Gudang Materi

Kepres Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Persiapan RUU

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 188 TAHUN 1998 NOMOR 188 TAHUN 1998
TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN UNDANG UNDANG - UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang,
bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan tugas
pemerintahan pada umumnya dan peningkatan hasil guna dalam penyimpan
Rancangan Undang-undang pada khususnya, dipandang perlu menyempurnakan
kembali tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-undang dan Racangan
Peraturan Pemerintah sebagaimana diarahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 15
Tahun 1970,

Mengingat :
Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA
MEMPERSIAPKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

BAB I
PRAKARSA PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
Pasal 1
(1) Menteri, atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang selanjutnya
dalam Keputusan Presiden ini disingkat Pimpinan Lembaga, dapat mengambil dapat mengambil
prakarsa prakarsa penyusunan Racangan Undang-undang untuk mengatur masalah yang
menyangkut bidang tugasnya.
(2) Prakarsa penyusunan Racangan Undang-undang wajib dimintakan persetujuan
terlebih dahulu kepada Presiden dengan disertai pejelasan selengkapnya
mengenai konsepsi pengatuaran yang meliputi :
a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
b. sasaran yang ingin diwujudkan;
c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, dan
d. jangkauan dan arah pengaturan

Pasal 2
Dalam rangka pengharmonian, pembulatan dan pemantapan yang akan dituangkan
dalam Racangan Undang-undang, Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa
penyusunan Undang-undang wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu konsep
tersebut dengan Menteri Kehakiman serta Pimpinan Lembaga lainnya yang terkait..

Pasal 3
(1) Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa penyusunan Rancangan Undang-
undang dapat pula terlebih dahulu menyusun rancangan akademik mengenai
Rancangan Undang-undang yang akan disusun.
(2) Penyusunan rancangan akademik dilakukan oleh Departemen atau Lembaga
pemrakarsa bersama-sama dengan Departemen Kehakiman dan
pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Perguruan atau pihak ketiga lainnya
yang mempunyai keahlian untuk itu.

Pasal 4
Untuk kelancaran pengharmonian pembulatan dan pemantapan konsepsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Kehakiman mengkoordinasikan
konsultasi diantara pejabat yang secara teknis mengusai permasalahan yang akan
diatur dan ahli hukum dari Departemen atau Lembaga pemrakarsa Rencana
Undang-undang, Sekretariat Negara dan Departemen serta Lembaga lainnya yang
terkait.
(1) Dalam hal Rencana Undang-undang tersebut memerlukan rancangan akademik,
maka rancangan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
dijadikan bahan pembahasan dalam forum konsultasi.
(2) Dalam kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula
diundang para ahli dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi di bidang
sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
(3) Menteri Kehakiman menugaskan salah satu satuan kerja di lingkungan
Departemen Kehakiman untuk secara fungsional bertindak sebagai
penyelenggara forum konsultasi yang bersifat permanen antar Departemen dan
Lembaga.

Pasal 5
Upaya pengharmonian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-
undang diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan
ideologi negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, Undang-
undang Dasar 1945, Garis Besar Haluan Negara, Undang-undang lain yan telah ada
berikut segala peraturan pelaksanaannya, dan kebijakan lainnya yang terkait
dengan bidang yang akan diatur dalam Rancangan Undang-undang tersebut.

Pasal 6
(1) Apabila keharmonisan, kebulatan dan kemantapan konsepsi tidak dapat
dihasilkan dalam forum konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Menteri Kehakiman dengan Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa
bersama-sama Menteri Sekretaris Negara melaporkannya kepada Presiden
untuk mendapatkan keputusan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disertai penjelasan mengenai
perbedaan pendapat ataupun pandangan yang ada.
(3) Keputusan yang diberikan oleh Presiden dalam masalah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), sekaligus merupakan persetujuan terhadap prakarsa
penyusunan Rancangan Undang-undang.

Pasal 7
Dalam hal telah diperoleh keharmonisan, kebulatan dan kemantapan konsepsi,
Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa secara resmi mengajukan permintaan
persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Undang-undang kepada Presiden
dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

Pasal 8
Persetujuan Presiden terhadap prakarsa penyusunan Rancangan Undang-undang
diberitahukan secara tertulis oleh Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri atau
Pimpinan Lembaga pemrakarsa dengan tembusan Menteri Kehakiman.

BAB II
PANITIA ANTAR DEPARTEMEN DAN LEMBAGA
Pasal 9
(1) Berdasarkan persetujuan prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau
Pasal 7, Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa membentuk Panitia Antar
Departemen dan Lembaga yang di ketuai pejabat yang ditunjuknya, yang
selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Antar Departemen,
untuk menyusun Rancangan Undang-undang tersebut.
(2) Permintaan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan langsung oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemrakarsa kepada
Menteri Sekretarias Negara, Menteri Kehakiman, Menteri atau Pimpinan
Lembaga yang terkait dengan materi yang akan diatur, dalam waktu tujuh hari
kerja setelah diterimanya surat Menteri Sekretaris Negara mengenai
pemberitahuan persetujuan prakarsa.
(3) Permintaan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disertai
salinan usul prakarsa yang telah memperoleh persetujuan Presiden, konsepsi
yang akan dituangkan dalam Rancangan Undang-undang tersebut, dan hal-hal
lain yang dapat memberi gambaran mengenai materi yang akan diatur.
(4) Menteri dan Pimpinan Lembaga yang diminta, menugaskan ahli hukum, dan
pejabat senior lainnya yang secara teknis mengusai permasalahan yang akan
diatur dalam Rancangan Undang-undang.
(5) Penyampaian nama ahli hukum dan pejabat senior sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4) dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah tanggal
penerimaan surat permintaan.
(6) Surat Keputusan pembentuk Panitia Antar epartemen telah ditetapkan paling
lambat tiga puluh hari kerja sejak tanggal diterimanya surat Menteri Sekretaris
Negara mengenai pemberitahuan persetujuan pemrakarsa.

