Gudang Materi

Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Telekomunikasi

Jasa telekomunikasi seluler di Indonesia memiliki pasar yang sangat besar. Pasar yang sangat besar dalam industri jasa telekomunikasi ini tentu patut diikuti dengan sistem perlindungan hukum. Tujuannya untuk melindungi jutaan masyarakat yang menggunakan jasa telekomunikasi seluler yang pada gilirannya menimbulkan tanggung jawab bagi para pelaku usaha untuk memberikan pelayanan yang baik kepada para konsumennya.

Biasanya perusahaan telekomunikasi selalu menetapkan aturan yang bersifat baku dalam setiap perjanjian berlangganan jasa telekomunikasi seluler. Klausula baku diatur melalui UUPK untuk melindungi konsumen yang memiliki posisi lemah karena tidak dapat melakukan penawaran terhadap setiap klausula dalam perjanjian baku.

Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas, rinci dan sistematis tentang perlindungan hukum bagi pelanggan jasa telekomunikasi seluler, tanggung jawab penyelenggara jasa telekomunikasi seluler apabila pelanggan mengalami kerugian, dan penerapan klausula baku dalam perjanjian berlangganan jasa telekomunikasi seluler.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan tinjauan yuridis. Untuk itu, data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Metode Pengolahan data dilakukan dengan rekonstruksi data dan sistematisasi data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pelanggan jasa telekomunikasi seluler diatur melalui pengaturan tentang kewajiban pelaku usaha, hak dan kewajiban pelanggan, dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, serta pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha.

Selanjutnya UU Telekomunikasi menentukan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi seluler bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kelalaian dan kesalahannya yang menimbulkan kerugian kepada pelanggan. Pengecualiannya jika penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan sebaliknya.

Proses penyelesaian ganti kerugian dapat dilaksanakan di luar peradilan maupun melalui proses peradilan dengan merujuk pada UUPK. Dalam perjanjian berlangganan jasa telekomunikasi selulernya, Perusahaan telekomunikasi telah melakukan pelanggaran dengan menerapkan klausula-klausula yang bertentangan dengan ketentuan mengenai klausula baku yang diatur UUPK. Dengan demikian setiap klausula baku yang melanggar ketentuan UUPK dinyatakan batal demi hukum.

sumber : http://www.gudang-hukum.co.cc/2010/07/perlindungan-hukum-bagi-pelanggan-jasa.html

Baca Selengkapnya ..

Permasalahan Hukum e-Commerce di Indonesia

Dalam bidang perdagangan, internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan electronic commerce (e-commerce).

Dalam kenyataannya, banyak kendala yang dihadapi dalam pengembangan e-commerce ini seperti ketidak jelasan hukum antara pelaku E-Commerce. E-Commerce adalah perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada dijaringan internet, oleh sebab itu bila kita membahas aspek hukum tentang E-Commerce maka ruang lingkup pembicaraan kita tetap akan membahas tentang hukum internet.

Seperti kita ketahui bahwa internet adalah dunia virtual yang memiliki komunitas yang sangat khas, yaitu tentang bagaimana aplikasi teknologi komputer yang berlangsung secara online pada saat sipengguna internet menekan atau telah terkoneksi dengan jaringan internet yang ada. Maka dalam konteks ini pula maka aspek hukum yang melekat terhadap mekanisme E-Commerce adalah berinteraksi dengan aplikasi jaringan internet yang digunakan oleh pihak yang melakukan transaksi melalui sistem E-Commerce.

Perbincangan mengenai electronic commerce, yang biasa disebut e-commerce, tampaknya tidak ada hentinya di Indonesia. Perkembangan bisnis via internet ini semakin diminati. Berbagai seminar dan kajian bertemakan e-commerce diselenggarakan dari sudut-sudut kampus sampai hotel berbintang. Bahkan, ada tuntutan yang semakin besar untuk segera mengatur e-commerce ini dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Tentunya, perkembangan e-commerce ini tidak serta merta bebas masalah. Berbagai permasalahan hukum ditemui dalam e-commerce ini, termasuk mengenai hubungan hukum antar para pelakunya. Hukum harus dapat menegaskan secara pasti hubungan-hubungan hukum dari para pihak yang melakukan transaksi e-commerce itu. Namun sayangnya, dalam konteks hukum Indonesia, ketegasan hubungan hukum itu belumlah diatur.

Dalam permasalahan pembayaran transaksi e-commerce yang menggunakan charge card atau credit card, timbul permasalahan hukum, apakah pembayaran yang dilakukan dengan charge card/credit card merupakan pembayaran mutlak, ataupun pembayaran bersyarat kepada penjual barang. Permasalahan itu muncul jika pemegang kartu (card holder) menolak bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran atas beban charge card/credit card miliknya dengan berbagai alasan. Misalnya, karena alasan barang yang dibeli mengandung cacat, ataupun karena alasan nomor kartu kredit tersebut dipergunakan oleh orang yang tidak berhak dengan cara membelanjakannya di berbagai virtual store di internet.

Permasalahan lainnya, apakah pemegang kartu kredit (card holder) mempunyai hak untuk membatalkan pembayaran yang telah dilakukannya, dengan meminta supaya perusahaan penerbit kartu (card issuer) tidak melaksanakan pembayaran atas tagihan yang dilakukan oleh pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu.

Dalam bidang hukum misalnya, hingga saat ini Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang mengakomodasi perkembangan e-commerce. Padahal pranata hukum merupakan salah satu ornamen utama dalam bisnis. Dengan tiadanya regulasi khusus yang mengatur mengatur perjanjian virtual, maka secara otomatis perjanjian-perjanjian di internet tersebut akan diatur oleh hukum perjanjian non
elektronik yang berlaku.

Hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUHPerd. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Dengan demikian para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum diantara mereka.

Sebagaimana dalam perdagangan konvensional, e-commerce menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.

Didalam hukum perikatan Indonesia dikenal apa yang disebut ketentuan hukum pelengkap. Ketentuan tersebut tersedia untuk dipergunakan oleh para pihak yang membuat perjanjian apabila ternyata perjanjian yang dibuat mengenai sesuatu hal ternyata kurang lengkap atau belum mengatur sesutu hal. Ketentuan hukum pelengkap itu terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus untuk jenis perjanjian tertentu.

