Gudang Materi

Teknik dalam Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi baik , dalam bidang jurnalistik , maupun bidang lainnya yang memerlukan informasi berupa data dan fakta dari masyarakat maupun suatu Individu.

Dalam melakukan Wawancara tentunya kita perlu mempersiapkan diri , baik secara mental maupun fisik . Karena itu , kali ini saya membahas langkah - langkah dalam melakukan wawancara beserta teknik wawancara yang tentunya dapat membantu anda 'mengorek' informasi dari narasumber.

Langkah-langkah dalam melakukan wawancara

• Persiapan : Menyusun petunjuk interview dan menyusun pertanyaan interview.
• Uji coba interview : Mencoba pertanyaan-pertanyaan wawancara dengan melakukan Try Out wawancara kepada pihak lain.
• Pelaksanaan Interview : Menentukan siapa yang akan diwawancarai serta menentukan waktu dantempat wawancara
• Kegiatan akhir : Melakukan tes kebenaran terhadap hasil wawancara yang telah dilakukan dan apakah masih ada jawaban yang masih samar-samar dan tidak jelas, serta melakukan cek terhadap kelengkapan informasi (apakah sudah lengkap bagi penelitian atau belum).

Teknik dalam Wawancara

• Mulailah mengungkapkan maksud dan tujuan dari diadakannya wawancara tersebut, dengan menggunakan bahasa yang mudah dan sederhana sehingga mudah dimengerti oleh responden.
• Berlaku sopan dan ramah dengan menggunakan gaya bahasa yang menarik dan wajar serta tidak dibuat-buat. Hindari gaya bahasa yang berintonasi memerintah dan menekan serta hal-hal yang dapat menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan lainnya.
• Tidak melakukan wawancara secara tergesa-gesa yang dapat menimbulkan kesan bahwa wawancara yang dilakukan tidak berguna atau tidak penting.
• Usahakan proses wawancara yang dilakukan berarti penting sekali bagi proses penelitian dengan sikap yang tidak berlebih-lebihan yang justru menimbulkan kesan mengolok-olok si responden.
• Bantu responden yang mengalami kesulitan dalam mengeluarkan pendapatnya ke dalam bentuk lisan.
• Apabila dalam proses wawancara terdapat informasi/data baru yang tidak direncanakan dalam proses wawancara tersebut, buatlah sendiri daftar pertanyaan untuk menggali informasi yang baru tersebut.
• Gunakanlah alat Bantu dalam proses wawancara yang dapat mencatat/merangkum hasil wawancara tersebut, baik berupa alat pencatat, tape recorder, video casete, hand phone, kamera, dan lain-lain.

Baca Selengkapnya ..

Undang Undang tentang Pendidikan

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional ini memuat hal-hal sebagai berikut, diantaranya Dasar, Fungsi, dan tujuan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, evaluasi, akreditasi, sertifikasi.

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen,
Dalam Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen memberikan pengertian tentang Guru adalah sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi, peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya dalam Undang-undang tersebut memuat hal-hal sebagai berikut yang berkaitan dengan Kompetensi Guru, diantaranya : Kedudukan, Fungsi dan Tujuan, Prinsip Profesionalitas, Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi.

- Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (Pasal 11 ayat 1), dan wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun (Pasal 11 ayat 2).
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu hal yang berkaitan dengan kompetensi guru adalah Standar kompetensi lulusan. Hal ini diartikan sebagai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.

UU kurikulum

Pasal 36 ayat (1) pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, ayat (2) kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik, ayat (3) kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :(a) peningkatan iman dan takwa, (b) peningkatan akhlak mulia, (c) peningkatan potensi kecerdasan, dan minat peserta didik, (d) keragaman potensi daerah dan lingkungan, (e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional, (f) tuntutan dunia kerja (g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, (h) agama, (i) dinamika perkembangan global, (j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 39 ayat (1) tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan, ayat (2) pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pasal 40 ayat (1) pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh (a) penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual, (e) kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, ayat (2) pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :(a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis, (b) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu

- Kurikulum : seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran saerta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- KTSP adalah kurikulum yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pesndidikan
Ktsp terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, tingkat satuan pendidikan , karender pendidikan dan silabus
- Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran /tema tertentu yang mencakup standat kompetensi ,kompetensi dasar, jmateri pokok ,kegiatan pembelajaran, indikator, penilain ,indikator, sumber alat bahan dan standart kompetensi
- Silabus merupakan penjabaran standart kompetensi dan kompetensi dasar kedalam materi pokok pembelajaran ,materi pokok pembelajaran , kegiatan penjabaran serta indoikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.

Baca Selengkapnya ..

Strategi Pelestarian Cagar Budaya

Upaya pelestarian budaya sebagai aset jati diri dan identitas sebuah masyarakat di dalam suatu komunitas budaya menjadi bagian yang penting ketika mulai dirasakan semakin kuatnya arus globalisasi yang berwajah modernisasi ini. Pembangunan sektor kebudayaan selanjutnya juga akan menjadi bagian yang integral dengan sektor lain untuk mewujudkan kondisi yang kondusif di tengah masyarakat (Joharnoto, 2005: 1).

Di samping itu era serba digital saat ini merupakan suatu hal yang harus diterima dengan segala resiko dan dampaknya. Besarnya pengaruh asing yang masuk akan membawa pengaruh terhadap perilaku dan sikap bangsa ini baik perilaku sosial, politik, ekonomi, maupun budayanya. Oleh karena itu untuk menangkal dan menanggulangi arus negatif budaya asing yang masuk ke Indonesia dengan jalan memberikan informasi budaya kepada generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya (Istiyarti, 2007: 1).

Salah satu bentuk penginformasian budaya kepada publik adalah menyampaikan segala produk budaya yang telah terdokumentasikan baik oleh pemerintah maupun swasta melalui museum atau kantor yang menjaga pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) yang selama ini dimiliki oleh daerah-daerah tertentu. Pemerintah maupun pihak swasta tertentu mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi tentang keberadaan BCB itu kepada publik. Tanpa melibatkan publik terutama generasi muda maka bisa jadi keberangsungan dan kontuinitas pelestarian budaya tidak akan dapat berjalan terus-menerus.

Di samping itu, masalah kepekaan pemerintah daerah dalam melihat keberadaan BCB terkadang tidak sama antara satu daerah dengan yang lainnya. Banyak terlihat beberapa daerah yang sudah memiliki prasarana dan daya dukung dalam pemeliharaan BCB, namun demikian ada pula beberapa daerah lain yang justru belum memiliki sarana dan prasarana pemelliharaan BCB yang ideal.

