Gudang Materi

Ringkasan Materi Kuliah Perpajakan

SKP : Surat Ketetapan yang meliputi SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB.

SKPKB : SKP yg menentukan besarnya jml pokok pjk, jml kredit pjk, jml kekurangan pmbyrn pokok pjk. Penerbitan :a. berdasarkan hasil pemeriksaan / ket lain pjk yg terutang tdk / kurang bayar,b. Srt pemberitahuan tdk dismp kan dlm jangka waktu yg tlh ditentukan & setlh ditegur scr tertulis tdk dismp kan pada waktu sbg mana ditentukan dlm srt teguran,c. Kewajiban menyelanggarakan pembukuan / pencatatan tdk dipenuhi sehingga tdk dapat diketahui besarnya pjk yg terutang,d. Kewajiban WP diterbitkan NPWP & dikukuhkan sbg pengusaha kena pjk scr jabatan. Fungsi:a.koreksi atas jml yg terutang mnrut SPTnya,b. Sarana utk mengenakan sanksi,c. Alat utk menagih pjk.

SKPKBT: srt ketetapan pjk yg mbuthkn tmbhan atas jml pjk yg tlh ditetapkan. Fungsi:a. Koreksi atas jml yg terutang mnrut SPTnya,b. Sarana utk mengenakan sanksi,c.alat utk menagih pjk.

SKPLB:srt ketetapan pjk yg menentukan jml kelebihan pmbyrn pjk karena jml kredit pjk lebih besar daripada pjk yg terutang / sehrs nya tdk terutang. Penerbitan : a. Pjk pnghslan apabila jml kredit pjk lebih besar padipada jml pjk yg terutang,b.pjk pertmbhan nilai apabila jml kredit pjk lebih besar drpd jml pjk yg terutang,c.pjk penjualan atas barang mewah apabila jml pjk yg dibayar lebih bbesar daripada jml pjk yg terutang. Fungsi : sbg alat / sarana utk mengembalikan kelebihan pmbyrn pjk.

SKPN: srt ketetapan pjk yg menentukan jml pokok pjk sama besarnya dng jml kredit pjk / pjk yg tdk terutang & tdk ada kredit pjk. Penerbitan: diterbitkan apabila setlh dilakukan pemeriksaan jml kredit pjk / jml pjk yg dibayar sama dng jml pjk yg terutang, pjk tdk terutang & tdk ada kredit pjk / tdk ada pmbyrn pjk.

Srt ketetapan Pjk (STP) : srt utk melakukan tagihan pjk & buat sanksi administrasi berupa bunga / denda. Penerbitan STP:a. Pjk pnghslan dlm tahun berjalan tdk / kurang bayar,b.wajib pjk dikenai sanksi administrasi berupa denda & bunga,c.pengusaha pjk kena pjk melaporkan faktur pjk tdk sesuai dng masa penerbitan faktur pjk,d.dari hasil penelitian terdapat kekurangan pmbyrn pjk sbg alat salah tulis & / salah hitung. Fungsi : a.sbg koreksi atas jml pjk yg terutang mnrut SPT wajib pjk,b. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga / denda, c. Alat utk menagih pjk.

Keberatan & banding : A.WP mengajukan keberatan: a.SKPKB,b.SKPKBT,c.SKPLB, d.SKPN,e.pemotongan / pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undan gan perpjkan. B. pengajuan keberatan dituangkan dlm srt keberatan sbgmn & hrs memenuhi syarat:a. Diajukan scr tertulis menggunakan bahasa indonesia,b. Satu srt keberatan utk satu srt ketetapan pjk.c.WP tlh melunasi pjk yg msih hrs dibayar paling sedikit sejml yg tlh disetujui WP dlm pembahasan akhir hasil pemeriksaan. C.srt keberatan yg tdk memenuhi persyaratan bukan merupakan srt keberatan sehingga tdk dipertimbangkan & tdk ditebitkan srt keputusan keberatan. Tata cara penyelesaian Banding ;a. WP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pjk atas srt keputusan keberatan,b. Putusan pengadilan pjk merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara,c.jml pjk yg belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pjk yg terutang smp dng putusan banding diterbitkan.

PEMERIKSAAN : serangkaian kegiatan utk mencari, mengumpulkan, mengolah data & ket lainya utk menguji kpatuhan pemenuhan kewajiban perpjkan & utk tujuan lain dlm rangka melaksanakan ketentuan perUUan perpjkan. Sasaran : inteprestasi UU yg tdk benar,kesalahan hitung, penggelapan scr khusus dari pengasilan. Tujuan : menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pjk , mlaksanakan ketentuan peraturan perUUan perpjkan. Wewenang : direktur jendral pjk.

PENYIDIKAN :serangkaian tindakan yg dilakukan oleh penyidik utk mencari serta mengumpulkan bukti yg dng bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpjkan yg terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidik :pejabat/org dilingkungan Direktorat Jendral Pjk yg diberi wewenang khusus utk melakukan penyelidikan. Wewenang penyidik: menerima, mencari, mengumpulkan, meminta & meneliti serta penggeledahan laporan berkenaan dng tindak pidana dibidang perpjkan.

Kewajiban WP: mendaftar NPWP, melaporkan usahanya utk dikukuhkan sbg PKP, menghitung & membayar pjk sendiri dg benar. Hak WP: mengajukan srt keberatan & banding, menerima tanda bukti pemasukan SPT, melakukan pembetula SPT yg tlh dimasukan.

PENAGIHAN seketika & sekaligus : tindakan penagihan pjk yg dilaksanakan oleh jurusita pjk kpd penanggung pjk tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pmbyrn yg meliputi seluruh utang pjk dari semua jenis pjk masa pjk & tahun pjk. Srt penerbitan Penagihan seketika & sekaligus: a. Penanggung pjk akan meninggalkan indonesia utk selama-lamanya,b.ba& usaha akakn dibubarkan oleh negara,c. Terjadinya penyitaan atas barang penanggung pjk oleh pihak ketiga / terjadinya tanda-tanda kepailitan.

SRT PAKSA : srt perintah membayar utang pjk & biaya penagihan pjk. Srt paksa diterbitkan : a. Penanggung pjk tdk melunasi utang pjk & kepa& ya diterbitkan srt teguran / srt peringatan & semacamnya.b. terhadap penanggung pjk tlh dilaksanakan penagihan seketika & kekaligus,c. Penanggung pjk tdk memenuhi ketentuan sbg mana tercantum dlm keputusan persetujuan angsuran / penunndaan pmbyrn pjk.