Jual-beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerd, sedangkan e-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Dengan demikian selama tidak diperjanjikan lain, maka ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual-beli yang diatur dalam Buku III KUHPerd berlaku sebagai dasar hukum aktifitas e-commerce di Indonesia. Jika dalam pelaksanaan transaksi e-commerce tersebut timbul sengketa, maka para pihak dapat mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut.

Permasalahan Hukum e-Commerce

Akan tetapi permasalahannya tidaklah sesederhana itu. E-commerce merupakan model perjanjian jualbeli dengan karakteristik dan aksentuasi yang berbeda dengan model transaksi jual-beli konvensional, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Adaptasi secara langsung ketentuan jual-beli konvensional akan kurang tepat dan tidak sesuai dengan konteks e-commerce. Oleh karena itu perlu analisis apakah ketentuan hukum yang ada dalam KUHPerd dan KUHD sudah cukup relevan dan akomodatif dengan hakekat e-commerce atau perlu regulasi khusus yang mengatur tentang e-commerce.

Beberapa permasalahan hukum yang muncul dalam bidang hukum dalam aktivitas e-commerce, antara lain:

1. otentikasi subyek hukum yang membuat transaksi melalui internet;
2. saat perjanjian berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum ;
3. obyek transaksi yang diperjualbelikan;
4. mekanisme peralihan hak;
5. hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi baik penjual, pembeli, maupun para pendukung seperti perbankan, internet service provider (ISP), dan lain-lain;
6. legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti;
7. mekanisme penyelesaian sengketa;
8. pilihan hukum dan forum peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa.

Praktisi teknologi informasi (TI) Roy Suryo pernah menyebutkan sejumlah warnet (warung internet) di Yogyakarta menyediakan sejumlah nomor kartu kredit yang dapat dipergunakan para pelanggannya untuk berbelanja di toko maya tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua Kompartemen Telematika Kadin, Romzy Alkateri, pernah mengungkapkan pengalamannya.

Ia pernah ditagih beberapa kali atas suatu transaksi jasa hosting yang dilakukannya dengan sebuah penyedia web hosting di luar negeri. Padahal, ia mengaku sudah membayar jasa hosting tersebut dengan menggunakan kartu kredit. Lebih jauh lagi, ia pun beberapa kali meminta pihak issuer untuk tidak melakukan pembayaran tersebut karena merasa tidak melakukan transaksi jasa hosting lebih dari satu kali.

Dari berbagai kasus penipuan kartu kredit seperti di atas, tentunya selain pihak card holder, pihak merchant juga akan dirugikan. Apabila card holder menyangkal telah melakukan transaksi menggunakan charge card/credit card melalui internet, maka pihak issuer tidak akan melakukan pembayaran, baik kepada merchant ataupun pihak jasa payment services. Di Amerika, biasanya untuk sejumlah nilai transaksi tertentu, kerugian tersebut ditanggung secara bersama oleh merchant dan pihak jasa payment services.

PERBANDINGAN DENGAN REGULASI DI INGGRIS

Permasalahan seperti diatas, ternyata telah diatur di Inggris yang didasarkan pada putusan pengadilan dalam perkara In Re Charge Sevices Limited. Perkara tersebut berisi suatu analisis yuridis mengenai hubungan-hubungan hukum yang tercipta apabila suatu card digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam putusan tersebut, yang merupakan leading case di Inggris, hakim Millet J memutuskan pembayaran dengan charge card/credit card adalah pembayaran mutlak, bukan pembayaran bersyarat kepada pihak merchant.
Selain itu Millet juga berpendapat, dalam penggunaan kartu, secara serempak bekerja tiga perjanjian
yang satu sama lain saling terpisah, yaitu:

1. Perjanjian penjualan barang dan/atau jasa antara pedagang.
2. Perjanjian antara pedagang dan perusahaan penerbit kartu yang berdasarkan perjanjian itu pedagang yang bersangkutan setuju untuk menerima pembayaran yang menggunakan kartu.
3. Perjanjian antara issuer dengan card holder.

Selama ini penggunaan charge card/credit card di internet, ataupun di berbagai merchant secara offline, seperti di berbagai pusat perbelanjaan memang rawan dari penyalahgunaan. Kerawanan ini terjadi sebab pihak merchant dapat memperoleh nomor kartu kredit beserta masa berlakunya yang tentunya dapat digunakan untuk melakukan transaksi e-commerce.

Sangat disayangkan, sistem verifikasi yang ada selama ini tidak menggunakan tambahan pengaman, misalnya saja Personal Indentification Number (PIN) yang hanya diketahui oleh pemilik kartu. Untuk itu, pemerintah seyogyanya memberikan pengawasan dengan mewajibkan diadakannya suatu pendaftaran terhadap segala kegiatan yang menyangkut kepentingan umum. Termasuk di dalamnya, pendaftaran atas usaha-usaha elektronik (e-business) yang berupa virtual shops ataupun virtual services lainnya.

Selain itu perlu diatur pula, pelaku bisnis di dalam cyberspace, khususnya yang memiliki target konsumen masyarakat Indonesia, seyogyanya adalah subjek hukum yang berbentuk badan hukum. Perseroan Terbatas (PT). Perlunya ketentuan ini dikarenakan pertanggungjawaban di dalam sebuah PT telah ditentukan secara jelas dan tegas yang tercantum di dalam anggaran dasarnya. Secara umum, pertanggungjawaban itu telah ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1995.

Dengan bentuk PT ini, diharapkan dapat tercapai suatu kepastian hukum, khususnya dalam hal pertanggungjawaban dari pihak pelaku e-business kepada konsumen. Namun kita pun harus menyadari, internet sebagai suatu dunia maya yang bersifat borderless, tanpa adanya suatu pemegang otoritas tertinggi di dalamnya, tentu akan sangat sulit untuk diregulasi.