Di Kabupaten Kendal sebagai misal. Daerah yang cukup kaya pangan ini ternyata memiliki kandungan BCB dari masa lalu kerajaan Hindu-Buddha. Banyak candi, arca, serta lingga-yoni yang terdapat di kawasan atas kabupaten ini. Akan tetapi pemerintah daerah belum memiliki keseriusan untuk mengatasi bagaimana benda-benda itu bernilai guna tinggi bagi generasi sekarang. Pemerintah daerah belum melakukan pemeliharaan yang optimal. Benda bersejarah itu dibiarkan tergeletak begitu saja hingga banyak bahan materi yang diambil penduduk setempat untuk keperluan pondasi rumah, dapur, atau mistik (Robbani, 2008: 2).

Amat sayang sekali perlakuan pemerintah daerah yang kurang memiliki kepekaan sejarah dan budaya seperti itu. Di sisi lain peninggalan–peninggalan yang berada di Kabupaten Kendal sampai sekarang tak banyak orang yang tahu. Mengingat sulitnya mencari sumber tertulis yang dapat menjelaskan tentang peninggalan Hindu-Budha tersebut. Dalam pengungkapannya pun hanya dapat ditinjau dari sisa-sisa bangunan candi-candi dan arca–arca yang ada.

Oleh karena itu karya tulis ini akan mengungkapkan sejauhmana usaha dan strategi pemerintah daerah Kabupaten Kendal dalam menjaga dan melestarikan situs kuno Hindu-Buddha, peninggalan masa Islam, dan bangunan-bangunan warisan Kolonial Belanda sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap sejarah dan masa lalu bangsa Indonesia ini sendiri.

Bagi pemerintah sendiri, karya tulis ini dapat berguna sebagai wahana kritik yang bersifat membangun sekaligus evaluasi atas pencapaian target kerja mereka dan sarana reflektif untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang, bagi para pelajar lainnya karya tulis ini dapat memberikan suport dan daya pikat untuk merangsang melakukan kajian yang sama sehingga dapat melatih budaya penelitian di antara para pelajar, dan bagi masyarakat umum karya tulis ini berfungsi untuk memberikan informasi penting tentang keberadaan BCB yang selama ini telah mendapatkan perhatian pemerintah Kabupaten Kendal.

B. PEMBAHASAN

1. Tulisan Sebelumnya

Laporan yang berkaitan dengan persoalan pelestarian BCB belum begitu banyak dilakukan. Umumnya tulisan tentang BCB banyak dillaksanakan oleh Pemerintah Daerah, guru, dan beberapa pelajar. Namun demikian laporan hasil mereka bersifat saling melengkapi. Dengan demikiaan, karya tulis ini pun akhirnya menjadi pelengkap dan berguna bagi para pembaca maupun pengambil keputusan terhadap strategi efektif yang bagaimana lagi untuk melestarikan BCB di Kabupaten Kendal.

Tulisan pertama yang menjadi acuan karya tulis ini adalah Laporan Balai Pelstarian Peninggalan Purbakala Prambanan Tahun 2005 yang berjudul Benda Cagar Budaya Kabupaten Kendal (Indra, 2005). Tulisan ini lebih memfokuskan pembahasan tentang kompleks makam Bupati Kaliwungu, makam Kyai Haji Asy’ari, makam Sunan Katong, makam Pakuwojo, Gapura Kabupaten Kaliwungu, dan Yoni maupun peti batu. Namun demikian sifat tulisan ini deskriptif yang memaparkan saja keberadaan BCB tersebut tanpa menganalisis bagaimana upaya pemerintah dalam menjaga situs-situs BCB tersebut.

Tulisan kedua yang dijadikan acuan karya tulis ini adalah Budaya Marginal Masa Klasik di Jawa Tengah (Tjahyono, 2000). Berbeda dengan yang laporan di atas, laporan Balai Arkeologi Yogyakarta ini lebih memfokuskan pembahasan pada aspek politik, ekonomi, dan sosial masyarakat Kendal dan Batang pada masa Hindu-Buddha yang dihubungkan dengan artefak sisa-sisa peninggalannya.
Tulisan ketiga yang menjadi acuan selanjutnya adalah Identifikasi Benda Cagar Budaya di wilayah Kabupaten Kendal (Muslichin, 2007). Tulisan Muslichin ini juga berupa deksripsi singkat mengenai BCB peninggalan masa Hindu-Buddha yang banyak terdapat di Kabupaten Kendal bagian selatan. Tulisan ini juga belum membahas tentang bagaimana peran pemerintah setempat dalam menjaga dan melestarikan BCB di yang ada di wilayahnya.

Tulisan keempat yang masih menjadi acuan karya tulis ini adalah Nuansa Pemarginalan Masyarakat Pesisir dalam Jejak–Jejak Peninggalan Hindu-Buddha di Kabupaten Kendal (Robbani, 2008). Tulisan rekan pelajar ini membahas tentang posisi dan kondisi sosial historis Kabupaten Kendal pada masa Hindu-Buddha. Robbani juga membahas pula tentang bukti-bukti keberadaan pemerintahan para rakai yang ada di Kabupaten Kendal masa klasik berdasarkan sisa-sisa peninggalan Hindu-Buddha. Otomatis, pembahasan Robbani ini juga kurang terkait dengan tema pengkajian karya tulis ini.

Namun demikian informasi data arkeologis dapat dipergunakan untuk membuka pembahasan tentang strategi pelestarian budaya.

Tulisan kelima yang menjadi acuan tulisan ini adalah Makam Wali sebagai Medan Budaya dan Pewarisan Nilai Tradisi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kendal (Suryanto, 2008). Tulisan Slamet Suryanto ini cukup memberikan data-data tentang BCB yang ada di kompleks pemakaman para wali di Protowetan Kaliwungu. Namun demikian Slamet Suryanto hanya memfokuskan bagaimana usaha masyarakat setempat dalam menjaga keberadaan makam wali tersebut melalui tradisi syawalan, nyadran, dan ziarah kubur sebagai upaya mengenalkan generasi sekarang dengan warisan Islam masa lalu itu.

Tulisan terakhir yang menjadi acuan adalah Eksplorasi Sejarah Lokal Sebuah Upaya Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan Melalui Pembelajaran Sejarah Berbasis Contextual Teaching and Learning (Oetami, 2009). Tulisan Enny Boedi Oetami ini menyoroti bagaimana sejarah lokal dapat dijadikan sebagai sarana belajar sejarah. Namun demikian Oetami hanya mengeksplorasi BCB secara deskriptif saja tanpa menghubungkan dengan usaha pemerintah dalam melestarikan BCB itu sendiri.

