Gudang Materi

Basis Ideologi Orde Baru

I. Pendahuluan

Orde Baru yang telah ditinggalkan Bangsa Indonesia telah meninggalkan banyak warisan. Di bidang politik, dominasi eksekutif yang berakhir dengan dominasi lembaga kepresidenan telah menyebabkan banyak kerancuan. Presiden menjadi sangat berkuasa tidak hanya dalam konteks kelembagaan bahkan jabatan presiden telah berubah jadi personifikasi Soeharto. Pada akhir jabatannya, Soeharto seperti mengambil seluruh cabang kekuasaan di luar eksekutif yakni legislatif dan yudikatif.

Di bidang legislatif, presiden yang notabene daya jangkau kekuasaannya dalam bidang eksekutif mencampuri lembaga legislatif bahkan lembaga tertinggi negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden menunjuk utusan golongan dan masyarakat separuh dari 1000 anggota MPR. Secara tak langsung, Soeharto ikut mempengaruhi isi dari lembaga tertinggi negara itu dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Artikel ini akan meninjai apa yang jadi basis ideologi Orde Baru selama berkuasa 32 tahun. Dengan menggunakan kerangka yang digunakan Mohtar Masoed (1994), artikel ini berusaha menelusuri pilar-pilar kekuasaan Orde Baru.

Secara ringkas, konsepsi ideologi atau keyakinan terhadap gagasan pada masa Orde Baru bertumpu pada dua kekuatan yakni pembangunisme (developmentalism) dan keyakinan akan dwifungsi ABRI. Orde Baru sebenarnya ingin memberangus ideologi dengan melarang ideologi lain selain Pancasila.

Namun, tulis R William Lidlle, keyakinan itu muncul karena kesalahan menafsirkan apa yang disebut ideologi. Liddle menilai, masyarakat tanpa ideologi sama dengan masyarakat tanpa konflik dan harapan. Ideologi sendiri sebenarnya menghasilkan peta realitas sosial yang bisa membedakan penyebab penting perilaku manusia dari yang tidak penting dan menjelaskan bagaimana masa lalu membentuk masa kini dan bagaimana masa kini membentuk masa depan.

II. Ideologi Pembangunanisme

Menurut Mohtar sebelum Orde Baru sudah ada kelompok intelektual yang mengembangkan sejenis ideologi yang berdasarkan pada nilai rasionalisme, sekular pragmatisme dan internasionalisme . Nilai-nilai yang berdasarkan pada modernitas sekuler tetap hidup di kalangan intelektual dan aktivis mahasiswa di Jakarta dan Bandung sepanjang tahun 1960-an.

Gagasan modernitas ini mendapat kekuatan baru karena kembalinya sejumlah intelektual reformasi yang baru meraih gelar doktor di AS dan adanya teori-teori ilmu sosial baru yang mendukun mereka. Sebelum lahir iedologi pembangunan yang digunakan Orde Baru di kemudian hari ada perlunya melihat tiga teori sosial yang mempengaruhi kalangan intelektual tahun 1960-an.

Pertama, hipotesis Martin Lipset bahwa demokrasi politik umumnya terjadi setelah keberhasilan pembangunan ekonomi. Ia menilai, negara yang berhasil mencapai kehidupan demokrasi liberal yang stabil adalah bangsa-bangsa yang sudah menimati tingkat pertumbuhan tinggi. Ia mengambil kesimpulan ini setelah melihat sejarah pertumbuhan demokras-demokrasi di Barat.

Kedua, pemikiran Daneil Bell tentang the end of ideology yang menyebutkan bahwa akibat kemajuan teknologi, pembangunan ekonomi di Barat telah berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi era Revolusi Industri. Oleh karena itu Barat tahun 1960-an menilai politik berdasarkan ideologi sebagai sesuatu yang sudah usang. Ia mengatakan yang berlaku sekarang adalah politik konsensus.

Argumen Bell ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat modern, politisi tradisional harus minggir dan memberikan tempat kepada kalangan pakar yang dikenal dengan nama teknokrat. Ketiga, adanya pengaruh dari teori yang diajukan Samuel Huntington yang mengemukakan akibat negatif dari mobilisasi sosial tak terkendali di masyarakat sedang berkembang.

Ia melihat yang penting bagi masyarakat adalah pelembagaan politik. Oleh karena itu pemerintah harus menyalurkan tuntutan rakyat dalam bentuk partisipasi yang tertib. Pemikiran yang berkembang di dunia internasional yang kemudian berdampak kepada kalangan intelektual yang bergandengan dengan Presiden Soeharto itu sangat kuat untuk melahirkan ideologi pembangunan.

Dengan kata lain, pembangunan merupakan titik strategis bagi Orde Baru untuk membangun Indonesia yang ditinggalkan Orde Lama. Mohtar Maso’ed mencatat unsur-unsur dari ideologi pembangunanisme ini. Dari berbagai pandangan awal Orde Baru, karya tulis Ali Moertopo (1972) menunjukkan pengaruh dari kalangan intelektual sipil yang mengelilinginya. Unsur-unsur ideologi ini adalah pembuatan kebijakan publik yang rasional, efisiensi, efektivitas dan pragmatisme. Unsur-unsur ini mengutamakan ketertiban.

Oleh karena itu kemudian dirumuskan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Dwifungsi ABRI Berbicara soal ideologi yang kuat selama Orde Baru tak bisa dilepaskan dari doktrin wifungsi ABRI. Sebagai salah satu kekuatan yang tersisa setelah Partai Komunis Indonesia hancur, ABRI mau tidak mau menambah perannya tidak sekedar kekuatan pertahanan dan keamanan tetapi juga kekuatan sosial dan politik. Hal ini didasarkan pada konsep bahwa stabilitas politik bisa tercipta kalau ada campur tangan ABRI dalam politik.

Untuk itu ABRI mencari pembenaran campur tangan dalam politik. Namun pada awal perdebatan tentang peran ABRI, Mohtar memetakan persoalan yang dihadapi ABRI pada masa itu yang berpengaruh pada 32 tahun kemudian. Pada umumnya di kalangan ABRI dan intelektual yang bekerja sama dengan mereka terdapat perbedaan mengenai bagaimana sistem politik harus dibangun setelah Orde Lama runtuh. Kemudian berkembang dua peta pemikiran yang menghendaki reformasi sekarang dan nanti.

Sumber : Mohtar, 1994, hal. 42.

Mereka yang berpendapat pada reformasi sekarang menghendaki terciptanya sebuah partai massa untuk menandingi partai-partai yang ada. Dengan demikian diharapkan adanya sebuah partai yang pro pada sistem baru dan mendukung tatanan yang sedang dibangun untuk meninggalkan Orde Lama.Sebaliknya pendukung reformasi nanti menganggap penting untuk merebut kekuatan di birokrasi dan DPR.

Langkah ini dianggapnya lebih penting ketimbang membentuk partai baru yang bisa dikalahkan kekuatannya di desa-desa oleh PNI dan NU. Dalam proses berikutnya, reformasi nanti mendapat tempat sehingga memperkuat dwifungsi ABRI dan membuka jalan bagi terpeliharanya posisi ABRI dalam politik. Apalagi gagasan Abdul Haris Nasution tentang dwifungsi yang dikatakan hanya sementara tidak tertarik lagi karena sudah terlalu dalam campur tangan ABRI dalam politik.

Muncullah kemudian campur tangan dalam pemerintahan yang menggunakan kedok kekaryaan. Konsep kekaryaan ini lalu berkembang menjadi tak terkontrol sehingga akhirnya banyak sekali jabatan sipil baik di badan legislatif, eksekutif maupun yudikatif dipegang kalangan militer. Fenomena ini melahirkan transformasi struktur dan budaya militer masuk kedalam struktur eksekutif.

Penutup Secara sekilas telah diuraikan bahwa basis ideologi Orde Baru merujuk pada pembangunanisme dan Dwifungsi. Ini berarti bahwa dalam prakteknya, Orde Baru menggunakan lebih banyak keyakinan akan dua hal itu dibandingkan dengan Pancasila yang diakui sebagai ideologi negara. Alergi akan ideologi yang dialami kalangan intelektual pada era 1960-an merupakan salah satu penyebab mengapa pembangunanisme jadi dominan dalam prakteknya.Karena pembangunan menghendaki stabilitas maka dwifungsi ABRI jadi jaminan sehingga muncul keyakinan akan Doktrin Dwifungsi itu sebagai penyelamat pembangunan.

Daftar Pustaka

Crouch, Harold, The Army and Politics in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press, 1978. Karim, Muhammad Rusli, Peranan ABRI dalam Politik dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Politik di Indonesia (1965-1979), Jakarta: Yayasan Idayu, 1981.