PERLINDUNGAN KEPENTINGAN KONSUMEN

Ada beberapa permasalahan terhadap konsumen yang dapat disoroti akibat tidak jelasnya hubungan hukum dalam transaksi e-commerce:

Pertama, mengenai penggunaan klausul baku. Sebagaimana kita ketahui, dalam kebanyakan transaksi di cyberspace ini, konsumen tidak memiliki pilihan lain selain tinggal meng-click icon yang menandakan persetujuannya atas apa yang dikemukakan produsen di website-nya, tanpa adanya posisi yang cukup fair bagi konsumen untuk menentukan isi klausul.

Kedua, bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul. Para pihak dapat saja berada pada yurisdiksi peradilan di negara yang berbeda. Sementara perdebatan mengenai yurisdiksi penyelesaian sengketa e-commerce ini tampaknya masih akan cukup panjang, selama masa penentuan saat terjadi dan di mana terjadinya perjanjian e-commerce masih terus menjadi perdebatan pula.

Selain itu, diperlukan pula suatu sistem dan mekanisme penyelesaian sengketa khusus untuk transaksitransaksi e-commerce yang efektif dan murah. Bagaimana langkah yang harus ditempuh, misalnya, oleh seorang WNI yang membeli buku seharga AS$200 di amazon.com untuk mengajukan gugatan atas wanprestasi situs tersebut di muka pengadilan Amerika. Penyelesaian semacam ini tentunya akan menghabiskan dana berkali lipat dari transaksi yang dilakukannya.

Hal lainnya adalah masalah keamanan dan kerahasiaan data si konsumen. Hal ini berkaitan juga dengan privasi dari kalangan konsumen. Seorang praktisi TI Arianto Mukti Wibowo pernah mengemukakan, penggunaan cookies pada beberapa browser seperti internet explorer dari Microsoft telah memungkinkan sistem pada website mengenali pelanggan, dan bahkan pola belanja yang dilakukan si pelanggan tanpa disadari oleh si pelanggan.

Contohnya saja untuk konsumen yang telah melakukan beberapa kali pembelian buku di amazon.com, situs tersebut akan berusaha membuat pola untuk mengenali jenis/topik buku-buku kesukaan customernya dengan cara meletakkan cookies ke dalam hard-drive si customer. Suatu ketika, saat si customer itu membuka situs amazon, sistem amazon akan menawarkan jenis/topik yang diperkirakan menjadi kesukaan customer.

Mungkin bagi beberapa kalangan, praktek sebagaimana disebutkan di atas dianggap membantu pihaknya dalam melakukan pencarian buku sesuai dengan topik yang disukainya. Namun sebenarnya, di sinilah letak adanya privacy intrusion tersebut. Kebiasaan dan hobi seseorang, bahkan hal-hal yang sangat pribadi, mungkin saja tereksploitasi.

sumber : http://www.gudang-hukum.co.cc/2010/06/hukum-e-commerce-internet.html

Baca Selengkapnya ..

Perlunya Penegakan UU ITE di Indosia

Kejahatan cyber, termasuk di dalamnya penyalahgunaan kartu kredit, akan tak terbendung di Indonesia bila undang-undang cyber (cyber law) tidak segera disusun. Sebab fakta memperlihatkan, ketidaksigapan untuk segera menerbitkan undang-undang itu membuat kejahatan tersebut di Indonesia pada posisi teratas di dunia. Selain Indonesia, juga tercatat Pakistan, Ghana dan Israel yang kejahatan sibernya cukup tinggi.

Tingkat persentase kesempatan pelanggaran besar sekali meskipun nilainya relatif kecil. Tetapi hal itu cukup membuat nama Indonesia tidak baik di mata dunia, termasuk banyak transaksi perdagangan internasional sering ditolak jika berhadapan dengan orang Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini, tidak cukup untuk menjerat pelaku kejahatan lewat 'dunia' maya atau internet, sebab dalam KUHP harus jelas tempat kejadian peristiwanya.

Jika peraturan yang berkaitan dengan masalah ini dapat diwujudkan, diharapkan dapat menekan tingkat kejahatan itu karena dalam UU tersebut menganut azas ekstra juridiksi, yakni tidak mengenal batas wilayah.

sebagai contoh, seorang yang tinggal di Jakarta, membeli HP atau stick golf dari Hong Kong lewat Anjungan Tunai Mandiri/ATM dengan menggunakan nomor rekening bukan miliknya, maka berdasar undang-undang itu nanti dapat diberi sanksi yang berat. Dalam KUHP tidak diatur soal pencurian lewat "dunia maya" itu karena si pembeli itu tidak merasa mencuri.

Cyber law, merupakan hukum yang baru sehingga literaturnya di Indonesia belum banyak. Namun untuk negara maju perangkat hukum yang dapat mengadili para penjahat lewat internet atau dunia maya sudah ada. Di Singapura dan Malaysia perangkat hukum soal cyber law sudah ada.

Pakar multimedia, Roy Suryo yang menilai dengan diundangkan RUU tersebut, pemerintah akan dapat menghemat biaya yang cukup besar, karena penggunaan telepon lewat internet jauh lebih murah. Jika RUU nanti diundangkan, semua aset, utamanya tanah dan bangunan, dapat dilaporkan ke kantor pusat sehingga jika terjadi musibah akan mudah dilakukan penanggulagannya.

Ia mengingatkan, cukup banyak teknolog nakal atau hacker baik dari kalangan birokrat dan kalangan masyarakat (dalam dan luar negeri!) yang justru mampu dan memiliki kapasitas untuk melakukan dan melancarkan bisnis-bisnis yang sifatnya melanggar hukum.

Tujuannya sudah jelas hanya untuk keuntungan dan kepentingan dirinya, kelompoknya serta kebijakan politiknya baik dari segiekonomi, pertahanan serta dan keamanan dalam rangka mendominasi dan menguasai Nusantara yang luas dan kaya raya aklan sumber daya alamnya.

Sedangkan pakar komunikasi, Donato Haryo, menegaskan dampak positif dari internet bagaimanapun juga selalu disertai dengan dampak lainnya yang cenderung untuk menempatkan internet pada pandangan yang negatif.

Terdapat beberapa kejadian yang mencoreng nama Indonesia adalah ketika banyaknya pelajar dan mahasiswa atau pengguna internet yang kurang bertanggung jawab membuat tindakan yang merugikan dengan cara melakukan pencurian atau melakukan tindakan yang tidak terarah dan terkonsep melalui internet.