2. Obyek Benda Cagar Budaya di Kabupaten Kendal

Pada dasarnya sebuah wilayah mempunyai banyak BCB yang dapat dijadikan sebagai sarana kegiatan pariwisata, pembelajaran, dan penelitian. Namun demikian, banyaknya sarana BCB itu seringkali tidak diketahui oleh masyarakat, apalagi guru dan siswa. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Kendal. Kurangnya sosialisasi dan informasi ini menjadikan publik tidak mengenal apa yang dimaksud dengan BCB itu sendiri.

Keberadaan pemeliharaan BCB sendiri terkait dengan tata aturan yang telah tersusun secara sistematis dan hierarkhis. Tata aturan itu adalah UU No. 5/1992 tentang BCB, PP No. 10/1993 tentang penjelasan UU No. 5/1992, PP No. 19/1995 tentang pemeliharaan dan pemanfaatan BCB di museum dan PP No. 25/2000 tentang kewenangan pemerintah dan propinsi untuk menyelenggarakan propinsi, suaka peninggalan sejarah dan purbakala dan kajian sejarah dan nilai tradisional. Selain produk hukum tersebut, masih ada keputusan menteri sebagai penjabaran PP yang telah diterbitkan yaitu: Kepmendikbud No. 087/P/1993 tentang pendaftaran BCB, Kepmendikbud No. 062/U/1995 tentang pemilikan, penguasaan, pengalihan, dan penghapusan BCB atau Situs, dan Kepdirjenbud No. 063/U/1995 tentang perlindungan dan pemeliharaan BCB (Juharnoto, 2005: 4).

Oleh karena itu, melihat produk hukum di atas, upaya dan usaha untuk melaksanakan pelestarian BCB itu bukan sesuatu yang mengada-ada, bahkan menjadi sesuatu yang wajib yang harus dilaksanakan pemerintah daerah untuk melindungi dan menjaga produk bangunan atau artefak yang usianya di atas 50 tahun dan memiliki nilai historis tersendiri. Pemerintah memiliki payung hukum yang kuat untuk menindak siapaa saja yang merugikan keberadaan BCB di wilayah administrasinya.

Seperti halnya tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kendal memiliki kepedulian terhadap BCB-BCB yang ada di wilayahnya. Beberapa BCB yang menjadi perlindungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:

a. Kompleks Makam Bupati Kaliwungu
Kompleks makam ini terletak di dukuh Protokulon, Protomulyo Kecamatan kaliwungu. Secara keseluruhan kompleks makam ini dibagi dalam tiga bagian yang disebut Gedong Lor, Gedong Tengah, dan Gedong Kidul.
b. Makam Kyai Haji Asy’ari
Makam ini terletak di sebuah kompleks makam di daerah perbukitan yang sama dengan kompleks makam Bupati Kaliwungu. Wilayah ini terletak di desa Protowetan Protomulyo Kaliwungu. Ketika masih hidup K.H. Asy’ari adalah utusan Mataram yang menyebarkan agama Islam di daerah tersebut (Indra, 2005: 2).
c. Makam Sunan Katong
Tokoh yang dimakamkan di sini adalah Sunan Katong. Semasa hidup, beliau adalah putra Brawijaya terakhir dari Majapahit yang menyebarkan agama Islam di daerah Kaliwungu.
d. Makam Pakuwojo
Tokoh yang dimakamkan di sini adalah Pakuwaja bersama istrinya. Menurut juru kunci, beliau adalah murid Sunan Katong.
e. Gapuro Kabupaten Kaliwungu
Gapuro ini dianggap berasal dari masa pemerintahan bupati Kaliwungu I yaitu sekitar abad XVI M. Gapuro yang terletak di wilayah desa Kutoharjo Kaliwungu ini dahulu merupakan gerbang masuk ke kabupaten dari arah utara (Rochani, 2003).
f. Yoni dan Peti Batu
Terdapat sebuah fragmen yoni berbahan batu andesit terletak di dukuh Nglimut Gonoharjo Limbangan. Di sebelah selatannya terletak sebuah peti batu. Bentuknya berupa balok empat persegi panjang dengan lubang berbentuk segi empat di bagian atas.
g. Sisa Bangunan Candi
Terdapat sisa-sisa bangunan candi seperti yoni, kemuncak, batu candi, balok batu candi, antefik, dan peripih di daerah dukuh Nglimut Gonoharjo Limbangan.
h. Situs Segono
Di desa Gonoharjo ditemukan sisa-sisa tinggalan arkeologis berupa fragmen arca ganeca, agastya, Siwa, kemuncak dan lingga semu. Situs ini terletak pada ketinggian 600 m dpl di lereng barat Gunung Ungaran (Anonim, 2000: 11-13 dan Muslichin, 2007: 4-5).
i. Pabrik Gula Cepiring yang terletak di Kecamatan Cepiring Kabupa-
ten Kendal. Pabrik ini dibangun pada masa sisten Tanam Paksa Pe-
merintah Kolonial Belanda.
j. Tugu Perjuangan Kemerdekaan di Limbangan. Tugu ini sebagai
bentuk perjuangan masyarakat Limbangan dalam rangka menegak-
kan kemerdekaan. Mereka melawan tentara sekutu yang saat itu se-
dang menggempur Ambarawa. Pertempuran di Limbangan ini ada
keterkaitannya dengan peristiwa Ambarawa.
k. Asrama PT Kereta Api Indonesia di Desa Bugangin Kecamatan Kota Kendal. Bangunan asrama ini satu bukti peninggalan sejarah perkereta apian di Indonesia pada masa Kolonial Belanda.
l. Perumahan Pabrik Gula di Desa Gemuh Blanten Kecamatan Gemuh. Beberapa rumah untuk pejabat setingkat opziechter atau pengawas perkebunan masih berdiri di Desa Gemuh Blanten.
m. Gedung Perjuangan Pergerakan Nasional di Jalan Pemuda Kendal. Gedung ini selalu dipergunakan untuk kegiatan organisasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Gedung ini selama 20 tahun pernah dipergunakan sebagai SMA 1 Kendal. Namun demikian, sekarang gedung ini sudah tidak ada lagi. Gedung ini berubah fungsi menjadi sarang walet.
n. Eks Dutchs School di Limbangan. Gedung ini dulu dipergunakan sebagai sekolah anak Belanda setingkat HIS.

o. Gedung SMP 1 Kendal di Kota Kendal. Gedung ini dibangun pada tahun 1897. Namun demikian pada tahun 2005, gedung ini dirobohkan dan diganti menjadi sarana pertokoan Kendal Permai (Oetami, 2009: 8).
Demikian beberapa BCB yang ada di Kabupaten Kendal. BCB tersebut ada yang masih tetap terjaga kondisinya, ada yang direnovasi dan dipergunakan sesuai aturan hukum, dan ada yang dirobohkan karena untuk kepentingan perekonomian dan bisnis.