Anne Booth dan Peter McCawley (eds.), Boediono (penerjemah, Ekonomi Orde Baru: The Indonesian Economics During the Soeharto Era Jakarta: LP3ES, 1981. Benedict Anderson dan Audrey Kahin (eds.), Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contribution to the Debate. New York: Cornell Modern Indonesia Project, 1982.

Liddle, Ri William, Cultural and class politics in New Order Indonesia. Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, 1977. Sanit, Arbi, Sistem Politik Indonesia: Penghampiran dan Lingkungan. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial & FIS-UI, 1980.

Van Der Kroef, J.M., Indonesia after Sukarno. Van Couver: Univ. of British Columbia Press, 1971. Hill, Hal (ed), Indonesia’s New Order: The Dynamics of Socio-Economic Transformation. Honolulu: University of Hawaii Press, 1994.

Pabottinggi, Mochtar Sihbudi, Syamsuddin Haris, Riza (eds), Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru. Jakarta: PPW-LIPI Yayasan Insan Politika, 1995.

Mas’oed, Mohtar, Negara, Kapital dan Demokrasi. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1994.

sumber : http://globalisasi.wordpress.com/2007/01/06/basis-ideologi-orde-baru/

Baca Selengkapnya ..

Eksplorasi Konsep Budaya Politik

Pendahuluan

Istilah budaya politik mulai dikenal terutama sejak aliran perilaku (behavioralism). Namun istilah ini mengandung kontroversial karena tidak jelas konsepnya. Para pengkritiknya menyebutkan, penggabungan dua konsep budaya dan politik saja sudah mengandung kebingungan apalagi jika dijadikan konsep menjelaskan fenomena politik.

Namun demikian dalam literatur politik khususnya pendekatan perilaku, istilah ini kerapkali digunakan untuk menjelaskan fakta yang hanya dilakukan dengan pendekatan kelembagaan atau pendekatan sistemik. Dengan kata lain menjelaskan dengan pendekatan budaya politik adalah upaya menembus secara lebih dalam perilaku politik seseorang atau sebuah kelompok.

Makalah ini akan mengeksplorasi secara luas pengertian budaya politik dari berbagai pakar. Meskipun hanya mengemukakan berbagai pendapat tentang budaya politik diharapkan bisa memberikan gambaran konsep yang kontroversial ini.

Pola sikap dan orientasi individu

Menurut Gabriel Almond (1966) : budaya politik adalah pola sikap dan orientasi individu terhadap politik diantara anggota sistem politik. Orientasi individu itu memiliki sejumlah komponen yakni :

1. Orientasi Kognitif : pengetahuan, keyakinan
2. Orientasi Afektif : perasaan terkait, keterlibatan, penolakan dan sejenisnya tentang ibyek politik
3. Orientasi Evaluasi : penilaian dan opini tentang obyek politik yang biasanya melibatkan nilai-nilai standar terhadap obyek politik dan kejadian-kejadian.

Orientasi individu terhadap obyek politik dapat dipandang dari tiga hal itu. Oleh karena itu seorang individu mungkin memiliki tingkat akurasi tinggi terhadap cara kerja sistem politik, siapa pemimpinnya dan masalah-masalah dari kebijakannya. Inilah yang disebut dimensi kognitif.

Namun ia mungkin memiliki perasaan alienasi atau penolakan terhadap sistem. Mungkin keluarga atau sahabatnya sudah punya sikap seperti itu. Mungkin ia tak merespon tuntutan terhadapnya oleh sistem. Itulah yang disebut dimensi afektif.

Akhirnya seseorang mungkin memiliki penilaian moral terhadap sistem. Barangkali noram-norma demokrasinya mendorong dia menilai sistem sebagai tidak cukup responsif terhadap tuntutan politik atas norma-norma etiknya mendorong dia mengecam tingkat korupsi dan nepotisme.Dimensi-dimensi ini saling berkaitan dan mungkin memiliki kombinasi dalam berbagai cara.

Orientasi individu dan kolektif

Walter A Rosenbaum menyebutkan, budaya politik dapat didefinisikan dalam dua cara. Pertama, jika terkonsentrasi pada individu, budaya politik merupakan fokus psikologis. Artinya bagaimana cara-cara seseorang melihat sistem politik. Apa yang dia rasakan dan ia pikir tentang simbol, lembaga dan aturan yang ada dalam tatanan politik dan bagaimana pula ia meresponnya.

Kedua, budaya politik merujuk pada orientasi kolektif rakyat terhadap elemen-elemen dasar dalam sistem politiknya. Inilah yang disebut “pendekatan sistem”.

Aspek politik sistem nilai

Albert Widjaja menyatakan budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri ide, pengetahuan, adat istiadat, tahayul dan mitos. Kesemuanya ini dikenal dan diakui sebagain besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberi rasional untuk mneolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. Ia malah menyamakan budaya politik dengan konsep “ideologi” yang dapat berarti “sikap mental”, “pandangan hidup”, dan “struktur pemikiran”. Budaya politik, katanya, menekankan ideologi yang umum berlaku di masyarakat, bukan ideologi perorangan yang sifatnya sering khusus dan beragam.

Obyek-obyek Orientasi Politik

Obyek yang jadi orientasi politik adalah sistem politik secara keseluruhan, peran politik atau struktur tertentu,individu atau kelompok yang memikul peran tertentu, kebijakan publik yang khusus. Termasuk didalamnya adalah aktor politik dan ego dari aktor politik.

Almond sendiri seperti dikutip dalam Mochtar Mas’oed (1984) membagi tiga jenis budaya politik.

1. Budaya politik parokial dimana kesadaran obyek politiknya kecil atau tidak ada semakli terhadap sistem politik. Kelompok ini aka ditemukan di berbagai lapisan masyarakat.
2. Budaya politik kaula adalah mereka yang berorientasi terhadap sistem politik dan pengaruhnya terhadap outputs yang mempengaruhi kehidupan mereka seperti tunjangan sosial dan hukum. Namun mereka tidak berorientasi terhadap partisipasi dalam struktur inputs.
3. Budaya politik partisipan adalah individu yang berorientasi terhadap struktur inputs dan proses dan terlibat didalamnya atau melihat dirinya sebagai potensial terlibat, mengartikulasikan tuntutan dan membuat keputusan.

Rosenbaum menulis daftar tentang orientasi terhadap elemen-elemen tatanan politik.

1. Orientasi terhadap struktur pemerintah
2. Orientasi rejim, bagaimana individu mengevaluasi dan merespon terhadap lembaga pemerintahan, simbol-simbol, para pejabat dan norma-normanya.
3. Orientasi terhadap inputs dan outputs pemerintah, bagaimana individu merasakan dan merespon terhadap tuntutan untuk kebijakan publik dan kebijakan yang diputuskan pemerintah.
4. Orientasi terhadap yang lain dalam sistem politik
5. Orientasi identifikasi, kesatuan politik, wilayah geografis dan kelompok dimana ia merasa memilikinya.
6. Kepercayaan politik, sejauh mana seseorang merasa terbuka, kooperatif atau bersikap toleran dalam bekerja dalam kehidupan masyarakat.
7. “Aturan permainan”, konsep individu tentang aturan mana yang harus diikuti dalam kehidupan kenegaraan.
8. Orientasi terhadap Aktivitas Politiknya
9. Kompetensi Politik, seberapa sering dan dalam cara bagaimana seseorang berpartisipasi dalam kehidupan politik, mana yang paling sering digunakan sebagai sumber politik baginya dalam masalah kenegaraan.
10. Political Efficacy, perasaan bahwa tindakan politik individu memiliki atau dapat menghadirkan pengaruh atas proses politik.

Penutup

Meskipun pengertian budaya politik masih kabur, namun berbagai pandangan yang muncul dari pakar politik memperlihatkan upaya untuk menguraikan soal pelik ini. Dari berbagai pendapat itu memang terlihat bahwa bidaya politik terkait dengan sesuatu yang abstrak dalam kehidupan politik.

Namun kehidupan yang abstrak itu memang ada dan kadang-kadang dalam praktek mendominasi proses politik.

Daftar Pustaka

Almond, Gabriel A. and G Bingham Powell, Jr.,

Comparative Politics: A Developmental Approach . New Delhi, Oxford & IBH Publishing Co, 1976

Anderson, Benedict, R. O’G., Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia . Ithaca: Cornell University Press, 1990.

Emmerson, Donald, K., Indonesia’s Elite: Political Culture and Cultural Politics. London: Cornell University Press, 1976.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pokok-pokok pikiran sekitar penyelenggaraan pemilu 1987: Laporan Kedua, Bagian I, Transformasi Budaya Politik. Jakarta: LIPI, 1987.

Rosenbaum, Wolter, A., Political Culture, Princeton. Praeger, 1975.

Suryadinata, Leo, Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik . Jakarta: LP3ES, 1992.