Melihat keadaan dan dampak negatif yang terjadi dari internet, telah membuat pemerintah dan para komunitas yang bergerak dalam bidang teknologi Komunikasi dan Informasi berinisiatif untuk membuat draf Electronic Transaction and Information Bill [RUU ITE], di mana hal ini dipercaya bahwa Rancangan Undang-Undang ini mencerminkan cyber law itu sendiri. Perkembangan terakhir sekarang ini adalah bahwa draf tersebut sudah berada di Sekretariat Negara dan sedang menunggu untuk diserahkan kembali dan diserahkan ke pada DPR untuk disidangkan dan disetujui.

sumber : http://www.gudang-hukum.co.cc/2010/07/hukum-internet-sudah-sangat-dibutuhkan.html

Baca Selengkapnya ..

Perkembangan Cyber Crime di Indonesia

Perkembangan global internet sebagai 'milik' publik menyiratkan adanya harapan-harapan akan terjadinya perubahan ruang dan jarak. Perkembangan tersebut juga diramalkan akan menuju pada terbentuknya entitas dengan sistem tingkah laku tertentu, melalui pola-pola pengujian dengan unsur-unsur dominan berupa pengalaman dan budaya dalam penggunaan informasi.

Semua itu pada gilirannya harus diakui oleh hukum mana pun di semua belahan bumi, yang tentu saja berbeda-beda impaknya terhadap kaitan antara hukum dengan ekonomi, politik ataupun ideologi.

Hubungan antara hukum dan tekhnologi internet tentu saja akan menjadi unik. Dunia cyber sebagai manifestasi sistem informasi dan telekomunikasi yang terpadu dalam suatu jaringan global, adalah ruang tanpa batas yang dapat diisi dengan sebanyak mungkin kategori.

Baik yang sudah ada, akan ada, dan mungkin akan terus berkembang. Dari perdagangan, perhubungan, kesehatan, sampai militer, dan sebagainya, dan seterusnya. Bahkan anda sendiri dapat membentuk komunitas dari tingkatan keluarga, arisan sampai pada tingkatan sebuah negara di dunia cyber yang tiada batas (unlimited world).

Hukum dan alat perlengkapannya tentu juga terus berkembang. Yang menjadi masalah adalah apakah hukum dapat berkembang sepesat dan secepat perkembangan dunia cyber? Bahkan pada taraf 'unlimited' yang bisa melanda semua kategori yang sempat terpikirkan manusia seperti u-commerce, u-banking, u-trade, u-retailing dan 'u'-'u' lainnya.

Terus berkembangnya pemanfaatan teknologi internet untuk berbagai kegiatan konvensional sehari-hari telah membuka jalan bagi 'kebebasan cyber'. Baik untuk kegiatan bisnis maupun dalam kegiatan awam sehari-hari, segala sesuatu yang terjadi dalam dunia cyber dapat dilakukan dengan mudah, bebas, canggih, cepat, efisien. Tak perlu lagi bertemu muka secara langsung. Semua ini tentu akan menimbulkan masalah apabila tidak atau belum secara utuh diatur oleh hukum.

Dunia Cyber dan Kejahatan

Teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan internet telah membuka kemungkinan munculnya aktivitas di seluruh bidang dan kategori. Namun demikian hal tersebut belum diimbangi dengan kesiapan dunia hukum dan alat perlengakapannya. Kejahatan cyber bukanlah suatu bentuk kejahatan sederhana, karena pembuktiannya yang sulit dan seringkali dihadapkan pada belum adanya peraturan yang jelas dan tegas. Tidak jarang pelakunya berhasil melakukan penipuan sampai ratusan ribu dolar dan kerugian-kerugian lain pada sistem jaringan data komputer, ternyata hanya dihukum satu atau dua tahun penjara.

Seseorang yang melakukan kejahatan jenis ini terkadang tidak memiliki motif meraup keuntungan ekonomis. Unsur-unsur lain seperti tantangan, kesenangan pribadi (joycomputing), bahkan membuktikan kebolehan teknis sering terlibat di dalamnya. Dalam Introduction to Data Security and Control, Edward R. Buck memberikan ciri-ciri tertentu orang-orang yang mempunyai tendensi kuat untuk melakukan kejahatan cyber, yaitu:

* menyenangi tantangan;
* usia antara 18 sampai dengan 46 tahun;
* enerjik;
* ramah; dan
* cerdas.

Donner B. Parker dalam Crime by Computer mengemukakan ciri yang hampir sama, yaitu:

* usia 18 sampai dengan 30 tahun;
* cerdas;
* penuh hasrat;
* punya motivasi tinggi;
* berani;
* petualang;
* terdidik; dan
* senang tantangan.

Sementara Roy Suryo dalam satu kesempatan wawancara pernah menyebutkan bahwa para hacker rata-rata anak muda yang kelihatan kreatif, tetapi sesungguhnya mereka mencuri nomor kartu kredit dari jalannya transaksi di internet.

Mencermati berbagai ciri di atas, dapat saja kita berspekulasi akan terbentuk suatu golongan elit pelaku kejahatan cyber. Antisipasi hukum terhadap hal ini sangat diperlukan, karena intelektualitas dan penguasaan teknologi tinggi terlibat di dalamnya. Kalangan pakar keamanan data di Amerika Serikat menyebut kejahatan cyber sebagai "unsmoking gun", karena kejahatan tersebut tidak memberikan suatu indikasi apa pun yang memperingatkan terjadinya kesalahan.

Sampai saat ini belum ada istilah yang baku terhadap pengertian penyalahgunaan komputer untuk tindak kejahatan. Banyak ragam istilah digunakan dalam berbagai literatur. Penggunaan dalam berbagai produk hukum pun beragam, berikut ini beberapa contoh;

* computer crime;
* computer-related crime;
* computer fraud;
* computer-assisted crime; dan
* computer abuse.

Selain istilah-istilah tersebut, terdapat juga beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan lembaga studi, antara lain:

1. Encyclopedia of crime and justice, New York: Free Press, 1983, (volume 4 hlm. 218-222): Setiap perbuatan melawan hukum yang memerlukan pengetahuan tentang teknologi komputer yang bertujuan untuk dapat melakukan kejahatan yang dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu:penggunaan komputer sebagai alat untuk suatu kejahatan, seperti pemilikan uang secara ilegal, pencurian properti atau digunakan untuk merencanakan suatu kejahatan;komputer sebagai obyek dari suatu kejahatan, seperti sabotase, pencurian atau perubahan data-data.