3. Usaha dan Strategi Pemerintah dalam Melestarikan BCB

Beragam usaha yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kendal untuk melestarikan keberadaan Benda Cagar Budaya. Usaha yang dilakukan pemerintah adalah (Anonim, 2005: 1-6):

a. Mengklasifikasikan dan mendokumentasikan BCB yang berusia sangat tua. Kategori ini adalah beberapa BCB produk masa Hindu-Buddha yang jumlahnya tidak begitu banyak namun penting untuk kegiatan pariwisata dan pengembangan wawasan sejarah generasi sekarang.
b. Mengklasifikasikan dan mendokumentasikan BCB hasil budaya Islam. Dalam hal ini adalah keberadaan makam para tokoh terkenal, tokoh agama, pejabat formal, wali, dan sebagainya.
c. Mengklasifikasikan dan mendokumentasikan BCB hasil budaya masa Kolonial Belanda. Beberapa bangunan hasil masa Belanda diklasifikasikan berdasarkan usia dan aspek historisnya.
d. Mengirimkan BCB hasil peninggalan Hindu-Buddha yang berkategori Benda Bergerak pada museum propinsi Jawa Tengah (Museum Ronggowarsito). Hal ini dilakukan karena sejauh ini Pemda Kendal belum memiliki satu museum pun untuk menyimpan benda bergerak tersebut.
e. Menugaskan beberapa personil dari masyarakat setempat untuk menjadi juru kunci atau petugas yang mampu menjelaskan informasi terkait dengan BCB tersebut. Petugas yang berasal dari lingkungan setempat ini mampu memberikan penjagaan keamanan BCB sehingga mengurangi aksi vandalisme.

Selain usaha yang telah dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Kendal, ada strategi pula yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan BCB di wilayah ini. Strategi yang dilakukan Pemda Kendal dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:

a. Mengenalkan BCB yang ada melalui kegiatan kokurikuler. Dalam hal ini pemerintah berupaya mengenalkan beberapa artefak dan peninggalan yang ada di wilayah Kabupaten Kendal kepada siswa dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan SMA. Pengenalan artefak dan peninggalan budaya itu sangat penting bagi siswa dan anak-anak. Jika mereka sudah mendapatkan pengenalan tentang BCB maka sejak usia dini telah memahami betapa pentingnya makna sebuah BCB bagi keberadaan sebuah bangsa.
b. Mengenalkan BCB yang ada melalui kegiatan ekstrakurikuler. Melalui kegiatan kemah budaya dan jelajah lingkungan maka siswa dan anak-anak dapat diperkenalkan dengan berbagai BCB yang ada di wilayah ini. Kemah budaya mengajak anak didik mengenal BCB dalam kurun waktu tiga sampai lima hari, dan dalam program jelajah desa, anak-anak dikenalkan pada BCB dalam format jalan-jalan santai, lintas alam dan mengenal lingkungan. Paket kemah budaya sudah dua kali dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kendal.
c. Mengenalkan BCB melalui paket pariwisata. Dengan menambahkan berbagai atraksi dan pementasan tertentu di sekitar wilayah BCB, maka anak akan datang dan mengenal keadaan BCB yang ada di daerah tersebut. Acara ini sangat memungkinkan jika di daerah tersebut terdapat paket pariwisata lainnya yang memiliki nilai jual yang tinggi seperti pemandian air panas Nglimut yang menyatu dengan BCB Candi Argo Kusumo Gonoharjo, serta wisata Curug Sewu dengan lokasi beberapa yoni dan situs di Sukorejo.
d. Mengagendakan beberapa ritus dan tradisi yang berkaitan dengan BCB. Tradisi seperti syawalan, ziarah kubur, wiwitan, dan weh-wehan bisa dipadukan dengan upaya mengenalkan BCB baik secara langsung maupun tidak langsung pada masyarakat. Umumnya bentuk agenda tradisi itu berkaitan dengan BCB peninggalan Masa Islam.
e. Memberikan sosialisasi secara resmi pada kegiatan sarasehan atau workshop yang melibatkan sejarawan, arkeolog, guru sejarah, budayawan, seniman, dan masyarakat umum di mana materinya berkaitan dengan BCB. Kegiatan ini sudah menjadi acara tahunan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Propinsi.

Namun demikian untuk skala kabupaten, agaknya Dinas Kebudayaannya baru mengadakan dua kali saja.
Itulah beberapa usaha dan strategi pemerintaah daerah Kabupaten Kendal dalam rangka menjaga dan melestarikan BCB-BCB yang ada di wilayahnya. Usaha yang intensif tetap terus dilakukan melalui berbagai pertemuan baik formal maupun informal.

Namun demikian, karena kekurangsigapan dinas terkait terhadap permasalahan BCB baik secara normatif-yuridis maupun substansialnya, maka ada beberapa BCB yang akhirnya harus mengalami nasib yang mengenaskan. Gedung eks SMP 1 Kendal dan Gedung eks SMA 1 akhirnya mengalami nasib yang cukup naas karena harus dihancurkan demi kepentingan ekonomis dan bisnis pihak-pihak tertentu.

C. PENUTUP

Keberhasilan pengelolaan pelestarian BCB yang ada di Kabupaten Kendal memang belum memberikan hasil yang optimal. Langkah-langkah perbaikan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kendal masih tetap berjalan secara berkesinambungan. Kegagalan dalam upaya pemeliharaan dan perlindungan pada awal-awal era Reformasi jangan sampai terulang lagi.

Dinas Kebudayaan melaksanakan program perlindungan dan pelestarian jangan sampai gentar dan takut melawan tekanan-tekanaan politik yang bersifat menyingkirkan keberadaan BCB untuk kepentingan kelompok ekonomi tertentu saja. Akhirnya, untuk tetap melestarikan BCB yang ada di Kabupaten Kendal, Pemda harus pula melibatkan masyarakat, LSM, para guru, dan siswa untuk terlibat dalam pemeliharaan BCB sesuai dengan tugas dan porsinya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2005. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Benda Cagar
Budaya. Makalah Lokakarya Permuseuman Kabupaten Kendal 15-17 Juni
2005. Tidak diterbitkan.

Indra. 2005. Benda Cagar Budaya Kabupaten Kendal. Makalah Lokakarya Permuseuman
Kabupaten Kendal 15-17 Juni 2005. Tidak diterbitkan.

Istiyarti dkk. 1995. Menapak Jejak Masa Sejarah (Hindu, Buddha dan Islam). Semarang:
Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Jawa Tengah Depdikbud Jateng.

Joharnoto, Puji. 2005. Museum dan Pelestarian Budaya. Makalah Lokakarya Permu-
seuman di Kabupaten Kendal 15-17 Juni 2005. Tidak diterbitkan.