1. unsur-unsur yang terkandung dalam pajak :

a. Iuran rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang bukan barang.

b. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal Balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. fungsi-fungsi pajak

a. fungsi budgetair ; pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (regulerend) ; pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contohnya :

a. pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras

b. pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif

c. tarif pajak untuk ekspor 0%, untuk mendorong ekspor produk indonesia di pasaran dunia.

3. Hukum Pajak :

a. hukum pajak materiil : memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya hutang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh : Undang-Undang pajak penghasilan

b. hukum pajak formiil ; memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Contoh : ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

4. - Pajak langsung : pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak penghasilan (PPh)

- pajak tidak langsung : pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh ; pajak pertambahan nilai (PPn)

5. ciri-ciri self assessment system : a. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada wajib pajak sendiri.

b. wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.

c. fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

6. – Kelebihan Real Stelsel : pajak yang dikenakan lebih realistis.

- kelemahan : pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan real diketahui)

- Kelebihan Fictieve Stelsel : pajak dapat dibayar selama tahun berjalan , tanpa harus menunggu pada akhir tahun.

- Kelemahannya : Pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

7. hutang pajak dihapus karena ;

a. telah dilakukan pembayaran

b. adanya kompensasi

c. Daluwarsa

d. Pembebasan dan penghapusan

8. jawab ;

Rp120.000.000 x 15% = Rp.18.000.000

9. a. Pajak daerah : pajak yang dipungut oleh pemda dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah., pajak daerah terdiri dari pajak propinsi, contoh : pajak Kendaraan bermotor, Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor

-Pajak kabupaten/ Kota, contoh : Pajak hotel, restoran, dan pajak hiburan

b. Retribusi Daerah ; pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Contoh : a. Retribusi Pelayanan kesehatan, Retribusi kebersihan, Retribusi Pelayanan pasar, retibusi lampu jalan, Retribusi terminal, Retribusi Parkir, Retribusi tempat rekreasi.

10. pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Macam-macamnya :

a. Pajak Penghasilan (PPh), Dasar hukum : UU No.7/1984 diamandemen UU No.17/2000

b. PPN dan PPn BM, dasar hukumnya : UU No. 8/1983 diamandemen dengan UU No. 18/2000

c. Bea Materai, dasar hukumnya : UU No.13/1985

d. PBB, dasar hukumnya : UU NO.12/1985 diamandemen dengan UU NO. 12/1994

e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dsar hukumnya : UU NO. 21/1997 diamandemenkan dengan UU NO. 20/2000

sumber : http://blog.umy.ac.id/rodes2008/ringkasan-materi-kuliah-perpajakan-1/

Baca Selengkapnya ..

Identifikasi Resiko dalam Proses Bisnis

PENGENDALIAN INTERNAL DAN PERAN AKUNTAN

Pengendalian internal (internal control) adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan porsenel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran katagori sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap hokum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian internal bagi akuntan yang berperan sebagai manajer, pengguna, perancang, dan evaluator sistem akuntansi.

Ø Tanggung jawab manajer atas pengendalian internal
Ø Pengguna juga harus memahami pengendalian internal perusaan sehingga dapat diterapkan dengan tepat
Ø Akuntan juga memiliki peran penting sebagai perancang prosedur pengendalian internal yang mendorong ketaatan terhadap peraturan dan sasaran perusahan
Ø Dalam perannya sebagai evaluator , auditor internal dan auditor eksternal harus memahmi system pengendalian internal.

KERANGKA KERJA DALAM MEMPELAJARI PENGENDALIAN INTERNAL; KOMPONEN DAN SASARAN PENGENDALIAN INTERNAL

Sasaran apengendalian Internal (laporan COSO) mengidentifikasikan 5 komponen pengendalian internal yang berpengaruh terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai sasaran pengendalian nternal

1. Lingkungan pengendalian mengacu pada faktor-faktor umum yang menetapkan sifat organisasi dan mempengaruhi kesadaran karyawannya terhadap pengendalian

2. Penentuan Resiko adalah identifikasi dan analisis resiko yang mengganggu pencapaian sasaran pengendalian internal.

3. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh organisasi untuk menghadapi resiko, meliputi hal-hal:

a. Penelaahan kinerja merupakan aktivitas-aktivitas yang mencakup analisis kinerja
b. Pemisahan tugas mencakup pembebanan tanggung jawab untuk otorisasi transaksi, pelaksanaan transaksi, pencatatan transksi dan pemeliharaan asset kepada karyawan yang berbeda-beda
c. Pengendalian aplikasi diterkan pada masing-masing aplikasi SIA
d. Pengendalian umum adalah pengendalian umum yang berkaitan dengan banyak aplikasi
4. Informasi dan komunikasi. System informasi perusahaan merupakan kumpulan prosedur dan record yang dibuat untuk memulai, memcatat, memproses, dan melaporkan kejadianpada proses entitas
5. Pengawasan. Manajemen harus mengawasi pengendalian internal untuk memastikan bahwa pengendalian organisasi berfungsi sebagaimana dimaksudkan

Sasaran pelaksanaan untuk siklus pendapatan adalah

1. Memastikan pengiriman barang dan jasa yang tepat
2. Memastikan penerimaan dan penanganan kas yang cepat

Sasran pelaksanaan untuk siklus pemerolehan adalah

1. Memastiakn penerimaan barang dan jasa yang tepat
2. Memastikan pembayaran dan penanganan kas yang tepat

Sasaran system informasi menfokuskan pada pencatatan, pembaruan, dan pelaporan informasi akuntansi.

Sasaran perlindunag asset focus pada sasaran pelaksanaan dan system informasi

Sasaran kinerja menfokuskan pada pendapatan kinerja yang memuaskan dari organisasi, orang, departemen, barang atau jasa.

Penentuan Resiko

PENENTUAN RISIKO PELAKSANAAN: SIKLUS PEMDAPATAN

Risiko pelaksanaan (execution risk) mencakup risiko tidak tepatnya pelaksanaan transaksi. Risiko pelaksanaan yang umum untuk 2 transaksi siklus pendatan adalah sebagai berukut:

1. Penyerahan barang atau jasa

* Diperolehkannya penjulan atau layanan jasa yang tidak terotorisasi
* Penjualan atau layanan jasa yang terotorisasi tidak terjadi, terlambat atau digandakan tanpa disengaja
* Jenis barang atau jasa salah
* Kuantitas atau kualitas salah
* Pelanggan atau alamat salah

2. Penerimaan kas:

* Kas tidak terima atau terlambat diterima
* Jumlah kas yang diterima salah

Lima langkah yang bermanfaat dalam pemahaman dan penetuan resiko pelaksanaan:

Langkah 1. Dapatlkan pemahaman mengenai proses organisasi
Langkah 2. Identifikasikan barang atau jasa yang diberikan dan kasa yang diterima yang tergolong berisiko
Langkah 3. Nyatakan kembali setiap resiko umum untuk menjelaskan resiko pelaksanaan dengan lebih tepat untuk proses tertentu yang di pelajari. Keluar setiap risiko yang tidak relevan atau jeles-jelas tidak material
Langkah 4. Beri penilaian terhadap signifikan risiko-risiko yang tersisa
Langkah 5. Untuk resiko yang signifikan, identifikasikan factor-faktor yang berkontribusi terhadap resiko. Kejadian dalam proses dapat digunakan untuk mengidentifikasi factor-faktor ini secara sistematis.

