Gudang Materi

Hakikat Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran yang dipergunakan oleh guru selayaknya didasari atas pertimbangan terhadap situasi, kondisi dan lingkungan yang akan dihadapinya. Adapun pemilihan strategi pembelajaran hendaknya bertolak dar ketiga hal berikut : a). rumusan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, b). analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang dihasilkan, dan c). jenis materi pelajaran yang akan dikomunikasikan.

Menurut Kozma dalam Gafur (1989) : secara umum menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu.

Gerlach dan Ely (1980) : menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan mated pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Selanjutnya dijabarkan oleh mereka bahwa strategi pembelajaran dimaksud meliputi sifat, lingkup dan urutan .kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik.

Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pelajaran, sehingga akan memudahkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dikuasainya diakhir kegiatan belajar.

Hubungan antara strategi, tujuan dan metode pembelajaran Strategi pembelajaran yang akan dipilih dan digunakan oleh guru bertitik tolak dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan di awal. Agar diperoleh tahapan kegiatan pembelajaran yang berdaya dan berhasil guna, maka guru harus mampu menentukan strategi pembelajaran apa yang akan digunakan. Strategi pembelajaran pada dasarnya adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan.

Perbedaan antara Strategi, Metode dan Teknik Istilah strategi, metode atau teknik sering digunakan secara bergantian, walaupun pada dasarnya istilah-istilah tersebut memiliki perbe-daan satu dengan yang lain. Teknik pembelajaran seringkali disamakan artinya dengan metode pembelajaran.

Teknik adalah jalan atau alat atau media yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai (Geriach dan Ely, 1980). Metode Pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru yang dalam menjalankan fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Tetapi di dalam pelaksanaan sesungguhnya, metode dan teknik memiliki perbedaan. Metode pembelajaran lebih bersifat prosedural yaitu berisi tahapan-tahapan tertentu, sedangkan teknik adalah cara yang digunakan, yang bersifat implementatif.

Komponen strategi pembelajaran

1. Kegiatan Pembelajaran Pendahuluan dimana , kegiatan pendahuluan sebagai bagian dari suatu sistem pembelajaran secara keseluruhan memegang peranan penting.

2. Penyampaian informasi seringkali dianggap sebagai suatu kegiatan paling penting dalam proses pembelajaran, padahal bagian ini hanya merupakan salah satu komponen dari strategi pembelajaran. Artinya tanpa adanya kegiatan pendahuluan yang menarik atau dapat memotivasi peserta didik dalam belajar maka kegiatan penyampaian informasi ini menjadi tidak berarti. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi adalah urutan, ruang lingkup dan jenis materi.

a) Urutan penyampaian
b) Ruang lingkup materi yang disampaikan
c) Materi yang akan disampaikan

Materi pelajaran umumnya merupakan gabungan antara jenis materi yang berbentuk pengetahuan (fakta dan informasi yang terperinci), keterampilan (langkah-langkah, prosedur, keadaan dan syarat-syarat tertentu) dan sikap (berisi pendapat ide, saran atau tanggapan) (Kemp, 1977). Merril (1977, h.37) membedakan isi pelajaran menjadi 4 jenis yaitu fakta, konsep, prosedur dan prinsip.

3. Partisipasi Peserta Didik

Berdasarkan prinsip student centered maka peserta didik merupakan pusat dari suatu kegiatan belajar. Dalam masyarakat belajar dikenal istilah CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) yang diterjemahkan dari’ SAL (Student Active Learning) yang maknanya adalah bahwa proses pembelajaran akan iebih berhasil apabila peserta didik secara aktif melakukan latihan-latihan secara langsung dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan (Dick dan Carey, 1978, h 108). Terdapat beberapa hal penting yang berhubungan dengan partisipasi peserta didik, yaitu:

a. Latihan dan praktek seharusnya dilakukan setelah peserta didik diberi informasi tentang suatu pengetahuan, sikap atau keterampiian tertentu.

b. Umpan Balik : segera setelah peserta didik menunjukkan perilaku tertentu sebagai hasil belajarnya, maka , guru memberikan umpan batik (feedback) terhadap hasil belajar tersebut. Melalui umpan balik yang diberikan oleh guru, peserta didik akan segera mengetahui apakah jawaban yang merupakan kegiatan yang telah mereka lakukan itu benar/atau salah, tepat/tidak tepat atau ada sesuatu yang perlu diperbaiki.

4. Tes

Serangkaian tes umum yang digunakan oleh guru untuk mengetahui
(a) apakah tujan pembelajaran khusus telah tercapai atau belum, dan
(b) apakah pengetahuan, sikap dan keterampilan telah benar-benar dimiliki oleh peserta didik atau belum.