Indra. 2005. Benda Cagar Budaya Kabupaten Kendal. Makalah Lokakarya Permuseuman
di Kabupaten Kendal 15-17 Juni 2005. Tidak diterbitkan.

Muslichin. 2007. Identifikasi Benda Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Kendal. Makalah
Mata Kuliah Perspektif Sejarah Pascasarjana Unnes. Tidak diterbitkan.

Oetami, Enny Boedi. 2009. Eksplorasi Sejarah Lokal Sebuah Upaya Penanaman Nilai-nilai
Kepahlawanan Melalui Pembelajaran Sejarah Berbasis Contextual Teaching and
Learning. Makalah dalam Lawatan Sejarah Regional Departemen Sejarah dan Kepurbakalaan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional Yogyakarta. Tidak diterbitkan.

Robbani, Nastiti. 2008. Nuansa Pemarginalan Masyarakat Pesisir dalam Jejak-Jejak Pe-
ninggalan Hindu-Buddha di Kabupaten Kendal. Makalah LKTI Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Jawa Tengaah. Tidak diterbitkan.

Rochani, Ahmad Hamam. 2003. Babad Tanah Kendal. Kendal: Intermedia Paramadina.

Soekmono. 1981. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2. Yogyakarta: Kanisius.

Suryanto, Slamet. 2008. Makam Wali sebagai Medan Budaya dan Pewarisan Nilai
Tradisi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kendal. Makalah LKTI Dinas Kebu-
dayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Jawa Tengaah. Tidak diterbitkan.

Suhartati, Sri. 1993. Petunjuk Singkat Objek Wisata Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah. Semarang: Proyek Inventarisasi Sejarah dan Peninggalan Purbakala Jawa Tengah.

Suhartati, Sri. 1994. Petunjuk singkat Objek Wisata Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah. Semarang: Proyek Inventarisasi Sejarah dan Peninggalan Purbakala Jawa Tengah.

Tjahjono, Baskoro Daru. 2000. Laporan Penelitian Arkeologi Budaya Marginal Masa Klasik di Jawa Tengah Bagian Barat Laut. Yogyakarta: Balai Arkeologi Yogyakarta.

*Penulis adalah Ambarwati, siswa SMA 2 Kendal. Tulisan ini adalah hasil ringkasan LKTI Benda Cagar Budaya Tahun 2009 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Tengah.

sumber : http://forumgurusejarahkendal.blogspot.com/2009/08/upaya-dan-strategi-pelestarian-benda.html

Baca Selengkapnya ..

Pembelajaran Sejarah dari Budaya Lokal

oleh Dhanang Respati Puguh

A. Pendahuluan

Judul tulisan ini secara implisit menyiratkan adanya dua hal yang berbeda, tetapi dapat disinergikan untuk tujuan yang positif. Di satu sisi, frasa “peningkatan kualitas pembelajaran sejarah dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)” menyiratkan adanya persoalan dalam pembelajaran sejarah dan IPS di sekolah, sehingga perlu ditingkatkan; di sisi lain frasa “pemanfaatan sumberdaya budaya lokal” menyiratkan adanya potensi pada sumberdaya budaya lokal untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam pembelajaran sejarah dan IPS di sekolah.

Terlepas dari adanya persoalan dalam pembelajaran sejarah dan IPS di sekolah (kalau memang ada), suatu hal yang masih dapat dirasakan adalah adanya citra buruk yang tampaknya masih melekat pada mata pelajaran sejarah dan IPS (karena di dalamnya juga terdapat substansi sejarah) sampai sekarang. Sejarah dianggap sebagai mata pelajaran yang membosankan dan tidak menarik, karena harus menghafalkan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau yang antara lain mencakup nama-nama raja, kerajaan, dan angka tahun, sementara IPS dianggap sebagai mata pelajaran yang kurang penting (dinomorduakan), (mungkin) karena di dalamnya terdapat materi sejarah.

Pendek kata, suatu hal yang pasti adalah minat siswa terhadap mata pelajaran sejarah lebih kecil dibandingkan dengan minat siswa terhadap mata pelajaran yang dianggap penting (Ilmu Alam dan Ilmu Pasti). Kondisi ini diperparah dengan adanya anggapan bahwa sejarah dianggap sebagai mata pelajaran yang tidak ada gunanyanya karena yang dipelajari adalah peristiwa pada masa lampau, sehingga dianggap tidak dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam kehidupan kekinian dan apalagi masa depan.
Tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah dan IPS dengan memanfaatkan sumberdaya budaya lokal. Untuk mencapai pembahasan yang relatif utuh, secara berurutan tulisan ini akan menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu:

1. Mengapa perlu peningkatan kualitas pembelajaran sejarah dan IPS?
2. Apakah yang dimaksud dengan sumberdaya budaya lokal?
3. Mengapa dan bagaimana sumberdaya budaya lokal dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah dan IPS?

B. Arti Penting Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sejarah dan IPS-Sejarah

Walaupun sebagian dari kalangan awam mempertanyakan tentang adanya kegunaan sejarah, para ahli telah menyatakan bahwa sejarah itu memiliki kegunaan. Secara garis besar setidaknya terdapat tiga kegunaan sejarah, yaitu: guna edukatif, guna inspiratif, dan guna rekreatif dan instruktif.

Sejarah memiliki guna edukatif karena sejarah dapat memberikan kearifan bagi yang mempelajarinya, yang secara singkat dirumuskan oleh Bacon: “histories make man wise”. Sejarah yang memberikan perhatian pada masa lampau tidak dapat dipisahkan dari kemasakinian, karena semangat dan tujuan untuk mempelajari sejarah ialah nilai kemasakiniannya. Hal ini tersirat dari kata-kata Croce bahwa “all history is contemporary history”, yang kemudian dikembangkan oleh Carr bahwa sejarah adalah “unending dialogue between the present and the past” (Widja, 1988: 49-50). Dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila kita dapat memproyeksikan masa lampau ke masa kini, maka kita dapat menemukan makna edukattif dalam sejarah.

Sejarah memiliki guna inspiratif karena sejarah dapat memberikan inspirasi kepada kita tentang gagasan-gagasan dan konsep-konsep yang dapat digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan masa kini, khususnya yang berkaitan dengan semangat untuk mewujudkan identitas sebagai suatu bangsa dan pembangunan bangsa.

Sejarah memiliki guna rekreatif karena dengan membaca tulisan sejarah kita seakan-akan melakukan “perlawatan sejarah” karena menerobos batas waktu dan tempat menuju zaman masa lampau untuk “mengikuti” peristiwa yang terjadi. Sementara itu guna instruktif merupakan kegunaan sejarah untuk menunjang bidang-bidang ketrampilan tertentu (Notosusanto, 1979: 2-3).