Widjaya, Albert, Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: LP3ES, 1982

sumber : http://globalisasi.wordpress.com/2007/01/06/budaya-politik-sebuah-eksplorasi-konsep/

Baca Selengkapnya ..

Posisi Iran di Timur Tengah

“..bagi mereka yang sadar akan sepenuhnya menyadari bahwa kekuatan Ilahi sedang menampakkan dirinya. Hari ke hari pohon baru ini semakin tumbuh dan kokoh. Pohon baru ini adalah republik Islam. Inilah Kalimah thayyibah; ”Akarnya kokoh di tanah dan cabangnya menyebar di udara”
Ayatullah Sayid Ali Khomenei

Salah satu perkembangan yang paling penting dalam abad ke-21 ini di Timur Tengah adalah tampilnya Iran sebagai salah satu kekuatan regional. Ini bukan hanya semata-mata karena Iran adalah sebuah pemerintah Islam atau karena mampu mengembangkan nuklir, tetapi juga faktor lainnya, baik itu secara geopolitik maupun kedekatan emosional dan kedekatan politis dengan negara-negara Timur Tengah.

Iran yang saat ini dipimpin oleh Presiden Mahmoud Ahmadinejad memiliki pandangan tersendiri dalam membaca kondisi Dunia Arab. Kemampuan Iran dalam menunjukkan identitas pun harus diakui cukup hebat.

Yaitu ketika konflik Israel-Palestina menemui jalan buntu, ada rasa frustasi dan kemarahan terhadap fakta bahwa proses perdamaian tidak jelas penyelesaiannya. Berbagai isu pun dilontarkan oleh Iran untuk mempertanyakan kembali kebenaran sejarah, apakah itu hanya sebuah rekonstruksi semata. Tulisan ini akan mencoba melihat bagaimana Iran memposisikan dirinya di Timur Tengah dan bagaimanakah kebijakan luar negeri Iran terhadap negara-negara Timur Tengah.

Kawasan Timur Tengah

Jika mendengar kata “Timur Tengah”, dalam benak kita pasti akan terbayang bangsa Arab, wilayah yang penuh hamparan padang pasir, perbudakan, wilayah yang selalu bergejolak dengan konflik dan perang, tetapi juga kawasan yang kaya akan minyak. Berbagai citra yang dikesankan negatif mengenai Timur Tengah itu, dalam beberapa hal, membuat perhatian terhadap kawasan ini sangat terbatas. Tetapi sebenarnya ada empat isu yang menjadikan Timur Tengah sebagai wilayah yang amat sangat penting.

Pertama dalam aspek historis, Timur Tengah adalah tempat lahirnya peradaban pertama manusia. Banyak kepercayaan dan aliran-aliran dunia muncul dari sini. Penemuan-penemuan manusia di masa lalu berasal dari kawasan ini. Hukum-hukum pertama di dunia ditulis di kawasan ini dan sebagainya.

Kedua yaitu aspek geografis, kawasan ini terletak di antara tiga benua: Asia, Afrika, dan Eropa. Timur Tengah dengan Terusan Suez yang dibuat oleh Darius, Kaisar Iran hampir 25 abad yang lalu, merupakan tempat yang menghubungkan dua laut dikawasan ini, yaitu Laut Merah dan Mediterania. Timur Tengah pada awal abad ke-20 menjadi pusat perhatian dunia, dan mungkin kawasan yang paling sensitif dari segi strategis, ekonomis, politis, dan kebudayaan. Teluk Persia yang strategis pun juga terletak di kawasan ini.

Ketiga yaitu aspek keagamaan. Timur Tengah merupakan tempat lahirnya agama Yahudi, Kristen dan Islam. Tempat-tempat suci agama-agama besar Samawi seperti Baitul Muqaddas, Ka’bah, dan tempat lahirnya Nabi Isa AS dan Sinagog-sinagog besar orang Yahudi pun berada kawasan ini.

Terakhir yaitu aspek ekonomis, kawasan ini memiliki sumber-sumber minyak dan gas yang paling kaya.

Wajar jika ada banyak pihak berkeinginan untuk menguasai kawasan Timur Tengah. Belum lagi kenaikan harga minyak dunia yang mencapai tingkat tertinggi saat ini membuat negara-negara di Timur Tengah, khususnya kawasan Teluk, kini berlimpah kekayaan. Hal ini menjadikan banyak dari negara-negara luar ingin menjadikan negara-negara di Timur Tengah sebagai mitra dagang dan mitra investasi yang sangat potensial.

Ada dua hal yang terkadang terlupakan apabila mengkaji tentang kawasan Timur Tengah, yaitu sepak terjang Zionis dan upaya Inggris dalam membagi Imperium Usmaniyah serta mendirikan negara Yahudi di Timur Tengah. Sejarah Timur Tengah tidak akan pernah terlepas dari peran Inggris dalam menyerahkan masalah Palestina kepada PBB dan Amerika yang begitu getolnya mensukseskan pengesahan Resolusi Pembagian Palestina tahun 1947, ditambah sebagai negara yang pertama kali mengakui Israel. Kenyataan ini seringkali tertutupi oleh media Barat.

Revolusi Islam Iran

Iran Picture 2Keberhasilan Revolusi Islam Iran yang terjadi pada tahun 1979 merupakan salah satu hal yang tidak terduga di tengah terjadinya berbagai konflik di Timur Tengah. Revolusi yang sering disebut juga “revolusi besar ketiga dalam sejarah,” setelah Perancis dan Revolusi Bolshevik menimbulkan dampak yang sangat berarti bagi bangsa Arab yang sedang menghadapi gencarnya keserakahan rezim Zionis di Israel.

Disusul dengan runtuhnya Uni Sovyet, Amerika Serikat berusaha segera menempati posisi pengganti untuk menjaga kepentingannya di Timur Tengah dengan menyerang Irak. Tujuan AS adalah terus menerus berupaya membangun suatu kekuatan “Anglo American” yang mampu mengontrol kawasan Timur Tengah. Pemimpin revolusi dan pendiri dari Republik Islam, Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini berhasil mengangkat masalah Palestina sebagai persoalan dalam dunia Islam. Inilah yang menjadikan pergeseran makna yang dahulu dikatakan konflik Arab-Israel dan sekarang menjadi krisis Israel dan Dunia Islam.

Peran Iran di Timur Tengah

Tidak bisa dipungkiri, Iran di bawah kepemimpinan Mahmoud Ahmadinejad kini menjadi negara paling berpengaruh di Timur Tengah. Belum lagi, kemampuan nuklir Iran yang membuat negara-negara Barat tidak bisa meremehkan. Keberhasilan politik luar negeri Iran dalam dua tahun pertama masa pemerintahan Ahmadinejad dapat ditelusuri di kawasan Timur Tengah. Sistem diplomasi Republik Islam Iran dengan memanfaatkan seluruh kemampuan yang dimiliki berhasil dalam aksi-aksinya di Irak, Afghanistan, Palestina, Lebanon dan juga Amerika Latin. Kemampuan diplomasi pemerintah Ahmadinejad mengubah Revolusi Islam Iran menjadikan salah satu negara terkuat di Timur Tengah.

Mahmoud AhmadinejadKemampuan Iran diakui oleh tokoh-tokoh Barat yang menasehati Gedung Putih agar tidak memandang sebelah mata peran dan posisi Iran di Timur Tengah. Perundingan segi tiga Baghdad menunjukkan posisi Iran sangat menentukan di peta politik Timur Tengah. Perundingan segi tiga terlaksana setelah permintaan resmi Amerika dan desakan pemerintah Irak. Satu hal yang menggembirakan, ketika Timur Tengah menjadi pusat konsentrasi tekanan politik dan militer Amerika dan sekutunya terhadap Iran, keberhasilan diplomasi Iran lebih mendominasi.

Pejabat-pejabat tinggi Irak lebih menganggap Iran sebagai negara sahabat dan lebih dekat dengan mereka. Usaha Amerika untuk merusak hubungan ini selalu menemui jalan buntu. Terbukti dengan kunjungan bersejarah dan untuk pertama kalinya Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad ke Baghdad Maret 2008 lalu, dalam kunjungannya Mahmoud Ahmadinejad berupaya lebih meyakinkan para pemimpin Irak bahwa Iran tidak akan membakar kekerasan di Irak dan menginginkan perdamaian di Irak.

Di kawasan Teluk Persia, politik luar negeri Iran yang aktif dan cerdas ditambah kunjungan Presiden Mahmoud Ahmadinejad ke Arab Saudi dan Unit Emirat Arab memperkokoh hubungan Iran dan negara-negara di sekitar Teluk Persia. Pada saat yang sama, kunjungan pejabat-pejabat tinggi Amerika, khususnya Condoleeza Rice (Menteri Luar Negeri AS) dan Robert Gates (Menteri Pertahanan AS), gagal mengajak negara-negara Arab memusuhi Iran.

