Gudang Materi

Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Bicara soal Pendidikan Kewarganegaraan tentunya orang selalu berorientasi pada sikap cinta tanah air, patriotisme, bela negara, dan kenegaraan. Namun percuma saja dipelajari bilamana tidak tahu menahu asal usul dan perkembangan dari studi tersebut. Maka dari itu kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Di Indonesia istilah “Pendidikan Kewarganegaraan” mengalami perkembangan dan perubahan dari tahun ke tahun. Awal munculnya Pendidikan Kewarganegaraan atau yang lebih dikenal dengan nama Civic Education yakni berasal dari USA, hal ini menunjukkan menunjukkan adanya perluasan dari waktu ke waktu. Sehingga Pendidikan Kewarganegaraan dapat sampai ke Indonesia. Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan dibahas awal perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di USA kemudian ke pembahasan perkembangannya di Indonesia.

Secara historis pertumbuhan Civic Education dapat digambarkan sebagai berikut (Sumantri, 1957:31):

a. Civics (1790)
b. Community Civics (1970, A.W. Dunn)
c. Civic Education (1901, Harold Wilson)
d. Civic-Citizenship Education (1945, John Mahoney)
e. Civic-Citizenship Education (1971, NCSS)

Pelajaran Civics mulai diperkenalkan pada tahun 1790 di Amerika Serikat dalam rangka “meng-Amerika-kan” bangsa Amerika atau terkenal dengan “theory of Americanization”. Penerbitan majalah “The Citizen” dan “Civics”, pada tahun 1886, Henry Randall Waite merumuskan Civics dengan “the science of citizenship – the relation of man, the individual, to man in organized collections – the individual in his relation to the state, Creshore, Education” (Somantri, 1975:31).

Penjelasan mengenai Civics mempunyai kesamaan yang sama yaitu membahas mengenai “government”, hak dan kewajiban sebagi warga negara. Akan tetapi, arti Civics dalam perkembangan selanjutnya bukan hanya meliputi “government” saja, kemudian dikenal istilah Community Civics, Economic Civics, dan Vocational Civics.

Gerakan “Community Civics” pada tahun 1970 dipelopori oleh W.A. Dunn adalah untuk menghadapkan pelajar pada lingkungan atau kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan ruang ringkup lokal, nasional maupun internasional. Gerakan “community civics” disebabkan pula karena pelajaran civics pada waktu itu hanya mempelajari konstitusi dan pemerintah saja, akan tetapi kurang memperhatikan lingkungan sosial.
Selain gerakan community civics, timbul pula gerakan civic education.

Ruang lingkup Civics Education (Somantri, 1975:33), antara lain:

a. Civic Education meliputi seluruh program dari sekolah.
b. Civic Education meliputi berbagai macam kegiatan belajar mengajar, yang dapat menumbuhkan hidup dan tingkah laku yang lebih baik dalam masyarakat demokratis.
c. Dalam Civic Education termasuk pula hal-hal yang menyangkut, pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi dan syarat-syarat obyektif hidup bernegara.

NCSS (Somantri, 1975:33) merumuskan mengenai Citizenship Education sebagai berikut:

Citizenship Education is a proses comprising all the positive influences which are intended to shape a citizens view to his role in society. It comes partly from formal schooling, partly from parental influences and partly from learning outside the classroom and the home. Trough Citizenship Education, our youth are helped to gain an understanding of our national ideas, the common good, and the process of self goverment.

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan cakupan PKn lebih luas, karena bahannya selain mancakup program sekolah juga meliputi pengaruh belajar diluar kelas, dan pendidikan di rumah. Selanjutnya, PKn digunakan untuk membantu generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita nasional /tujuan negara dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelsaikan masalah pribadi, masyarakat dan negara. Unsur-unsur Civic Education yang dapat menjadi acuan bagi para pelajar, antara lain: Mengetahui, memahami dan mengapresiasikan cita-cita nasional; dan dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas.

Kuhn (Winataputra dan Budimansyah, 2007:71) mengemukakan bahwa, perkembangan istilah Civics dan Civic Education di Indonesia terjadi pada tahun :

1. Kewarganegaraan (1957), membahas cara memperoleh dan kehilangan kewargaan negara.
2. Civics (1962), tampil dalam bentuk indoktrinasi politik.
3. Pendidikan Kewargaan Negara (1968) sebagai unsur dari pendidikan kewargaan Negara yang bernuansa pendidikan ilmu pengetahuan sosial.
4. Pendidikan Kewargaan Negara (1969) tampil dalam bentuk pengajaran konstitusi dan ketetapan MPRS.
5. Pendidikan Kewargaan Negara (1973) yang diidentikkan dengan pengajaran IPS.
6. Pendidikan Moral Pancasila (1975 dan 1984) tampil menggantikan PKN dengan isi pembahasan P4.
7. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (1994) sebagai penggabungan bahan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang tampil dalam bentuk pengajaran konsep nilai yang disaripatikan dari Pancasila dan P4.

Menurut Kuhn diatas Kewarganegaraan mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1957 yang menunjukkan awal masuknya pembelajaran atau studi Kewarganegaraan atau Civic di Indonesia. Namun barulah pada tahun 1994, studi kewarganegaraan diintegrasikan secara penuh dalam pendidikan, bahkan dikolaborasikan dengan pendidikan Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia.

Demikian pembahasan mengenai perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia semoga membawa pencerahan dan tambahan wawasan bagi kita.

baca juga :
- Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
- Visi Misi Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi
- Sejarah Implementasi Pancasila

Baca Selengkapnya ..