PENENTUAN RISIKO PELAKSANAAN: SIKLUS PEMEROLEHAN

Resiko pelaksanaan yang bersifat umum untuk 2 transaksi siklus pemerolehan adalah sebagai berikut:

1. Menerima barang atau jasa

* Diterimanya barang/jasa yang tidak terotorisasi
* Barang/jasa yang diharapakan untuk diterima, tidak terjadi, terlambat, atau tanpa sengaja terjadi 2 kali
* Jenis barang/jasa yang diterima salah
* Kuantitas atau kualitas salah
* Salah pemasok

2. Melakukan pembayaran

* Pembayaran yang tidak terotorisasi
* Kas tidak dibayar, terlambat, atau membayar 2 kali
* Jumlah yang dibayar salah
* Membayar kepada pemasok yang salah

PENELITIAN RESIKO SISTEM INFORMASI

1) PENCATATAN RESIKO

Pencatatan resiko (recording risk) menyatakan resiko yang tidak tangkap informasi kejadian secara akurat dalam sitem informasi organisasi.

2) MEMPERBARUI RISIKO

Pembaruan resiko (update risk) adalah resiko bahwa field ringkasan dalam catatan induk tidak diperbahurui dengan tepat.kesalahan dalam mempengaruhi juga dapat mengurangi efektivitas pengendalian atas saldo asset dan kewajiban dibuku besar.

Risiko pencatatan yang umum untuk siklus pendapatan dan pemerolehan adalah sebagai berikut:

* Kejadian tidak pernah terjadi dicatat
* Kejadian tidak dicatat
* Dicatatnya jenis barang/jasa yang salah
* Dicatatnya kuantitas atau harga yang salah
* Dicatatny agen internal atau eksternal yang salah
* Salah mencatat data lainnya, seperti tanggal, akun-akaun buku besar, atau perincian lainnya.

MENGIDENTIFIKASIKAN RESIKO PEMBARUAN

Risiko pembaruan adalah resiko kesalahan dalam memperbarui data ringkasan di file induk (dalam system komputer) atau buku besar pembantu (dalam system manual). Resiko pembaruan yang bersifat umum adalah sebagai berikut:

* Pembatuan record induk diabaikan atau tanpa senganja 2 kali diperbarui
* Pembaruan record induk terjadi pada waktu yang salah
* Gield ringkasan diperbarui dengan jumlah yang salah
* Record induk salah diperbarui

AKTIVITAS PENGENDALIAN

Pengendalian Arus Kerja

1. Pemisahan Tugas

* Otoritas kejadian
* Pelaksanan kejadian
* Pencatatan data kejadian
* Penganmanan sumber daya yang berhubungan dengan kejadin

2. Penngunaan Informasi Mengenai kejadian sebelumnya untuk mengendalikan aktivitas

* Informasi dari dokumen
* Informasi dari komputer

3. Urutan kerja yang seharusnya

4. Menindaklanjuti kejadian

* Pesanan pelanggan yang belum dipenuhi
* Faktur penjualan yang sudah jatuh tempo
* Permintaan yang menunngu untuk disetujui
* Jasa yang disdiakan tetapi belum selesai (misalnya pekerjaan percetakan, pekerjaan pebaikan dan audit)

5. Dokumen bernomor urut

Memberikan nomor urut pada dokumen memberikan peluabg untuk mengendalikan kejadian. Dokumen bernomor urut dibuat selama satu kejadian dipertanggung jawabkan dikejadian berikutnya

6. Pencatatan agen internal yang bertanggung jawab atas kejadian dalam suatu proses

7. Pembatasan akses ke asset dan informasi

8. Rekonsiliasi catatan dengan bukti fisik asset

PENELAAN KINERJA

Penelaan kinerja mengukur kinerja dengan membandingkan data actual dengan anggaran, proyeksi, atau data periode lalu. Penelaan kinerja meliputi analisis data (kemungkinan dari banyak periode), identifikasi masalah, dan pengambilan tindakan perbaiki.

sumber : http://blog.umy.ac.id/rodes2008/mengidentifikasi-risiko-dan-pengendalian-dalam-proses-bisnis/

Baca Selengkapnya ..

RSS Feed

Apa itu RSS ?

RSS adalah sebuah file berformat XML untuk sindikasi yang telah digunakan (diantaranya dan kebanyakan) situs web berita dan weblog. GudangMateri.com menggunakan RSS 2.0 (Really Simple Syndication 2.0)

Teknologi yang dibangun dengan RSS mengijinkan kita untuk berlangganan kepada situs web yang menyediakan umpan web (feed) RSS, biasanya situs web yang isinya selalu diganti secara reguler. Untuk memanfaatkan teknologi ini kita membutuhkan layanan pengumpul. Pengumpul bisa dibayangkan sebagai kotak surat pribadi. Kita kemudian dapat mendaftar ke situs yang ingin kita tahu perubahannya.

Namun, berbeda dengan langganan koran atau majalah, untuk berlangganan RSS tidak diperlukan biaya, gratis. Tapi, kita biasanya hanya mendapatkan satu baris atau sebuah pengantar dari isi situs berikut alamat terkait untuk membaca isi lengkap artikelnya.

Menggunakan RSS GudangMateri.com

GudangMateri.com akan mengirim berita terkini langsung ke halaman Anda. Anda bisa berlangganan gratis dengan memilih subjek di bawah. Dapatkan semua update dalam satu kali klik . Untuk menambahkan konten ke pembaca RSS lainnya, klik

. (temukan juga cara berlangganan RSS Feed)

Gudang Materi

Gudang Berita

Gudang Biografi

Gudang Aplikasi

Gudang Musik

Gudang Komik

Gudang Pedia

Gudang Kamus

Gudang Iklan

Apa ketentuan penggunaannya?

RSS disediakan secara gratis untuk penggunaan pribadi dan non-komersial. Kami harap Anda dapat memberikan penghargaan terhadap GudangMateri.com terkait dengan penggunaan RSS oleh Anda.

Baca Selengkapnya ..

Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Peranan Dewan Pengawas Syari’ah sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. Menurut Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005 bahwa DSN memberikan tugas kepada DPS untuk :

(1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah,
(2) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN
(3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran
(4) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.

Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Kesalahan besar perbankan syari’ah saat ini adalah mengangkat DPS karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena.. keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syari’ah.

Masih banyak anggota DPS yang belum mengerti tentang teknis perbankan dan LKS, apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam seperti akuntansi, akibatnya pengawasan dan peran-peran strategis lainnya sangat tidak optimal. DPS juga harus memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syariah seperti ilmu ekonomi moneter misalnya, dampak bunga terhadap investasi, produksi, unemployment.

Dampak bunga terhadap inflasi dan volatilitas currency, Dengan memahami ini, maka tidak ada lagi ulama yang menyamakan margin jual beli murabahah dengan bunga. Tetapi faktanya, masih banyak ulama yang tidak bisa membedakan margin murabahah dengan bunga, karena minimnya ilmu yang mereka miliki.

Karena pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka sudah bisa dipastikan, fungsi pengawasan DPS tidak optimal, akibatnya penyimpangan dan praktek syariah menjadi hal yang mungkin dan sering terjadi.Harus diakui, bahwa perbankan syariah sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan yang bersifat syar’ah.

Tuntutan target, tingkat keuntungan yang lebih baik, serta penilaian kinerja pada setiap cabang bank syari’ah, yang masih dominan didasarkan atas kinerka keuangan, akan dapat mendorong kacab dan praktisi yang oportunis untuk melanggar ketentuan syari’ah. Hal ini akan semakin rentan terjadi pada bank syari’ah dengan tingkat pengawasan syariah yang rendah.

Oleh karenanya, tidak heran, jika masih banyak ditemukannya pelanggaran aspek syari’ah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perbankan syariah, khususnya perbankan yang konversi ke syariah atau membuka unit usaha syariah.Yang juga mengherankan lagi adalah, sering kali kasus-kasus yang menyimpang dari syar’ah Islam di bank syari’ah, lebih dahulu diketahui oleh Bank Indonesia daripada oleh DPS, sehingga DPS baru mengetahui adanya penyimpangan syari’ah setelah mendapat informasi dari Bank Indonesia. Demikianlah lemahnya pengawasan DPS di bank-bank syari’ah.

Bank syariah harus menyadari bila mereka sering mengabaikan kepatuhan prinsip syariah, mereka akan menghadapi risiko reputasi (reputation-risk) yang bermuara pada kekecewaan masyarakat dan sekaligus merusak citra lembaga perbankan syari’ah.Bank Indonesia selalu menyampaikan banyaknya indikasi pelanggaran syari’ah yang dilakukan oleh lembaga perbankan syari’ah dalam praktek operasionalnya. (Bisnis Indonesia, 12/2/04).

Deputi Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim mengatakan, “Dari indikator pengawasan dan pemeriksaan yang dilaporkan Bank Indonesia, masih ditemui berbagai sistem operasional bank syariah yang belum sesuai dengan prinsip kepatuhan pada nilai-nilai syariah. Hal itu diungkapkannya dalam seminar bertajuk Prospek Perbankan Syariah Pasca-Fatwa MUI di Jakarta, 10 Pebruari 2004.

Melihat fenomena tidak syari’ahnya bank syari’ah tersebut, sampai-sampai Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Wahyu Dwi Agung mengatakan Bank Indonesia seharusnya segera meluruskan pihak manajemen bank syariah terkait. Peringatan serupa kembali disampaikan Maulana Ibrahim, dalam Simposium Nasional Ekonomi Islami di Malang yang langsung saya hadiri.

Deputi Gubernur BI itu dalam orasinya ia menuliskan, Sejak dini Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) dan pengawas bank syari’ah, harus meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di bank syari’ah. Hal ini penting agar bank syari’ah tidak menjadi bank yang bermasalah. Khusus terhadap prinsip-prinsip syari’ah, bankir syari’ah harus sepenuhnya konsisten terhadap penerapan prinsip-prinsip syari’ah, karena umumnya di dunia ini kegagalan bank syari’ah dapat terjadi, karena ketidak-konsistenan dalam menjalankan prinsip syari’ah.(28/5/05)Maulana Ibrahim selanjutnya mengatakan, bahwa peran DPS sangat menentukan dalam mengawasi operasi bank syari’ah agar tetap memenuhi prinsip-prinsip syari’ah. DPS harus secara aktif dan rutin melakukan pengawasan terhadap bank syari’ah.

Kelangkaan ulama integratif sebagaimana disebut di atas, bahwa DPS harus menguasai fiqh mumalah bersama perangkatnya (ilmu ushul fiqh, qawa’id fiqh, tafsir dan hadits ekonomi), juga harus menguasai ilmu ekonomi keuangan dan perbankan Islam modern. Tapi kenyataannnya persyaratan tersebut sangat sulit diwujudkan, karena kita kekurangan ulama yang memahami kedua disiplin keilmuan tersebut sekaligus.

Fenomena itu tidak saja di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Majid Dawood, CEO Yasaar, sebuah lembaga konsultasi untuk DPS, juga mengakui terjadi kekurangan jumlah ulama yang memahami fikih muamalah dan ekonomi keuangan modern. Seorang DPS bank syariah misalnya, harus mengetahui konsep dan mekanisme operasional perbankan syari’ah, struktur dan terminologi bank dan LKS, legal documentation, mengatahui dasar-dasar akuntansi sehingga bisa membaca laporan keuangan, dan tentu saja pemahaman yang baik tentang fikih muamalah . Karena itu Yasaar sebagai lembaga yang khusus menangani shariah board mulai merekrut ulama muda potensial yang menguasai ilmu ekonomi keuangan.

Dengan ilmu yang integral tersebut pengawasan bisa lebih optimal dan mereka bisa merumuskan menetapkan serta pembuatan fatwa hukum ekonomi syari’ah di Indonesia, ulama muda potensial dapat direkrut di program Doktor Ekonomi Ekonomi Islam yang mulai tumbuh dan berkembang di berbagai Perguruan Tinggi. Keunggulan mereka ini adalah dikarenakan mereka memiliki dua keahlian keilmuan sekaligus, yaitu pertama, fiqih mumalah, ushul fiqh, qawaid fiqh serta ayat dan hadits ekonomi dan kedua, mereka juga mengerti tentang praktek perbankan dan LKS yang disertai bekal ilmu ekonomi keuangan modern, sehingga mereka bisa melakukan pengawasan dengan baik, bukan sekedar pajangan kharisma.

Krisis ekonomi Indonesia sampai saat ini masih berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda untuk segera pulih. APBN kita masih dikuras dalam jumlah besar untuk pengeluaran membayar bunga hutang baik hutang luar negeri maupun bunga hutang dalam negeri dalam bentuk bunga obligasi rekap bank konvensional. Seharusnya dana APBN ratusan triliun digunakan untuk pemberdayaan rakyat miskin, tetapi justru untuk mensubsisi bank-bank ribawi melalui bunga rekap BLBI dan SBI.