Pasal 10
Kepala Biro Hukum atau Kepala satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di
bidang perundang-undangan pada Departemen atau Lembaga Pemrakarsa, secara
fungsional bertindak sebagai Sekretaris Panitia Antar Departemen.

Pasal 11
(1) Panitia Antar Departemen menitikberatkan pembahasan pada permasalahan
yang bersifat prinsip seperti kelengkapan objek yang akan diatur, jangkauan
dan arah pengaturan.
(2) Kegiatan perancangan secara teknis dilaksanakan oleh Biro Hukum atau satuan
kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang perundang-undangan pada
Departemen atau Lembaga pemrakarsa yang secara fungsional bertindak
sebagai Sekretaris Panitia Antar Departemen.
(3) Hasil perumusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), selanjutnya
disampaikan kepada Panitia Antar Departemen untuk diteliti kesesuaiannya
dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati.
(4) Para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) wajib secara
berkala atau sewaktu-waktu menyampaikan laporan kepada dan meminta
petunjuk langsung dari Menteri atau Pimpinan Lembaga mengenai
perkembangan penyusunan Rancangan Undang-undang, permasalahan yang
dihadapi, dan permintaan keputusan atau petunjuk mengenai permasalahan
tersebut.

Pasal 12
(1) Ketua Panitia Antar Departemen secara berkala melaporkan perkembangan
penyusunan Rancangan Undang-undang dan permasalahan yang dihadapi
kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa untuk memperoleh
pengarahan.
(2) Panitia menyampaikan hasil perumusan akhir Rancangan Undang-undang
kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa dengan disertai
penjelasan secukupnya.

BAB III
KONSULTASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG
Pasal 13
(1) Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa menyampaikan Rancangan
Undang-undang yang dihasilkan Panitia kepada Menteri Kehakiman dan
Menteri atau Pimpinan Lembaga lainnya yang terkait, untuk memperoleh
pendapat dan pertimbangan terlebih dahulu.
(2) Dengan memperhatikan ketentuan pasal 14 ayat 3 pendapat dan pertimbangan
dapat pula dimintakan kepada Perguruan Tinggi dan organisasi di bidang
sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(3) Tembusan permintaan pencapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 14
(1) Menteri atau Pimpinan Lembaga terkait menyampaikan pendapat dan
pertimbangan atas Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa dengan
tembusan kepada Menteri Kehakiman dan Menteri Sekretaris Negara.
(2) Penyampaian pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan paling lambat tiga puluh hari kerja sejak tanggal diterimanya
permintaan pendapat dan pertimbangan.
(3) Dalam hal pendapat dan pertimbangan dimintakan kepada pihak-pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), maka salinan pendapat dan
pertimbangan tersebut disampaikan Menteri atau Pimpinan Lembaga
pemrakarsa kepada Menteri Kehakiman dan Menteri Sekretaris Negara
selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah diterimanya setiap pendapat dan
pertimbangan tersebut.

Pasal 15
(1) Menteri Kehakiman membantu mengolah seluruh bersama-sama dengan
pendapat dan pertimbangannya, dan menyampaikannya serta terkonsolidasi
kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa, dengan tembusan kepada
Menteri Sekretaris Negara.
(2) Dalam hal Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa dan Menteri Kehakiman
melihat adanya perbedaan diantara pendapat dan pertimbangan tersebut,
Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa dengan dibantu Menteri
Kehakiman dan Menteri Sekretaris Negara secepatnya menyelesaikan
perbedaan tersebut dengan Menteri atau Pimpinan Lembaga yang
bersangkutan.
(3) Apabila upaya penyelesaian tersebut tetap tidak memberikan hasil, Menteri
Sekretaris Negara bersama-sama Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa
mangajukan permasalahan tersebut kepada Presiden untuk memperoleh
keputusan.
(4) Perumusan ulang Rancangan Undang-undang dilakukan Menteri atau Pimpinan
Lembaga pemrakarsa bersama-sama Menteri Kehakiman.

Pasal 16
Apabila Rancangan Undang-undang tersebut telah memperoleh kesepakatan,
Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa mengajukan Rancangan Undang-
undang tersebut kepada Presiden.

Pasal 17

(1) Apabila Presiden menilai bahwa Rancangan Undang-undang tersebut masih
mengadung beberapa pemasalahan yang berkaitan dengan aspek tertentu di
bidang ideologi politik, ekonomi, sosial-budaya, hukum, atau pertahanan
keamanan, Menteri Sekretaris Negara mengundang Menteri Kehakiman,
Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa serta Menteri dan Pimpinan
Lembaga yang terkait untuk menyelesaikannya.
(2) Apabila dipandang perlu, Menteri Sekretaris Negara dapat mengundang
Perguruan Tinggi, organisasi di bidang sosial, politik, profesi, atau
kemasyarakatan lainnya untuk diikutsertakan dalam upaya penyelesaian
tersebut.
(3) Dalam hal diperlukan perumusan ulang, Menteri Sekretaris Negara
menyampaikan kembali Rancangan Undang-undang tersebut kepada Menteri
atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa untuk dirumuskan kembali bersama-sama
Menteri Kehakiman.
(4) Rancangan Undang-undang disampaikan kembali oleh Menteri atau Pimpinan
Lembaga pemrakarsa kepada Menteri Sekretaris Negara dengan tembusan
kepada Menteri Kehakiman.