2. Andi Hamzah: Kejahatan komputer bukan sebagai kejahatan baru, melainkan kejahatan biasa, karena masih mungkin diselesaikan melalui KUHP ("Guns don't kill people, people do").

3. OECD (Organization for Economic Cooperation Development): Setiap tindakan yang tidak sah, tidak etis, atau yang tidak berlandaskan pada cukup kewenangan, yang melibatkan pemrosesan data otomatis dan/atau transmisi data, di mana definisi tersebut juga meliputi: Kejahatan ekonomi yang berkaitan dengan komputer (penipuan, spionase, sabotase); Pelanggaran privasi individual yang berkaitan dengan komputer; dan Pelanggaran terhadap kepentingan publik yang berkaitan dengan komputer (Pelanggaran terhadap kebijakan keamanan nasional dan kendali aliran data antarbatas dan integritas dari prosedur yang berdasarkan komputer dan jaringan komunikasi data atau legitimasi demokratis atau keputusan-keputusan yang berdasarkan komputer).

4. G.M. Samadikun: memberikan definisi yang sama dengan batasan yang diberikan oleh OECD, hanya ditambahkan, bahwa: "obyek dari penipuan dengan sarana komputer biasanya berupa data mengenai aset yang disimpan dan diolah setiap hari oleh komputer".

5. LPKIA (Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Amerika): Penggunaan komputer secara ilegal. Bentuk-bentuk Kejahatan Cyber

Pada umumnya ada lima bentuk kejahatan cyber:

1. The Trojan Horse

Merupakan prosedur untuk menambah, mengurangi atau merubah instruksi pada sebuah program, sehingga program tersebut akan menjalankan tugas lain yang tidak sah dari tugasnya.

Cara-caranya antara lain :

- Mengubah program yang ada sehingga program tersebut akan melakukan penghitungan pembulatan yang salah. Sering terjadi pada pembobolan kartu kredit atau pada rekening tabungan nasabah yang ada pada Bank.
- Mengubah program yang ada untuk memasukkan transaksi-transaksi tertentu, sehingga transaksi tersebut dikenal oleh spesifikasi sistem, sedangkan untuk transaksi yang tidak dikenal dapat dimasukkan bersama-sama dengan transaksi lainnya.
- Mengubah program yang ada sehingga dapat memanipulasi keseimbangan pada suatu penghitungan keuangan tertentu.
- Memasukkan instruksi yang tidak sah, dapat dilakukan baik oleh yang berwenang maupun tidak, yang dapat mengakses suatu sistem dan memasukkan instruksi untuk keuntungan sendiri dengan melawan hukum.

2. Data Diddling

Data yang sah diubah dengan cara yang tidak sah, yaitu:
- Mengubah data input, yang dilakukan seseorang dengan cara memasukkan data yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.
- Mengubah print-out atau output dengan maksud mengaburkan, menyembunyikan data atau informasi dengan itikad tidak baik.
- Penggelapan, pemalsuan, dan atau pemberian informasi melalui komputer yang merugikan pihak lain dan menguntungkan diri sendiri.
- Dengan sengaja menyebarkan virus yang dapat merusak sistem komputer.

3. Data Leakage (Kebocoran Data)

Data rahasia perusahaan/instansi yang dibuat dalam bentuk kode-kode tertentu bocor atau dibawa keluar tanpa diketahui. Dapat dilakukan dengan cara:
- Perusakan sistem komputer,
- Hacking, yaitu melakukan akses tanpa izin atau dengan melawan hukum terhadap sistem pengamanan komputer.

4. Wiretapping

Penyadapan data melalui saluran transmisi data (kabel telepon, serat optik atau satelit).

5. Internet Piracy

Perbuatan pidana yang berkaitan dengan hak milik intelektual, hak cipta, dan hak paten, berupa pembajakan dengan memproduksi barang-barang tiruan untuk mendapat keuntungan melalui perdagangan, termasuk rahasia dagang dan hak moral.

Perbuatan-perbuatan kejahatan cyber dalam beberapa kasus umumnya dilakukan oleh orang dalam (insider) atau mereka yang pernah bekerja pada suatu instansi yang mempunyai peralatan komputer, telekomunikasi, dan informasi baik berupa hardware, software maupun brainware dan rasa keingintahuan yang tinggi, beberapa contoh kasusnya antara lain :

- Pembobolan BRI cabang Brigjen Katamso Yogyakarta, 15 September - 12 Desember 1982;
- Pembobolan BNI New York, 31 Desember 1986;
- Pembobolan BDN cabang Bintaro Jaya, 1988;
- Pembobolan Bank Danamon pusat, 1998;
- Pembobolan Bank Danamon Glodok Plaza, 1990;
- Pembobolan BRI cabang Jatinegara Timur, 1991;
- Percobaan pembobolan Union Bank of Switzerland di London, 1988;
- Pembajakan mapping products milik Loxtech, Ltd. oleh Thaimapguide.com.

Kesimpulan

Kejahatan cyber dalam komunitas global masyarakat pengguna internet adalah suatu hal yang dapat disadari atau tanpa disadari, sengaja atau tidak sengaja dilakukan. Hal ini terjadi karena perkembangan tekhnologi informasi dan tingkat intelektualitas/intelegensia masyarakat yang semakin meningkat. Faktor internet itu sendiri juga menimbulkan selentingan-selentingan maya pada pengguna internet untuk terus dan terus mencari dan mencoba.

Penyalahgunaan komputer baik sebagai subyek, obyek, alat atau sebagai simbol kiranya telah menjadi suatu momok tersendiri bagi keamanan lalu lintas hubungan antara pemakai jasa internet. Di antara berbagai bentuk kejahatan cyber yang paling banyak meresahkan masyarakat adalah manipulasi komputer sebagai bagian dari computer-related economic crimes dan meng-copy dan menjual copy computer software secara tidak sah.