Ini terjadi karena pemerintah telah terperangkap kepada sistem riba yang merusak perekonomian bangsa. Menaiknya harga BBM semakin memperparah penderitaan rakyat Indonesia dan semakin membengkakkan angka kemiskinan. Inflasi meningkat secara tajam. Semua para ekonom hebat di negeri ini meprediski infasi hanya 8,7 %, tetapi kenyataannya melejit di luar dugaan, lebih dari 18 %. Ekonom hebat tersebut keliru besar dalam memprediksi. Angka inflasi 18 % merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir. Sebagai indikator penting bagi perekonomian negara, maka inflasi wajib dipandang secara kritis. Sebab, inflasi yang melonjak tinggi bermakna gong marabahaya bagi ekonomi rakyat.

Pada saat ini, tercatat jika sejak Maret 2005, jumlah utang Indonesia mencapai Rp1,282 triliun. Angka fantastis nan bombastis tersebut, setara dengan 52 % dari produk domestik bruto. Komposisi utang itu ialah 49% persen utang luar negeri. Sementara 51 persen utang dalam negeri.Selain problem hutang Indonesia yang amat besar, ancaman terhadap kesinambungan fiskal dan pembiayaan pembangunan juga menjadi problem besar.

Demikian pula buruknya infrastruktur, rendahnya investasi dan pertumbuhan ekonomi, terpuruknya sektor riel, menurunnya daya saing, serta akan masih meningkatnya angka pengangguran akibat kenaikan BBM yang lalu.APBN kita masih berada pada titik yang kritis, sebab faktor eksternal seperti naiknya harga minyak, bisa membuat beban APBN membengkak dan memperbesar defisit APBN. akibat ikut membengkaknya subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan pengeluaran pemerintah yang terkait dengan luar negeri. Belum lagi ancaman depresiasi nilai rupiah yanag selalu membayang-bayangi.

Keterpurukan ekonomi Indoiensias juga ditandai oleh masih belum bergairahnya sektor riil akibat lumpuhnya fungsi intermediasi perbankan konvensional. LDR Bank konvensional masih belum optimal bahkan masih jauh, yaitu berkisar di angka 50an %. Lain lagi NPL 2 bank konvensional raksasa yang semakin meningkat . Peningkatan NPL (kredirt macet) tersebut telah berada pada titik yang membahayakan, yaitu 24 & dan 20 %. Inilah kondisi bank-bank ribawi, LDR rendah sementara NPL tinggi. Realitas ini berbeda dengan bank syariah, FDR tingi, NPF rendah. Sehingga mendorong pertumbuhan sektor riil. Sementara bank konvensional sebaliknya.

Kesimpulannya, ekonomi Indonesia benar-benar terpuruk dan terburuk di bawah sistem ekonomi kapitalisme. Indonesia hanya unggul atas negara-negara Afrika seperti Malawi, Uganda, Kenya, Zambia, Mozambik, Zimbabwe,Mali, Angola dan Chad. Peringkat daya saing pertumbuhan (growth competitiveness index) Indonesia, nyaris sama dengan Ethiopia yang pernah hancur-lebur oleh perang serta wabah kelaparan.

Syari’ah Sebagai Solusi

Salah satu solusi penting yang harus diperhatikan pemerintahan dalam merecovery ekonomi Indonesia adalah penerapan ekonomi syari’ah. Ekonomi syari’ah memiliki komitmen yang kuat pada pengentasan kemiskinan, penegakan keadilan pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba, dan pelarangan spekulasi mata uang sehingga menciptakan stabilitas perekonomian.

Ekonomi syari’ah yang menekankan keadilan, mengajarkan konsep yang unggul dalam menghadapi gejolak moneter dibanding sistem konvensional. Fakta ini telah diakui oleh banyak pakar ekonomi global, seperti Rodney Shakespeare (United Kingdom), Volker Nienhaus (Jerman), dsb.

Ke depan pemerintah perlu memberikan perhatian besar kepada sistem ekonomi Islam yang telah terbukti ampuh dan lebih resisten di masa krisis. Sistem ekonomi Islam yang diwakili lembaga perbankan syari’ah telah menunjukkan ketangguhannya bisa bertahan karena ia menggunakan sistemi hasil sehingga tidak mengalami negative spread sebagaimana bank-bank konvensional. Bahkan perbankan syariah semakin berkembang di masa-masa yang sangat sulit tersebut.

Sementara bank-bank raksasa mengalami keterpurukan hebat yang berakhir pada likuidasi, sebagian bank konvensional lainnya terpaksa direkap oleh pemerintah dalam jumlah besar Rp 650 triliun. Setiap tahun APBN kita dikuras lagi oleh keperluan membayar bunga obligasi rekap tersebut. Dana APBN yang seharusnya diutamakan untuk pengentasan kemiskinan rakyat, tetapi justru digunakan untuk membantu bank-bank konvensional. Inilah faktanya, kalau kita masih mempertahakan sistem ekonomi kapitalisme yang ribawi.

Selama ini, sistem ekonomi dan keuangan syari’ah kurang mendapat tempat yang memungkinkannya untuk berkembang. Ekonomi Islam belum menjadi perhatian pemerintah. Sistem ini mempunyai banyak keunggulan untuk diterapkan, Ekonomi Islam bagaikan pohon tumbuhan yang bagus dan potensial, tapi dibiarkan saja, tidak dipupuk dan disiram. Akibatnya, pertumbuhannya sangat lambat, karena kurang mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan pihak-pihak yang berkompeten, seperti Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Industri, BAPENAS, DPR dan Menteri yang terkait lainnya.

Keberhasilan Malaysia mengembangkan ekonomi Islam secara signifikan dan menjadi teladan dunia internasional, adalah disebabkan karena kebijakan Mahathir yang secara serius mengembangkan ekonomi Islam. Mereka tampil sebagai pelopor kebangkitan ekonomi Islam, dengan kebijakan yang sungguh-sungguh membangun kekuatan ekonomi berdasarkan prinsip syari’ah. Indonesia yang jauh lebih dulu merdeka dan menentukan nasibnya sendiri, kini tertinggal jauh dari Malaysia.

