. Menteri Agama ketika hendak menyampaikan keterangan pemerintah dalam gedung Parlemen pun terpaksa diamankan oleh petugas karena gedung Parlemen praktis dikuasai oleh pemuda dan mahasiswa, sementara anggota DPR yang tidak setuju dengan RUU Perkawinan meninggalkan sidang. Bahkan Menteri Agama dan Menteri Kehakiman, Prof. Umar Seno Aji, terpaksa dievakuasi. Dan hampir semua ulama dari berbagai daerah memberikan reaksinya sendiri-sendiri dan bersama-sama. K.H. Bisri Syamsuri menggagas sekaligus memprakarsai pertemuan ulama se-Jawa Timur, di denanyar, Jombang, pada tanggal 22 Agustus 1973, yang melahirkan kesepakatan untuk menyerukan kepada umat Islam untuk tidak mengikuti atau mentaati RUU Perkawinan itu jika tetap diundangkan. Selain kritik, usul perubahan disampaikan pula oleh para ulama.

Secara umum ada 3 sikap yang dihasilkan dari pertemuan ulama Jawa Timur: 1) segala persoalan yang dianggap prinsip dari sisi hukum Islam, tidak ada tawar-menawar Tawar menawar (sikap) ini harus berhasil. Jika tidak, Fraksi persatuan harus menyatakan tidak menerima pengundangan RUU tersebut, 2) terhadap hal-hal yang hanya memiliki pertalian dengan prinsip hukum Islam harus diupayakan semaksimal mungkin supaya dapat diadopsi ke dalam RUU Perkawinan tersebut, tanpa harus memboikotnya, dan 3) terhadap bentuk materi yang tidak dianggap prinsipil dari sisi hukum Islam, agar diupayakan sebisa mungkin. Hasil musyawarah tersebut disampaikan pula kepada PBNU, dan Syuriah PBNU pun mengambil sikap yang sama. Fraksi persatuan Pembangunan pun mengadopsi hasil musyawarah ulama tersebut sebagai sikap resmi Majelis Syuro PPP dan menganggapnya sebagai sikap partai.

Situasi yang semakin genting ini mengisyaratkan kepada Pemerintah bahwa kompromi adalah jalan terbaik, dan Pemerintah pun menyadari bahwa stabilitas negara sedang dipertaruhkan, serta RUU Perkawinan tanpa amandemen hanya akan menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial. Kepedulian yang sama juga ditunjukkan oleh ABRI. Dalam situasi itulah, Jenderal Soemitro, Daryatmo, dan Sudomo menemui dan melakukan lobi dengan para ulama Jawa Timur. Pendekatan yang dilakukan oleh Jenderal Soemitro itu sekaligus menunjukkan adanya keterpecahan dan rivalitas di tubuh ABRI.

Partai Persatuan Pembangunan melalui utusannya (K.H. Bisri Syamsuri dan K.H. Masykur) menghadap presiden Soeharto untuk menerangkan keberatan-keberatan P3 tentang rumusan RUU tersebut. Presiden sendiri menyatakan memahami bahwa peristiwa perkawinan tidaklah semata-mata perkara hukum, tetapi juga ibadah. Dan lobi antara ABRI dan ulama itu menghasilkan beberapa kesepakatan. Dalam catatan Ball, beberapa kesepakatan itu adalah: 1) Hukum Islam sehubungan dengan perkawinan tidak akan dikurangi atau diubah, 2) Peran Peradilan Agama tidak akan dikurangi atau diubah, 3) Pencatatan nikah sipil tidak akan menjadi syarat sahnya nikah; perkawinan yang dilakukan menurut ajaran agamanya dianggap mencukupi, dan 4) pengaturan-pengaturan lain diperlukan untuk mencegah talak dan poligami yang semena-mena.

Menurut penulis, dari pergulatan politik hukum dalam merumuskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bila dilihat dari pembicaraan-pembicaraan/pembahasan-pembahasan dan pendapat-pendapat yang muncul saat itu merupakan hasil maksimal yang dapat dicapai, dan secara sederhana merupakan titik temu dan kompromi yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang sampai sekarang masih menjadi perbedaan penafsiran.
Sayuti Thalib mengatakan bahwa penerimaan DPR terhadap RUU tentang Perkawinan dalam sidang plenonya tanggal 22 Desember 1973 merupakan hadiah bagi kaum ibu Indonesia. Ia mengatakan pula bahwa keberadaan RUU tersebut tidak terlepas dari tuntutan organisasi-organisasi wanita Indonesia sejak zaman penjajahan, yang hasilnya merupakan langkah pertama dalam memenuhi kehendak masyarakat Indonesia. RUU sebagaimana tersebut di atas disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang pada tanggal 2 Januari 1974 (LNRI Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan LNRI Nomor 3019).