Dalam hubungannya dengan guna edukatif dan inspiratif dari sejarah, dapat dikemukakan bahwa sejarah memiliki kaitan yang sangat erat dengan pendidikan pada umumnya dan pendidikan karakter bangsa pada khususnya. Melalui sejarah dapat dilakukan pewarisan nilai-nilai dari generasi terdahulu ke generasi masa kini.

Dari pewarisan nilai-nilai itulah akan menumbuhkan kesadaran sejarah, yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan watak bangsa (nation character building) (Kartodirdjo, 1994a dan 1994b).
Atas dasar nilai guna yang dimilikinya, tidak mengherankan apabila sejarah perlu diberikan kepada seluruh siswa di sekolah (dari SD sampai SMA) dalam bentuk mata pelajaran.

Kedudukannya yang penting dan strategis dalam pembangunan watak bangsa merupakan fungsi yang tidak bisa digantikan oleh mata pelajaran lainnya. Namun demikian, tujuan pembelajaran sejarah itu tidak sepenuhnya dapat tercapai yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain berkaitan dengan proses pembelajarannya. Oleh karena itu, sepanjang seluruh eksponen dan komponen bangsa masih menginginkan eksistensi sebuah bangsa dan negaranya, upaya-upaya peningkatan kualitas pembelajaran sejarah sampai kapan pun masih menemukan signifikansinya.

Dalam hal ini guru menduduki posisi yang penting dan strategis dalam peningkatan kualitas pembelajaran sejarah. Sehubungan dengan hal itu, guru harus selalu meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah, dengan memperhatikan empat pilar pembelajaran sebagaimana telah dideklarasikan oleh Unesco (1988), yaitu: 1) learning to know (pembelajaran untuk tahu), learning to do (pembelajaran untuk berbuat), 3) learning to be (pembelajaran untuk membangun jati diri, dan 4) learning to live together (pembelajaran untuk hidup bersama secara harmonis) (Setiadi, 2007: 2).

Selain itu, dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 Ayat 1 butir e disebutkan bahwa “pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh ‘kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas’”. Pasal ini memberikan peluang bagi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan dukungan sarana, prasarana, dan fasilitas yang memadai. Pasal ini dipertegas oleh kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan yang tertuang dalam pasal 40 Ayat 2 butir a yang menyatakan bahwa pendidik berkewajiban “menciptakan suasana yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis”, sehingga interaksi belajar yang monolog dan komunikasi satu arah tidak lagi menjadi satu-satunya model pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang bersifat indoktrinatif dapat menghalangi aktivitas dan kreativitas siswa, sehingga menjadikannya pribadi yang pasif (Setiadi, dkk., 2007; 3).

Berdasarkan uraian di atas, maka guru dituntut untuk selalu mengembangkan diri agar meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah kepada siswa, sehingga tujuan pembelajaran sejarah dan IPS-Sejarah dapat tercapai.

C. Sumberdaya Budaya (Lokal): Sebuah Pengertian

Sebelum membicarakan tentang pemanfaatan sumber daya budaya lokal untuk peningkatan kualitas pembelajaran sejarah dan IPS-Sejarah, kita perlu mendefinisikan istilah “sumberdaya budaya (lokal) terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar kita memiliki pemahaman yang sama tentang istilah tersebut yang bermanfaat untuk dijadikan landasan dalam pembahasan lebih lanjut.

Istilah “sumberdaya” mengacu kepada sesuatu yang memiliki potensi dan dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan sesuatu yang memiliki potensi itu biasanya digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang dapat diukur dari segi “produktivitas”. Apabila di belakang istilah itu ditambahkan dengan kata “budaya” (menjadi “sumberdaya budaya”), maka istilah itu memiliki arti bahwa sesuatu yang digunakan atau dimanfaatkan itu adalah hal-hal yang bersifat budaya (Sedyawati, 2006a: 169). Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: apakah budaya dan budaya lokal itu?

Budaya (sering juga disebut kebudayaan) adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 1984: 9; dan 1986: 180). J.J. Honigmann dalam The World of Man (1959) membedakan adanya tiga gejala kebudayaan, yaitu ideas, activities, dan artifacts. Sejalan dengan hal tersebut Koentjaraningrat mengemukakan bahwa kebudayaan dapat digolongkan dalam tiga wujud. Pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Wujud pertama merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang bersifat abstrak (tidak dapat diraba, dipegang, atau difoto), berada di alam pikiran warga masyarakat di mana kebudayaan yang bersangkutan hidup. Kebudayaan ideal ini disebut pula tata kelakukan yang berfungsi mengatur, mengendalikan, dan memberi arah kepada tindakan, kelakuan, dan perbuatan manusia dalam masyarakat.

Para ahli antropologi dan sosiologi menyebut wujud ideal dari kebudayaan ini dengan cultural system (sistem budaya) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah adat atau adat istiadat (dalam bentuk jamak). Kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud kebudayaan tersebut dinamakan sistem sosial (social system).

Wujud kebudayaan ini dapat diobservasi, difoto, dan didokumentasi karena dalam sistem sosial ini terdapat aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi satu dengan yang lain. Sistem sosial merupakan perwujudan kebudayaan yang bersifat konkret dalam bentuk perilaku dan bahasa. Ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia; bersifat paling konkret dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat dilihat, diraba, dan difoto. Wujud kebudayaan yang ketiga ini disebut kebudayaan fisik (material culture).
Ketiga wujud kebudayaan dalam realitas kehidupan masyarakat tentu tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan dan karya manusia. Ide-ide dan tindakan menghasilkan benda-benda yang merupakan kebudayaan fisik. Sebaliknya kebudayaan fisik membentuk lingkungan hidup tertentu yang dapat mempengaruhi tindakan dan cara berpikir masyarakat (Koentjaraningrat, 1984: 5-6; dan 1986: 186-188).

Sementara itu, budaya lokal merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk membedakan suatu budaya dari budaya nasional (Indonesia) dan budaya global. Budaya lokal adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang menempati lokalitas tertentu yang berbeda dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di tempat yang lain. Di Indonesia istilah budaya lokal juga sering disepadankan dengan budaya etnik/ subetnik atau budaya daerah.

Sumberdaya budaya mencakup tiga wujud kebudayaan tersebut. Dengan kata lain sumberdaya budaya tidak hanya yang bersifat kebendaan saja, dan juga tidak hanya yang berasal dari masa lampau. Dalam arti yang luas, sumberdaya budaya meliputi hasil-hasil budaya baik yang kebendaan dan dapat disentuh (tangible) (benda cagar budaya) maupun yang nonbenda (intangible) seperti konsep-konsep dan ekspresi-ekspresi budaya melalui suaradan atau gerak yang berlalu dalam waktu (Sedyawati, 2006a: 94).