Pasal 18
Menteri Sekretaris melaporkan Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 dan Pasal 17 kepada Presiden dan sekaligus mempersiapkan
Amanat Presiden bagi penyampaiannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat.

BAB IV
PENYAMPAIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEPADA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT
Pasal 19
(1) Dalam Amanat Presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ditegaskan hal-
hal yang dianggap perlu antara lain :
a. Sifat penyelesaian Rancangan Undang-undang yang dikehendaki;
b. Cara penanganan atau pembahasannya, dalam hal Rancangan Undang-
undang yang disampaikan lebih dari satu.
c. Menteri yang ditugasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan
Rancangan Undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Tembusan Amanat Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
disampaikan kepada Wakil Presiden, para Menteri Koordinator, Menteri atau
Pimpinan Lembaga Pemrakarsa, dan Menteri Kehakiman.
(3) Untuk keperluan pembahasan Rencana Undang-undang di Dewan Perwakilan
Rakyat, Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa memperbanyak
Rancangan Undang-undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

Pasal 20
(1) Dalam pembahasan Rancangan Undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat,
Menteri yang ditugasi untuk mewakili Presiden wajib menyampaikan laporan
perkembangan pembahasan Rencana Undang-undang tersebut secara berkala
kepada Presiden.
(2) Apabila dalam pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat
masalah yang bersifat prinsipil dan arah pembahasannya akan mengubah isi
serta arah Rancangan Undang-undang, Menteri yang mewakili Presiden wajib
terlebih dahulu melaporkannya kepada Presiden dengan disertai saran
pemecahannya yang diperlukan, untuk memperoleh keputusan.

BAB V
TATA CARA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG DISUSUN DAN
DISAMPAIKAN OLEH DEWAN PERWAKILANRAKYAT
Pasal 21
Rancangan Undang-undang yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan
disampaikan kepada Presiden, dilaporkan oleh Menteri Sekretaris Negara disertai
saran mengenai Menteri yang akan ditugasi untuk mengkoordinasi pembahasannya
dengan Menteri dan Pimpinan Lembaga lainnya yang terkait.

Pasal 22
Menteri Sekretaris Negara menyampaikan Rancangan Undang-undang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Menteri yang ditugasi Presiden
untuk mengkoordinasi pembahasannya berikut petunjuk-petunjuk Presiden
mengenai Rancangan Undang-undang yang bersangkutan, dengan mengikut
sertakan Menteri Kehakiman.

Pasal 23
(1) Menteri yang ditugasi mengkoordinasi pembahasan Rancangan Undang-
undang secepatnya membentuk Panitia Antar Departemen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 untuk membahas dan menyampaikan
pendapat, petimbangan, serta saran penyempurnaan yang diperlukan.
(2) Panitia Antar Departemen menyelesaikan tugasnya selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh ) hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukannya, dan melaporkan
hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri yang ditugasi.
(3) Mengkoordinasikan pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut.
(4) Panitia Antar Departemen melaksanakan tugasnya dan memperhatikan
ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12, serta bertugas membantu Menteri yang
ditugasi Presiden untuk mewakilinya dalam pembahasan Rancangan Undang-
undang tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 24
Menteri yang untuk mengkoordinasikan pembahasan Rancangan Undang-undang
berkewajiban :
1. mengkonsultasikan Rancangan Undang-undang dengan disertai pendapat,
pertimbangan serta saran penyempurnaan yang diajukan Panitia Antar
Departemen kepada Menteri dan Pimpinan Lembaga lainnya yang terkait.
2. menyelesaikan seluruh proses konsultasi hingga pelaporan Rancangan Undang-
undang kepada Presiden diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak
tanggal penerimaan surat Menteri Sekretaris Negara mengenai penyampaian
Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 25
(1) Presiden menyampaikan kembali Rancangan Undang-undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat dengan Amanat Presiden yang berisikan penerimaan untuk
membahas lebih lanjut Rancangan Undang-undang atau tidak menerimanya.
(2) Dalam hal Presiden menerima Rancang Undang-undang untuk dibahas lebih
lanjut, dalam Amanat disebutkan Menteri yang ditugasi untuk mewakili Presiden
dalam pembahasan Rancangan Undang-undang yang bersangkutan di Dewan
Perwakilan Rakyat.
(3) Menteri yang ditugasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan
Undang-undang yang di Dewan Perwakilan Rakyat memperhatikan ketentuan
Pasal 20.

BAB VI
PENGESAHAN, PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN UNDANG-UNDANG
Pasal 26
(1) Menteri Sekretaris Negara menyiapkan naskah Rancangan Undang-undang
yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan selanjutnya diajukan kepada
Presiden guna memperoleh pengesahan.
(2) Dalam hal Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
masih terdapat kesalahan teknik penulisan, Menteri Sekretaris Negara dapat
melakukan perbaikan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada
pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Menteri Sekretaris Negara mengundangkan Undang-undang tersebut dengan
menempatkan dalam Lembaran Negara.

Pasal 27
(1) Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa berkewajiban secepatnya
menyebarluaskan jiwa, semangat dan substansi Undang-undang tersebut
kepada masyarakat.
(2) Kegiatan penyebarluasan pemahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1)
dilakukan secara bersama-sama dengan Menteri Kehakiman dan Menteri
Penerangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28
(1) Persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Undang-undang juga merupakan
persetujuan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan
Keputusan Presiden dan peraturan lainnya yang diperlukan, sebagai peraturan
pelaksanaannya, yang pelaksanaannya dilakukan sebagai satu kesatuan
kegiatan.
(2) Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diselesaikan paling lambat satu tahun setelah pengundangan
Undang-undang yang bersangkutan.
(3) Seluruh proses penyusunan Rancangan peraturan pelaksanaan sebagaimana
dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tata cara yang sama dengan
penyusunan Rancangan Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 9
sampai dengan Pasal 18.