Dikatakannya pula bahwa dari sudut pandang hukum Islam, Undang-Undang ini telah menolong menetapkan secara tertulis apa yang selama ini telah berkembang dalam masyarakat Indonesia dan tidak berbeda hukum Islam sendiri, walaupun perbedaan-perbedaan yang mencolok pada saat pembahasan RUU Perkawinan, baik di dalam maupun di luar DPR, tidak dapat dihapus begitu saja. Hal penting yang patut dicatat adalah bahwa memaksakan pendapat kepada masyarakat banyak yang tidak menjadi suara hati mereka tidak dapat dilakukan di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menampak-jelaskan kedudukan Peradilan Agama dalam sistem peradilan di Indonesia. Hanya saja putusan dan penetapan Pengadilan Agama tidak dapat dilaksanakan sebelum ada pengukuhan dari Peradilan Umum. Hal itu menunjukkan politik hukum penjajah Belanda masih memberikan pengaruh terhadap para pembuat undang-undang di negeri ini. Busthanul Arifin mengatakan pula bahwa para ahli hukum Indonesia merupakan korban dari rekayasa ilmiah hukum zaman kolonial, dan memerlukan waktu yang panjang untuk benar-benar membebaskan alam pikiran kita dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perekayasaan itu, walaupun proklamasi kemerdekaan Indonesia dan UUD 1945 telah memupus secara prinsipal rekayasa-rekayasa tersebut. Perekayasaan hukum secara ilmiah itu dilaksanakan dengan baik oleh rezim kolonial sehingga sampai sekarang pun (1996, tahun penerbitan buku, pen.) manusia-manusia Indonesia masih bergulat untuk melepaskan dirid ari kungkungan rekayasa itu.

Sehubungan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dalam upaya merealisasikan Pasal 12 undang-undang tersebut, Pemerintah telah menyiapkan Rencana (baca : Rancangan) Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Hal ini – menurut penyusun – menunjukkan secara de facto keterlibatan Mahkamah Agung secara langsung untuk mendudukkan secara sama Peradilan Agama dan Peradilan lainnya, yang dapat dikatakan dimulai dari penyiapan RUU Peradilan Agama.

Busthanul Arifin menyebutkan bahwa lebih dari 2 dasawarsa yang lalu Prof. Mahali, S.H. (waktu itu Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan Guru Besar USU), membuat kertas kerja berjudul “Beberapa Catatan tentang Peradilan Agama” yang di dalamnya disebutkan tentang beberapa peraturan resmi (termasuk instruksi-instruksi bagi para bupati) yang menyangkut peradilan agama di daerah-daerah seluruh Indonesia, dan ia menemukannya sejak tahun 1808, lalu ditelusurinya sesudah masa itu serta membaginya menjadi sebelum RR 1854 dan sesudahnya, hingga tahun 1882 dengan Stb. 1882 No. 152 yang terkenal, lalu diubah dengan Stb. 1931 yang tidak sempat berlaku – karena anggaran belanja negara tidak mengizinkan – kecuali tentang pengurangan kewenangan Pengadilan Agama dalam hal kewarisan, yang dialihkan ke Pengadilan Negeri.

Prof. Mahali menyinggung pula secara sepintas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, yang dianggapnya sekedar mengisi kekosongan peraturan peradilan agama di luar Jawa-Madura dan Kalimantan Selatan. Lalu, dalam kesimpulannya, beliau mengharapkan agar peradilan agama diatur dengan undang-undang tersendiri.

Setelah berjalan sekitar 15 tahun sesudah kelahiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-undang Peradilan Agama yang – setelah diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989 – diberi nama dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut memperkokoh kedudukan dan susunan Peradilan Agama karena untuk melaksanakan putusan dan penetapannya tidak memerlukan pengukuhan Peradilan Umum.

Pemerintah Orde Baru yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 telah merealisasikan kebenaran sejarah bahwa golongan Islam membutuhkan suatu peradilan agama yang baik dan kompeten serta berwibawa bagi aparat kehakiman menurut Pasal 24 UUD 1945.