5. Kegiatan Lanjutan

Kegiatan yang dikenal dengan istilah follow up dari suatu hasil kegiatan yang telah dilakukan seringkali tidak dilaksanakan dengan baik oleh guru. Dalam kenyataannya, setiap kali setelah tes dilakukan selalu saja terdapat peserta didik yang berhasil dengan bagus atau di atas rata-rata :
a. hanya menguasai sebagian atau cenderung di rata-rata tingkat penguasaan yang diharapkan dapat dicapai
b. Peserta didik seharusnya menerima tindak lanjut yang berbeda sebagai konsekuensi dari hasil belajar yang bervariasi tersebut.

Kriteria pemelihan strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam memilih strategi pembelajaran, yaitu:

1. Berorientasi pada tujuan pembelajaran
2. Pilih teknik pembelajaran sesuai dengan keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki saat bekerja nanti
(dihubungkan dengan dunia kerja).
3. Gunakan media pembelajaran yang sebanyak mungkin memberikan rangsangan pada indera peserta didik.

Gerlach dan Ely (1990, him 173) menjelaskan pola umum pemilihan strategi pembelajaran yang akan digambarkan melalui bagan berikut ini: pemilihan strategi pembelajaran yang didasari pada prinsip efisiensi, efektivftas, dan keterlibatan peserta didik.

1. Efisiensi
Penggunaan strategi pembelajaran yang tepat dan pemilihan metode yang mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

2. Efektivitas
Pada dasarnya efektivitas ditujukan untuk menjawab pertanyaan seberapajauh tujuan pembelajaran telah dapat dicapai oleh peserta didik. Perlu diingat bahwa strategi yang paling efisien sekalipun tidak otomatis menjadi strategi yang efektif.

3. Keterlibatan Peserta Didik
Pada dasamya keteriibatan peserta didik dalam proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh tantangan yang dapat membangkitkan motivasinya dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran yang besifat inkuiri pada umumnya dapat memberikan rangsangan belajar yang lebih intensif dibandingkan dengan strategi pembelajaran yang hanya bersifat ekspositori.

Baca Selengkapnya ..

Karakteristik dalam Pembelajaran Keaktifan Peserta Didik

Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan peserta didik berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri baik dalam bentuk interaksi antar peserta didik dengan peserta didik lainnya maupun antara pengajar dengan maupun peserta didik dengan pengajar dalam proses pembelajaran tersebut.

Menurut Bonwell (1995), pembelajaran aktif memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

* Penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar melainkan pada pengembangan ketrampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas,
* Peserta didik tidak hanya mendengarkan kuliah secara pasif tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi kuliah,
* Penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi kuliah,
* Peserta didik lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisa dan melakukan evaluasi,
* Umpan-balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran.

Di samping karakteristik tersebut di atas, secara umum suatu proses pembelajaran aktif memungkinkan diperolehnya beberapa hal.

Pertama, interaksi yang timbul selama proses pembelajaran akan menimbulkan positive interdependence dimana konsolidasi pengetahuan yang dipelajari hanya dapat diperoleh secara bersama-sama melalui eksplorasi aktif dalam belajar.

Kedua, setiap individu harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan pengajar harus dapat mendapatkan penilaian untuk setiap peserta didik sehingga terdapat individual accountability.

Ketiga, proses pembelajaran aktif ini agar dapat berjalan dengan efektif diperlukan tingkat kerjasama yang tinggi sehingga akan memupuk social skills.

Dengan demikian kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan sehingga penguasaan materi juga meningkat. Suatu studi yang dilakukan Thomas (1972) menunjukkan bahwa setelah 10 menit kuliah, peserta didik cenderung akan kehilangan konsentrasinya untuk mendengar kuliah yang diberikan oleh pengajar secara pasif. Hal ini tentu saja akan makin membuat pembelajaran tidak efektif jika kuliah terus dilanjutkan tanpa upaya-upaya untuk memperbaikinya.

Dengan menggunakan cara-cara pembelajaran aktif hal tersebut dapat dihindari. Pemindahan peran pada peserta didik untuk aktif belajar dapat mengurangi kebosanan ini bahkan bisa menimbulkan minat belajar yang besar pada peserta didik . Pada akhirnya hal ini akan membuat proses pembelajaran mencapai learning outcomes yang diinginkan.

Beberapa Teknik Pembelajaran Aktif

Ada banyak teknik pembelajaran aktif dari mulai yang sederhana – yang tidak memerlukan persiapan lama dan rumit serta dapat dilaksanakan relatif dengan mudah -- sampai dengan yang rumit – yaitu yang memerlukan persiapan lama dan pelaksanaan cukup rumit. Beberapa jenis teknik pembelajaran tersebut antara lain adalah:

1. Think-Pair-Share : cara ini memungkinkan peserta didik diberi pertanyaan atau soal untuk dipikirkan sendiri kurang lebih 2-5 menit (think), kemudian peserta didik diminta untuk mendiskusikan jawaban atau pendapatnya dengan teman yang duduk di sebelahnya (pair). Setelah itu pengajar dapat menunjuk satu atau lebih peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya atas pertanyaan atau soal itu bagi seluruh kelas (share).