Di Afghanistan, Hamid Karzai, Presiden Aghanistan, membela hubungan mesra Iran dan Aghanistan. Pembelaannya disampaikan saat kunjungannya ke Amerika. Kalangan politisi dan media Barat menilai itu sebagai kemenangan lain diplomasi Iran di kawasan Timur Tengah. Kebijakan politik luar negeri Iran di kawasan Timur Tengah dan seluruh negara-negara Islam berlandaskan upaya mewujudkan persatuan di dunia Islam. Kunjungan-kunjungan Presiden Ahmadinejad ke negara-negara seperti Suriah, Malaysia, Azerbaijan, Tajikistan, Qatar, Sudan, UEA dan Arab Saudi bertujuan mewujudkan persatuan negara-negara Islam.

Tidak terlepas dan tidak akan terlupakan pula bagaimana ketajaman retorika yang ditunjukkan Iran oleh Presiden Mahmoud Ahmadinejad ketika memenuhi undangan forum debat di Universitas Columbia tahun 2007 silam. Disana beliau menunjukkan bagaimanakah identitas Islam dan Iran sebenarnya. Berbagai respon positif paska kunjungannya pun mengalir deras terhadap Mahmoud Ahmadinejad.

Iran dan Program Nuklir

“Sanksi ketiga bagi Iran yang diberikan Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 1803, menunjukkan standar ganda PBB. PBB hanya menjatuhkan sanksi bagi Iran yang akan mengembangkan nuklir untuk tujuan damai, tetapi tidak memberikan sanksi apa pun bagi Israel yang jelas memiliki hulu ledak nuklir dan digunakan untuk perang.”
Ayatullah Dorri Najaf Abadi

Ketika penulis menerima kunjungan dari beberapa mahasiswa dari International Union of Muslim University Students yang dipimpin oleh Mohammad Ali Ghodspure, mereka selalu menjelaskan bahwasannya tujuan program nuklir Iran bukanlah untuk persenjataan tetapi untuk tujuan damai. Mereka mengatakan bahwasannya banyak informasi yang dibuat oleh media Barat dengan sengaja memojokkan Iran. Indonesia pun memandang Resolusi Dewan Keamanan PBB 1803 yang menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran didominasi penggambaran sepihak dan tidak merefleksikan dinamika penyelesaian.

Bangsa Iran menginginkan independensi dan tidak ingin bangsa lain mengintervensi secara hegemonik apa yang menjadi hak mereka. Ahmadinejad pernah berkata, “Jika kita menyerahkan program nuklir kita, mereka akan meminta hak-hak kita. Jika kita menyerahkan hak-hak asasi manusia kita, mereka akan meminta hak-hak hewan”.

Presiden Iran tersebut juga berpendapat bahwa Barat khawatir bila Iran mampu meraih semua tujuan yang diinginkannya di bidang pemanfaatan damai energi nuklir, Iran akan menjadi simbol bagi seluruh negara berkembang. Masyarakat tertindas di dunia akan meniru apa yang telah dicapai oleh bangsa Iran dan akan mempermasalahkan otoritas monopoli sejumlah negara atas energi nuklir. Atas dasar ini, Amerika beserta sejumlah sekutunya di Eropa dan Rezim Zionis Israel mengerahkan segala kekuatannya untuk menghentikan program damai energi nuklir Iran.

Posisi Iran

”Saudara-saudara muslim, baik yang di Iran, Irak, Pakistan, Libanon, Palestina ataupun wilayah lain di penjuru alam, apapun mazhab mereka. Ini mereka ketahui, bahwa keyakinan kita juga keyakinan seluruh ulama hakiki Islam, bahwa; “Mengotori tangan dengan darah saudara muslim sendiri, adalah sebuah dosa yang tidak akan terampuni.”
Ayatullah Sayid Ali Khomenei

Kekaguman penulis terhadap Iran adalah penerapan ideologi dan akidah Islamnya yang kuat dalam pemerintahan. Ini ditunjukkan dengan perilaku, sikap dan kebijakan luar negeri Iran yang berlandaskan pada prinsip-prinsip serta nilai akidah Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 152 UUD Republik Islam Iran mengatur bahwa:

“Politik luar negeri didasarkan pada penolakan segala bentuk dominasi atau penyerahan kepadanya, mempertahankan segala sesuatu yang meliputi kemerdekaan dan keutuhan wilayah Negara, mempertahankan hak-hak seluruh umat Islam, tidak memihak kepada kekuasaan-kekuasaan yang mendominasi, dan hubungan-hubungan damai yang timbale-balik dengan Negara-negara yang tidak bermusuhan.”

Begitu juga pada pasal 154 UUD Republik Islam Iran yang menyatakan:

“Republik Islam Iran beraspirasi untuk kebahagiaan manusiawi dalam lingkungan umat manusia serta mengakui kemerdekaan, kebebasan, keadilan, dan kebenaran sebagai hak-hak yang harus dinikmati oleh semua manusia sedunia. Oleh Karena itu maka sambil menahan diri dengan cermat dari segala macam intervensi dalam urusan-urusan dalam Negara bangsa lain, Republik Islam Iran harus menyokong setiap perjuangan yang adil dari kaum mustaz’afin melawan mustakbirin di mana saja pun di muka bumi.”

Penulis menilai posisi Iran di Timur Tengah dapat menjadi pemicu dan menggugah negara Islam lainnya untuk melawan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh negara-negara penjajah Timur Tengah. Sikap Iran dengan menunjukkan tidak ingin menerima hubungan dengan kekuatan yang ingin mendikte, kemudian menjalankan kebijakan politik luar negerinya secara cerdas dan realistis menghadapi sistem hegemoni dunia, disertai politik luar negeri dan hubungan internasional Republik Islam Iran berlandaskan syariat Islam.

Membuktikan agama Islam menolak sistem hegemoni sejumlah negara yang sewenang-wenang. Islam mengajarkan perdamaian, keamanan dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Belajar dari pengalaman Republik Islam Iran dalam menghadapi kelicikan tiga dekade terakhir hegemoni Barat yang dimotori oleh Amerika, dapat dikatakan bahwa dengan tawakal kepada Allah dan kepercayaan diri berdasarkan nilai-nilai Islam, pemerintah dan rakyat Iran akan dapat keluar sebagai pemenang.

Iran pada akhirnya mampu menjadi figur bagi negara-negara Muslim di Timur Tengah dan sekitarnya. Banyak bangsa yang ikut merasakan bangga terhadap Iran. Bagi mereka, keberhasilan Iran adalah keberhasilan bangsa mereka juga.Inilah buah dari identitas revolusi Islam dengan komitmen pemimpin besar dan dukungan bangsa Iran.

sumber : http://eljinjizy.wordpress.com/2009/06/05/posisi-iran-di-timur-tengah/

Baca Selengkapnya ..

Stabilitas Keamanan Energi Dunia

Minyak merupakan salah satu energi yang masih tetap dipertahankan dan masih banyak yang membutuhkan. Dunia saat ini dihadapkan kepada produksi minyak yang terus menurun. Sebaliknya kebutuhan akan konsumsi minyak terus meningkat sebanding dengan jumlah populasi yang juga terus meningkat. Saat ini bahan bakar fosil masih akan menjadi sumber energi primer yang dominan. Dari sisi konsumsi energi saja, tingkat konsumsi energi dunia tahun 1980 hingga tahun 2000 telah mencapai 34 persen. Disamping itu pertumbuhan ekonomi dunia yang relatif begitu tinggi merupakan salah satu faktor penting meningkatnya kebutuhan energi dunia.

Berangkat dari peningkatan tajam harga minyak dunia yang pernah terjadi waktu lalu, telah memunculkan adanya suatu kebijakan energi nasional yang komprehensif dan terpadu. Paling tidak isu keamanan energi kini telah menjadi salah satu isu terhangat dalam agenda keamanan global dan hubungan internasional. Ada banyak peristiwa terjadi dalam tatanan interaksi global yang sulit dilepaskan keterkaitannya dengan upaya mendapatkan akses sumber daya energi.

Keamanan Energi

Konsep keamanan energi pada awalnya dipahami sebagai ketersediaannya pasokan energi dalam kuantitas yang cukup disertai dengan harga yang dapat terjangkau. Singkatnya kemudahan untuk mengakses energi yang terjangkau, dimana merupakan salah satu faktor penting dalam ekonomi modern.

Kecemasan terhadap keamanan energi pada awalnya muncul sekitar awal 1970-an sebagai akibat dari terjadinya krisis bahan bakar minyak ketika beberapa negara-negara pengekspor minyak yang berasal dari negara-negara berkembang mendirikan OPEC.

Meningkatnya persaingan dalam penyedia sumber daya energi juga telah membentuk formasi keamanan yang memungkinkan negara penghasil minyak mengatur harga jual minyak, bahkan sebagai senjata yang ampuh.