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting untuk menumbuhkan sikap kewarganegaraan generasi penerus bangsa. Tentunya studi ini sangat mendukung untuk membentuk mental dan kepribadian siswa menjadi mental yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Maraknya kegiatan yang mengancam kedaulatan NKRI kini menjadi nilai urgenitas tersendiri bagi keberadaan Pendidikan Kewarganegaran sebagai suplemen kurikulum siswa/i dari pendidikan dasar hingga perguruan inggi. Oleh karena itu , kali ini saya akan membahas Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan pendapat para ahli maupun dari pengertian secara umum hingga mendetail untuk menambah pengetahuan maupun wawasan kita terhadap studi ini.

Menurut Branson (1999:7) tujuan civic education adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik tingkat lokal, negara bagian, dan nasional. Tujuan pembelajaran PKn dalam Depdiknas (2006:49) adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut:
a. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu Kewarganegaraan.
b. Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Djahiri (1994/1995:10) adalah sebagai berikut:

a. Secara umum. Tujuan PKn harus ajeg dan mendukung keberhasilan pencapaian Pendidikan Nasional, yaitu : “Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuann dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

b. Secara khusus. Tujuan PKn yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan menurut Sapriya (2001), tujuan pendidikan Kewarganegaraan adalah :

Partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat serta perbaikan masyarakat.

Tujuan umum pelajaran PKn ialah mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan “warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati” (Somantri, 2001:279).

Djahiri (1995:10) mengemukakan bahwa melalui Pendidikan Kewarganegaraan siswa diharapkan :
a. Memahami dan menguasai secara nalar konsep dan norma Pancasila sebagai falsafah, dasar ideologi dan pandangan hidup negara RI.
b. Melek konstitusi (UUD NRI 1945) dan hukum yang berlaku dalam negara RI.
c. Menghayati dan meyakini tatanan dalam moral yang termuat dalam butir diatas.
d. Mengamalkan dan membakukan hal-hal diatas sebagai sikap perilaku diri dan kehidupannya dengan penuh keyakinan dan nalar.

Secara umum, menurut Maftuh dan Sapriya (2005:30) bahwa, Tujuan negara mengembangkan Pendiddikan Kewarganegaraan agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (to be good citizens), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (civics inteliegence) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (civics responsibility); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Setelah menelaah pemahaman dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, maka dapat saya simpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi pada penanaman konsep Kenegaraan dan juga bersifat implementatif dalam kehidupan sehari - hari. Adapun harapan yang ingin dicapai setelah pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini, maka akan didapatkan generasi yang menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.

Baca Selengkapnya ..

Sambutan Hari Pendidikan Nasional 2011

SAMBUTAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
PADA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2011
SENIN, 2 MEI 2011

Assalamu’alaikum wr. wb.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua
Hadirin Peserta Upacara Yang Berbahagia

Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur ke Hadirat Illahi Rabbi, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita semua masih diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan dan kecintaan, sehingga kita semua dapat melaksanakan peringatan hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2011.

Melalui peringatan ini, perkenankan kami atas nama pemerintah ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh insan pendidikan, pemerintah daerah, organisasi yang bergerak di dunia pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya atas segala ikhtiar, kepedulian dan perhatian yang telah diberikan dalam membangun dan mengembangkan dunia pendidikan.

Dalam kesempatan ini pula, kami menyampaikan selamat Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2011, semoga pendidikan kita semakin berkualitas dan semakin terbuka aksesnya bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Hadirin sekalian yang berbahagia

Kita semua telah memahami, bahwa dalam dunia pendidikan itu, manusia sebagai pemeran utamanya, baik sebagai subyek sekaligus sebagai obyek. Keilmuan sebagai medianya, memanusiakan manusia sebagai salah satu tujuannya, dan kemampuan untuk menjawab berbagai persoalan yang sifatnya kekinian maupun antisipasi masa depan (kenantian) sebagai keniscayaannya. Itulah sebabnya mengapa dunia pendidikan itu kompleks, menantang namun sangat mulia. Kompleksitas dan tantangan terus berkembang, seiring dengan perjalanan zaman. Oleh karena itu kita semua harus secara bersama-sama terus-menerus berikhtiar dengan sungguh - sungguh untuk menanganinya, demi kemuliaan diri, bangsa, negara dan umat manusia.

Hadirin sekalian yang berbahagia

Di sisi lain, kita juga memahami dan menyadari tentang tantangan global dan internal yang sedang dihadapi, yang mengharuskan kita semua untuk lebih memperkuat jati diri, identitas dan karakter sebagai bangsa Indonesia. Bangsa yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa potensi sumberdaya alam dan manusia (bonus demografi) yang luar biasa besarnya. Demikian juga kesempatan yang sangat terbuka untuk menjadi
bangsa dan negara yang besar, maju, demokratis dan sejahtera. Oleh karena itu, dengan optimisme yang kuat, kerja keras dan cerdas serta semangat kebersamaan, Insya Allah cita-cita mulia itu bisa kita wujudkan. Disinilah mengapa pendidikan berbasis karakter dengan segala dimensi dan variasinya menjadi penting dan mutlak.

Karakter yang ingin kita bangun bukan hanya karakter berbasis kemuliaan diri semata, akan tetapi secara bersamaan membangun karakter kemuliaan sebagai bangsa. Karakter yang ingin kita bangun bukan hanya kesantunan, tetapi secara bersamaan kita bangun karakter yang mampu menumbuhkan kepenasaranan intelektual sebagai modal untuk membangun kreativitas dan daya inovasi.

Karakter yang bertumpu pada kecintaan dan kebanggaan terhadap Bangsa dan Negara dengan Pancasila, UUD NKRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilarnya. Itulah alasan mengapa tema Hari Pendidikan Nasional Tahun 2011 ini adalah "Pendidikan Karakter Sebagai Pilar Kebangkitan Bangsa" dengan Subtema Raih Prestasi Junjung Tinggi Budi Pekerti.