D. Pemanfaatan Sumberdaya Budaya Lokal untuk Pembelajaran Sejarah dan IPS

1. Arti Penting Sumberdaya Budaya Lokal untuk Pembelajaran Sejarah dan IPS-Sejarah
Ada satu pertanyaan penting mengapa sumberdaya budaya lokal perlu dimanfaatkan untuk pembelajaran sejarah dan IPS-Sejarah? Jawabannya adalah karena pemanfaatan khasanah sumberdaya budaya lokal dalam pembelajaran di sekolah dapat berfungsi sebagai titik tolak untuk upaya pembentukan jati diri bangsa melalui kesadaran sejarah dan kesadaran budaya.

Pada dasarnya kesadaran sejarah mempersyaratkan beberapa hal. Pertama, pengetahuan tentang fakta-fakta sejarah yang mewujudkan bangsa Indonesia, kemudian membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Kedua, pengetahuan tentang upaya-upaya kekuatan-kekuatan dari luar Indonesia untuk menguasai kekuasaan di Indonesia dengan usaha-usaha dominasi ekonomi dan militer. Ketiga, pemihakan yang kuat untuk martabat dan kewibawaan bangsa dan negara Indonesia di hadapan bangsa-bangsa lain, setelah menyimak sejarah bangsa.

Sementara itu, kesadaran budaya ditandai oleh empat hal. Pertama, pengetahuan tentang adanya berbagai kebudayaan yang masing-masing mempunyai jati diri dan keunggulan-keunggulannya. Kedua, sikap terbuka untuk menghargai dan berusaha memahami kebudayaan-kebudayaan suku bangsa di luar suku bangsanya sendiri. Ketiga, pengetahuan tentang adanya riwayat perkembangan budaya di berbagai tahap masa silam. Keempat, pengertian bahwa di samping merawat dan mengembangkan unsur-unsur warisan budaya, kita sebagai bangsa Indonesia yang bersatu juga sedang memperkembangkan sebuah kebudayaan baru, kebudayaan nasional (Sedyawati, 2006b: 330-331).

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa sumberdaya budaya (lokal) merupakan sarana untuk pembentukan jati diri bangsa melalui kesadaran sejarah dan kesadarajn budaya.

2. Pemanfaatan Sumberdaya Budaya Lokal

Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan penyimakan sehubungan dengan pemanfaatan sumberdaya budaya. Sumber daya budaya dapat dilihat baik dari aspek proses keberadaan maupun substansinya. Dalam hal ini dapat diperbedakan lima golongan upaya berkaitan dengan sumber daya budaya, sebagai berikut.

a. Upaya Pemerolehannya

Upaya pemerolehan yang berkaitan dengan peninggalan kebendaan dari masa lalu termasuk kajian arkeologi yang meliputi usaha-usaha pengumpulan data baik melalui ekskavasi maupun penghimpunan temuan di atas tanah secara sistematis.

b. Upaya Pemeliharaan dan Perawatannya

Upaya perawatan dan pemeliharaan sumberdaya budaya dilakukan sesuai dengan sifat-sifat substansinya. Perawatan dan pemeliharaan sumberdaya budaya yang berupa benda mengikuti sifat bahan dasarnya. Pemeliharaan pada dasarnya dilakukan tanpa intervensi ke dalam bendanya; sedangkan perawatan dapat melibatkan intervensi dengan menggunakan bahan-bahan alamiah atau sintetis. Berbagai uapaya yang disebut konservasi, preservasi, dan restorasi adalah upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan keterawatan atau keutuhan sumberdaya budaya (lokal).

c. Upaya Registrasinya

Registrasi merupakan hal penting yang perlu dilakukan terhadap sumber daya budaya. Registrasi pada dasarnya adalah pencatatan data dengan mengikuti suatu sistem pendaftaran tertentu.

d. Upaya Perlindungannya melalui Sistem Hukum

Semua sumberdaya budaya pada dasarnya juga memerlukan perlindungan hukum. Terdapat sejumlah konvensi internasional yang mengamanatkan perlindungan terhadap sumberdaya budaya. Sejumlah konvensi mengatur kaidah tindakan terhadap sumberdaya budaya. Konvensi-konvensi internasional yang diratifikasi oleh suatu negara memerlukan suatu peneguhan berupa peraturan perundang-undangan di negara yang bersangkutan. Indonesia telah memiliki undang-undang tentang benda cagar budaya beserta peraturan-peraturan di bawahnya. Implementasi dari konvensi dan peraturan perundang-undangan itu memperlukan penyimakan yang cermat.

e. Upaya Pemanfaatannya untuk Berbagai Pemenuhan Kebutuhan

Upaya pemanfaatan sumber daya budaya dapat ditujukan untuk berbagai kepentingan baik pendidikan, bina bangsa, industri maupun kepariwisataan (Sedyawati, 2006a: 94-95).

Pendek kata, pemanfaatan sumberdaya budaya memerlukan manajemen sumberdaya budaya (cultural management resources) yang baik. Dalam hal ini pemerintah melalui dinas-dinas terkait memiliki tanggung jawab untuk dapat merealisasikannya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: apa relevansi manajemen sumberdaya budaya dengan peningkatan kualitas pembelajaran sejarah dan IPS-Sejarah?

Dalam kaitan dengan pemanfaatan sumber daya budaya untuk peningkatan kualitas pembelajaran sejarah dan IPS-Sejarah, para guru dapat memanfaatkan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pengelolaan sumberdaya budaya itu. Ketika sumberdaya budaya telah dikelola dengan baik melalui manajemen warisan budaya yang antara lain dalam bentuk museum dan situs peninggalan sejarah/ budaya, para guru dapat memanfaatkan museum dan situs peninggalan sejarah/ budaya sebagai sumber belajar. Buku-buku pelajaran sejarah dan IPS (sejarah termasuk di dalamnya) yang tidak selalu dilengkapi dengan gambar-gambar ilustrasi yang relevan dan ketiadaan alat peraga sebagai media pembelajaran sejarah dan IPS di sekolah mengakibatkan siswa kurang mendapatkan gambaran yang jelas tentang materi yang dipelajari.