Bagaimanapun kita tidak akan pernah lupa saat terjadinya konflik Arab-Israel tahun 1973, ketika itu OPEC yang anggotanya didominasi oleh negara-negara Arab memaksakan agenda dan isu politik tersebut agar dapat diterima seluruh anggota OPEC. Ini semacam ‘bargaining chip’ bagi OPEC untuk melakukan embargo minyak terhadap barat.

Para Pemain Energi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika membuka Pertemuan Perkumpulan Ahli Perminyakan Se-Asia Pasifik di Jakarta 30 Oktober 2007, menyatakan bahwa negara-negara yang bergantung pada minyak bakal mengalami situasi krisis dalam anggaran mereka yang berdampak pada kebijakan ekonomi dan sosial. Yang perlu diketahui bahwasannya sejak awal mula ditemukannya, industri minyak banyak berkaitan dengan Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun dari tujuh perusahaan minyak utama yang menguasai produksi dan pemasaran minyak dunia, hanya dua yang tidak berasal dari Amerika Serikat: British Petroleum dan Shell. Lima lainnya adalah Texaco, Gulf, Mobil, Standard Oil of California dan raksasa Exxon (dulu bernama Standard Oil of New Jersey).

Paska krisis minyak dunia tahun 1973-1974, dominasi industri minyak dan kebijakan energi AS memasuki era baru, dengan munculnya beragam aktor energi internasional baru. Dalam level pemerintahan nasional seperti NIOC (National Iranian Oil Company), kemudian dari level organisasi internasional antar-pemerintah seperti OPEC, OAPEC (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries), OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), IEA (International Energy Agency), Bank Dunia dan IMF (International Monetery Fund). Selain itu masih ada kelompok-kelompok non-pemerintah seperti perusahaan multinasional minyak raksasa dan kelompok lingkungan hidup.

Imbalance

Jika mau dilihat dari berbagai sisi, ada banyak ketidakseimbangan (imbalance) yang menyebabkan krisis energi. Fakta dilapangan yang tidak dapat dibantah adalah bahwa permintaan terhadap bahan bakar minyak dan gas sehingga salah satu sumber energi mengalami pertumbuhan yang terus-menerus. Kemudian penyebab yang kedua terkait dengan sebaran geografis dari pasokan sumber energi yang berasal dari bahan bakar minyak dan gas. Memang secara geografis tidak semua Negara memiliki sumber daya energi bahan bakar minyak.

Yang selanjutnya terkait dengan hubungan antara upaya diversitifikasi energi dan insentif harga. Eksplorasi dan eksploitasi dilaut lepas pasti membutuhkan teknologi yang tinggi dan karena itu membutuhkan biaya dan investasi yang sangat besar. Belum lagi pertimbangan dampak lingkungan yang dipandang sebagai akibat dari proses industrialisasi dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

Mungkinkah bergeser dari minyak?

Sebagian orang telah beranggapan bahwasannya energi fosil tidak akan pernah tergantikan oleh sumber energi alternative. Perkembangan saat ini pun menunjukkan fenomena transisi energi di berbagai negara. Di negara kita sendiri Indonesia, karena begitu terpesonanya pada sihir minyak sampai-sampai potensi sumber daya alam lain jadi terlupakan. Padahal, tahun 2007 produksi batu bara Indonesia diperkirakan bakal mencapai 198.000 juta ton atau naik 23 persen dibandingkan dengan tahun 2006. Penggunaan biofuel maupun biodiesel hingga tenaga surya juga mulai diterapkan. Dan wacana yang terus berkembang sampai saat ini yaitu penggunaan energi nuklir sebagai sumber energi alternative.

Tentu saja keamanan akan tercipta dengan kemampuan Negara itu sendiri dalam menghasilkan dan memanfaatkan dengan baik seluruh sumber daya energinya masing-masing. Sehingga timbul kemampuan untuk mengatasi ketergantungannya yang rawan akan berbagai macam konflik dan ancaman-ancaman yang kemungkinan muncul dari aktor-aktor non-negara semacam tindakan dan serangan bersenjata dari teroris.

Jika keadaan semacam ini tidak segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah preventif, ketergantungan akan terus berlanjut. Sudah saatnya bangsa ini berbenah diri, sungguh tidak bijaksana masyarakat harus menanggung akibat dari kesalahan perhitungan yang ditetapkan pemerintah. Semoga ketakutan mantan Menteri Keuangan Radius Prawiro dalam bukunya Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi (1998) yang menuliskan bahwasannya dalam abad-21, Indonesia kemungkinan secara netto menjadi negara pengimpor minyak, benar-benar tidak akan pernah terjadi.

sumber : http://eljinjizy.wordpress.com/2009/11/23/antara-ketergantungan-dan-keamanan-energi/

Baca Selengkapnya ..

Diskursus Dunia Islam dan Barat

Diskursus dunia Islam dan Barat selalu menjadi suguhan yang hangat yang tidak pernah habis-habisnya untuk dihidangkan baik dalam diskusi ataupun untuk diperdebatkan. Berbagai polemik tentang hubungan dunia Islam dan Barat selalu digelar dengan lebar di negara-negara Barat. Namun, dibalik itu semua, selalu muncul ketidakadilan opini Barat, di mana Islam selalu ditampilkan sebagai obyek negatif dengan muka buram dan buruk. Sepertinya terlalu sering kalangan media dan film di Barat memotret Islam secara irasional.

Paska peristiwa 9 September, hampir semua orang berbicara bahkan tekanan opini internasional, mengarah kepada tuduhan umat Islam yang dianggap fundamentalis atau pendukung teroris, terutama mereka para intelektual dan pengambil kebijakan. Masih hangat dalam benak kita, pidato Mantan Presiden George W. Bush di West Point yang menyatakan bahwa hanya ada dua kubu di dunia ini yakni kubu Amerika Serikat (dan sekutunya) atau kubu teroris yang biasa disebut poros setan (axis of evil).

Inilah tantangan yang berkembang saat ini ditengah-tengah minimnya Islamic resource (terutama berkenaan dengan ilmu hubungan internasional) yang ada. Seperti diketahui saat ini dunia Islam seperti terbelenggu ditengah-tengah kemajuan bangsa Barat, disini akhirnya timbul rasa ‘minder’ kurang percaya kepada kemampuan diri sendiri, rasa ketergantungan yang tinggi, sehingga berdampak kepada upaya sulitnya mempersatukan mereka (lihatlah negara-negara di Timur Tengah yang mayoritas beragama Islam).

Padahal jika mau dirujuk kepada literatur Islam, sejak lama dalam dunia Islam itu telah ada bukti interaksi internasional. Ini semua dapat dibaca lebih lanjut dalam beberapa buku terjemahan, seperti misalnya “Diplomasi Islam” oleh Afrizal Iqbal atau “Hubungan-Hubungan Internasional dalam Islam” oleh Muhammad Abu Zahrah.

Dalam hal ini dunia Islam tidak selalu terpatok dengan Timur Tengah, inilah juga yang menjadikan definisi Dunia Islam ada banyak sekali. Ada yang mengatakan semua negara yang pemerintahannya dipimpin seorang Muslim, ada yang mengatakan negara-negara yang sistem pemerintahannya berlandaskan Islam, ada yang mendefinisikan pula negara yang mayoritas warga negaranya muslim, bahkan ada yang berpendapat selain yang telah tersebut diatas. Intinya dimana ada kaum muslimin di negara manapun maka hal itu merupakan cakupan Dunia Islam.

Ancaman Islam?

Menurut Barat, Islam merupakan sebuah ancaman yang mana mencakup dalam berbagai bidang, yaitu: politis, demografi, dan peradaban. Ketiga ancaman tersebut telah menjadi kehati-hatian yang selalu menghantui segala gerak-gerik Barat dalam menjalankan politik luar negerinya.

Keberhasilan Revolusi Islam Iran yang terjadi pada tahun 1979 merupakan salah satu hal yang tidak terduga di tengah terjadinya berbagai konflik di Timur Tengah. Revolusi yang sering disebut juga “revolusi besar ketiga dalam sejarah,” setelah Perancis dan Revolusi Bolshevik ini juga menimbulkan dampak yang sangat berarti bagi bangsa Arab yang sedang menghadapi gencarnya keserakahan rezim Zionis di Israel. Banyak pula pihak yang mengidentikkan Revolusi Islam Iran ini dengan kebangkitan Islam kembali melawan imperialisme Barat. Hal ini kemudian disusul dengan runtuhnya Uni Sovyet, Amerika Serikat pun pada saat itu berusaha segera menempati posisi pengganti untuk menjaga kepentingannya di Timur Tengah dengan menyerang Irak. Tujuan AS adalah terus menerus berupaya membangun suatu kekuatan “Anglo American” yang mampu mengontrol kawasan Timur Tengah.