Tema ini mengingatkan kembali kepada kita semua tentang hakikat pendidikan yang telah ditekankan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita yaitu Ki Hajar Dewantara yang hari ini kita peringati hari kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan, kata Ki Hajar Dewantoro adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect) dan jasmani anak didik.

Hadirin sekalian yang berbahagia

Menyikapi perkembangan aktual terhadap munculnya perilaku destruktif, anarkis dan radikalis, pendidikan memiliki peran dan tanggung jawab yang besar. Karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kami ingin mengajak kepada para pemangku kepentingan pendidikan, terutama Kepala Sekolah, Guru, Pimpinan Perguruan Tinggi dan Dosen, harus memberikan perhatian dan pendampingan lebih besar kepada peserta didik dalam membentuk dan menumbuhkan pola pikir dan perilaku yang berbasis kasih sayang, toleran terhadap realitas keanekaragaman yang dibenarkan oleh peraturan dan perundangan.

Perhatian lebih itu bisa dalam bentuk memberikan ruang aktivitas yang positif, sehingga bisa dicegah tumbuhnya pemikiran dan perilaku destruktif, anarkis, kekerasan dan radikalisme. Hadirin sekalian yang berbahagia Dengan tema peringatan tersebut, kita tidak ingin peringatan Hari Pendidikan Nasional 2011 hanya sebagai seremoni biasa, tetapi kita ingin wujudkan dalam kegiatan nyata. Insya Allah mulai tahun ajaran 2011/2012, pendidikan berbasis karakter kita jadikan sebagai gerakan nasional, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan Perguruan Tinggi, termasuk didalamnya pendidikan Nonformal dan Informal.

Bersamaan dengan gerakan pendidikan berbasis karakter, sekaligus kita siapkan generasi Indonesia 2045 yaitu pada saat menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka. Dan itu harus kita mulai dengan memberikan perhatian khusus pada Pendidikan Anak Usia Dini. Merekalah, nantinya yang akan melanjutkan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Hadirin Peserta Upacara yang berbahagia

Akhirnya, kami mengucapkan selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional kepada semua pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, penggiat dan pecinta dunia pendidikan di seluruh tanah air. Semoga apa yang kita darma baktikan dalam dunia pendidikan selama ini, termasuk bagian dari amal kebajikan.

Majulah dunia pendidikan dan majulah Indonesia.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Sambutan oleh Menteri Pendidikan Nasional bapak M. Nuh

Baca Selengkapnya ..

Silsilah Keluarga Kerajaan Britania Raya (Inggris dan Skotlandia)

Cara Menulis Daftar Pustaka

Membuat daftar pustaka kadangkala kita sepelekan baik dalam membuat makalah ilmiah maupun non-ilmiah. Namun tahukah anda bahwa mengabaikan referensi atau daftar pustaka dapat berakibat pada keabsahan karya anda, bisa saja orang yang membaca karya anda akan mengira anda menjiplak karena anda tidak mencantumkan daftar pustaka ini. Oleh karena itu kali ini saya akan membahas mengenai cara menulis daftar pustaka.

Mengapa harus belajar menulis? bukannya orang - orang sudah paham hal sepele ini? . Walau banyak orang yang sudah tahu caranya tapi pembahasan ini dimaksudkan agar anda memperhatikan dengan detail mengenai daftar pustaka tersebut. Sehingga anda dapat mengurangi 'human error' dalam pembuatan makalah anda.

Merujuk pada kaidah penulisan urutan daftar pustaka harus disusun menurut abjad nama keluarga (family name) pengarang. Dalam menulis daftar pustaka ini juga anda tidak boleh sembarang mencantumkan, misalnya buku petunjuk penulisan daftar pustaka hal ini tidak perlu dicantumkan karena tidak relevan dengan karya anda.

Adapun yang anda masukkan dalam daftar pustaka yang utama adalah buku - buku yang anda kutip maupun yang anda jadikan acuan. Adapun untuk memudahkan anda , sebaiknya mengikuti aturan penulisan daftar pustaka sebagai berikut:

1. Daftar Pustaka ditulis pada halaman belakang sebelum lampiran. Tulis judul ‘DAFTAR PUSTAKA’.

2. Tulis semua butir publikasi dengan urutan abjad nama pengarang dan tahun. Jika terdapat nama pengarang dan tahun yang sama, maka setelah angka tahun beri akhiran a, b, c, dst. Publikasi tanpa nama pengarang ditulis diawal dan diurut berdasarkan tahun dan urutan abjad judul. Rincian referensi dapat diperoleh dari halaman judul atau halaman kulit dalam suatu buku. Jika itu merupakan majalah maka nama majalah dan volume bisa dilihat di halaman judul. Sedangkan nama pengarang dan judul artikel bisa dilihat di halaman awal artikel.

Adapun penulisan daftar pustaka dapat mengikuti kaidah sebagai berikut :

a. Jika acuan berupa buku maka format penulisan sebagai berikut:
Nama_Pengarang. (Thn_Publikasi). Judul_Buku. seri. Penerbit, Kota.

Contoh:
Rusli, H.(1991). Kewajiban-kewajiban Perusahaan di Indonesia. Huperindo, Jakarta.
Lasmana, E.(1992). Sistem Perpajakan di Indonesia, jilid-1. Prima Kampus Grafika, Jakarta.
Marsius, J.(1991). Perilaku Harga Jasa Dokter di Kodya Palembang. Skripsi S1. Universitas Sriwijaya, Palembang.
Cushing,B.E.(1991). Sistem Informasi Akuntansi dan Organisasi Perusahaan, edisi ke-3. Terjemahan Kosasih,R.Erlangga,Jakarta.

b. Jika acuan berupa artikel di dalam buku, maka format penulisan sebagai berikut
Nama_Pengarang. (Thn_Publikasi). Judul_Artikel dalam Nama_Editor(ed.) Judul_Buku. seri. Penerbit, Kota.