Pasal 29
Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan
Keputusan Presiden beserta pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-
undangan pada umumnya, ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Presiden.

Pasal 30
Untuk memberi waktu bagi penyebarluaskan pemahaman Undang-undang tersebut
berikut segala peraturan pelaksanaannya, dan memberi kesempatan yang wajar
kepada masyarakat untuk memahaminya, penentuan saat mulai berlaku efektif
Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dapat ditetapkan tanggal yang lain
dari tanggal pengundangan Undang-undang tersebut.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31
Terhadap prakarsa penyusunan Rancangan Undang-undang yang telah mencapai
persetujuan tetapi kegiatan penyusunan Rancangan Undang-undang yang
bersangkutan belum berlangsung pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku,
maka segala kegiatan penyusunan Rancangan Undang-undang tersebut
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keputusan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Instruksi Presiden Nomor 15
tahun 1970 tentang tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-undang dan
Rancangan Peraturan Pemerintah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t.t.d.
BAHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KABINET R.I.
Kepala Biro Hukum
t.t.d.
Lombock V. Nahattands

Baca Selengkapnya ..

Draft RUU Praktik Keperawatan Nomor 20

Rancangan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20
TENTANG
PRAKTIK KEPERAWATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :
a. bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat;
c. bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan merupakan bagian integral dari penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh perawat berdasarkan kaidah etik, nilai-nilai moral serta standar profesi.
d. bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan didasarkan pada kewenangan yang diberikan karena keahlian yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan globalisasi.
e. bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan praktik keperawatan, perlu keterlibatan organisasi profesi;
f. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan dan perawat diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik keperawatan;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Praktik Keperawatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 20 dan pasal 21 ayat (1) (cek ulang di UUD 45)
2. Undang-Undang No. 23, tahun 1992 tentang kesehatan.(di konsulkan ulang)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK KEPERAWATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
(1) Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia.
(2) Praktik keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kolaborasi dengan sistem klien dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk praktik keperawatan individual dan berkelompok.
(3) Asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan baik langsung atau tidak langsung diberikan kepada sistem klien di sarana dan tatanan kesehatan lainnya, dengan menggunakan pendekatan ilmiah keperawatan berdasarkan kode etik dan standar praktik keperawatan.
(4) Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Perawat terdiri dari perawat vokasional dan perawat profesional.
(6) Perawat vokasional adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Diploma III Keperawatan dan Sekolah Perawat Kesehatan yang terakreditasi dan diakui oleh pejabat yang berwenang.
(7) Perawat profesional adalah seseorang yang lulus dari pendidikan tinggi keperawatan dan terakreditasi, terdiri dari ners generalis, ners spesialis dan ners konsultan.
(8) Ners generalis adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan Ners.
(9) Ners Spesialis adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan spesialis keperawatan 1.
(10) Ners Konsultan adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan spesialis keperawatan
(11) Registered Nurse disingkat RN adalah perawat profesional yang teregistrasi.
(12) Licensed Practical Nurse disingkat LPN adalah perawat vokasional yang teregistrasi.
(13) Konsil Keperawatan Indonesia adalah suatu badan otonom yang bersifat independen.
(14) Sertifikasi adalah proses pengakuan terhadap program pendidikan dan pelatihan keperawatan dalam menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan di seluruh Indonesia yang dilaksanakan oleh organisasi profesi.
(15) Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang perawat untuk menjalankan praktik keperawatan di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi oleh konsil keperawatan.
(16) Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap perawat yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
(17) Registrasi ulang adalah pencatatan ulang terhadap perawat yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
(18) Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada perawat yang akan menjalankan praktik keperawatan setelah memenuhi persyaratan.

(19) SIPP I adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Keperawatan kepada perawat vokasional yang telah memenuhi persyaratan
(20) SIPP II adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Keperawatan kepada perawat profesional yang telah memenuhi persyaratan
(21) Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan.
(22) Klien dan atau pasien/klien dan atau pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perawat.
(23) Organisasi profesi adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
(24) Kolegium keperawatan adalah kelompok perawat generalis dan perawat spesialisasi sesuai bidang keilmuan keperawatan yang dibentuk oleh organisasi profesi keperawatan.
(25) Komite adalah badan kelengkapan konsil yang dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas konsil.
(26) Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Praktik keperawatan dilaksanakan berasaskan Pancasila dan berlandaskan pada nilai ilmiah, etika dan etiket, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan serta keselamatan penerima dan pemberi pelayanan keperawatan.
Pasal 3
Pengaturan penyelenggaraan praktik keperawatan bertujuan untuk:

a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi jasa pelayanan keperawatan. (?)
b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat.
BAB III
Lingkup Praktik Keperawatan

Pasal 4
Lingkup praktik keperawatan adalah :
a. Memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan sederhana dan kompleks.
b. Memberikan tindakan keperawatan langsung, pendidikan, nasehat, konseling, dalam rangka penyelesaian masalah kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya memandirikan sistem klien.
c. Memberikan pelayanan keperawatan di sarana kesehatan dan tatanan lainnya.
d. Memberikan pengobatan dan tindakan medik terbatas, pelayanan KB, imunisasi, pertolongan persalinan normal dan menulis permintaan obat/resep.
e. Melaksanakan program pengobatan secara tertulis dari dokter.