Namun di lain kesempatan, pemimpin revolusi dan pendiri dari Republik Islam, Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini berhasil mengangkat masalah Palestina sebagai persoalan dalam dunia Islam. Inilah yang menjadikan pergeseran makna yang dahulu dikatakan konflik Arab-Israel dan sekarang menjadi krisis Israel dan Dunia Islam.

Kawasan Timur Tengah

Jika mendengar kata “Timur Tengah”, dalam benak kita pasti akan terbayang bangsa Arab, wilayah yang penuh hamparan padang pasir, perbudakan, wilayah yang selalu bergejolak dengan konflik dan perang, tetapi juga kawasan yang kaya akan minyak. Berbagai citra yang dikesankan negatif mengenai Timur Tengah itu, dalam beberapa hal, membuat perhatian terhadap kawasan ini sangat terbatas. Tetapi sebenarnya ada empat isu yang menjadikan Timur Tengah sebagai wilayah yang amat sangat penting.

Pertama dalam aspek historis, Timur Tengah adalah tempat lahirnya peradaban pertama manusia. Banyak kepercayaan dan aliran-aliran dunia muncul dari sini. Penemuan-penemuan manusia di masa lalu berasal dari kawasan ini. Hukum-hukum pertama di dunia ditulis di kawasan ini dan sebagainya.

Kedua yaitu aspek geografis, kawasan ini terletak di antara tiga benua: Asia, Afrika, dan Eropa. Timur Tengah dengan Terusan Suez yang dibuat oleh Darius, Kaisar Iran hampir 25 abad yang lalu, merupakan tempat yang menghubungkan dua laut dikawasan ini, yaitu Laut Merah dan Mediterania. Timur Tengah pada awal abad ke-20 menjadi pusat perhatian dunia, dan mungkin kawasan yang paling sensitif dari segi strategis, ekonomis, politis, dan kebudayaan. Teluk Persia yang strategis pun juga terletak di kawasan ini.

Ketiga yaitu aspek keagamaan. Timur Tengah merupakan tempat lahirnya agama Yahudi, Kristen dan Islam. Tempat-tempat suci agama-agama besar Samawi seperti Baitul Muqaddas, Ka’bah, dan tempat lahirnya Nabi Isa AS dan Sinagog-sinagog besar orang Yahudi pun berada kawasan ini.

Terakhir yaitu aspek ekonomis, kawasan ini memiliki sumber-sumber minyak dan gas yang paling kaya.

Wajar jika ada banyak pihak berkeinginan untuk menguasai kawasan Timur Tengah. Belum lagi kenaikan harga minyak dunia yang mencapai tingkat tertinggi membuat negara-negara di Timur Tengah, khususnya kawasan Teluk, kini berlimpah kekayaan. Hal ini menjadikan banyak dari negara-negara luar ingin menjadikan negara-negara di Timur Tengah sebagai mitra dagang dan mitra investasi yang sangat potensial.

Ada dua hal yang terkadang terlupakan apabila mengkaji tentang kawasan Timur Tengah, yaitu sepak terjang Zionis dan upaya Inggris dalam membagi Imperium Usmaniyah serta mendirikan negara Yahudi di Timur Tengah. Sejarah Timur Tengah tidak akan pernah terlepas dari peran Inggris dalam menyerahkan masalah Palestina kepada PBB dan Amerika yang begitu getolnya mensukseskan pengesahan Resolusi Pembagian Palestina tahun 1947, ditambah sebagai negara yang pertama kali mengakui Israel. Kenyataan ini seringkali tertutupi oleh media Barat.

Sebuah Alternatif

Saat ini jika kita dapat menengok beberapa negara-negara dunia Muslim semacam Chechnya, Palestina, Kashmir, Turkestan, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Algeria, Tunisia, Ethiopia, Chad, Somalia, Djibouti, Sudan, Turki, Uzbekistan, Afghanistan, Iraq, Iran, Indonesia, Malaysia, Syria, dan sebagainya, agama masih tetap merupakan kekuatan sosial yang, meskipun bercerai berai, namun masih meresap dalam kehidupan sosial dan budaya politik rakyat yang mana banyak jauh tidak sesekuler seperti yang selama ini dibayangkan.

Negara-negara Muslim terus-menerus perlahan-lahan berada dalam suatu suasana krisis dimana penduduknya merasakan dan menyuarakan kegagalan negara dan bentuk-bentuk nasionalisme dan sosialisme sekuler. Terkadang tidak disadari (atau disengaja) tantangan yang disuarakan atas nama Islam terhadap pandangan dunia sekuler konvensional yang telah lama merupakan norma-norma yang kita anut, seringkali disepelekan dan dianggap sebagai bentuk penyimpangan, sesuatu yang tidak rasional, dan ekstrimis. Yaitu bagi para intelektual, pembuat kebijakan, dan pakar-pakar Barat yang liberal, yang selalu merujuk kepada informasi yang sekuler, seperti halnya bagi kelompok-kelompok elite di dunia Islam, agama dalam kehidupan masyarakat selalu saja dianggap sebagai suatu ancaman fundamentalis dan suatu kemunduran.

Namun dalam hal ini, bagi beberapa pemerintahan di dunia Islam, yang legitimasinya amatlah lemah dan yang kekuasaannya dicapai dan dijalankan dengan paksaan dan kekerasan, yaitu kombinasi antara ‘demokrasi yang tidak terkontrol’ dan Islam, yang mana itu semua jelas merupakan ancaman yang serius.

Semakin pemerintahan-pemerintahan di sebagian besar negara Muslim gagal memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial ekonomi masyarakat mereka, membatasi partisipasi politik mereka, terbukti tidak peka terhadap kebutuhan untuk secara efektif memasukkan Islam sebagai suatu komponen dalam identitas dan ideologi nasional mereka, atau bahkan tampak terlalu tergantung kepada Barat, maka suatu alternatif politik Islam pun akan semakin bertambah daya tariknya.

sumber : http://umykomahi.blogspot.com/2011/01/islam-dan-dunia-islam.html

Baca Selengkapnya ..

Teori - Teori Politik ala Islam

Memang jika mau membahas politik dalam Islam ya harus mengenal akan Islam dahulu. Sungguh Islam telah mengatur segalanya dalam kehidupan ini, namun terkadang ketidaktahuan dari diri seorang Muslim sendiri yang menjadikan Islam tak nampak. Hanya terlihat dari jumlah populasi Muslim saja yang semakin banyak, namun dalam perilaku serasa nampak jauh dari ajaran Islam.

Sesungguhnya jika kita mau melihat akan syariat Islam itu sendiri telah mempunyai beberapa kelebihan dan karakteristik yang utama. Boleh kita lihat salah satunya dalam kapasitas sebagai sebuah syariat yang realistis, ia sangat memperhatikan akan kebutuhan manusia namun tak lepas dari situasi dan kondisi yang terjadi.

Semua itu telah diatur dimulai dari yang bersifat materil maupun spirituil, yang bersifat keagamaan maupun yang politik, yang bersifat yang kebudayaan maupun ekonomi. Mengenai hubungan Islam dan budaya, saya sendiri telah menulisnya terdahulu dalam “Kebudayaan dan Sikap Seorang Muslim.” Perhatian Islam sendiri juga meliputi seluruh manusia, baik yang hidup dalam masyarakat Muslim atau diluarnya.

Tidak hanya itu, kemampuan syariat Islam itu dalam seluruh ketentuan hukumnya merupakan syariat yang memudahkan bukannya menyulitkan, yaitu syariat yang melarang seorang Muslim untuk membahayakan dirinya sendiri dan juga orang lain. Ada baiknya juga kita sebagai seorang Muslim selalu terus mencoba mengenali Islam keseluruhannya.

Inilah juga yang menjadi dasar dari seorang Muslim dalam berpolitik. Dan itu semua telah diatur dalam beberapa kaidah dalam hukum Islam. Ini juga yang menjadi paling tidak dasar seorang Muslim dalam menentukan kebijakan, berperilaku, berkomunikasi, ataupun memutuskan suatu hal. Itulah kegiatan berpolitik.

Baiklah saya coba mengenalkannya yang saya yakin paling tidak bisa menjadi dasar teori kita berpolitik:

Ma laa yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menjadi jalan menuju terealisasinya sebuah kewajiban maka hukumnya menjadi wajib juga. Misal jika kita melihat suatu komunitas Muslim yang tidak bisa mendapatkan hak-hak dalam menjalankan agamanya kecuali dengan cara berpartisipasi aktif dalam kehidupan berpolitik dan terjun langsung dalam arena pemilihan umum untuk memperjuangkan hak menjalankan perintah agama, maka kedua hal tersebut hukumnya menjadi wajib pula dilakukan. Karena menjalankan perintah agama adalah wajib bagi seorang Muslim semisal ibadah sholat, maka ya usaha untuk mencapai itu juga menjadi wajib.