Teknik ini dapat dilakukan setelah menyelesaikan pembahasan satu topik, misalkan setelah 10-20 menit kuliah biasa. Setelah selesai kemudian dilanjutkan dengan membahas topik berikutnya untuk kemudian dilakukan cara ini kembali setelah topik tersebut selesai dijelaskan.

2. Collaborative Learning Groups : cara ini dilakukan dengan pembentukan kelompok yang terdiri dari 4-5 peserta didik yang dapat bersifat tetap sepanjang semester atau bersifat jangka pendek untuk satu pertemuan kuliah. Untuk setiap kelompok dibentuk ketua kelompok dan penulis. Kelompok diberikan tugas untuk dibahas bersama dimana seringkali tugas ini berupa pekerjaan rumah yang diberikan sebelum kuliah dimulai. Tugas yang diberikan kemudian harus diselesaikan bisa dalam bentuk makalah maupun catatan singkat.

3. Student-led Review Session : untuk menggunakan , peran pengajar diberikan kepada peserta didik. Pengajar hanya bertindak sebagai nara sumber dan fasilitator. Teknik ini misalkan dapat digunakan pada sesi review terhadap materi kuliah. Pada bagian pertama dari kuliah kelompok-kelompok kecil peserta didik diminta untuk mediskusikan hal-hal yang dianggap belum dipahami dari materi tersebut dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan peserta didik yang lain menjawabnya.

Kegiatan kelompok dapat juga dilakukan dalam bentuk salah satu peserta didik dalam kelompok tersebut memberikan ilustrasi bagaimana suatu rumus atau metode digunakan. Kemudian pada bagian kedua kegiatan ini dilakukan untuk seluruh kelas. Proses ini dipimpin oleh peserta didik dan pengajar lebih berperan untuk mengklarifikasi hal-hal yang menjadi bahasan dalam proses pembelajaran tersebut.

4. Student Debate merupakan Diskusi dalam bentuk debat dilakukan dengan memberikan suatu isu yang sedapat mungkin kontroversial sehingga akan terjadi pendapat-pendapat yang berbeda dari peserta didik . Dalam mengemukakan pendapat peserta didik dituntut untuk menggunakan argumentasi yang kuat yang bersumber pada materi-materi kelas. Pengajar harus dapat mengarahkan debat ini pada inti materi kuliah yang ingin dicapai pemahamannya.

5. Exam questions writting : Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah mahasiswa sudah menguasai materi kuliah tidak hanya diperoleh dengan memberikan ujian atau tes. Meminta setiap mahasiswa untuk membuat soal ujian atau tes yang baik dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa mencerna materi kuliah yang telah diberikan sebelumnya. Pengajar secara langsung bisa membahas dan memberi komentar atas beberapa soal yang dibuat oleh mahasiswa di depan kelas dan/atau memberikan umpan balik kemudian.

6. Class Research Symposium : untuk melakukan pembelajaran aktif jenis ini bisa diberikan untuk sebuah tugas perancangan atau proyek kelas yang cukup besar. Tugas atau proyek kelas ini diberikan mungkin pada awal kuliah dan mahasiswa mengerjakannya dalam waktu yang cukup panjang termasuk kemungkinan untuk mengumpulkan data atau melakukan pengukuran-pengukuran. Kemudian pada saatnya dilakukan simposium atau seminar kelas dengan tata cara simposium atau seminar yang biasa dilakukan pada kelompok ilmiah.

7. Analyze Case Studies : pada model seperti ini banyak diberikan pada kuliah-kuliah bisnis. Dengan cara ini pengajar memberikan suatu studi kasus yang dapat diberikan sebelum kuliah atau pada saat kuliah. Selama proses pembelajaran, kasus ini dibahas setelah terlebih dahulu peserta didik mempelajarinya. Sebagai contoh dapat diberikan suatu studi kasus produk rancangan engineering yang ternyata gagal atau salah, kemudian peserta didik diminta untuk membahas apa kesalahannya, mengapa sampai terjadi dan bagaimana seharusnya perbaikan rancangan dilakukan.

Baca Selengkapnya ..

Teknik , Metode , dan Strategi Pembelajaran

Teknik Pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Demikian pula, dengan penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama.

Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, diantaranya: (1) ceramah; (2) demonstrasi; (3) diskusi; (4) simulasi; (5) laboratorium; (6) pengalaman lapangan; (7) brainstorming; (8) debat, (9) simposium, dan sebagainya. Selanjutnya metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran.

Kemp (Wina Senjaya, 2008) mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, dengan mengutip pemikiran J. R David, Wina Senjaya (2008) menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan.