Sebelum RUU Peradilan Agama disahkan, tepatnya pada dekade 80-an, terjadi perubahan drastis dalam bidang sosial, agama, dan khususnya politik. Umat Islam – dalam menyalurkan aspirasi politiknya – tidak lagi terjebak pada bentuk-bentuk formalisme dengan kecenderungan eksklusivitas yang tinggi seperti tuntutan berdirinya negara Islam, tetapi lebih substantif dan integratif, lebih mengarah pada sikap-sikap inklusif, dan menghindarkan diri dari pemisahan-pemisahan kategoris yang kaku. Menurut catatan Bahtiar Effendy, tujuan tertinggi dari perubahan orientasi politik demikian itu adalah terbentuknya hubungan yang saling melengkapi dan harmonis antara Islam dan negara. Selain itu – menurut Bambang Sutisna, mantan Ketua Pansus RUU tentang Peradilan Agama, – pendapat dan tanggapan yang berkembang dalam masyarakat yang cukup hangat dan kadang-kadang kontroversial, semula memang menimbulkan kekhawatiran tetapi kemudian menjadi motivasinya untuk lebih berhati-hati dan menempatkan diri selaku pemandu yang obyektif dan proporsional.

Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama (RUU-PA) yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR dengan Amanat Presiden Nomor: R. 06/PU/XII/1988 tanggal 3 Desember 1988, telah menarik perhatian masyarakat luas dan menimbulkan berbagai tanggapan yang kadang-kadang kontroversial. Dalam DPR-RI proses pembahasan berlangsung dengan senantiasa menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mufakat dan menempatkan kepentingan seluruh rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan, walaupun sering terjadi adu argumentasi yang keras untuk mempertahankan pendiriannya masing-masing.

Perubahan orientasi dan strategi politikIslam ini menjadi titik poin melunaknya politik negara terhadap Islam, yang tidak lagi dipandangnya sebagai ancaman, dan partai-partai politik Islam terpaksa berbenah mengikuti alur yang dikembangkan oleh para intelektual muslim. Dalam perkembangan-perkembangan selanjutnya, setelah merasa pendukung utamanya sudah mulai tidakmenikmati kepemimpinannya, Soeharto mulai melirik Islam sebagai alternatif sehingga terjadi pertemuan dua kepentingan yang selama periode-periode sebelumnya selalu berlawanan. Pertemuan dua kepentingan itu akhirnya menghasilkan sikap politik penguasa yang responsif dan akomodatif terhadap kepentingan politik Islam, dan salah satunya ditunjukkan dengan pengajuan RUU Peradilan Agama pada tanggal 3 Desember 1988 ke DPR, yang selama 17 tahun dirintis oleh Departemen Agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah undang-undang yang secara politis sangat strategis. Undang-undang tersebut selain memantapkan keberadaan Peradilan Agama, juga memfasilitasi pelembagaan hukum Islam lebih lanjut sebagaimana dituntut oleh Pasal 49. Munawir mengatakan bahwa pengajuan RUU Peradilan Agama bertujuan memberikan wadah bagi pemberlakuan hukum-hukum Islam lainnya di kemudian hari. Dan ketika mengatakan demikian, sebenarnya Munawir telah mengantongi draft hukum materil Islam, yang disarikan dari 13 kitab fikih bermazhab Syafi’i.

Selanjutnya pada tahun 1985 dibentuk sebuah tim yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Ketua Mahkamah Agung, No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985, tanggal 25 Maret 1985, dan Ketua Muda MARI Urusan Lingkungan Peradilan Agama saat itu, Busthanul Arifin, salah seorang penggagas KHI, secara cerdik memanfaatkan fenomena yang terjadi di NU, yang tipe kepemimpinannya kharismatik serta keputusannya mudah diterima oleh anggota. Dan termasuk bagian dari strateginya adalah meminta kepada Gus Dur selaku Ketua Panitia Muktamar di Situbondo, untuk mengundang Ketua Mahkamah Agung, dan yang diundang datang. Strategi lainnya adalah lobi kepada hakim-hakim peradilan agama yang berasal dari NU untuk ikut menghadiri Muktamar sebagai orang NU, dengan pendekatan kepada pengurus-pengurus NU daerah, yang disetujui panitia. Keikutsertaan tersebut untuk merekomendasikan kepada pemerintah agar menyusun KHI, dan Muktamar pun merekomendasikannya. Pada kesempatan terpisah, Muhammadiyah dan yang lainnya melakukan hal yang sama.