Kebijakan-kebijakan Mahathir dan juga Anwar Ibrahim ketika itu dengan sistem syari’ah, telah mampu mengangkat ekonomi Malaysia setara dengan Singapura. Tanpa kebijakan mereka, tentu tidak mungkin ekonomi Islam terangkat seperti sekarang, tanpa kebijakan mereka tidak mungkin terjadi perubahan pendapatan masyarakat Islam secara signifikan. Mereka bukan saja berhasil membangun perbankan, asuransi, pasar modal, tabungan haji dan lembaga keuagan lainnya secara sistem syari’ah, tetapi juga telah mampu membangun peradaban ekonomi baik mikro maupun makro dengan didasari prinsip nilai-nilai Islami.Aplikasi ekonomi Islam bukanlah untuk kepentingan ummat Islam saja. Penilaian sektarianisme bagi penerapan ekonomi Islam seperti itu sangat keliru, sebab ekonomi Islam yang konsen pada penegakan prinsip keadilan dan membawa rahmat untuk semua orang tidak diperuntukkan bagi ummat Islam saja, dan karena itu ekonomi Islam bersifat inklusif.

Kegagalan Kapitalisme dan Peluang Ekonomi Syariah

Ekonomi konvensional di bawah dominasi kapitalisme saat ini sedang menghadapi masa krisis dan re-evaluasi. Sebagaiman disebut sebelumnya, kapitalisme menghadapi serangan kritikan dari berbagai penjuru. Mulai dari Karl Max sampai pada era tahun 1940-an,1950-an, 1960an, bahkan di awal abad 21 kritikan tersebut semakin tajam dan meluas. seperti Joseph Schumpeter, Daniel Bell, Irving Kristol, Gunnar Myrdal, Paul Omerod, Umar Ibrahim Vadillo, Critovan Buarque, sampai kepada Joseph Stigliz.Banyak indikasi kegagalan kapitalisme tersebut, anatara lain;

Pertama, Ekonomi konvensional yang berlandaskan pada sistem ribawi, ternyata semakin menciptakan ketimpangan pendapatan yang hebat dan ketidak-adilan ekonomi.

Kedua, Ekonomi kapitalisme tersebut juga telah menciptakan krisis moneter dan ekonomi di banyak negara. Di bawah sistem kapitalisme, krisis demi krisi terjadi terus menerus, sejak tahun 1923, 1930, 1940, 1970, 1980, 1990, 1997 bahkan sampai sekarang. Banyak negara senantiasa terancam krisis susulan di masa depan jika sistem kapitalisme terus dipertahankan.

Ketiga, Ekonomi kapitalisme banyak memiliki kekeliruan dan kesalahan dalam sejumlah premisnya, terutama rasionalitas ekonomi yang telah mengabaikan moral dimensi moral.

Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan tersebut dari tahun ke tahun semakin menganga dan melebar. Hal itu terlihat dari data World Bank tahun 2004. Pada tahun 1965, sebesar 20% orang terkaya menguasai 69,5 pendapatan dunia. Pada tahun 1970 menjadi 70 %. Pada tahun 1980 ketimpangan makin tajam di mana 20 % orang terkaya tersebut mendominasi 75,4 % pendapatan dunia, dan pada tahun 1990 ketimpangan pendapatan semakin tajam lagi, yaitu 83,4 %. (Data lengkap bisa dilihat pada tabel).

Sementara itu, 20 % orang termiskin pada tahun 1965 menguasai 2,3 % income dunia. Selanjutnya di tahun 1970, terjadi penurunan, mereka mengusai 2,2 %. Pada tahun 1980 terus terjadi penurunan, mereka hanya mengusai 1,7 % dari total income dunia. Kesenjangan semakin terjadi di tahun 1990, mereka hanya mengusai 1,4 % .Dan diprediksikan pada tahun 2000-2005, mereka hanya bisa menguasai 1 % saja.

Data ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di dunia di bawah sistem ekonomi kapitalisme semakin tajam dari waktu ke waktu dan tidak ada tanda-tanda ke arah pendapatan yang adil (distributive justice). Artinya kekayaan semakin menumpuk di tangan segelintir kapitalis yang menerapkan riba dalam perekomiannya dan mengaibaikan nilai-nilai keadilan dalam distribusi income.

Ketimpangan pendapatan di bawah ekonomi kapitalisme juga terlihat pada data IRTI IDB (2004), bahwa 15 persen penduduk dunia hidup dengan pendapatan per kapita per hari sebesar 70-80 dolar AS. Pada umumnya mereka hidup di negara-negara Barat. Sementara sisanya, yaitu sekitar 85 persen, harus terpaksa hidup dengan pendapatan per kapita per hari di bawah 5 dolar AS. Kebanyakan di antara mereka tinggal di wilayah negara-negara berkembang yang mayoritas muslim.

Jika sistem tersebut dipertahankan terus, ketimpangan tetap akan terjadi, bahkan bisa lebih tajam lagi. Untuk itulah para pakar ekonomi menegaskan bahwa untuk memperbaiki keadaan ini, tidak ada jalan lain kecuali mengubah paradigma dan visi, yaitu melakukan satu titik balik peradaban sebagaimana yang diteriakkan Fritjop Chapra. Titik balik perdaban meniscayakan dilakukannya pembangunan dan pengembangan sistem ekonomi yang memiliki nilai dan norma yang bisa dipertanggungjawabkan.

Kemiskinan dan Pengangguran

Selain data World Bank di atas, fakta di Asia Timur pada tahun 1990, juga menunjukkan keadaan ekonomi yang tragis. Hampir 170 juta anak laki-laki dan perempuan putus sekolah pada tingkat sekolah menengah. Di Asia Tenggara dan Pasifik lebih sepertiga anak-anak berusia di bawah lima tahun mengalami kekurangan nutrisi. Hampir satu juta anak-anak di Asia Timur mati sebelum berumur lima tahun. Memang bisa saja dikemukakan argumen bahwa seiring dengan perjalanan waktu dan semakin meningkatnya pertumbuhan, kekurangan-kekurangan itu akan bisa dihilangkan.

Akan tetapi hal demikian nampaknya lamunan belaka, sebab kalau memang demikian, maka negara-negara industri pasti akan terbebas dari masalah-masalah seperti itu. Pada kenyataannya dewasa ini lebih dari 100 juta orang di negara-negara industri hidup di bawah garis kemiskinan dan lebih dari lima juta orang menjadi tunawisma.

Analisis yang sama dikemukakan oleh Chapra dalam buku “Islam and The Economic Challenge” (1992). Menurutnya, peristiwa depresi hebat telah memperlihatkan secara jelas kelemahan logika Hukum Say dan konsep laissez faire. Ini dibuktikan oleh ekonomi pasar yang hampir tidak mampu secara konstan menggapai tingkat full employment dan kemakmuran. Ironisnya, di balik kemajuan ilmu ekonomi yang begitu pesat, penuh inovasi, dilengkapi dengan metodologi yang semakin tajam, model-model matematika dan ekonometri yang semakin luas untuk melakukan evaluasi dan prediksi, ternyata ilmu ekonomi tetap memiliki keterbatasan untuk mengambarkan, menganalisa maupun memproyeksikan kecenderungan tingkah laku ekonomi dalam perspektif waktu jangka pendek.