Artinya, bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Dilihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian pula, yaitu: (1) exposition-discovery learning dan (2) group-individual learning (Rowntree dalam Wina Senjaya, 2008). Ditinjau dari cara penyajian dan cara pengolahannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan antara strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif.

Strategi pembelajaran sifatnya masih konseptual dan untuk mengimplementasikannya digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu. Dengan kata lain, strategi merupakan “a plan of operation achieving something” sedangkan metode adalah “a way in achieving something” (Wina Senjaya (2008).

Baca Selengkapnya ..

Keterlibatan Indonesia di Organisasi Internasional

Kebijakan umum pemerintah pada organisasi-organisasi internasional didasarkan pada Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009, Bab 8 tentang Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional.

Melalui penetapan RJPM, Pemerintah berusaha meningkatkan peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia serta mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional.

Prioritas politik luar negeri Indonesia dalam 5 tahun ke depan dituangkan dalam 3 program utama yaitu program pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia, program peningkatan kerjasama internasional yang bertujuan untuk memanfaatkan secara optimal berbagai potensi positif yang ada pada forum-forum kerjasama internasional dan program penegasan komitmen terhadap perdamaian dunia.

Sesuai dengan Keppres No. 64 tahun 1999, keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional diamanatkan untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran dan kemampuan keuangan negara.

Keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu antara lain:

- Dalam bidang Politik : dapat mendukung proses demokratisasi, memperkokoh persatuan dan kesatuan, mendukung terciptanya kohesi sosial, meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan, mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik, mendorong pernghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia;

- Dalam bidang Ekonomi dan Keuangan : mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing, meningkatkan kemampuan iptek, meningkatkan kapasitas nasional dalam upaya pencapaian pembangunan nasional, mendorong peningkatan produktivitas nasional, mendatangkan bantuan teknis, grant dan bantuan lain yang tidak mengikat;

- Dalam bidang Sosial Budaya : menciptakan saling pengertian antar bangsa, meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan, mendorong pelestarian budaya lokal dan nasional, mendorong upaya perlindungan dan hak-hak pekerja migran; menciptakan stabilitas nasional, regional dan internasional;

- Dalam bidang Kemanusiaan : mengembangkan early warning system di wilayah rawan bencana, meningkatkan capacity building di bidang penanganan bencana, membantu proses rekonstruksi dan rehabilitasi daerah bencana; mewujudkan citra positif Indonesia di masyarakat internasional, dan mendorong pelestarian lingkungan hidup dan mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup.

Mengenai pengusulan Indonesia untuk menjadi anggota dari suatu Organisasi Internasional diatur dalam Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK. 1042/PO/VIII/99/28/01 tentang Tata Cara Pengajuan Kembali Keanggotaan Indonesia serta Pembayaran Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-Organisasi Internasional.

Menurut SK Menlu tersebut, dalam hal suatu instansi bermaksud mengusulkan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional, usulan tersebut disampaikan secara tertulis kepada menteri Luar Negeri disertai dengan penjelasan mengenai dasar usulan serta hak dan kewajiban yang timbul dari keanggotaan itu. Pengusulan tersebut kemudian akan dibahas oleh Kelompok Kerja Pengkaji Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-Organisasi Internasional. Pembahasan mengenai usulan tersebut memperhatikan:

1. Manfaat yang dapat diperoleh dari keanggotaan pada organisasi internasional yang bersangkutan;
2. Kontribusi yang dibayar sebagaimana yang disepakati bersama dan diatur dalam ketentuan organisasi yang bersangkutan serta formula penghitungannya;
3. Keanggotaan Indonesia pada suatu organisasi internasional yang emmpunyai lingkup dan kegiatan sejenis;
4. Kemampuan keuangan negara dan kemampuan keuangan lembaga non pemerintah.

Daftar Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional , kunjungi halaman ini ..

ref : http://www.deplu.go.id/Pages/IFP.aspx?P=OrganisasiInternasional&l=id

Baca Selengkapnya ..

Fungsi Perwakilan Diplomatik Indonesia di Luar Negeri

Request Artikel !

Sarana untuk melaksanakan politik luar negeri ada dua macam yaitu 1). diplomasi , 2). Perundingan dan perjanjian . Dalam arti luas diplomasi mencakup seluruh kegiatan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain

Instrumen Diplomasi terdiri dari 2 macam instrumen yang dapat digunakan untuk melaksanakan diplomasi yaitu : 1). Departemen Luar Negeri , dan 2). Perwakilan Diplomatik dari suatu negara yang ditempatkan di negara lain.

Fungsi Misi Diplomatik ( menurut Konvensi Wina )

1. Mewakili negara pengirim di negara penerima
2. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diijinkan oleh Hukum Internasional
3. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima
4. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim
5. Memelihara hubungan persahabatan antar kedua negara .