Pada akhirnya yang diperlukan adalah peningkatan faktor keamanan cyber yang dapat datang dari penyedia jasa dan informasi, serta terutama sekali harus datang dari kesiapan hukum dan penegakkannya.

sumber : http://www.gudang-hukum.co.cc/2010/06/kejahatan-komputer.html

Baca Selengkapnya ..

Kebijakan Mutu Pelayanan Radiologi

Pelayanan bidang radiologi yang merupakan pelayanan penunjang kesehatan juga perlu menjaga dan meningkatkan mutu pelayanannya.

Pelayanan radiologi merupakan pelayanan kesehatan yang menggunakan sinar peng-ion ataupun bahan radioaktif sehingga penggunaan bahan tersebut mempunyai dua sisi yang saling berlawanan, yaitu dapat sangat berguna bagi penegakan diagnosa dan terapi penyakit dan di sisi lain akan sangat berbahaya bila penggunaannya tidak tepat dan tidak terkontrol.

Untuk itu setiap pengguna ataupun pelaksana pelayanan radiologi harus senantiasa merjamin mutu pelayanannya yaitu harus tepat dan aman baik bagi pasien, pekerja maupun lingkungan atau masyarakat sekitarnya.

Kebijakan dan upaya peningkatan mutu pelayanan radiologi pada dasarnya juga sama seperti kebijakan pelayanan kesehatan umumnya.

Berbagai upaya yang menjadi prioritas utama saat ini yang perlu segera dilaksanakan antara lain :

- Regulasi perizinan penyelenggaraan radiologi
- Pemantapan jejaring pelayanan radiologi
- Penyelenggaraan quality assurance
- Penetapan dan penerapan berbagai stándar pelayanan radiologi
- Pemenuhan persyaratan dalam standar
- Pelaksanaan akreditasi pelayanan radiologi (radiodiagnostik dan radioterapi)

- Peningkatan pengawasan pelaksanaan pelayanan radiologi baik oleh pusat yang dilakukan oleh Depkes dan Bapeten maupun oleh daerah

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Upaya peningkatan mutu di bidang pelayanan radiologi harus dilakukan baik untuk kepentingan diagnostik maupun untuk pengobatan, agar dengan demikian selain dapat memberikan mutu pelayanan yang tepat dan teliti, sekaligus dapat meminimalkan “interpersonal discrapancies” dan “intrapersonal disagreement” serta dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap keselamatan pasien, petugas dan lingkungan.

sumber : http://cafe-radiologi.blogspot.com/2010/09/kebijakan-jaminan-mutu-pelayanan-bidang.html

Baca Selengkapnya ..

Aturan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan

Mengacu pada ISO 2000, mutu diartikan sebagai “degree to which a set of inherent characteristics fulfills requirements.”

Mutu adalah sesuatu untuk menjamin pencapaian tujuan atau luaran yang diharapkan, dan harus selalu mengikuti perkembangan pengetahuan professional terkini ( consist with current professional knowledge ).

Untuk itu mutu harus diukur dengan derajat pencapaian tujuan. Berpikir tentang mutu berarti berpikir mengenai tujuan. Mutu harus memenuhi berbagai standar / spesifikasi.

Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh berbagai sarana/unit pelayanan kesehatan haruslah dipandang sebagai suatu kegiatan yang menghasilkan produk dalam bentuk “pelayanan/service”’. Pelayanan yang berorientasi pada pasar ( market driven ) harus dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan/client satisfaction yang dapat terdiri dari pasien/keluarga/masyarakat, pemberi pelayanan/provider, pemasok atau pihak berkepentingan lainnya.

Untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan maka berbagai komponen input, process dan output harus ditetapkan standar/spesifikasinya secara jelas dan rinci, mencakup aspek manajemen dan teknis dengan berpedoman pada pencapaian visi dan pewujudan misi yang telah ditetapkan bersama.

Merumuskan visi dan misi harus dilakukan secara bottom – up dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan.

Kebijakan dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan, mencakup :

- Peningkatan kemampuan dan mutu pelayanan kesehatan melalui pengembangan dan pemantapan jejaring pelayanan kesehatan dan rujukannya serta penetapan pusat-pusat unggulan sebagai pusat rujukan (top referral).

- Penetapan dan penerapan berbagai standar dan pedoman dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan standar internasional .

- Peningkatan mutu sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan profesionalisme mencakup kompetensi, moral dan etika.

- Penyelenggaraan Quality Assurance untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan disertai dengan Evidence-based Parcipitatory Continuous Quality Improvement.

- Percepatan pelaksanaan aktreditasi yang diarahkan pada pencapaian akreditasi untuk berbagai aspek pelayanan kesehatan.

- Peningkatan public – private mix dalam mengatasi berbagai problem pelayanan kesehatan

- Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar berbagai pihak yang berkepentingan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

- Peningkatan peran serta masyarakat termasuk swasta dan organisasi profesi dalam penyelenggaraan dan pengawasan pelayanan kesehatan.

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan agar lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat, maka perlu dilaksanakan berbagai upaya. Upaya ini harus dilakukan secara sistematik, konsisten dan terus menerus.

Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan mencakup :

1) Penataan organisasi

Penataan organisasi menjadi organisasi yang efisien, efektif dengan struktur dan uraian tugas yang tidak tumpang tindih, dan jalinan hubungan kerja yang jelas dengan berpegang pada prinsip organization through the function.

2) Regulasi peraturan perundangan.

Pengkajian secara komprehensif terhadap berbagai peraturan perundangan yang telah ada dan diikuti dengan regulasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut di atas.

3) Pemantapan jejaring.

Pengembangan dan pemantapan jejaring dengan pusat unggulan pelayanan dan sistem rujukannya akan sangat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan, sehingga dengan demikian akan meningkatkan mutu pelayanan.

4) Standarisasi

Standarisasi merupakan kegiatan penting yang harus dilaksanakan, meliputi standar tenaga baik kuantitatif maupun kualitatif, sarana dan fasilitas, kemampuan, metode, pencatatan dan pelaporan dan lain-lain. Luaran yang diharapkan juga harus distandarisasi.

5) Pengembangan sumber daya manusia.

Penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan dan berkesinambungan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, yang kompeten dan memiliki moral dan etika, mempunyai dedikasi yang tinggi, kreatif dan inovatif serta bersikap antisipatif terhadap berbagai perubahan yang akan terjadi baik perubahan secara lokal maupun global.