BAB IV
KONSIL KEPERAWATAN INDONESIA

Bagian Kesatu
Nama dan Kedudukan
Pasal 6
(1) Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud pada Bab II pasal 3, dibentuk konsil keperawatan yang selanjutnya disebut Konsil Keperawatan Indonesia.
(2) Konsil Keperawatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.
(3) Konsil Keperawatan Indonesia bersifat nasional dan dapat membentuk kantor perwakilan bila diperlukan.

Pasal 7
Konsil Keperawatan Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Fungsi, Tugas dan Wewenang Konsil Keperawatan

Pasal 8
Konsil Keperawatan Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, serta penetapan kompetensi perawat yang menjalankan praktik keperawatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan keperawatan.

Pasal 9

Konsil Keperawatan Indonesia mempunyai tugas:
1. Melakukan uji kompetensi dan registrasi perawat;
2. Membuat peraturan-peraturan terkait dengan praktik perawat untuk melindungi masyarakat..?(sebatas apa/aakah peraturan internal .

Pasal 10
Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Konsil Keperawatan Indonesia mempunyai wewenang :
a. Menyetujui dan menolak permohonan registrasi perawat;
b. Mengesahkan standar kompetensi perawat yang dibuat oleh organisasi profesi keperawatan dan asosiasi institusi pendidikan keperawatan;
c. Menetapkan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan perawat;
d. Menetapkan sanksi terhadap kesalahan praktik yang dilakukan perawat; dan
e. Menetapkan penyelenggaraan program pendidikan keperawatan.
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Konsil Keperawatan Indonesia serta pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Konsil Keperawatan Indonesia.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 12
(1) Susunan organisasi dan keanggotaan Konsil Keperawatan Indonesia terdiri dari :
a. Ketua
b. Sekretaris Eksekutif
c. Bendahara
d. Komite-komite
(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Komite Uji Kompetensi dan registrasi
b. komite praktik keperawatan
c. komite disiplin keperawatan
(3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua Komite merangkap anggota dan dapat membentuk sub komite sesuai kebutuhan.

Pasal 13
(1) Ketua konsil keperawatan Indonesia dan ketua komite adalah perawat dan dipilih oleh dan dari anggota konsil keperawatan Indonesia.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan ketua konsil dan ketua Komite diatur dalam peraturan konsil keperawatan Indonesia

Pasal 14
(1) Komite Uji Kompetensi dan Registrasi mempunyai tugas untuk melakukan uji kompetensi dan proses registrasi keperawatan.
(2) Komite Praktik Keperawatan mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan mutu praktik Keperawatan.
(3) Komite Disiplin Keperawatan mempunyai tugas untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan perawat dalam penerapan praktik keperawatan dan memberikan masukan kepada Ketua Konsil.

Pasal 15
(1) Keanggotaan Konsil Keperawatan Indonesia terdiri dari unsur-unsur wakil Pemerintah, organisasi profesi, institusi pendidikan, pelayanan, dan wakil masyarakat.
(2) Jumlah anggota Konsil Keperawatan Indonesia 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari:
a. Anggota yang ditunjuk adalah 11 (sebelas) orang terdiri dari:
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia 2 (dua) orang;
- Kolegium keperawatan 2 (dua) orang;
- Asosiasi institusi pendidikan keperawatan 1 (satu) orang;
- Asosiasi rumah sakit 1 (satu) orang;
- Asosiasi institusi pelayanan kesehatan masyarakat 1 (satu) orang;
- Tokoh masyarakat 1 (satu) orang;
- Departemen Kesehatan 1 (satu) orang;
- Departemen Pendidikan Nasional 1 (satu) orang;
- Departemen Hukum 1 (satu) orang; dan
b. Anggota yang dipilih adalah 10 (sepuluh) perawat dari 3 (tiga) wilayah utama (barat, tengah, timur) Indonesia.

Pasal 16
1. Keanggotaan Konsil Keperawatan Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri dengan rekomendasi organisasi profesi
2. Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil keperawatan Indonesia harus berdasarkan usulan dari organisasi profesi dan asosiasi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2).
3. Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan Konsil Keperawatan Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden.
4. Masa bakti satu periode keanggotaan Konsil Keperawatan Indonesia adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa bakti 1 (satu) periode berikutnya, dengan memperhatikan sistem manajemen secara berkesinambungan.

Pasal 17
1. Personalia Konsil Keperawatan sebelum memangku jabatan terlebih dahulu harus mengangkat sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
2. Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam menjalankan tugas ini, senantiasa menjunjung tinggi ilmu keperawatan dan mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan tetap akan menjaga rahasia kecuali jika diperlukan untuk kepentingan hukum.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia, taat kepada Negara Republik Indonesia, mempertahankan, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya.“

Pasal 18
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Konsil Keperawatan Indonesia :
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
b. Warga Negara Republik Indonesia;
c. Sehat rohani dan jasmani;
d. Memiliki kredibilitas baik di masyarakat;
e. Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada waktu menjadi anggota Konsil Keperawatan Indonesia;
f. Mempunyai pengalaman dalam praktik keperawatan minimal 5 tahun dan memiliki Registrasi Tenaga Perawat, kecuali untuk non perawat;
g. Cakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik; dan
h. Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Konsil Keperawatan Indonesia.

Pasal 19
(1) Keanggotaan Konsil Keperawatan Indonesia berakhir apabila :
a. Berakhir masa jabatan sebagai anggota;
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan disetujui konsil;
c. Meninggal dunia;
d. Bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia;
e. Ketidakmampuan melakukan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
f. Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
g. Melakukan tindakan tercela yang dibuktikan dari hasil investigasi Badan Kehormatan Konsil Keperawatan.
(2) Dalam hal anggota Konsil Keperawatan Indonesia menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.
(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Konsil Keperawatan Indonesia.
(4) Pengusulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Konsil kepada Menteri kesehatan dan diteruskan kepada Presiden.