Contoh:
Hedley, C.(1971). Reading dan Language Difficultiesm dalam Wilson, J.A.R.(ed.) Diagnosis of Learning Difficulties, pp135-156. McGraw-Hill, New-York.

c. Acuan berupa artikel di dalam majalah, format penulisannya
Nama_Pengarang. (Thn_Publikasi). Judul_Artikel. Judul_Majalah, volume (nomor), halaman.

Contoh:
(1983). Issues in education today. Journal of Community Studies. Vol 6(10), pp2-4.
Widodo, J.(1993). Analisis kestabilan sistem. Jayabina, 1(1),pp16-36.

d. Referensi dari internet
Nama_penulis, thn_edit, judul_artikel, alamat_situs

Keterangan:

Nama_Pengarang, Nama_Editor
Tulis dengan huruf tegak. Tulis nama keluarga diikuti dengan inisial nama diri.

Contoh: Kurniawan, O., Marsius, J. dan Halim, F.A. ….
Kalau nama pengarang tidak ada, ditulis Anonim atau Anonymous, dst

Tahun_Publikasi
Tulis di dalam tanda kurung, akhiri dengan tanda titik. Isi dengan angka tahun publikasi. Ada ditemui suatu publikasi yang selalu dicetak ulang walaupun edisinya sama. Untuk kasus ini yang ditulis adalah tahun publikasi pertama kali muncul dan bukan tahun cetak terakhir.

Judul_Buku, Judul_majalah, Judul_Artikel
Judul buku : huruf miring, huruf kecil.
Judul artikel : huruf tegak, huruf kecil.
Judul majalah/jurnal : huruf miring, huruf besar-kecil.

Seri
Merupakan nomor edisi atau nomor jilid.

Volume
Merupakan nomor volume

Nomor
Merupakan nomor urut terbitan di dalam tiap volume majalah atau jurnal umumnya dicirikan dengan nomor terbitan, volume dan tahun.

Halaman
Kalau hanya satu halaman, format: pnn. nn adalah nomor halaman. Kalau lebih dari satu halaman, format:
ppna-ppnb. na: nomor awal. nb: nomor akhir.

Penerbit
Merupakan nama penerbit. Hati-hati, jangan rancu dengan nama pencetak.

Kota
Merupakan kota tempat penerbit. Jika ada lebih dari satu nama, pilih yang pertama tertulis.
Contoh: Gombong, Jawa Tengah
Englewood Cliffs, N.J.

Setelah mengerti kaidah penulisan daftar pustaka maka saya kembali menekankan hal-hal yang tidak dibolehkan dalam penulisan daftar pustaka yakni mencantumkan gelar akademik pengarang dan menyingkat judul jurnal. Semoga tulisan kali ini dapat bermanfaat buat para pembaca sekalian, dan juga dapat menambah wawasan kita dalam penulisan daftar pustaka.

baca juga :
Cara Penulisan Daftar Pustaka dari Internet
Metode Penulisan Catatan Kaki (Footnote)

Baca Selengkapnya ..

Sistem Pemerintahan Indonesia 1945 - 1959

oleh :
Achmad Zulfikar
Mahasiswa HI UMY 2010

Pendahuluan

Indonesia kini telah berusia 66 tahun pada Agustus 2011 , tentunya dalam perkembangannya Indonesia telah mengalami banyak perubahan baik secara konstitusi maupun sistem pemerintahan. Untuk pembahasan kali ini penulis akan membahas mengenai sistem pemerintahan Indonesia pada masa Demokrasi Liberal 1945 – 1959. Seperti yang kita ketahui Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.

Pada masa 1945 – 1959 merupakan awal dari berdirinya berbagai institusi perwakilan rakyat seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan representasi atau perwakilan dari rakyat. Sehingga DPR dipandang perlu untuk menjadi fungsi legalitas terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam demokrasi liberal juga diharapkan menegakkan hak – hak individu, namun dalam implementasinya kebijakan yang diwujudkan oleh pemerintah seringkali bersinggungan dengan hak individu rakyat.

Dalam paper kali ini penulis juga akan membahas kesesuaian sistem pemerintah pada era 1945 – 1959 antara konsep dan pelaksanaannya pada era tersebut. Namun sebelum itu penulis akan membahas secara umum mengenai sistem pemerintahan .

Pengertian Sistem Pemerintahan

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti:
a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatau
b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara.
c. Pemerintahan adalaha perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah

Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

Dalam arti yang sempit, pemerintaha adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintaha diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan.

Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertibandunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sistem Pemerintahan 1945 – 1959

Selanjutnya pembahasan mengenai sistem pemerintahan 1945 – 1959 akan dibagi kedalam tiga periode yakni: 1945 – 1949 , 1949 – 1950 , dan 1950 – 1959. Pembagian ini dimaksudkan untuk memperjelas perubahan yang terjadi pada tiap periode .

Pada awal deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 , Indonesia menjalankan sistem presidensial yang merujuk pada UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Namun pada tanggal 23 Agustus 1945 , Belanda dan negara sekutu mendarat di Indonesia. Adapun negara selain Belanda bermaksud untuk mengamankan Indonesia pasca penetapan kemerdekaannya . Namun lain halnya dengan Belanda, ia kembali ke Indonesia dengan maksud untuk kembali menguasai Indonesia. Tentunya hal ini merupakan tantangan bagi deklarator kita Soekarno untuk mempertahankan Indonesia dan wilayah – wilayah yang telah disepakati sebagai bagian dari Indonesia.