Tingkatan-tingkatan Perwakilan Diplomatik :

1. Duta besar berkuasa penuh, yaitu perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa.
2. Duta, yaitu perwakilan diplomatik yang dalam menyelesaikan persoalan kedua negara harus berkonsultasi dahulu dengan pemerintahnya.
3. Menteri Residen, status menteri residen bukan sebagai wakil pribadi kepala negara melainkan hanya mengurus urusan negara
4. Kuasa Usaha, adlh perwakilan diplomatik yang tidak diperbantukan kepada kepala negara, melainkan kepada menteri luar negeri
5. Atase-atase, adalah pejabat pembantu Duta Besar Berkuasa Penuh. Atase terdiri dari Atase Pertahanan dan Atase Teknis ( pendidikan, perdagangan, perindustrian dan lain-lain )

Tugas Duta Besar Menurut Wijono Projodikoro, ada tiga tugas yang harus diemban oleh Duta Besar yaitu :

1. Melaksanakan Perundingan ( negotiation )
2. Meneropong keadaan ( observation )
3. Memberi perlindungan ( protection )

Konsul Jenderal : Hubungan antar negara yang bersifat non politis dapat dilakukan oleh konsuler yang dipimpin oleh Konsul Jenderal . Konsul memiliki tugas :

1. Bidang ekonomi : menggalakkan ekspor, promosi perdagangan
2. Bidang Kebudayaan dan ilmu pengetahuan, seperti pertukaran pelajar/ mahasiswa
3. Bidang-bidang lain seperti memberi paspor/visa, fungsi administrasi dan lain-lain.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri , berikut merupakan penjelasan mengenai Perwakilan Diplomatik .

Pada pasal 1 poin 1 disebutkan : Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.

Untuk definisi dari perwakilan Diplomatik pada poin 4 Kepres No. 108 tahun 2003 disebutkan bahwa : Perwakilan Diplomatik adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah Negara Penerima dan/atau pada Organisasi Internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

Adapun pada Pasal 2 pembagian Perwakilan Pemerintah Indonesia di Luar Negeri terdiri dari : a. Perwakilan Diplomatik; dan b. Perwakilan Konsuler.

(2) Perwakilan Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :

a. Kedutaan Besar Republik Indonesia;
b. Perutusan Tetap Republik Indonesia.

(3) Perwakilan Konsuler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Konsulat Jenderal Republik Indonesia
b. Konsulat Republik Indonesia.

Pada Bab III mengenai Kedudukan , Tugas Pokok , dan Fungsi Perwakilan , Pasal 3 menyebutkan bahwa :

(1) Perwakilan Diplomatik berkedudukan di Ibu Kota Negara Penerima atau di tempat kedudukan Organisasi Internasional, dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri.
(2) Perwakilan Konsuler berkedudukan di wilayah Negara Penerima, dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal atau Konsul yang bertanggung jawab secara operasional kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang membawahkannya.
(3) Konsul Jenderal atau Konsul yang tidak berada di bawah tanggung jawab Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri.
(4) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) secara operasional dan administratif dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Menteri Luar Negeri.

Tugas Pokok Perwakilan Diplomatik (Pasal 4) :

Perwakilan Diplomatik mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perwakilan Diplomatik menyelenggarakan fungsi :

a. Peningkatan dan pengembangan kerjasama politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional;
b. Peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;
c. Pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Negara Penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;
d. Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Negara Penerima;
e. Konsuler dan protokol;
f. Perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Penerima;
g. Kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian;
h. Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

Perwakilan Konsuler (Pasal 6) :

Perwakilan Konsuler mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia melalui pelaksanaan hubungan kekonsuleran dengan Negara Penerima, termasuk peningkatan hubungan ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan kebijakan Politik dan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perwakilan Konsuler menyelenggarakan fungsi :

a. Perlindungan terhadap kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja dalam wilayah Negara Penerima;
b. Pemberian bimbingan dan pengayoman terhadap Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah Negara Penerima;
c. Konsuler dan protokol;
d. peningkatan hubungan perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan;
e. Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai kondisi dan perkembangan di wilayah kerja dalam wilayah Negara Penerima;
f. Kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian;
g. Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

Baca Selengkapnya ..

Kepres tentang Organisasi Perwakilan RI di LN Nomor 108 Tahun 2003

KEPUTUSAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108 TAHUN 2003 TANGGAL 31 DESEMBER 2003

ORGANISASI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

DI LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa perubahan dan perkembangan yang terjadi di tingkat nasional dan internasional, telah memberikan peluang dan tantangan yang lebih besar bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri sehingga diperlukan peningkatan kapasitas organisasi dan kesiapan sumber daya manusia yang memadai;
b. bahwa tuntutan penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, berkemampuan dan profesional makin menguat sehingga diperlukan aparatur pelaksana diplomasi yang berkualitas agar penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri lebih terfokus, selektif, komprehensif, terkoordinasi, efisien, dan efektif;
c. bahwa susunan organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2000 dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan;
d. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, dipandang perlu menata kembali Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dengan Keputusan Presiden.

Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, Unang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LN Tahun 1974 Nomor 55, TLN Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (Convention on Special Missions), New York, 1969 (LN Tahun 1982 Nomor 3, TLN Nomor 3212);
4. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (LN Tahun 1999 Nomor 156, TLN Nomor 3882);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (LN Tahun 2000 Nomor 185, TLN Nomor 4012);
6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG ORGANISASI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan :
1. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
2. Negara Penerima adalah negara tempat kedudukan Perwakilan.
3. Organisasi Internasional adalah organisasi internasional penerima tempat kedudukan Perwakilan.
4. Perwakilan Diplomatik adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah Negara Penerima dan/atau pada Organisasi Internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
5. Perwakilan Konsuler adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia yang melakukan kegiatan konsuler di wilayah kerja di dalam wilayah Negara Penerima untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
6. Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
7. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, dan Wakil Tetap Republik Indonesia adalah Pejabat Negara yang diangkat oleh Presiden untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia serta menjadi wakil pribadi Presiden Republik Indonesia di satu Negara Penerima atau lebih atau pada Organisasi Internasional.
8. Konsul Jenderal dan Konsul yang memimpin Perwakilan Konsuler adalah Jabatan Negeri yang diisi oleh Pejabat Dinas Luar Negeri dan/atau Pegawai Negeri lain yang memenuhi syarat, diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Luar Negeri untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia di satu wilayah kerja atau lebih di dalam wilayah Negara Penerima.
9. Kuasa Usaha Tetap adalah Pejabat Dinas Luar Negeri yang diakreditasikan kepada Menteri Luar Negeri Negara Penerima untuk memimpin Perwakilan Diplomatik.
10. Pejabat Diplomatik dan Konsuler, yang selanjutnya disebut pejabat Diplomatik adalah Pejabat Dinas Luar Negeri yang melaksanakan kegiatan diplomatik dan konsuler untuk memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
11. Atase Pertahanan adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia yang ditempatkan di Perwakilan Diplomatik tertentu untuk melaksanakan tugas di bidang pertahanan.
12. Atase Teknis adalah Pegawai Negeri dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ditempatkan di Perwakilan Diplomatik tertentu untuk melaksanakan tugas yang menjadi bidang wewenang Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.
13. Staf Teknis adalah Pegawai Negeri dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ditempatkan di Perwakilan Konsuler tertentu.
14. Konsul Jenderal Kehormatan dan Konsul Kehormatan adalah Warga Negara Penerima yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Luar Negeri yang memiliki kualifikasi tertentu untuk melaksanakan fungsi kekonsuleran dan/atau fungsi promosi di wilayah Negara Penerima.
15. Staf Non Diplomatik adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Luar Negeri yang bertugas membantu Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan.
16. Pegawai Setempat adalah Pegawai Tidak Tetap yang dipekerjakan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu, guna melakukan tugas-tugas tertentu pada Perwakilan.
17. Gelar Diplomatik adalah gelar berjenjang yang diberikan kepada Pejabat Dinas Luar Negeri yang memiliki kualifikasi berdasarkan hukum dan kebiasaan internasional, serta peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.
18. Status Diplomatik adalah status yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri kepada Atase Pertahanan, Atase Teknis, dan Pejabat tertentu lainnya untuk memperoleh hak-hak diplomatik dari Negara Penerima.

BAB II
JENIS PERWAKILAN
Pasal 2
(1) Perwakilan terdiri dari :
a. Perwakilan Diplomatik;
b. Perwakilan Konsuler.
(2) Perwakilan Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
a. Kedutaan Besar Republik Indonesia;
b. Perutusan Tetap Republik Indonesia.
(3) Perwakilan Konsuler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
a. Konsulat Jenderal Republik Indonesia
b. Konsulat Republik Indonesia.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI PERWAKILAN
Pasal 3

(1) Perwakilan Diplomatik berkedudukan di Ibu Kota Negara Penerima atau di tempat kedudukan Organisasi Internasional, dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri.
(2) Perwakilan Konsuler berkedudukan di wilayah Negara Penerima, dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal atau Konsul yang bertanggung jawab secara operasional kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang membawahkannya.
(3) Konsul Jenderal atau Konsul yang tidak berada di bawah tanggung jawab Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri.
(4) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) secara operasional dan administratif dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Menteri Luar Negeri.

Pasal 4
Perwakilan Diplomatik mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.

Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perwakilan Diplomatik menyelenggarakan fungsi :
a. peningkatan dan pengembangan kerjasama politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional;
b. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;
c. pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Negara Penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;
d. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Negara Penerima;
e. konsuler dan protokol;
f. perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Penerima;
g. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian;
h. fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

Pasal 6
Perwakilan Konsuler mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia melalui pelaksanaan hubungan kekonsuleran dengan Negara Penerima, termasuk peningkatan hubungan ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan kebijakan Politik dan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional.

Pasal 7
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perwakilan Konsuler menyelenggarakan fungsi :
a. perlindungan terhadap kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja dalam wilayah Negara Penerima;
b. pemberian bimbingan dan pengayoman terhadap Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah Negara Penerima;
c. konsuler dan protokol;
d. peningkatan hubungan perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan;
e. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai kondisi dan perkembangan di wilayah kerja dalam wilayah Negara Penerima;
f. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian;
g. fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI PERWAKILAN
Pasal 8
(1) Susunan organisasi Perwakilan Diplomatik terdiri dari :
a. Unsur Pimpinan, yaitu Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau Wakil Tetap Republik Indonesia, dan Kuasa Usaha Tetap, yang disebut dengan Kepala Perwakilan Diplomatik;
b. Unsur Pelaksana, yaitu :
1) Pejabat Diplomatik;
2) Atase Pertahanan dan/atau Atase Teknis pada Perwakilan Diplomatik tertentu;
c. Unsur Penunjang, yaitu Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan Diplomatik.
(2) Pada Perwakilan Diplomatik, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau Wakil Tetap Republik Indonesia dapat dibantu oleh Wakil Kepala Perwakilan Diplomatik sebagai unsur Pimpinan sesuai dengan bobot misi dan beban kerja, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 9
Susunan organisasi Perwakilan Konsuler terdiri dari :
a. Unsur Pimpinan, yaitu Konsul Jenderal atau Konsul, yang disebut dengan Kepala Perwakilan Konsuler;
b. Unsur Pelaksana, yaitu :
1) Pejabat Diplomatik;
2) Staf Teknis pada Perwakilan Konsuler tertentu.
c. Unsur Penunjang, yaitu Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan Konsuler.

Pasal 10
(1) Menteri Luar Negeri atas usul Pimpinan Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dapat menetapkan adanya jabatan Atase Pertahanan dan/atau jabatan Atase Teknis pada Perwakilan Diplomatik tertentu setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan dengan memperhatikan misi dan kebutuhan.
(2) Keputusan penetapan adanya jabatan Atase Pertahanan dan/atau jabatan Atase Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan hasil pembahasan bersama antara Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, dan Pimpinan Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.

Pasal 11
Ketentuan mengenai Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri.

BAB V
KEPEGAWAIAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN, DAN PENDIDIKAN

Pasal 12
Formasi kepegawaian pada Perwakilan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Wakil Tetap Republik Indonesia pada Perwakilan Diplomatik dan Konsul Jenderal dan Konsul pada Perwakilan Konsuler diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14
Wakil Kepala Perwakilan Diplomatik dan Kuasa Usaha Tetap pada Perwakilan Diplomatik diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 15
(1) Pejabat Diplomatik dan Staf Non Diplomatik diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri.
(2) Atase Pertahanan, Atase Teknis dan Staf Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri atas usul Pimpinan Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian dalam masa tugas bagi Pejabat Diplomatik, Atase Pertahanan, Atase Teknis, Staf Non Diplomatik, dan Staf Teknis diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 16
Tata cara penerimaan, pendidikan dan pelatihan khusus diplomatik dan konsuler serta pengaturan penugasan, pengembangan, dan pemberhentian Pejabat Dinas Luar Negeri diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17
(1) Pembinaan karir dan jenjang kepangkatan pejabat Diplomatik dilakukan melalui jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1) Pembinaan karir dan jenjang kepangkatan Atase Pertahanan, Atase Teknis, dan Staf Teknis ditetapkan oleh masing-masing Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

Pasal 18
(1) Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan pada Perwakilan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Anggaran Belanja Pegawai Atase Pertahanan dan Atase Teknis menjadi beban anggaran Departemen Luar Negeri.
(3) Anggaran Belanja pemeliharaan, belanja barang, dan belanja perjalanan dinas Atase Pertahanan dan Atase Teknis menjadi beban anggaran masing-masing Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 19
(1) Semua unsur Perwakilan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
(2) Kepala Perwakilan wajib menyelenggarakan Rapat Staf secara berkala sebagai mekanisme dalam proses pengambilan keputusan guna mewujudkan transparansi dan peningkatan kinerja Perwakilan, termasuk pengelolaan administrasi keuangan, dan perlengkapan Perwakilan.