Dengan kata lain, ilmu ekonomi, bekerja dengan asumsi-asumsi ceteris paribus. Dalam konteks ini, Keynes pernah mengatakan, “Kita terkungkung dan kehabisan energi dalam perangkap teori dan implementasi ilmu ekonomi kapitalis yang ternyata tetap saja mandul untuk melakukan terobosan mendasar guna mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup umat manusia di muka bumi ini”.

Kesimpulannya, konsep dan kebijakan ekonomi yang berdasarkan kapitalisme terbukti telah gagal mewujudkan perekonomian yang berkeadilan. Akibat berpegang pada faham tersebut terjadilah ketidakseimbangan makroekonomi dan instabilitas nasional.

Gagalnya kapitalisme

Dengan melihat realita di atas, jelas ada ”something wrong” dalam konsep-konsep yang selama ini diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia, karena kelihatan masih jauh dari yang diharapkan. Konsep-konsep tersebut terlihat tidak memiliki konstribusi yang cukup signifikan, bahkan bagi negara-negara pencetus konsep tersebut. Ini terbukti dari ketidakmampuan direalisasikannya sasaran-sasaran yang diinginkan seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kesempatan kerja penuh (full employment) dan distribusi pendapatan dan kekayaan merata.

Konsep-konsep tersebut juga dianggap gagal, karena menyuburkan budaya eksploitasi manusia atas manusia lainnya, kerusakan lingkungan serta melupakan tujuan-tujuan moral dan etis manusia. Singkatnya, konsep yang ditawarkan Barat, bukanlah pilihan tepat apalagi dijadikan prototype bagi negara-negara yang sedang berkembang. Namun demikian kita tak boleh menafikan bahwa pengalaman dari ekonomi pembangunan yang telah berkembang itu banyak yang bermanfaat dan penting bagi kita dalam membangun, meskipun relevansinya sangat terbatas.

Sistem kapitalis maupun sosialis jelas tidak sesuai dengan sistem nilai Islam. Keduanya bersifat eksploitatif dan tidak adil serta memperlakukan manusia bukan sebagai manusia. Kedua sistem itu juga tidak mampu menjawab tantangan ekonomi, politik, sosial dan moral di zaman sekarang. Hal ini bukan saja dikarenakan ada perbedaan ideologis, sikap moral dan kerangka sosial politik, tetapi juga karena alasan-alasan yang lebih bersifat ekonomis duniawi, perbedaan sumberdaya, stuasi ekonomi internasional yang berubah, tingkat ekonomi masing-masing dan biaya sosial ekonomi pembangunan.

Teori pembangunan seperti yang dikembangkan di Barat, banyak dipengaruhi oleh karakteristik unik dan spesifik, juga dipengaruhi oleh nilai dan infra struktur sosial politik ekonomi Barat. Teori demikian jelas tidak dapat diterapkan persis di negara-negara Islam. Terlebih lagi, sebagian teori pembangunan Barat lahir dari teori Kapitalis. Karena kelemahan mendasar inilah, maka teori tersebut tidak mampu menyelesaikan persoalan pembangunan di berbagai negara berkembang.

Ketika sistem ekonomi kapitalisme mengalami kegagalan maka peluang ekonomi syariah makin terbuka luas untuk menjadi solusi kerusakan ekonomi dunia. Diharapkan para ilmuwan dan praktisi ekonomi Islam saat ini dapat memanfaatkan peluang besar yang sangat strategis itu dengan jihad iqtishadi dan ijtihad yang lebih kreatif dan inovatif dalam koridor syari’ah ilahiyah.

Strategi Meningkatkan Market Share Bank Syariah

Market share bank syariah di Indonesia saat ini, relatif masih kecil, masih 1,6 ‎‎%. dari total asset bank secara nasional (Data BI Februari 2007). Menurut Siti ‎Fajriyah, salah seorang Deputi Gubernur Bank Indonesia, jumlah nasabah Bank ‎syariah saat ini, baru sekitar 2 juta orang. Padahal jumlah umat Islam potensial untuk ‎menjadi customer bank syariah lebih dari 100 juta orang. Dengan demikian, mayoritas ‎umat Islam belum berhubungan dengan bank syariah.‎Banyak faktor yang menyebabkan mengapa umat Islam belum berhubungan ‎dengan bank-syariah, antara lain

Pertama, Tingkat pemahaman dan pengetahuan ‎umat tentang bank syariah masih sangat rendah. Masih banyak yang belum mengerti ‎dan salah faham tentang bank syariah dan menggangapnya sama saja dengan bank ‎konvensional, Bahkan sebagian ustaz yang tidak memiliki ilmu yang memadai ‎tentang ekonomi Islam (ilmu ekonomi makro;moneter) masih berpandangan miring ‎tentang bank syariah.

Kedua, Belum ada gerakan bersama dalam skala besar untuk ‎mempromosikan bank syariah.

Ketiga, Terbatasnya pakar dan SDM ekonomi ‎syari’ah.

Keempat, Peran pemerintah masih kecil dalam mendukung dan ‎mengembangkan ekonomi syariah. Kelima, Peran ulama, ustaz dan dai’ masih relatif ‎kecil. Ulama yang berjuang keras mendakwahlan ekonomi syariah selama ini terbatas ‎pada DSN dan kalangan akademisi yang telah tercerahkan. Bahkan masih banyak ‎anggota DSN yang belum menjadikan tema khutbah dan pengajian tentang bank dan ‎ekonomi syariah.

Keenam, para akademisi di berbagai perguruan tinggi, termasuk ‎perguruan Tinggi Islam belum optimal.

Ketujuh, peran ormas Islam juga belum ‎optimal membantu dan mendukung gerakan bank syariah. Terbukti mereka masih ‎banyak yang berhubungan dengan bank konvensional.

Kedelapan, dan ini yang paling ‎utama, Bank Indonesia dan bank-bank syariah belum menemukan strategi jitu dan ‎ampuh dalam memasarkan bank syariah kepada masyakat luas ‎.

Alhamdulillah, stretegi jitu dan sangat ampuh tersebut telah lama kita temukan ‎dan telah lama terbukti dengan ampuh menggiring dan menyadarkan umat untuk ‎menabung, mendepsitokan uangnya di bank syariah serta bertransaksi perbankan ‎dengan bank syuariah. Strategi ini akan mampu menyadarkan umat tentang kejahatan ‎sistem ribawi dan keunggulan bank Islam yang pada gilirannya mendorong mereka ‎datang berduyun-duyun ke bank-bank Syariah sembari meninggaalkan bank ‎konvensional.