Untuk itu dibutuhkan jalan perundingan dengan pihak Belanda untuk mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Namun Jenderal Van Mook yang memimpin perundingan dengan Indonesia atas dasar pidato Ratu Wilhemnia tidak dapat dilakukan , karena Soekarno identik dengan Jepang. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut dibentuklah kabinet semi-presidensil (semi-parlementer) peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis dan didasarkan pada usul BP – KNIP yang ditetapkan tanggal 14 November 1945. Hal ini dimaksudkan untuk membuka jalan perundingan antara kedua belah pihak , dengan demikian Sutan Sjahrir diangkat sebagai perdana menteri yang memimpin pemerintahan Indonesia dan juga sebagai perwakilan dalam perundingan dengan pihak Belanda.

Pada masa kabinet parlementer ini Sutan Sjahrir mengambil banyak peran terutama melakukan diplomasi dengan pihak Belanda untuk mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Adapun pada periode ini sistem pemerintahan dinilai tidak stabil , karena terjadi penguasaan terhadap wewenang kepada Perdana Menteri . Sehingga terjadi tiga kali pergantian perdana menteri, yakni : Sutan Sjahrir , Amir Syarifuddin , dan Muhammad Hatta.

Pada periode ini juga terjadi berbagai perjanjian antara Indonesia dan Belanda untuk pengakuan dari Belanda terhadap Indonesia. Bahkan Belanda melakukan dua kali agresi ke Indonesia yang menyebabkan berbagai perang di beberapa wilayah . Dan akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949 di Istana Dam, Amsterdam .
Untuk periode ini , Indonesia menjalankan sistem pemerintahan semi-parlementer karena kondisi tersebut yang tidak memungkinkan untuk menjalankan sepenuhnya , dan tentunya dipengaruhi faktor politik yakni untuk membuka jalan diplomasi dengan pihak Belanda.

Selain itu pada periode ini dibentuk KNIP yang merupakan lembaga yang menjadi cikal bakal DPR yang berfungsi sebagai badan legislatif . Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan dalam UUD 1945 dan maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945, yang memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk.

II. Periode 1949 – 1950

Pada periode ini sistem pemerintahan Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer yang merupakan lanjutan dari periode sebelumnya (1945-1949). Sistem ini menganut sistem multi-partai. Hal ini didasarkan pada konstitusi RIS yang menetapkan sistem parlementer kabinet semu (quasy parlementary) sebagai sistem pemerintahan RIS. Perlu diketahui bahwa sistem pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukanlah kabinet parlementer murni karena dalam sistem parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah.

Diadakannya perubahan bentuk negara kesatuan RI menjadi negara serikat ini adalah merupakan konsekuensi sebagai diterimanya hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Perubahan ini dituangkan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Hal ini karena adanya campur tangan dari PBB yang memfasilitasinya.

Wujud dari campur tangan PBB tersebut adanya konfrensi KMB yaitu :
- Indonesia merupakan Negara bagian RIS
- Indonesia RIS yang di maksud Sumatera dan Jawa
- Wilayah diperkecil dan Indonesia di dalamnya
- RIS mempunyai kedudukan yang sama dengan Belanda
- Indonesia adalah bagian dari RIS yang meliputi Jawa, Sumatera dan Indonesia Timur.

Dalam RIS ada point-point sebagai berikut :
1. Pemerintah berhak atas kekuasaan TJ atau UU Darurat
2. UU Darurat mempunyai kekuatan atas UU Federasi

Berdasarkan Konstitusi RIS yang menganut sistem pemerintahan parlementer ini, badan legislatif RIS dibagi menjadi dua bagian yakni: Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu pada periode ini Indonesia tetap menganut sistem parlementer namun bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya merupakan federasi yaitu negara yang didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya.

III. Periode 1950 – 1959

Periode ini (1950-1959) merupakan periode dimana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, pemberlakukan peraturan pada periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Masa ini merupakan masa berakhirnya Negara Indonesia yang federalis. Landasannya adalah UUD 1950 pengganti konstitusi RIS 1949. Sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer kabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu.

Adapun ciri-cirinya antara lain:

a. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.
b. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.
c. Presiden berhak membubarkan DPR.
d. Perdana menteri diangkat oleh Presiden.

Diawali dari tanggal 15 Agustus 1950, Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUDS NKRI, UU No. 7/1850, LN No. 56/1950) disetujui oleh DPR dan Senat RIS. Pada tanggal yang sama pula, DPR dan Senat RIS mengadakan rapat di mana dibacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI yang bertujuan:
1. Pembubaran secara resmi negara RIS yang berbentuk federasi;
2. Pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan UUDS yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.

UUDS ini merupakan adopsi dari UUD RIS yang mengalami sedikit perubahan, terutama yang berkaitan dengan perubahan bentuk negara dari negara serikat ke negara kesatuan.