Pasal 20
(1) Sebagai unsur pimpinan tertinggi, Kepala Perwakilan bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan tugas dan fungsi perwakilan, dan berwenang memberi petunjuk, mengatur, mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh unsur-unsur dibawahnya.
(2) Setiap Kepala Perwakilan wajib menyusun Rencana Strategik dan Rencana Operasional Tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang akan dicapai untuk dilaksanakan selama periode jabatannya sesuai dengan kepentingan nasional dan misi yang dibebankan untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja Perwakilan.

Pasal 21
(1) Kepala Perwakilan Diplomatik wajib menyampaikan laporan analisa, baik secara berkala maupun insidental kepada Menteri Luar Negeri mengenai keadaan dan perkembangan situasi di Negara Penerima/wilayah kerja, dan kegiatan Perwakilan yang dipimpinnya.
(2) Kepala Perwakilan Konsuler wajib menyampaikan laporan analisa, baik secara berkala maupun insidental kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang membawahkannya, dan kepada Menteri Luar Negeri mengenai perkembangan situasi di wilayah kerja, dan kegiatan Perwakilan yang dipimpinnya.
(3) Konsul Jenderal atau Konsul yang tidak berada dibawah wilayah kerja Perwakilan Diplomatik, wajib menyampaikan laporan analisa baik secara berkala maupun insidental secara langsung kepada Menteri Luar Negeri mengenai keadaan dan perkembangan situasi serta kegiatan Perwakilan di wilayah kerja yang dipimpinnya.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sepanjang menyangkut pelaksanaan tugas Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan disampaikan juga kepada Pimpinan Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.
(5) Seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10, ayat (2), dan ayat (3) yang dibuat oleh unsur Pelaksana Perwakilan merupakan laporan Perwakilan yang ditandatangani dan/atau diketahui oleh Kepala Perwakilan.

Pasal 22
(1) Atase Pertahanan, Atase Teknis dan Staf Teknis secara operasional dan administratif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perwakilan.
(2) Pembinaan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Atase Pertahanan dan Atase Teknis dilakukan oleh Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.

Pasal 23
Penetapan susunan organisasi dan tata kerja masing-masing Prwakilan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mentri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Negara Penerima.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 24
(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap tugas dan fungsi Perwakilan serta hal-hal yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran keuangan di Perwakilan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kepala perwakilan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian internal untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Perwakilan.

BAB IX
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN KANTOR PERWAKILAN

Pasal 25
(1) Pembukaan dan penutupan Kantor Perwakilan Diplomatik atau Perwakilan Konsuler di Negara lain atau Kantor Perwakilan pada Organisasi Internasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(2) Pelaksanaan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri Luar Negeri.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26
(1) Dalam hal Kepala Perwakilan Diplomatik tidak brada di tempat dan/atau berhalangan, ditunjuk Kuasa Usaha Sementara untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Perwakilan Diplomatik yaitu :
a. Wakil Kepala Perwakilan untuk Perwakilan yang memiliki Wakil Kepala Perwakilan;
b. Pejabat Diplomatik yang memiliki gelar diplomatik yang paling tinggi untuk Perwakilan yang tidak memiliki Wakil Kepala Perwakilan.
(2) Dalam hal Kepala Perwakilan Konsuler tidak berada di tempat dan/atau berhalangan, ditunjuk Pejabat Sementara Kepala Perwakilan Konsuler untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Perwakilan Konsuler.
(3) Ketentuan mengenai tata cara penunjukan Kuasa Usaha Sementara Perwakilan Diplomatik dan Pejabat Sementara Kepala Perwakilan Konsuler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 27
Pengangkatan Konsul Jenderal Kehormatan dan Konsul Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Luar Negeri.

Pasal 28
(1) Pegawai setempat diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Perwakilan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Luar Negeri.
(2) Pedoman dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Setempat diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 29
(1) Dalam hal tertentu, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Konsul Jenderal dan Konsul dapat membawahi beberapa Negara Penerima rangkapan dan wilayah kerja konsuler rangkapan.
(2) Ketentuan mengenai penetapan wilayah rangkapan Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 30
(1) Untuk meningkatkan dan pencapaian misi Perwakilan, Menteri Luar Negeri dapat melakukan peninjauan terhadap organisasi perwakilan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan.
(2) Dalam hal peninjauan terhadap organisasi perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyangkut jumlah dan komposisi Atase Pertahanan, Atase Teknis dan/atau Staf Teknis, Menteri Luar Negeri melakukan pembahasan bersama dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan, serta Pimpinan Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31
Masa peralihan dan penyesuaian organisasi perwakilan berdasarkan Keputusan Presiden ini, diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

Pasal 32
Organisasi Perwakilan Republik Indonesia yang ada pada saat ini yang diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan presiden Nomor 74 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sampai terbentuknya organisasi baru sesuai dengan Keputusan Presiden ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan presiden Nomor 74 Tahun 2000 serta ketentuan peraturan lain yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Baca Selengkapnya ..