Pasal 20
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Konsil Keperawatan Indonesia dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris.

(2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Konsil
(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai Konsil Keperawatan Indonesia
(4) Dalam menjalankan tugasnya sekretaris bertanggung jawab kepada pimpinan Konsil Keperawatan Indonesia
(5) Ketentuan fungsi dan tugas sekretaris ditetapkan oleh Ketua Konsil Keperawatan Indonesia.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Pasal 21
(1) Setiap keputusan Konsil Keperawatan yang bersifat mengatur dilputuskan oleh rapat pleno anggota.
(2) Rapat pleno Konsil Keperawatan Indonesia dianggap sah jika dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah anggota ditambah satu.
(3) Keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(4) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat dilakukan pemungutan suara.

Pasal 22
Pimpinan Konsil Keperawatan Indonesia melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas anggota dan pegawai konsil agar pelaksanaan tugas dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 23

(1) Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Konsil Keperawatan Indonesia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pendapatan lain yang sah.
(2) Sumber pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya yang diperoleh dari registrasi perawat dan sumbangan lain yang tidak mengikat.
(3) Pembiayaan Konsil Keperawatan Indonesia ditetapkan oleh Ketua Konsil Keperawatan Indonesia.

BAB V
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI KEPERAWATAN

Pasal 24
(1) Standar pendidikan profesi keperawatan disusun oleh organisasi profesi keperawatan dan disahkan oleh Konsil Keperawatan Indonesia
(2) Dalam rangka memperlancar penyusunan standar pendidikan profesi keperawatan, organisasi profesi dapat membentuk Kolegium Keperawatan
(3) Standar pendidikan profesi keperawatan dimaksud pada ayat (1):
a. untuk pendidikan profesi Ners disusun oleh Kolegium Ners generalis dengan melibatkan asosiasi institusi pendidikan keperawatan.
b. untuk pendidikan profesi Ners Spesialis I dan II disusun oleh Kolegium Ners Spesialis dengan melibatkan asosiasi institusi pendidikan keperawatan.

BAB VI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPERAWATAN BERKELANJUTAN

Pasal 25
Pendidikan dan pelatihan keperawatan berkelanjutan, untuk memberikan kompetensi kepada perawat, dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan keperawatan berkelanjutan.

Pasal 26
(1) Setiap perawat yang berpraktik wajib meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan keperawatan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi.
(2) Pendidikan dan pelatihan keperawatan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan berkelanjutan perawat yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

BAB VII
REGISTRASI KEPERAWATAN

Pasal 27

(1) Setiap perawat yang akan melakukan praktik keperawatan di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat (STRP).
(2) Registrasi perawat dilakukan dalam 2 (dua) kategori:
a. LPN untuk perawat vokasional
b. RN untuk perawat profesional
(3) Untuk melakukan registrasi awal, perawat harus memenuhi persyaratan :
a. memiliki ijazah perawat Diploma III dan SPK untuk LPN (diakomodasi pada pasal peralihan)
b. memiliki ijazah Ners, atau Ners Spesialis I, atau Ners Spesialis II untuk RN
c. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji perawat
d. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental
e. lulus uji kompetensi
f. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan kode etik profesi keperawatan
g. rekomendasi dari organisasi profesi

Pasal 28
(1) Dalam menjalankan praktik keperawatan di Indonesia, ijin tempat praktik diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang disebut dengan Surat Ijin Praktik Perawat (SIPP).
(2) Perawat vokasional yang telah memenuhi persyaratan LPN berhak memperoleh SIPP I dan dapat melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan.
(3) Perawat profesional yang telah memenuhi persyaratan RN berhak memperoleh SIPP II dan dapat melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan dan praktik mandiri.
(4) PN dengan latar belakang Diploma III Keperawatan dan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di sarana pelayanan kesehatan dapat mengikuti uji kompetensi RN dan berhak memperoleh SIPP II.

Pasal 29
Syarat untuk memperoleh SIPP:
a. Memiliki STRP
b. Mempunyai tempat praktek
c. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi keperawatan
SIPP masih tetap berlaku sepanjang:
d. STRP masih berlaku
e. Tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPP
Ketentuan lebih lanjut mengenai SIPP diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 30
(1) Perawat yang teregistrasi berhak menggunakan sebutan RN (Register Nurse) di belakang nama, khusus untuk perawat profesional, atau PN (Practical Nurse) untuk perawat vokasional.
(2) Sebutan RN dan PN ditetapkan oleh Konsil Keperawatan Indonesia.

Pasal 31
(1) Surat Izin Praktik Perawat berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2) Registrasi ulang dilakukan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (3) huruf d dan huruf g, ditambah dengan:
a. rekomendasi dari Komite Etik dan Disiplin
b. angka kredit pendidikan berlanju
(3) SIPP hanya diberikan paling banyak di 2 (dua) tempat pelayanan kesehatan.

Pasal 32
(1) Perawat Asing yang akan melaksanakan praktik keperawatan di Indonesia harus dilakukan adaptasi dan evaluasi.
(2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sarana pendidikan milik pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. keabsahan ijazah;
b. kemampuan untuk melakukan praktik keperawatan yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan STRP;
c. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji perawat;
d. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
e. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik keperawatan Indonesia.