Setelah peralihan dari Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Indonesia mulai menganut sistem demokrasi liberal dimana dalam sistem ini pemerintahan berbentuk parlementer sehingga perdana menteri langsung bertanggung jawab kepada parlemen (DPR) yang terdiri dari kekuatan-kekuatan partai. Anggota DPR berjumlah 232 orang yang terdiri dari: Masyumi (49 kursi), PNI (36 kursi), PSI (17 kursi), PKI (13 kursi), Partai Katholik (9 kursi), Partai Kristen (5 kursi), dan Murba (4 kursi), sedangkan sisa kursi dibagikan kepada partai-partai atau perorangan, yang tak satupun dari mereka mendapat lebih dari 17 kursi. Adapun kabinet yang telah dibentuk pada periode ini (1950 – 1959) antara lain:

• 1950-1951 - Kabinet Natsir
• 1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo
• 1952-1953 - Kabinet Wilopo
• 1953-1955 - Kabinet Ali Sastroamidjojo I
• 1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap
• 1956-1957 - Kabinet Ali Sastroamidjojo II
• 1957-1959 - Kabinet Djuanda

Dari segi sudut pandang analis pemerintahan sistem ini tentunya tidak dapat menopang untuk pemerintahan yang kuat, tetapi umumnya diyakini bahwa struktur kepartaian tersebut akan disederhanakan apabila pemilihan umum dilaksanakan. Setelah pembentukan NKRI diadakanlah berbagai usaha untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru dengan membentuk Lembaga Konstituante. Lembaga Konstituante adalah lembaga yang diserahi tugas untuk membentuk UUD baru.

Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945.

Akhirnya setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang berlangsung selama 9 tahun, rakyat Indonesia merasa bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Disamping itu, Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan dekrit yang mengakhiri masa parlementer dan digunakan kembalinya UUD 1945. Masa sesudah ini lazim disebut masa Demokrasi Terpimpin. Dekrit presiden 5 Juli menyatakan bahwa:
1. Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
2. Pembubaran Konstituante
3. Pembentukan MPRS dan DPAS

Penutup

Tentunya setelah memahami sistem pemerintahan Indonesia dari 1945 – 1959 dapat disimpulkan Indonesia menjalankan sistem pemerintahan parlementer sejak 14 November 1945 , hal ini dikarenakan persoalan politik antara Indonesia dan Belanda dan didasarkan pada pertimbangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Namun dalam perkembangannya walaupun Indonesia menjalankan sistem Parlementer namun dalam penerapannya sistem tersebut masih dijalankan setengah-hati atau bisa dibilang sebagai sistem semi-parlementer. Hal ini dapat dilihat dari penerapan selama 15 tahun dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Dapat kita lihat pada periode I (1945 – 1949) , perdana menteri diangkat hanya untuk menggantikan posisi presiden selaku perunding , sedangkan kebijakan – kebijakan masih dipengaruhi oleh Presiden. Kemudian pada periode II (1949 – 1950) merupakan periode pembentukan RIS (Republik Indonesia Serikat) yang merupakan negara federasi yang didasarkan pada KMB (Konferensi Meja Bundar). Pada periode ini sistem pemerintahan masih menjalankan parlementer namun dengan kabinet semu, sehingga fungsi – fungsi kekuasaan perdana menteri selaku pimpinan tertinggi tidak dilaksanakan dengan maksimal. Namun karena berbentuk RIS maka pada periode II ini , pemerintahan terbagi atas dua yakni: Senat dan DPR-RIS.
Dan kemudian pada periode III (1950 – 1959) merupakan periode yang masih menjalankan sistem parlementer namun sudah mulai menjalankan parlementer kabinet secara penuh, namun karena merupakan masa peralihan (kembali) dari RIS 1949 ke UUDS 1950 maka terjadi instabilitas politik di parlemen (DPR). Instabilitas ini disebabkan oleh sistem demokrasi liberal yang menjadikan perdana menteri merupakan pimpinan terhadap dewan perwakilan rakyat (DPR) , sehingga bila perdana menteri diganti maka DPR akan ikut dirombak. Sehingga anggota DPR mengikuti pemimpinnya (perdana menteri).

Namun pada akhirnya sistem yang diberlakukan pada periode III ini yakni UUDS 1950 tidak menemukan solusi yang tepat untuk bangsa , maka Presiden mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang menetapkan kembali UUD 1945 sebagai dasar negara.

Daftar Pustaka

http://khazanna032.wordpress.com/2009/05/13/sistem-pemerintahan-indonesia/ diakses tanggal : 1 April 2011
http://uzey.blogspot.com/2009/09/sistem-pemerintahan.html diakses tanggal : 1 April 2011
http://sswawan88.wordpress.com/2010/06/21/sistem-pemerintahan-indonesia-tahun/ diakses tanggal : 1 April 2011
http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1945-1949) diakses tanggal : 2 April 2011
http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1950-1959) diakses tanggal : 2 April 2011

Baca Selengkapnya ..

Hukum dalam Sudut Pandang Antropologi

Dalam berbagai kajian studi banyak ahli mengherankan banyak keterkaitan antara studi satu dan lainnya. Hal ini berlaku juga dalam studi Antropologi yang mengamati tentang sistem pengendalian sosial di berbagai komunitas di Dunia. Selain memberikan kontribusi kepada bidang ilmu-nya yakni Antropologi , para ahli Antropologi tersebut juga berkontribusi dalam pengembangan konsep hukum yang secara nyata berlaku dan dioperasikan dalam kehidupan masyarakat.

" Anthropologist have focussed upon micro processes of legal action and interaction, they have made the universal fact of legal pluralism a central element in the understanding of the working of law in society, and they have self-consciously adopted a comparative and historical approach and drawn the necessary conceptual and theoritical conclusion from this choice (Griffiths, 1986:2). "

Keterkaitan ini terjadi disebabkan karena para ahli antropologi mempelajari hukum bukan semata-semata sebagai produksi dari hasil abstraksi logika sekelompok orang yang diformulasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi lebih mempelajari hukum sebagai perilaku sosial (Llewellyn dan Hoebel, 1941; Hoebel, 1954; Black & Mileski, 1973; Moore, 1978; Cotterrel, 1995).