Al umur bi maqashidiha. Segala perkara itu nilainya tergantung pada tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Semua ulama telah menyepakati hal ini, karena berdasarkan dan hadist yang terpecaya serta terbukti validitasnya, yang berbunyi, “Sesungguhnya segala amalan perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan bahwasannya setiap manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya” (HR. Bukhari).

Jadi apabila seorang Muslim terjun dalam berpolitik demi memperjuangkan hak-hak kaum Muslimin, untuk beribadah, untuk menjalankan perintah agama, dan demi kemaslahatan umum. Maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah dari perbuatannya, sudah barang tentu dia juga akan mendapatkan nama baik di kalangan umat Muslim. Jangan lupa niat adalah penentu tujuan perbuatan kita.

Saddu adz-dzara’i. Hukum yang diambil sebagai sebuah tindakan pencegahan agar supaya tidak terjadi kemungkaran atau kerusakan. Semisal seorang Muslim di tengah mayoritas non-muslim seperti di luar negeri, ia tidak ingin terlibat dalam kegiatan berpolitik bahkan tidak berpartisipasi sama sekali karena takut menimbulkan bahaya dan berakibat buruk akan eksistensi keberagamaan dan kemasyarakatan kaum Muslimin.

Akhirnya menghindarkan diri dari resiko itu semua, dan melakukan tindakan preventif atau pencegahan atas resiko yang ditimbulkan. Ini sesuai dengan hadist yang menyatakan, “Barang siapa berhati-hati agar tidak terkena sebuah marabahaya berarti dia telah melindungi dirinya dari marabahaya itu sendiri” (HR. Ath-Thabrani).

Al hajah tanzilu mahall adh-dharurah, khashashatan kanat aw wamah. Kebutuhan menduduki hukum dari perbuatan yang bersifat dharurat, baik itu dalam artian pribadi, khusus maupun dalam konteks artian umum. Semisal kehidupan Muslim yang minoritas di tengah-tengah mayoritas non-muslim, kemudian berusaha memperjuangkan hak-hak mereka sebagai seorang Muslim dalam sebuah negara yang demokratis.

Akan tetapi dalam prosesnya memperjuangkan hak demokrasi ini, ada hal-hal yang dikhawatirkan akan bertentangan dengan ajaran syariat seperti contoh harus melakukan sumpah jabatan agar berkomitmen dengan butir-butir yang tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam, namun dalam kondisi seperti itu kekhawatiran tersebut tidak apa-apa ditinggalkan karena memperjuangkan hak-hak beribadah termasuk tuntutan dan kebutuhan sebagai seorang Muslim sehingga tidak bisa ditinggalkan dan hukumnya adalah seperti sesuatu yang bersifat dharurat.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 173, “Maka barang siapa yang terpaksa tanpa berlebih-lebihan dan tanpa melewati batas, maka dia tidak akan menanggung dosa apapun. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih.”

Al maslahah al mursalah. Maksudnya disini adalah maslahat namun tidak tercantum atau tidak ada dalam teks-teks syariat. Begini, syariat kan tidak mengatur atau menjelaskan maslahat itu diakui ataupun ditolak, akan tetapi maslahat tersebut dipandang kita sebagai manusia dapat memberikan manfaat, bisa diterima dan masuk akal, baik secara material maupun spiritual bagi kaum muslimin keseluruhannya.

Nah teori inilah yang sering digunakan para sahabat dalam menyelesaikan banyak persoalan namun dengan syarat maslahat itu tidak bertentangan dengan teks ataupun kaidah syariat yang bersifat qat’i, selain itu manfaatnya yang diperoleh juga merupakan manfaat yang hakiki bukan manfaat yang diragukan dan tentu saja dapat langsung dirasakan oleh kaum muslimin seluruhnya.

Baiklah, paling tidak berdasarkan teori-teori dasar politik tersebut, kita umat Muslim dapat berperan serta dalam kegiatan berpolitik sehingga benar-benar tercapainya kemaslahatan bagi umat maupun agama. Tidak hanya itu juga diharapkan dapat mencegah dari timbulnya bahaya dan kerusakan yang sewaktu-waktu mengancam.

Dari teori-teori tersebut paling tidak dapat meluas juga akan bagaimanakah seorang Muslim mendirikan partai politik, seorang muslim dan demokrasi, seorang muslim dengan kehidupan bernegara dan yang paling penting bagaimana seorang muslim menjalani kehidupan di dunia ini.

Patut diperhatikan pula, bahwa Islam memberikan hak seluas-luasnya untuk seorang Muslim dalam bertindak, namun sebagai seorang Muslim adakalanya kita sadar bahwa hak kita pun dibatasi oleh hak Sang Pencipta yaitu Allah SWT. Kita kembali mengingat untuk apa kita hidup, untuk apa kita hadir di dunia ini, dan akan kemana kita kelak? Dalam berpolitik pun akhirnya juga kembali kepada setiap individu Muslim itu sendiri dalam caranya mereka berpolitik.

Saya pun melihat teori-teori tersebut bersifat umum dan dapat memasuki semua lini persoalan kehidupan manusia. Itulah dibutuhkan mengenal lagi Islam secara terus-menerus sehingga dapat mengawal serta menjadi pedoman dan pada akhirnya dapat mencoba menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.

sumber : http://umykomahi.blogspot.com/2011/01/teori-teori-politik-dalam-islam.html

Baca Selengkapnya ..

Karl Marx , Max Weber , dan Negara

Karl Marx dan Max Weber

Jikalau kita ingin melihat bagaimana hubungan integral keseluruhan antara agama dan politik, hukum dan masyarakat dalam Islam, itu semua telah terefleksi dalam penekanannya pada kerja diri seorang Muslim itu sendiri yaitu sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi, untuk apa? Untuk membentuk dunia sesuai dengan pola Tuhan melalui penegakan dan penyebaran tatanan Islam. Melihat Islam dan tatanan politik tentunya tidak sepadan, karena Islam lebih dari pada itu, namun tatanan politik itu sendiri merupakan bagian atau telah dianggap sebagai jalan untuk dapat menunaikan perintah agama.

Tatanan politik ini merupakan salah satu instrumen bagi tegaknya prinsip-prinsip Islam yang telah ditetapkan Tuhan yang mengatur seluruh aspek kehidupan seorang beriman. Atas dasar itulah para fuqaha pun mulai terdorong bertentangan akan persoalan yang menanyakan apa dan mengapa negara itu harus ada. Pada masa permulaan, para fuqaha bersiteguh untuk membangun tatanan politik Islam dengan merujuk kepada perintah-perintah Al-Qur’an dan segenap hadist Rosulullah SAW yang berkaitan dengan kebutuhan umat serta universalisme Islam.

Namun kedatangan kolonialisme Eropa, kemudian malah mendominasi keseluruhan politik dan ekonomi atas wilayah Muslim sehingga membatasi ruang lingkup wacana hukum, politik dan pemikiran Islam yang berkaitan dengan tatanan politik. Gerakan kemerdekaan bermunculan di tiap-tiap negara jajahan mengangkat anti kolonial, di mana Islam berperan sebagai kekuatan pemersatu dan munculnya berbagai negara Muslim sendiri telah mengarah mengenai berbagai pernyataan mengenai tatanan politik Islam.

Berbagai bahan bacaan penting yang berkembang sejak itu telah menginginkan dan menganalisis untuk negara Islam, namun masih ada kebingungan, ketidakjelasan, kesamaran yang sangat penting seperti hakekat dan bentuk dari tatanan politik Islam sehingga terealisasi negara Islam, yang malah kadang-kadang dibingungkan dengan pikiran dan gagasan Barat mengenai negara-bangsa.

Negara

Manusia seperti yang diungkapkan Aristoteles pada hakekatnya adalah makhluk politik, maka sudah menjadi watak hidupnya dalam suatu kota yang dengan begitu dia dapat mencapai watak moralnya yang tertinggi. Inilah yang mengawali penjelasan sistematis mengenai negara dari para filosof Yunani. Bagi Plato dan Aristoteles, negara adalah bertujuan untuk mencari kebaikan umum dan kesempurnaan moral.

Bagi mereka berdua, negara tidak hanya sekedar asosiasi politik, namun secara bersamaan berperan sebagai komunitas keagamaan dan tempat sosialisasi yang biasanya berurusan dengan pengembangan pikiran dan jiwa individu.

Mengapa mereka berdua beranggapan seperti itu? Karena kedua filosof itu memandang tiap individu adalah sebagai makhluk yang secara alami cenderung kepada kebaikan dan karenanya sehingga penekanannya kepada dimensi moral kemanusiaan. Keduanya mengatakan penekanan rasa komunitas yang ditemukan dalam kota (polis) yaitu tentang kesepakatan umum tentang sifat keyakinan-keyakinan moral.