(4) Perawat asing selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia.
(5) Perawat asing yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diberikan SIPP oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pasal 33
(1) SIPP sementara dapat diberikan kepada perawat warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan keperawatan yang bersifat sementara di Indonesia.
(2) SIPP sementara berlaku selama 1 ( satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 ( satu) tahun berikutnya
(3) SIPP sementara dapat diberikan apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (2) dan (3).

Pasal 34
(1) SIPP bersyarat diberikan kepada peserta program pendidikan keperawatan warga negara asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia.
(2) Perawat warga negara asing yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan untuk waktu tertentu, tidak memerlukan SIPP bersyarat.
(3) Perawat warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Konsil Keperawatan Indonesia.
(4) SIPP dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan melalui program adaptasi.

Pasal 35

SIPP tidak berlaku karena:
a. dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftar ulang;
c. atas permintaan yang bersangkutan;
d. yang bersangkutan meninggal dunia; atau
e. dicabut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pasal 36
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi, registrasi ulang, registrasi sementara, dan registrasi bersyarat diatur dengan Peraturan Konsil Keperawatan Indonesia.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN

Pasal 37
Praktik keperawatan dilakukankan berdasarkan pada kesepakatan antara perawat dengan klien dan atau pasien dalam upaya untuk peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, kuratif, dan pemulihan kesehatan.

Pasal 38
Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat yang telah memililki SIPP berwenang untuk:
a. melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi keperawatan;
b. tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi: intervensi/tritmen keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan;
c. dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
d. melaksanakan intervensi keperawatan seperti yang tercantum dalam pasal 4.

Pasal 39
Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat yang telah memiliki SIPP I berwenang untuk :
a. melakukan tindakan keperawatan dibawah pengawasan perawat yang memiliki SIPP II;
b. melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi;

Pasal 40
(1) Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan atau nyawa klien dan atau pasien, perawat dapat melakukan tindakan diluar kewenangan.
(2) Dalam keadaan luar biasa/bencana, perawat dapat melakukan tindakan diluar kewenangan untuk membantu mengatasi keadaan luar biasa atau bencana tersebut.
(3) Perawat yang bertugas di daerah yang sulit terjangkau dapat melakukan tindakan diluar kewenangannya sebagai perawat.

Pasal 41
(1) Praktik keperawatan dilakukan oleh perawat profesional (RN) dan perawat vokasional (PN).
(2) PN dalam melaksanakan tindakan keperawatan dibawah pengawasan RN.
(3) Perawat dapat mendelegasikan dan atau menyerahkan tugas kepada perawat lain yang setara kompetensi dan pengalamannya.

Pasal 42
Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan perawat yang tidak memiliki SIPP untuk melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan tersebut.

Pasal 43
Hak Klien dan atau Pasien
Klien dan atau pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik keperawatan, mempunyai hak:
a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38;
b. meminta pendapat perawat lain;
c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan keperawatan;
d. menolak tindakan keperawatan; dan
e. mendapatkan resume keperawatan.

Pasal 44
Kewajiban Klien dan atau Pasien
Klien dan atau pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik keperawatan, mempunyai kewajiban:
a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
b. mematuhi nasihat dan petunjuk perawat;
c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan
d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Pasal 45
Pengungkapan Rahasia Klien dan atau Pasien
Pengungkapan rahasia klien dan atau pasien/klien dan atau pasien hanya dapat dilakukan atas dasar:
a. Persetujuan klien dan atau pasien
b. Perintah hakim pada sidang pengadilan
c. Ketentuan perundangan yang berlaku
d. Kepentingan umum

Pasal 46
Hak Perawat
Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat mempunyai hak :
1) Memperoleh perlindungan hukum dan profesi sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
2) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan atau pasien atau keluarganya;
3) Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan otonomi profesi;
4) Memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi, dedikasi yang luar biasa dan atau bertugas di daerah terpencil dan rawan;
5) Memperoleh jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya;
6) Menerima imbalan jasa profesi yang proporsional sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

Pasal 47
Kewajiban Perawat
Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat mempunyai kewajiban :
1) Memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar profesi, standar praktek keperawatan, kode etik, dan SOP serta kebutuhan klien dan atau pasien;
2) Standar profesi, standar praktek, kode etik ditetapkan oleh organisasi profesi dan merupakan pedoman yang harus diikuti oleh setiap tenaga keperawatan.
3) Merujuk klien dan atau pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau tindakan;
4) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang klien dan atau pasien, kecuali untuk kepentingan hukum;
5) Menghormati hak-hak klien dan atau pasien dan profesi lain sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku;
6) Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
7) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu keperawatan dalam meningkatkan profesionalisme.

Pasal 48
Praktik Mandiri
(1) Praktik mandiri dapat dilakukan secara perorangan dan atau berkelompok.
(2) Perawat dalam melakukan praktik mandiri sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:
a. Memiliki tempat praktik yang memenuhi persyaratan kesehatan;
b. Memiliki perlengkapan untuk tindakan asuhan keperawatan di luar institusi pelayanan kesehatan termasuk kunjungan rumah;
c. Memiliki perlengkapan administrasi yang meliputi buku catatan kunjungan, formulir catatan tindakan asuhan keperawatan serta formulir rujukan.

(3) Persyaratan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan standar perlengkapan asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
(4) Perawat yang telah mempunyai SIPP dan menyelenggarakan praktik mandiri wajib memasang papan nama praktik keperawatan.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49
Pemerintah, Konsil Keperawatan, dan Organisasi Profesi Perawat membina, mengembangkan dan mengawasi praktik keperawatan sesuai dengan fungsi serta tugas masing-masing.