Dalam sudut pandang antropologi Hukum dipelajari sebagai bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan karena itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi, dll. (Pospisil, 1971); atau hukum dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat (Moore, 1978).

Karena itu, hukum dalam perspektif antropologi bukan semata-mata berwujud peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh Negara (state law), tetapi juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (customary law/folk law), termasuk pula di dalamnya mekanisme-mekansime pengaturan dalam masyarakat (self regulation) yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (legal order). Studi-studi antropologis mengenai hukum diawali dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan mendasar: apakah hukum itu ?; dan apakah hukum itu terdapat dalam setiap bentuk masyarakat ? (Nader, 1965:4; Bohannan, 1967:4; Hoebel, 1967:187; Roberts, 1979:17).

Untuk menjawab pertanyaan di atas menjadi menarik untuk mengungkapkan diskusi dari dua ahli antropologi ternama, yaitu A.R. Radcliffe-Brown dan Bronislaw Malinowski, yang memberikan pandangannya masing-masing mengenai hukum, sebagaimana diuraikan dalam Nader (1965:4-5); Koentjaraningrat (1989:28-9); Moore (1978:218-223) seperti berikut :

1. Di satu sisi, hukum dalam pandangan Radcliffe-Brown adalah suatu sistem pengendalian sosial yang hanya muncul dalam kehidupan masyarakat yang berada dalam suatu bangunan Negara, karena hanya dalam suatu organisasi sosial seperti Negara terdapat pranata-pranata hukum seperti polisi, pengadilan, penjara dll. sebagai alat-alat Negara yang mutlak harus ada untuk menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Karena itu, dalam masyarakat-masyarakat bersahaja yang tidak terorganisasi secara politis sebagai suatu Negara tidak mempunyai hukum. Walaupun tidak mempunyai hukum, ketertiban sosial dalam masyarakat tersebut diatur dan dijaga oleh tradisi-tradisi yang ditaati oleh warga masyarakat secara otomatis-spontan (automatic-spontaneous submission to tradition).

2. Di sisi lain, Malinowski berpendapat, bahwa hukum tidak semata-mata terdapat dalam masyarakat yang terorganisasi suatu Negara, tetapi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (legal order) terdapat dalam setiap bentuk masyarakat. Hukum dalam kehidupan masyarakat bukan ditaati karena adanya tradisi ketaatan yang bersifat otomatis-spontan, seperti dikatakan Radcliffe-Brown, tetapi karena adanya prinsip timbal-balik (principle of reciprocity) dan prinsip publisitas (principle of publicity). Sistem pertukaran sosial yang berkembang dalam masyarakat Trobriand menjadi pengikat sosial dan daya dinamis yang menggerakkan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat melalui prinsip resiprositas atau timbal-balik dalam bentuk pertukaran benda dan tenaga, menggerakkan hubungan-hubungan ekonomi, pertukaran jasa antar kerabat, menggerakkan kehidupan kekerabatan, sistem pertukaran mas kawin, dan juga menggerakkan hubungan antar kelompok dalam bentuk upacara-upacara yang berlangsung dalam kehidupan bersama. Dari pandangan 2 ahli antropologi di atas dapat dikatakan, bahwa apabila hukum diberi pengertian yang sempit, hanya sebagai sistem pengendalian sosial yang diciptakan oleh lembaga legislatif dan diterapkan oleh aparat penegakan hukum seperti polisi, pengadilan, jaksa, atau penjara dalam kehidupan organisasi negara, maka hukum diartikan bahwa masyarakat-masyarakat sederhana yang tidak terorganisasi sebagai suatu Negara tidak memiliki hukum. Tetapi, kalau hukum diberi pengertian yang lebih luas, yaitu sebagai proses-proses pengendalian sosial yang didasarkan pada prinsip resiprositas dan publisitas yang secara empiris berlangsung dalam kehidupan masyarakat, maka semua bentuk masyarakat betapapun sederhananya memiliki hukum dalam bentuk mekanisme-mekanisme yang diciptakan untuk menjaga keteraturan sosial atau sebagai sarana pengendalian sosial (Nader, 1965:4; Radfield, 1967:3; Pospisil, 1967:26; Bohannan, 1967:48).

Wacana antropologis mengenai hukum dalam perkembangan selanjutnya memperoleh elaborasi dari kalangan antropolog yang lain. Konsep hukum yang dikemukakan Malinowski memperoleh komentar dan kritik dari Bohannan (1967:45-9), yang pada pokoknya menyatakan seperti berikut :

1. Mekanisme resiprositas (reciprocity) dan publisitas (publicity) sebagai kriteria untuk mengatur hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya bukanlah merupakan hukum seperti dimaksudkan Malinowski, tetapi hanya merupakan suatu kebiasaan (custom) yang digunakan masyarakat untuk menjaga keteraturan sosial.

2. Pengertian Hukum harus dibedakan dengan tradisi (tradition) atau kebiasaan (custom), atau lebih spesifik norma hukum mempunyai pengertian yang berbeda dengan kebiasaan. Norma hukum adalah peraturan hukum yang mencerminkan tingkah laku yang seharusnya (ought) dilakukan dalam hubungan antar individu. Sedangkan, kebiasaan merupakan seperangkat norma yang diwujudkan dalam tingkah laku dan berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Kadangkala kebiasaan bisa sama dan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum, tetapi kebiasaan bisa juga bertentangan dengan norma-norma hukum. Ini berarti, peraturan hukum dan kebiasaan adalah dua institusi yang sama-sama terwujud dalam bentuk norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat dalam hubungan antar individu, dan juga sama-sama berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dalam kehidupan masyarakat.