Dimulai dari Niccolo Machiavelli yang beranggapan dan menekankan bahwa hal tersebut yang telah diungkapkan kedua filosof telah berubah. Bagi Machiavellli, kondisi sekarang banyak teoretisi memandang manusia malah sebagai makhluk yang mementingkan diri sendiri, mempunyai keinginan abadi dan terus menerus mempertahankan diri demi kekuasaan dan kemudian pada akhirnya malah berujung dengan kematian. Sehingga hal tersebut memberikan pandangan fokus yang berbeda dan berubah dari moralitas dan kebaikan beralih kepada kekuasaan dan otoritas.

Itu semua dibenarkan oleh Karl Marx dan Max Weber dimana keduanya mempunyai teori sendiri tentang negara. Mereka mengganggap populasi penduduk, wilayah, pemerintahan dan kedaulatan merupakan ciri-ciri negara yang terbukti dengan sendirinya dan tidak perlu kejelasan lebih lanjut lagi. Oleh karena itu Marx dan Weber mengawali pandangan mereka dengan analisis kelas atau kelompok negara dan tindakannya.

Mereka mendasarkan teorinya kepada konsep manusia yang lebih mementingkan diri sendiri sebagai anggota kelompok. Keduanya melihat negara itu dalam hubungan kekuasaan, kekejaman, dominasi dan syarat-syarat administrasi. Tapi Marx dan Weber mempunyai pandangan berbeda dalam hubungan penekanan, tujuan dan sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

Negara menurut Karl Marx

Sebelum melangkah dalam uraian Marx tentang negara ada baiknya kita ketahui bahwa keadaan kehidupan Marx saat itu di tengah-tengah kehidupan yang mana perbedaan ekonomi sangat mencolok sekali. Mendominasinya gaya hidup kerajaan menjadikan para bangsawan semena-mena terhadap rakyatnya. Bagi Marx sendiri, negara adalah produk kontradiksi kelas dan perjuangan kelas, dan secara ekonomis semua itu dikontrol oleh kelas yang dominan. Negara borjuis itu kemudian dijadikan alat kontrol dan pemaksaan bagi pembagian kelas yang memiliki sarana-sarana produksi untuk menjalankan kekuasaan atas kelas-kelas yang tereksploitasi dalam masyarakat. Nampak luar, negara borjuis ini seakan-akan berbentuk demokrasi, namun sistem politiknya sangat terstruktur sehingga malah menjamin dominasi para borjuis-borjuis selanjutnya.

Kita lihat bahwa pemerintah bertindak sebagai eksekutif kelas para penguasa, yang mana dapat mengkoordinir tindakan dan kerja para anggota-anggotanya guna kepentingan kelas di masa selanjutnya. Mau kita lihat bagaimanapun, negara borjuis tak dapat disangkal lagi mempunyai otonomi dan penampakan kejujuran yang relatif. Tapi itu semua dibantah oleh Marx yang mengingkari kalau negara yang berdasarkan kelas, terus karena kelas itu melibatkan oposisi sehingga menjadikan negara borjuis ini menunjukkan kecenderungan-kecenderungan yang kontradiktif. Marx beranggapan bahwa tingkat produksi tinggi yang dijamin sistem kapitalis, dikarenakan mungkin karena adanya kemiskinan orang banyak atau karena hanya sedikit orang yang mempunyai kekayaan.

Namun jika semua ini di satukan kemudian diberi jalan bagi masyarakat komunis yang kita ketahui mengusung sistem pemerataan ekonomi dan memuaskan kebutuhan setiap orang. Maka lanjut Marx, dalam situasi tanpa kelas itu (karena sudah rata secara ekonomi), maka tidak akan ada oposisi, terus masyarakat tidak ada kebutuhan terhadap aparat negara yang suka menindas.

Nah terus pertanyaannya emang kalau sudah rata seperti itu sudah menjamin tidak akan ada aparatur negara yang menindas? Yah buat tahunya saya rasa kita sudah bisa melihat negara-negara yang lebih dulu mengadopsi pemikiran Marx dimana faham komunisme dan sosialisme tumbuh menjadi suatu sistem? Bagaimanakah para penguasanya dan bagaimanakah rakyatnya? Bagaimana kondisi kehidupan mereka?

Negara menurut Max Weber

Kalau di ikuti lebih lanjut sebenarnya dalam beberapa hal, Max Weber masih sependapat dengan analisa Marxist tentang negara, namun ia sendiri menganggap masyarakat tanpa kelas malah sebagai utopia atau hanya impian belaka. Weber menolak kritik Marx atas sistem kapitalis dan juga ia melihat sedikit adanya perbedaan antara masyarakat sosialis yang didominasi elit birokrat dengan sistem kapitalis yang didominasi oleh kaum borjuis.

Bagi Weber, negara adalah hubungan manusia yang mendominasi manusia, yaitu hubungan yang didukung oleh sarana-sarana kekerasan. Ia memandang bahwa pemaksaan kehendak kepada orang lain bahkan dengan kekerasan sudah menjadi bawaan manusia karena adanya hak milik dalam mendapatkan sarana-sarana materi untuk mendominasi baik itu secara administrasi ataupun pemaksaan. Jadi menurutnya lebih lanjut bagaimana sekarang caranya untuk menjelaskan dominasi ini dapat disahkan (Nah loh? Kalau sekarang bertindak memaksakan kehendak sudah melanggar ham kali).

Lanjut Weber, ketiadaan lembaga sosial yang dapat mengontrol kekerasan malah akan mengantarkan pada anarki dalam pengertian kata yang khas. Jadi menurutnya, negara didefinisikan sebagai komunitas manusia yang telah berhasil mengklaim monopoli serta dapat memanfaatkan penyalahgunaan hukum dalam suatu wilayah tertentu. Bagi Weber, monopoli penyelewengan adalah rasional bahkan karenanya malah dapat mengurangi kemungkinan konflik.

Namun sekali lagi, rasionalitas dominasi tersebut dapat diterima jika berpusat pada kemungkinan memenuhi perintah-perintah yang sah. Kalau Marx mencoba mereduksi peran aparatur negara, nah kalau Weber menyandarkan diri pada peran aparatur negara. Namun bagaimanakah selanjutnya jika mereka telah mendasari bahwa manusia itu adalah anarki, sampai-sampai bagaimana caranya melegalkan cara untuk mensahkan tindakan manusia yang secara nyata telah menyimpang.

Dahl dalam karyanya Who Governs?, yang dianggap sebagai suatu studi awal mengenai politik, yang mana didasari oleh konsep Weber tentang negara. Ia mengungkapkan bahwa negara itu merupakan kumpulan individu yang menduduki posisi penting yang mempunyai otoritas memerintah dan bertindak sebagai kelompok yang memerintah. Situasi dan alam politik itu dicirikan dengan kelompok-kelompok sosial yang berbeda yang mempunyai sasaran dan sumber daya politik yang berbeda.

Jika kita melihat lebih lanjut semua dalam uraian diatas, mereka semua melihat konseptualisasi negara dari perspektif sosial dan kapitalis. Mereka memasukkan dinamika kelompok atau analisis kelas ke dalam analisis tradisional mengenai negara dalam hubungannya dengan populasi, wilayah, pemerintahan dan kedaulatan dalam menjelaskan bagaimanakah tindakan negara. Bagi mereka kelas yang mengontrol ekonomi juga dapat mengontrol kekuatan politik dalam negara. Maksudnya, seperti sistem kapitalis yang menentukan bagaimana peran penting bagi mayoritas orang-orang yang tak punya, demikian juga bagaimana kediktatoran proletar yang mengizinkan bertahannya struktur borjuis tertentu selama dalam transisi sosialis.

Jika dipandang lebih jauh ke dalam dua sistem tersebut, kepentingan kelas dan bangsa ada di atas kepentingan anggota-anggota individu komunitas. Akhirnya malah kedua sistem tersebut menolak peran tanggung jawab bersama komunitas atas kesejahteraan spiritual dan bahkan secara material bagi anggota-anggota individualnya.

Terselip di dalam sistem-sistem tersebut pemecahbelah kondisi masyarakat, mengandalkan peran manusia yang bagi mereka mempunyai sifat anarki, padahal manusia jika tidak dibatasi memiliki nafsu yang tak terbendung, melegalkan berbagai cara dalam meraih kepentingan, meniadakan peran Tuhan (karena memang tidak mengakui adanya Tuhan atau bahkan karena trauma sejarah penyelewengan Kristen di Eropa), masih memandang ras atau kelompok tertentu (jika dilihat ini malah menjadi bom waktu menunggu terjadinya konflik), dan pastinya meniadakan sisi kebersamaan, kesamaan namun sebaliknya menimbulkan sisi individual yang tinggi.

sumber : http://umykomahi.blogspot.com/2011/01/karl-marx-max-weber-dan-negara.html

Baca Selengkapnya ..