Menurut Ismail Sunny, Proyek KHI yang merupakan kerjasama antara Menteri Agama dan Ketua Mahkamah Agung RI didorong oleh Presiden Soeharto, bahkan beliaulah yang mendanainya sebesar Rp 230.000.000,-.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) – melalui Instruksi Presiden kepada Menteri Agama, dengan Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaannya melalui Keputusan Menteri Agama RI kepada seluruh instansi Departemen Agama dan instansi Pemerintah lainnya dengan Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 untuk menyebarluaskannya dan sedapat mungkin menerapkannya di samping perundang-undangan lainnya – merupakan hukum yang ditulis dari 13 kitab hukum yang selama ini menjadi referensi utama Peradilan Agama, sebagaimana Edaran Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957.

KHI merupakan fikih Indonesia yang disusun dalam upaya unifikasi berbagai mazhab fikih untuk penyatuan persepsi para Hakim menuju kepastian hukum. Ide penyusunan KHI muncul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung melakukan pembinaan teknis yustisial kepada Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Dan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (masing-masing) Nomor 07/KMA/1985, dan Nomor 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985 tentang Tim Pelaksana Proyek Penyusunan KHI, yang hasilnya dibahas dalam Loka Karya Para Ulama dan Cendikiawan Muslim pada tanggal 2 s.d. 6 Pebruari 1988 di Jakarta.

Masa Orde Reformasi mengubah sistem organisasi Peradilan Agama dan Peradilan Umum dari tidak satu atap menjadi seatap, melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) undang-undang tersebut. Pada tahun yang sama, disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, yang diikuti pada tahun berikutnya dengan (1) PERDA Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000, tanggal 14 Juni 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dan (2) PERDA Nomor 5 Tahun 2000, tanggal 25 Juli 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Bab 1 Ketentuan Umum (Pasal 1 angka 7)PERDA Nomor 3 Tahun 2000 menyebutkan “Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.” Sedangkan Pasal 5 ayat (2) huruf-huruf j, k, l, dan m, menyebutkan bahwa qadha, jinayat, munakahat, dan mawaris, merupakan bagian dari pelaksanaan syariat Islam yang harus dijunjung tinggi. Dan Pasal 18 ayat (1) PERDA Nomor 5 di atas menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bersama MPU perlu merumuskan ketentuan-ketentuan berkenaan dengan pokok-pokok dan acara penyelenggaraan qadha, jinayat, munakahat, dan mawaris sejalan dengan syariat Islam, jo Pasal 125 s.d. Pasal 128 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, dengan hukum acara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 132 undang-undang ini.

Saat ini untuk Hukum Acara Jinayat Aceh sedang dilakukan pembahasan intensif antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dalam sebuah rancangan yang diberi judul “Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat.” Tidak adanya Hukum Acara Jinayat untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu kendala dan penghambat dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Syar̒iyah, dan oleh karenanya hukum acara tersebut harus diprioritaskan oleh Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam.

Pada masa ini Orde Reformasi ini pula, dan sejalan dengan perubahan namanya menjadi Provinsi Naggroe Aceh Darussalam terjadi perubahan sebutan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di Provinsi Banda Aceh,masing-masing menjadi Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi (Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), dengan penambahan kewenangan sebagaimana pada Pasal 3 undang-undang dimaksud yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syi’ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun.

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 menyebutkan bahwa Peradilan Syari’ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.. Sedangkan ayat (2) pasal dan undang-undang tersebut berbunyi “Kewenangan Mahkamah Syar’iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas syari’at Islam dalam sistem hukum nasional, yang duatur lebih lanjut dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang diberlakukan bagi pemeluk agama Islam (ayat 3).

Sehubungan dengan uraian di atas, ada beberapa Qanun untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu : (1) Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Islam, (2) Qanun Nomor 11 Tahun2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, (3) Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamer (dengan uqubat(hukuman) 40 kali cambuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26, (4) Qanun Nomor 13 Tahun 2002 tentang Maisir, dengan uqubat minimal 3 kali cambuk, dan maksimal 9 kali cambuk sebgaimana disebutkan dalam Pasal 23, dan (5) Qanun Nomor 14 Tahun 2002 tentang Khalwat, dengan uqubatminimal 3 kali cambuk, dan maksimal 9 kali cambuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22.