3. Kendatipun kebiasaan dan peraturan hukum saling berbeda satu sama lain, karena kebiasaan terwujud sebagai institusi non hukum dan peraturan merupakan institusi hukum, tetapi dalam masyarakat selalu ditemukan kedua bentuk institusi tersebut (institusi hukum dan institusi non hukum). Norma-norma hukum dalam masyarakat cenderung mengabaikan atau menggusur atau bahkan sebaliknya memfungsikan keberadaan kebiasaan-kebiasaan sebagai institusi non hukum dalam penyelesaian kasus-kasus sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

4. Peraturan-peraturan hukum juga mengembangkan kebiasaan-kebiasaan sebagai institusi hukum melalui proses pelembagaan ulang (reinstitutionalized) dan dinyatakan ulang (restated), sehingga peraturan hukum juga dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang telah dilembagakan kembali untuk tujuan-tujuan yang ingin dicapai hukum tersebut. Dengan demikian, apabila dihubungkan dengan pengertian hukum yang dikemukakan Malinowski, maka peraturan hukum diartikan sebagai seperangkat kewajiban yang dipandang sebagai hak warga masyarakat dan kewajiban bagi warga masyarakat yang lain, yang telah dilembagakan ulang menjadi institusi hukum, untuk suatu tujuan agar kehidupan masyarakat secara terus menerus dapat berlangsung dan berfungsi dengan keteraturan yang dikendalikan oleh institusi hukum. Karena itu, dikatakan bahwa resiprositas berada pada basis kebiasaan, tetapi kebiasaan yang telah dilembagakan sebagai norma hukum melalui tahapan yang disebut double institutionalization of norms (Bohannan, 1967:48).

Lebih lanjut, konsep mengenai hukum yang dikemukakan Malinowski juga memperoleh komentar dan kritik dari Pospisil (1967: 25-41; 1971:39-95), yang pada pokoknya menyatakan seperti berikut :

1. Pengertian hukum yang dikemukakan Malinowski dipandang terlalu luas, sehingga hukum yang dimaksudkan juga mencakup pengertian kebiasaan-kebiasaan (customs), dan bahkan semua bentuk kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan aspek religi dan juga kewajiban-kewajiban yang bersifat moral dalam kehidupan masyarakat.

2. Hukum pada dasarnya adalah suatu aktivitas kebudayaan yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial atau sebagai sarana pengendalian sosial (social control) dalam masyarakat. Karena itu, untuk membedakan peraturan hukum dengan norma-norma lain, yang sama-sama mempunyai fungsi sebagai sarana pengendalian sosial dalam masyarakat, maka peraturan hukum dicirikan mempunyai 4 atribut hukum (attributes of law), yaitu :

(1) Atribut Otoritas (Attribute of Authority), yaitu peraturan hukum adalah keputusan-keputusan dari pemegang atoritas untuk menyelesaikan sengketa atau ketegangan sosial dalam masyarakat, karena adanya ancaman terhadap keselamatan warga masyarakat, keselamatan pemegang otioritas, atau ancaman terhadap kepentingan umum.

(2) Atribut dengan Maksud untuk Diaplikasikan secara Universal (Attribut of Intention of Universal Aplication), yaitu keputusan-keputusan dari pemegang otoritas tersebut dimaksudkan sebagai keputusan-keputusan yang juga akan diaplikasikan terhadap peristiwa-peristiwa yang sama secara universal.

(3) Atribut Obligasio (Attribute of Obligatio), yaitu keputusan-keputusan dari pemegang otoritas tersebut mengandung suatu pernyataan bahwa pihak pertama memiliki hak untuk menagih sesuatu dari pihak kedua, dan pihak kedua mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak pihak pertama tersebut sepanjang mereka masih hidup.

(4) Atribut Sanksi (Attribute of Sanction), yaitu keputusan-keputusan dari pihak pemegang otoritas tersebut juga disertai dengan penjatuhan sanksi-sanksi, baik berupa sanksi yang bersifat fisik seperti hukuman badan dan penyitaan harta benda, atau sanksi non fisik seperti dipermalukan di depan orang banyak, diasingkan dari pergaulan sosial, dibuat menjadi ketakutan, dll. Konsep hukum yang menekankan atribut otoritas dan atribut sanksi juga dikemukakan oleh Hoebel (1954) untuk membedakan antara norma hukum dengan norma-norma lain yang juga mempunyai fungsi sebagai alat pengedalian masyarakat (social control). Basis peraturan hukum adalah norma-norma sosial, dan norma-norma sosial akan berubah menjadi norma hukum apabila setiap pelanggaran atas norma sosial tersebut secara reguler dijatuhi sanksi fisik berdasarkan keputusan pemegang otoritas yang secara sosial diberi wewenang khusus untuk menjatuhkan sanksi tersebut. A social norm is legal if its neglect or infraction is regularly met, in threat or in fact, by the application of phisical force by an individual or group possesing the socially recognized previlege of so acting (Hoebel, 1954:28). Dalam konteks hukum adat di Indonesia, konsep hukum yang semata-mata berdasarkan pada atribut otoritas seperti dimaksud di atas diperkenalkan oleh Ter Haar, dikenal sebagai teori Keputusan (Beslissingenleer/Decision Theory), yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum didefinisikan sebagai keputusan-keputusan kepala adat terhadap kasus-kasus sengketa dan peristiwa-peristiwa yang tidak berkaitan dengan sengketa (Hoebel, 1979:33-4; F. von Benda Beckmann, 1979:31; Slaats & Portier, 1992: 14-5).

Demikian pembahasan mengenai Hukum dalam Sudut Pandang Antropologi , semoga materi ini dapat bermanfaat bagi pembaca utamanya yang sedang mencari kaitan antara Hukum dan Antropologi.

Baca Selengkapnya ..