6) Quality Assurance

Berbagai komponen kegiatan quality assurance harus segera dilaksanakan dengan diikuti oleh perencanaan dan pelaksanaan berbagai upaya perbaikan dan peningkatan untuk mencapai peningkatan mutu pelayanan. Data dan informasi yang diperoleh dianalysis dengan cermat ( root cause analysis ) dan dilanjutkan dengan penyusunan rancangan tindakan perbaikan yang tepat dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Semuanya ini dilakukan dengan pendekatan “tailor’s model“ dan Plan- Do- Control- Action (PDCA)

7) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan dengan membangun kerjasama dan kolaborasi dengan pusat-pusat unggulan baik yang bertaraf lokal atau dalam negeri maupun internasional. Penerapan berbagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek pembiayaan.

8) Peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi profesi.

Peningkatan peran organisasi profesi terutama dalam pembinaan anggota sesuai dengan standar profesi dan peningkatan mutu sumber daya manusia.

9) Peningkatan kontrol sosial.

Peningkatan pengawasan dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan akan meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan mutu pelayanan.

sumber : http://cafe-radiologi.blogspot.com/2010/09/pelayanan-kesehatan-dan-mutu-pelayanan.html

Baca Selengkapnya ..

High KV Technique pada Radiologi

Variasi kv pada teknik permeriksaan adalah salah satu yang biasa digunakan untuk proyeksi tertentu tergantung pada ukuran ketebalan badan. Dan pemberian nilai milliampere-second juga disesuaikan untuk masing-masing badan yang diperiksa.

Sistem teknik yang menggunakan variasi kilo-voltage memiliki keuntungan yang menjanjikan dalam variasi ekspose pada ketebalan badan yang berbeda-beda. Kenaikan kilovoltage yang terus meningkat dapat mengurangi kontras pada radiografi. Penurunan nilai kontras dapat terjadi jika KiloVoltage awal terlalu rendah menyediakan penetrasi yang cukup dari organ itu.

Suatu penurunan kontras diperbolehkan ketika kilovoltage terlalu tinggi dapat mengurangi kemampuan radiolog untuk melihat detil yang bagus di gambaran organ. Pemanfaatan sistem variasi kilovoltage harus mampu dalam penetrasi/daya tembus yang cukup dari bagian organ tersebut dan hasil tingkatan nilai kontras itu bisa diterima oleh radiolog.

Ada tiga faktor yang mempengaruhi nilai dari kontras. Faktor yang utama adalah untuk mengontrolan kontras yang bergantung pada kVp/mAs. Faktor yang kedua, tidak kalah penting adalah kendali dari pancaran radiasi untuk menghindari produksi radiasi dalam jumlah yang berlebihan dalam mengaburkan gambaran. Faktor yang lain yang mempengaruhi skala dari kontras adalah penggunaan dari IS.

Sehingga pada pertemuan kali ini, kami memaparkan atau menjelaskan tentang pemanfaat penggunaan variasi kv yang berbeda.

2. Tujuan

Dilakukan nya pemeriksaan dengan beberapa faktor eksposi yang berbeda khususnya dari kV (Kilo-voltage) ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pentingnya pengaruh faktor eksposi khusus nya kV terhadap gambaran radiografi

3. Pengertian High kV Technique

1. Definisi Teknik High kV menurut Bushong (1988)

Teknik High kV merupakan teknik radiografi yang menggunakan faktor eksposi dengan kV tinggi yaitu lebih dari 100 kV, sehingga perbedaan densitas antar tulang, jaringan, dan udara menjadi relative homogen.

2. Definisi Teknik High kV menurut Clark (1974)

Teknik High kV merupakan teknik yang sangat mengutamakan waktu eksposi yang sangat rendah. Teknik ini sangat efektif untuk mengontrol ketidaktajaman karena pergerakan dari objek yang tidak disengaja dan menyebabkan gambaran menjadi kabur. Teknik High kV dapat digunakan untuk pemeriksaan angiografi karena memerlukan waktu yang singkat, dan juga pada teknik pemeriksaan tulang.

3. Definisi Teknik High kV menurut Van Der Plats (1972)

Teknik High kV merupakan teknik pada bidang radiologi dengan memanfaatkan tegangan (kV) tinggi dengan menurunkan nilai mAs untuk menghasilkan gambaran radiografi yang sama dengan kondisi kV standar pada sebuah pemeriksaan radiologi. Gambaran radiografi dihasilkan oleh 2 variable yaitu kV dan mAs, kedua variable ini sangat mempengaruhi satu sama lain, jika kV naik maka mAs akan berkurang, untuk ukuran ketebalan yang sama dan begitu juga sebaliknya jika kV turun maka nilai mAs naik.

4. Tujuan penggunaan High kV Technique

Teknik High kV yang di gunakan pada bidang radiology khususnya radiodiagnostik sering banyak digunakan pada pemeriksaan-pemeriksaan dengan klinis tertentu contohnya organ-organ yang berupa tulang. Penggunaan teknik high kV ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran yang homogen antara tulang, jaringan, dan udara dengan mendapatkan perbandingan densitas yang hampir sama.

5. Hal - hal yang harus diperhatikan saat penggunaan high kv technique

Salah satu peralatan yang digunakan dalam bidang kedokteran terutama di bidang radiologi adalah pesawat sinar x. Pesawat sinar x dalam setiap pemeriksaan selain memberikan keuntungan dalam mendiagnosa suatu penyakit juga mempunyai efek yang merugikan bagi kesehatan tubuh apabila dosis radiasi yang di terima pada tubuh cukup besar. Oleh karena itu perlu diperhatikan faktor eksposi yang diberikan ke pasien agar aspek proteksi radiasi yang dalam pemeriksaan radiografi pasien harus menerima penyinaran serendah mungkin tanpa mengabaikan tujuan utama dari pemeriksaan tersebut.
Untuk mengatasi hal tersebut dapat digunakan teknik kv tinggi. Akan tetapi perlu diperhatikan, hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu kv tinggi atau diatas 100 kv
2. Untuk mengurangi hamburan menggunakan grid dengan rasio tinggi 10:1 sampai dengan 12 :1
3. Menggunakan kolimasi yang baik atau secukupnya
4. Kapasitas pesawat sinar-x minimal 500 mA
5. Kaset Green sensitife dengan karakteristik Low speed
6. Film Green sensitife dengan karakteristik Low speed

Selain itu ada beberapa rumus tentang pengolahan teknik high kV, berikut rumus-rumus yang mendasari teknik high kV :

A. Van der plats
- 15% nilai kV naik, maka mAs turun setengah
- 15% nilai kV turun, maka mAs naik dua kali lipat
Contoh : kV dari 60 kV dengan 30 mAs jika ditambah menjadi kV = 69 kV, maka mAs menjadi 15 mAs tapi bila kita turunkan jadi 51 kV maka nilai mAs menjadi 60 mAs.

