Inflasi dan Kebijakan Fiskal

Inflasi adalah suatu keadaan dalam perekonomian di mana terjadi kenaikan harga-harga secara umum. Kenaikan dalam harga barang dan jasa yang biasa terjadi jika permintaan bertambah dibandingkan dengan jumlah penawaran atau persediaan barang di pasar, dalam hal ini lebih banyak uang yang beredar yang digunakan untuk membeli barang dibanding dengan jumlah barang dan jasa.

Tidak semua kenaikan harga selalu diidentikan dengan inflasi, misalnya kenaikan harga pada hari Lebaran, ini hanya gejolak pasar yang terjadi sesaat saja dan tidak berlangsung terus-menerus. Setiap negara pasti mengalami inflasi dengan tingkat yang berbeda-beda, inflasi yang terjadi dapat disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda.

Beberapa penyebab inflasi diantaranya bisa disebabkan oleh sektor ekspor-impor, tabungan atau investasi, pengeluaran dan penerimaan negara, sektor pemerintah dan swasta.

Untuk mengukur tingkat inflasi dapat menggunakan indek harga konsumen.

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu). Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi.

Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.

Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator.

Inflasi dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Kebijakan Fiskal (Fiscal Police)

• Langkah-langkah pemerintah merubah struktur, jumlah pajak dan pegeluarannya
• Kebijakan pemerintah didalam memungut pajak dan membelanjakan pendapatan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatannya
Contoh : untuk mempertinggi efisiensi penggunaan factor produksi, pemerintah memungut pajak yang tinggi terhadap barang-barang industri yang diimpor dan sebaliknya. Memungut pajak yang sangat rendah terhadap barang-barang modal dan bahan-bahan mentah industri yang diimpor
• Kebijakan ekonomi makro yang implementasinya melalui penyusunan “anggaran” pemerintah (APBN di Indonesia).

Secara garis besar terdiri 3 pos utama pada sisi pengeluaran “anggaran”;

1.Belanja barang dan jasa (G),
2.Gaji pegawai (W),
3.Transfer payment/subsisi (Tr).

Sedangkan pada sisi pendapatan terdiri 4 pos yang penting, yaitu:

1.Penerimaan pajak (Tx),
2.Kredit likuiditas bank sentral (U),
3.Pinjaman/obligasi dalam negeri (B),
4.Pinjaman/hutang luar negeri (F)

Masing-masing pos mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap perekonomian.

Inflasi dan Kebijakan Fiskal

Forgot password?

Comments

Post a new comment

0 comments:

Post a Comment

Pesan Sponsor

arsip

artikel yang dibagikan

bidang ilmu

kotak bicara

my Follower

Count Visitor