Pasal 50
(1) Pembinaan dan pengembangan perawat meliputi pembinaan profesi dan karir
(2) Pembinaan dan pengembangan profesi perawat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kompetensi profesional dan kepribadian
(3) Pembinaan dan pengembangan profesi perawat dilakukan melalui jabatan fungsional perawat.
(4) Pembinaan dan pengembangan karir perawat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat dan promosi.

Pasal 51
(1) Pemerintah dan profesi membina serta mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi profesional perawat pada institusi baik pemerintah maupun swasta;
(2) Pemerintah memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalisme perawat pada institusi pelayanan pemerintah;
(3) Pemerintah menetapkan kebijakan anggaran untuk meningkatkan profesionalisme perawat pada institusi pelayanan swasta

Pasal 52
Pembinaan, pengembangan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, diarahkan untuk:
a. Melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan perawat.
b. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan perawat
c. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang dilakukan oleh perawat;
d. Melindungi perawat terhadap keselamatan dan risiko kerja.

Pasal 53
(1) Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah perawat yang telah memiliki SIPP.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 54
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan perawat yang menyelenggarakan praktik keperawatan dapat dilakukan supervisi dan audit sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 55
Sanksi Administratif
(1) Perawat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 38 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan sementara SIPP paling lama 1 (satu) tahun
(2) Perawat yang dinyatakan melanggar Etik dan disiplin Profesi dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:

a. Pelanggaran ringan dikenakan sanksi pencabutan sementara SIPP paling lama 6 (enam) bulan
b. Pelanggaran sedang dikenakan sanksi pencabutan sementara SIPP paling lama 1 (satu) tahun
c. Pelanggaran berat dikenakan sanksi pencabutan sementara SIPP paling lama 3 (tiga) tahun

Pasal 56
Sanksi Pidana
Setiap perawat yang dengan sengaja melakukan praktik keperawatan tanpa memiliki SIPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Setiap perawat asing yang dengan sengaja melakukan praktek keperawatan tanpa SIPP sementara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Setiap perawat asing yang dengan sengaja melakukan praktek keperawatan tanpa SIPP bersyarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 57
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah perawat yang telah memiliki SIPP yang dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 58
Institusi pelayanan kesehatan, organisasi, perorangan yang dengan sengaja mempekerjakan perawat yang tidak memiliki SIPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 59
Perawat yang dengan sengaja:
tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (4);
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf a sampai dengan huruf f
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 60
Penetapan sanksi administrasi maupun pidana harus didasarkan pada motif pelanggaran dan berat ringannya risiko yang ditimbulkan sebagai akibat pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61
Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik keperawatan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.
Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, ijin praktik yang diberikan sesuai KepMenKes Nomor 1239 Tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktik Keperawatan, masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin praktik tersebut sesuai ketentuan.

Pasal 62
Dengan telah diberlakukannya Undang Undang Praktik Keperawatan, sebelum terbentuknya Konsil Keperawatan Indonesia maka dalam kegiatan perijinan dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63
Konsil Keperawatan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) harus dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 64
Undang-Undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta , Pada tanggal …………………
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta , Pada Tanggal ……………….
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
YUSRIL IHZA MAHENDRA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ……………
NOMOR ………………

Baca Selengkapnya ..

5 Tsunami Paling Mematikan di Jepang

Ilustrasi Tsunami - http://robotopbalz.blogsome.com/2006/07/

Berikut merupakan daftar tsunami paling mematikan berdasarkan data NGDC NOAA. Tsunami yang pertama kali terdata lembaga itu terjadi pada 29 November 684 dengan ketinggian gelombang mencapai 3 meter, terjadi akibat gempa 8,4 magnitude di Nankaido. Daftar tsunami paling mematikan di Jepang di bawah ini belum mencakup tsunami Jumat lalu (11/03/2011).

1. Tsunami tahun 1498 Tsunami paling mematikan di Jepang terjadi pada 20 September 1498 dengan sumber dari wilayah Laut Enshunada. Tsunami terjadi akibat gempa 8,3 magnitude. Sebanyak 31.000 orang tewas dalam bencana alam ini, disertai rusak parahnya 1.000 rumah di wilayah sekitar.

2. Tsunami tahun 1707 Tsunami kedua paling mematikan terjadi di wilayah Nankaido pada 28 Oktober 1707, lebih kurang pada pukul 05.00 pagi. Korban tewas mencapai 30.000 orang dengan 29.000 rumah hancur. Tsunami ini terjadi akibat gempa 8,4 magnitude.

3. Tsunami tahun 1896 Tsunami mematikan selanjutnya menewaskan 27.122 orang, melukai 9.247 orang, dan merusak 11.000 rumah. Tsunami terjadi pada 15 Juni 1896, lebih kurang pada pukul 10.33 waktu setempat. Tsunami terjadi terjadi di wilayah Sanriku dan merupakan akibat dari gempa berkekuatan 7,6.

4. Tsunami tahun 1771 Tsunami ini terjadi di Ryuku Islands setelah gempa berkekuatan 7,4. Tepatnya, tsunami terjadi pada tanggal 24 April 1771. Tsunami menewaskan 13.486 jiwa dengan jumlah kerusakan rumah mencapai 3.237 unit.

5. Tsunami tahun 1586 Tsunami ini menewaskan 8.000 orang. Tsunami terjadi di Pantai Ise, tepatnya pada tanggal 18 Januari 1586. Tsunami terjadi akibat gempa berkekuatan 8,2. Tidak ada catatan tentang jumlah rumah yang hancur dan waktu persis kejadian tsunami tersebut.

sumber : http://sains.kompas.com/read/2011/03/13/14030740/5.Tsunami.Paling.Mematikan.di.Jepang

Baca Selengkapnya ..