Revisi Pada UU KUP

UU KUP merupakan singkatan dari Undang - Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan . UU KUP terdaftar pada UU No. 28 Tahun 2007 , kemudian pemerintah melakukan ratifikasi terhadap UU tersebut , dan perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Banyak perubahan dan juga penambahan dalam UU yang baru tersebut, adapun perubahan dalam undang - undang ini antara lain sebagai berikut :

1. Wanita kawin yang tidak pisah harta dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Analisa :

Selama ini Wanita kawin mengikuti NPWP suaminya, hal ini menjadi kendala jika wanita kawin tersebut adalah pejabat. Misalkan Pejabat Gubernur Banten yang adalah seorang wanita, maka dia tidak memiliki NPWP .

Karena penghasilannya telah digabung dengan penghasilan suaminya dan NPWP nya adalah atas nama suaminya, sehingga jika ia ingin mengajak warganya untuk memasukkan SPT, maka mungkin saja warganya berkata lah wong gubernurnya aja gak masukin SPT kok.

Nah dengan diperbolehkannya bu Atut memiliki NPWP sendiri terpisah dengan suaminya, maka ia dapat menunjukkan kepada warganya bahwa ia pun telah memasukkan SPT.

2. Batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan sejak akhir tahun pajak.

Analisa :

Selama ini jangka waktunya adalah 3 bulan, hal ini sering menjadi kendala bagi WP yang Laporan keuangannya di audit, diharapkan dengan memperpanjang batas waktu ini maka WP dapat memberikan laporan keuangan audited tepat waktu.

3. Denda keterlambatan menyampaikan SPT :
- SPT Tahunan PPh Perorangan (pribadi/individu) Rp. 100.000,00
- SPT Tahunan PPh Badan Rp. 1.000.000,00
- SPT Masa PPN Rp. 500.000,00
- SPT Masa Lainnya Rp. 100.000,00
di UU yang lama besarnya denda adalah sebagai berikut :
- SPT Masa Rp. 50.000,00
- SPT Tahunan Rp. 100.000,00
kenaikan terbesar adalah pada SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN.

4. Restitusi untuk turis asing. Dapat diberikan restitusi PPN atas pembelian Barang Kena Pajak oleh Orang Pribadi yang bukan subjek pajak, tapi hanya untuk pemberangkatan melalui pelabuhan udara.

Analisa :

Jadi turis asing yang beli barang di Indonesia dan dikenakan PPN, maka ketika mereka akan kembali kenegaranya, dapat meminta pengembalian atas PPN yang dibayarkannya tersebut pada saat di bandara ketika mereka akan pulang ke negaranya.

5. Insentif bagi Direktorat Jenderal Pajak.

Analisa :

DJP dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu yang ditetapkan melalui APBN. Orang pajak tambah banyak duitnya

Demikian pemaparan mengenai revisi UU KUP , semoga bermanfaat bagi pembaca sekalian .

Revisi Pada UU KUP

Pesan Sponsor

arsip

artikel yang dibagikan

bidang ilmu

kotak bicara

my Follower

Count Visitor