Selain ketiga hukum pidana khusus tersebut, sementara ini ada upaya untuk memperluas kewenangan dalam bidang hukum pidana khusus, yang saat ini masih dalam taraf pembahasan. Perluasan dimaksud mencakup: ikhtilath, zina, dan pemerkosaan, yang masing-masing memiliki ruang lingkup tersendiri. Perluasan tentang hukum pidana khusus tersebut sesuai dengan Hasil PenelitianWork-Plan Aceh Justice Resource Centre (AJRC) tentang Eksistensi Mahkamah Syar̒iyyah dalam Menjalankan Peradilan Syariat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyebutkan antara lain mngenai sejumlah qanun pelaksanaan syariat Islam (yang) masih memerlukan perubahan karena masih menimbulkan perdebatan, seperti ketentuan tentang khalwat, yang dibatasi pada bersepi-sepi di tempat tertutup atau lebih luas lagi, dan bagaimana jika pelakunya lebih dari dua orang, serta yang sejenis. Seharusnya ketentuan hukum materil yang dibuat dapat menampung persoalan-persoalan yang sekarang ini aktual terjadi di dalam masyarakat, dan menutup peluang terjadinya bermacam penafsiran.

Selanjutnya dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga kewenangannya sebagaimana dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (LNRI Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan LNRI Nomor 5078),berbunyi sebagai berikut:
“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
a. perkawinan;
b. waris;
c. wasiat;
d. hibah;
e. wakaf;
f. zakat;
g. infaq;
h. shadaqah, dan
i. ekonomi syari’ah.

Penjelasan pasal tersebut huruf I, menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha untuk dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:
a. bank syari’ah;
b. lembaga keuangan mikro syari’ah;
c. asuransi syari’ah;
d. reasuransi syari’a;h
e. reksa dana syari’ah;
f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
g. sekuritas syari’ah
h. pembiayaan syari’ah;
i. pegadaian syari’ah;
j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
k. bisnis syari’ah.

Setelah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan Kompetensi yang diberikan kepada Peradilan Agama untuk mengadili perkara ekonomi syari’ah masih tetap diperdebatkan, dari sisi kapabilitaskeekonomiannya, dan tidak melihat sisi kapabilitas dan kapasitas syari’ahnya, apalagi sisi penggabungan antara keduanya, ekonomi syariahnya. Perdebatan tersebut tetap berjalan dan hal itu semakin terlihat dalam pembahasan-pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, yang akhirnya disahkan pada tanggal 17 Juni 2008 dan disahkan pada tanggal 16 Juli 2008, dan diberi nama Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Akhirnya Dewan bersepakat bahwa Undang-undang tersebut harus memberikan kewenangankepada Peradilan Agama untuk mengadili tuntutan rakyat pencari keadilan sebagaimana tersebut pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dan opsi kepada para pihak sebagaimana dimaksud oleh ayat (2) pasal dan undang-undang yang sama, dengan memperhatikan dan mengingat ketentuan ayat (3) pasal dan undang-undang ini.
Secara keseluruhan bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :
(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syari’ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Penjelasan terhadap ayat (2) pasal tersebut berbunyi bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut :
a. musyawarah;
b. mediasi perbankan;
c. melalui Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan /atau
d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syari’ahadalah sebagaimana disebutkan pada “Ketentuan Umum” Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari’ah. Dan kehadiran Undang-Undangt Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diperkuat dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (disingkat KHES), yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2008. Perma tersebut – selain menjadi pedoman bagi Hakim Pengadilan (Agama) (Pasal 1 ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar. (Pasal 1 ayat (2)).

Pasal 1 ayat (2) di atas berpedoman pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, serta penjelasannya yang berbunyi “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dan menurut penyusun, penemuan hukum dimaksud adalah hukum materil, sedangkan hukum acaranya tetap mengacu kepada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kecuali yang diatur secara khusus.

Dua hal sebelum terakhir di atas merupakan sesuatu yang penting bagi para Hakim sebagai komponen struktural sebagaimana dikatakan oleh Lawrence M. Friedman sehingga kualitas sumber daya para Hakim perlu ditingkatkan agar terjadi keseimbangan antara ilmu dan pengalamannya. Sedangkan hal terakhirnya – sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) – didasarkan pada salah satu bagian dari ayat 58 surat al-Nisa, dan salah satu dari 3 kelompok / golongan Hakim sebagaimana tersurat dalam hadis Nabi SAW.
Baca Selengkapnya ..

Redaktur Anonymous Thursday, May 5, 2011
Category: ,
 

Profil Admin - History - Penghargaan - Tukar Link - Daftar Link - Berkontribusi - Beriklan - Disclaimer - Hubungi Kami