B. Rumus 10 kV Rule
- Jika kV naik sebesar 10 kV, maka mAs akan berkurang menjadi setengahnya
- Jika kV turun sebesar 10 kV, maka mAs akan naik menjadi setengahnya.

6. Hubungan mAs terhadap gambaran

Kenaikan mAs akan diikuti dengan banyaknya jumlah elektron yang dihasilkan dan mempengaruhi banyaknya foton sinar-x yang dihasilkan atau dengan kata lain mAs berhubungan dengan kuantitas sinar-x yang dihasilkan, kuantitas sinar-x akan mempengaruhi densitas gambaran pada film yang dihasilkan, maka semakin tinggi mAs yang digunakan akan semakin tinggi densitas yang dihasilkan.

7. Hubungan mAs terhadap kV

Kenaikan mAs akan mengikuti kenaikan kV yang digunakan untuk menghasilkan sebuah gambaran pada film. Jika pada objek yang lebih tebal, supaya sinar-x bisa menembus objek tersebut dengan baik, maka akan digunakan kV yang lebih tinggi. Karena kV yang digunakan lebih tinggi maka untuk mengimbanginya digunakan juga mAs yang lebih tinggi (Ball and Price, 1990). Misalnya pada pemeriksaan os manus diberikan kV sebesar 44 dan mAs sebesar 4, maka jika dilakukan pemeriksaan thorax akan diberikan kV sebesar 58 dan mAs sebesar 6.

Pada kisaran kV tertentu antara 60-80 kV terdapat kecenderungan semakin tinggi kV yang digunakan akan semakin menurun mAs nya. Hal ini didasarkan pada aturan 10 kV (10 kV’s Rule). Aturan 10 kv menyebutkan bahwa jika kV naik 10 kV, maka mAs akan turun 50% dari semula dan jika kV turun 10 kV, maka mAs akan naik 50% dari semula. Untuk penggunaan kV yang tinggi atau biasa disebut dengan teknik kV tinggi dengan kisaran kV mulai dari 100 kV ke atas, mAs cenderung menjadi sangat rendah. Hal ini didasarkan pada rumus hubungan antara kV dengan mAs di bawah ini :

(kV 1)4 x mAs 1 = (kV 2)4 x mAs 2

Keterangan :
kV 1 = kV awal sebelum diubah
mAs 1 = mAs awal sebelum diubah
kV 2 = kV sesudah diubah
mAs 2 = mAs sesudah diubah

8. Keuntungan dan kerugian penggunaan high kv technique

1. Keuntungan penggunaan teknik High kV :

* Batasan tegas densitas jaringan dapat tervisualisasikan di film
* Mengurangi waktu eksposi lebih singkat dengan pemberian mAs yang kecil
* Panas tabung sinar x berkurang dan akan membuat pesawat menjadi lebih awet
* Lebih besar latitud eksposi
* Dengan mA yang kecil menjadikan fokus yang baik
* Dosis radiasi pasien berkurang di banding dengan teknik biasa bahkan berkurang hingga 80%
* Penggunaan mAs rendah memungkinkan penggunaan fokus kecil sehingga gambaran lebih tajam ( Menurut Glenda J. Bryan )
* Penggunaan mAs rendah memungkinkan terjadinya waktu eksposi singkat sehingga mampu menghindari movement unsharpness (Menurut Glenda J. Bryan)
* Dengan kV tinggi densitas lebih merata (Menurut Phillip W. Ballinger)
* Dengan mAs yang lebih kecil dari teknik kV biasanya sehingga waktu eksposi lebih rendah, kemudian movement unsharpness nya dapat teratasi lalu dengan fokus kecil maka geometri unsharpness juga dapat teratasi. (Menurut Phillip W. Balingger)

2. Kerugian penggunaan teknik High kV :

* Memerlukan pesawat sinar-x yang memiliki kv besar

* Radiasi hambur meningkat sehingga memerlukan grid beratio tinggi
* Mengurangi detail dan kontras di struktur jaringan
* Dosis yang diterima gonad besar pada pemeriksaan thoraks
* Penetrasi atau daya tembus beresiko besar untuk pembuluh darah kecil
* Detail pada tulang kurang terutama pada foto-foto tulang
* Pada tomogram memiliki kontras yang kurang baik
* Memerlukan peralatan tambahan khusus (Menurut Glenda J. Bryan)

9. Kesimpulan

Dengan penggunan kv tinggi, dosis radiasi yang diterima pasien berkurang dan gambaran yang dihasilkan cukup baik, sehingga umur pesawat rontgen lebih lama karena disebabkan oleh panas yang di terima tabung sinar x berkurang atau tidak terlalu panas.
Dalam pemeriksaan banyak menggunakan variasi kv untuk mendapatkan hasil dengan nilai kontras yang berbeda, sehingga dapat disimpulkan :
Kontras Tinggi : mAs tinggi + kVp rendah
Kontras Rendah : mAs rendah + kVp tinggi

10. Saran

— Bila ingin menghasilkan gambaran dari suatu jaringan, tulang ,udara dengan densitas yang hampir sama antara ketiganya sebaiknya menggunakan teknik kv tinggi.
— Untuk mengurangi dosis radiasi terhadap pasien, salah satu caranya adalah dengan penggunaan teknik kV tinggi.

sumber : http://cafe-radiologi.blogspot.com/2010/09/high-kv-technique.html

Baca Selengkapnya ..