Apabila umat datang berduyun-duyun ke bank syari’ah, maka bank-‎bank syari’ah akan mengalami antrian panjang nasabah. Tetapi kenyataannya hari ini, ‎banyak wanita berjilbab dan para ibu-ibu haji yang masih menabung di bank ‎konvensional ribawi. Masalah utamanya adalah mereka belum mendapat pencerahan ‎dan pencerdasan dari para pakar ekonomi Islam atau ulama yang ahli ekonomi Islam. ‎Mereka tidak tahu ilmu ekonomi Islam dan rasionalitasnya melarang bunga bank. ‎

Untuk itu perlu strategi jitu memasarkan bank syariah kepada masyarakat. ‎Pola dan sistem pemasaran bank syariah selama ini masih belum tepat dan perlu ‎perubahan-perubahan mendasar. Sistem dan strategi pemasaran bank syariah selama ‎ini belum bisa membuahkan pertumbuhan cepat atau loncatan pertumbuhan (quantum ‎growing) yang memuaskan. Karena itu tidak aneh jika market share bank syariah ‎masih berkisar di angka 1,5 %. Padahal bank syariah telah berkembang pesat sejak ‎tahun 2000. Bahkan Bank Muamalat telah berkembang sejak tahun 1992.‎

Oleh karena para praktisi bukan berasal dari latar belakang ulama/da’i, maka ‎mereka masih banyak yang tidak memahami psikologi dakwah ekonomi syari’ah.‎Bayangkan, di Indonesia misalnya jumlah mesjid mencapai 1 juta buah, lebih ‎banyak dari jumlah desa yang ada di Indonesia. Belum lagi mushalla dan jumlah ‎majlis ta’lim. Jika semua ustaz yang berkhutbah mengkampanyekan bank syariah ‎secara haqqul yakin, rasional dan spiritual, maka bisa dipastikan lebih seratus juta ‎ummat akan hijrah ke bank syariah.

Jika setiap mesjid diisi 100 orang jamaah, maka ‎‎100 juta ummat akan menjadi lahan potensial untuk bank syariah. Tetapi Bank ‎Indoensia dan bank-bank syariah belum menyadari potensi ini.‎Karena itu saya berulang kali mendesak semua pihak untuk menyadarkan para ‎ustad dan mengisi atau membekali mereka dengan ilmu ekonomi makro dan ilmu ‎moneter serta keunggulan-keunggnan ekonomi dan bank syariah. Juga menjelaskan ‎bagaimana dampak buruk bunga bagi perekonomian dunia dan Indonesia.

Meskipun ‎ada seminar, tulisan dan berbagai penjelasan, namun semua itu belum optimal dan ‎belum tajam mendoktrin umat secara rasional dan ilmiah tentang keunggulan bank ‎syariah dan kezaliman bank konvensional.‎Materi ceramah ulama DSN atau DPS masih banyak yang bersifat emosional ‎keagamaan. Artinya mengajak umat berbank syariah, karena label syariah dan prinsip ‎syariah, yang kadang-kadang letak syariahnya tidak begitu kelihatan. Yang lebih kita ‎utamakan adalah pendekatan rasional obyektif, bahwa bank syariah tersebut betul-‎betul unggul dan menciptakan kemaslahatan umat manusia. Sebaliknya sistem riba ‎telah menimbulkan kerusakan ekonomi dunia dan masyarakat.‎

Kita telah melakukan upaya brainwashing para ulama/ustaz dan hasilnya ‎alhamdulilah dalam waktu bebarapa bulan jamaah dan umat datang berduyun-duyun ‎ke bank syariah yang menimbulkan antrian panjang di bank syariah, sehingga sebuah ‎kantor kas saja bisa menjadi terbaik se-Indonesia. Bukti empiris ini telah diuji di ‎berapa kota, seperti Medan dan Binjei. Para ulama di sebuah kota ditraining dalam ‎bentuk workshop lalu diminta untuk mendakwahkan keunggulan bank syariah dan ‎dengan penuh keyakinan yang mendalam mereka menyampaikan keharaman bunga ‎bank konvensikonal secara rasional, bukan emosional.

Jika jamaah setiap mesjid 500 ‎orang dan ustaz yang mendakwahkan ada 200 orang. Maka sasaran potensial nasabah ‎bank syariah ada 100 ribu orang. Belum lagi dihitung setiap ustaz memiliki ribuan ‎jamaah pengajian, dikali jumlah uztaz yang ribuan juga jumlahnya.

Jika potensi ini ‎digerakkan, maka bank-bank syariah akan tumbuh spektakuler dan dalam waktu ‎singkat bisa menguasai pasar perbankan nasional.‎Sekarang masih ada ustaz yang meragukan keharaman bunga, karena ilmunya ‎masih terbatas dalam ekonomi Islam. Jangankan mengecap pendidikan S3 dan S2 di ‎bidang ekonomi Islam, malah sama sekali belum pernah belajar ilmu ekonomi makro, ‎mikro, moneter dan akuntansi. Mereka belum pernah ditraining dengan modul ‎khusus yang telah disiapkan untuk membrainwashing para ustaz/ulama. ‎

Untuk itu kita harus menciptakan ustaz/dai/ulama bank syariah yang memiliki ‎ilmu yang memadai untuk mendakwahkan bank syariah. Mereka tidak saja bertekad ‎untuk mengajak umat ke bank syariah, tetapi malah dipastikan membenci seluruh ‎sistem bunga sebagaimaa mereka membenci kemaksiatan yang ada di bumi ini. Hal ‎itu bisa terwujud setelah mereka mendapat training jitu dan intensif.

Mereka selama ‎ini masih berhubungan dengan sistem bunga karena belum memahami ilmu ekonomi ‎moneter Islam, 15 keunggulan bank syariah, perbedaan bunga dan margin murabahah, ‎bahkan ada yang belum bisa membedakan bunga dan bagi hasil. ‎Workshop dan training ulama tetang bank Islam harus terus-menerus dilakukan, agar ‎mereka cerdas dalam ilmu ekonomi dan mampu menyampaikan dakwah ekonomi ‎syariah kepada umat.

Selaian itu, penyebaran buletin tentang ekonomi dan bank ‎syariah harus digalakkan dan disebarkan di mesjid-mesjid agar kebodohan umat ‎tentang ekonomi Islam bisa di atasi secara bertahap. Dengan gerakan ini, Insya Allah ‎market share bank syari’ah, akan meningkat secara signifikan.

sumber : http://blog.umy.ac.id/rodes2008/peran-dan-fungsi-dewan-pengawas-syariah-dps/

Baca Selengkapnya ..