Kunjungan ke museum dan situs peninggalan sejarah/ budaya selain dapat membantu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih gamblang tentang materi-materi pembelajaran di sekolah, juga akan dapat menambah wawasan kesejarahan dan wawasan budaya bagi siswa. Langkah ini perlu dilakukan agar proses pembelajaran berlangsung tidak monoton atau lebih bervariasi. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, siswa dapat diberikan tugas untuk menuliskan salah satu aspek yang menjadi fokus perhatian atau ketertarikannya ketika mengunjungi museum dan situs peninggalan sejarah/ budaya kemudian mendiskusikannya di kelas. Dengan demikian proses pembelajaran di kelas yang dialogis dan komunikatif dapat tercipta.

Pemanfaatan sumberdaya budaya lokal untuk pembelajaran sejarah dan IPS-Sejarah juga dapat dilakukan melalui kegiatan inventarisasi. Inventarisasi dapat dilakukan terhadap sumberdaya budaya lokal baik yang tangible maupun intangible. Para guru sejarah dan IPS-Sejarah dapat memanfaatkan hasil inventarisasi yang (mungkin) telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota Apabila belum dilakukan, para guru sejarah dan IPS melalui wadah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Komisariat dapat berinisiatif dan melakukan kegiatan inventarisasi ini. Dari kegiatan inventarisasi itu akan diperoleh data dan informasi yang memadai yang dapat dijadikan sebagai tambahan bahan pembelajaran bagi guru sejarah dan IPS-Sejarah. Satu hal yang perlu mendapatkan perhatian di sini adalah bahwa kegiatan inventarisasi sumber daya budaya lokal dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Sejumlah prinsip yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut.

1). Pemfokusan Sumberdaya Budaya Lokal

Oleh karena di dalam masyarakat banyak memiliki sumberdaya budaya lokal, maka perlu penentuan fokus sumberdaya budaya yang akan diinventarisasi. Hal ini perlu dilakukan agar kegiatan yang akan dilakukan tidak terlalu luas. Pemfokusan dapat didasarkan atas jenis sumberdaya budaya lokal dengan mempertimbangkan kemampuan, tenaga, waktu, dan dukungan finansial dari peneliti.

2). Penetapan Jenis Data dan Informasi Sumberdaya Budaya Lokal

Peneliti harus menetapkan jenis data dan informasi sumberdaya budaya lokal yang diperlukan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak semua informasi tentang sumberdaya budaya lokal tertentu akan disajikan dalam laporan. Selain itu, penetapan jenis data dan informasi yang diperlukan dapat memperlancar jalannya inventarisasi.

3). Pemilihan Metode Pengumpulan Data dan Informasi

Peneliti harus memilih metode yang sesuai dengan jenis data dan informasi sumber daya budaya lokal yang diinventarisasi. Pengumpulan data dan informasi budaya lokal dapat dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka dan dokumen, metode wawancara, dan observasi. Penggunaan berbagai macam metode dapat membantu mempermudah pencarian data dan informasi yang diperlukan.

4). Penentuan Bentuk dan Teknik Penyajian Hasil Inventarisasi

Setidaknya ada dua bentuk penyajian hasil inventarisasi sumberdaya budaya lokal. Pertama, hasil inventarisasi berupa laporan, semacam naskah akademis yang berisi tentang berbagai macam sumberdaya budaya lokal berikut dengan deskripsi, rincian, dan (mungkin) gambarnya apabila sumberdaya budaya itu berupa benda atau aktivitas. Bentuk ini merupakan bentuk yang sudah lazim dilakukan oleh berbagai lembaga yang berkompeten untuk menangani masalah ini.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan teknologi hasil inventarisasi dapat berupa rekaman audiovisual bergerak tentang sumberdaya budaya lokal yang dilengkapi dengan narasi. Kedua bentuk penyajian itu membutuhkan teknik dan ketrampilan tertentu yang berbeda. Teknik penyajian untuk bentuk yang kedua membutuhkan ketrampilan yang lebih rumit mencakup teknik pengambilan dan penyajian gambar citra diam dan bergerak, pembuatan narasi sumberdaya budaya yang divisualisasikan, dan penyuntingannya. Sehubungan dengan bentuk dan teknik penyajian yang kedua, peneliti dapat meminta bantuan orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengambilan gambar dengan media elektronik.

Setelah inventarisasi tahap selanjutnya yang (mungkin) dapat dilakukan oleh para guru sejarah dan IPS adalah melakukan pengkajian ilmiah dengan memfokuskan pada sumber daya budaya lokal tertentu yang dipandang paling relevan untuk menunjang materi pembelajaran sejarah dan IPS-Sejarah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Sejumlah prosedur penelitian ilmiah harus ditempuh untuk melakukan hal tersebut, mulai dari pemilihan topik sampai dengan penulisan laporan penelitian. Dalam hal ini budaya lokal dapat diteliti sesuai dengan latar belakang keilmuan para guru; misalnya arkeologi, sejarah, antropologi, atau sosilogi. Sejumlah prosedur penelitian harus ditempuh mulai dari pemilihan topik sampai dengan penulisan laporan penelitian, dengan tatap-tahap sebagai berikut (Sevilla, dkk., 1993).

1). Penemuan Topik

Topik penelitian dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu: pengamatan terhadap lingkungan, pembacaan secara cermat terhadap bahan pustaka, dan bertanya pada orang yang memiliki kompetensi akademik dalam bidang yang bersangkutan. Tidak semua gejala atau fenomena yang ditemukan merupakan topik yang baik dan layak diangkat sebagai topik penelitian. Topik penelitian yang baik memiliki karakteristik: menarik, orisinal, bermanfaat, mengundang rancangan yang lebih kompleks, dan dapat dikerjakan, serta tidak bertentangan dengan moral.

2). Perumusan Masalah Penelitian

Masalah penelitian merupakan fokus kajian yang akan dilakukan oleh peneliti. Masalah penelitian dapat berupa kalimat deklaratif (pernyataan) atau pertanyaan. Apabila berupa pernyataan, sebaiknya diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian.

3). Penentuan Judul

Peneliti perlu memformulasikan judul walaupun bersifat tentatif, yang berfungsi sebagai: format simpulan, kerangka referensi, bukti kepemilikan peneliti, dan referensi bagi peneliti lain. Judul disusun secara jelas, spesifik, dan memikat pembaca. Oleh karena itu judul harus singkat, padat, dan menunjukkan hal-hal baru.

4). Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan kajian yang telah dilakukan tentang topik yang dipilih, memperdalam pengetahuan tentang masalah yang diteliti, menemukan konsep atau teori yang relevan dengan topik penelitian, dan memilih metode yang cocok diterapkan dalam penelitian. Untuk kepentingan itu, kita dapat memanfaatkan kepustakaan konseptual dan kepustakaan hasil penelitian (substansial).

5. Penulisan Proposal Penelitian

Proposal merupakan rancangan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Oleh karena berfungsi untuk mengomunikasikan gagasan peneliti kepada pihak lain, maka proposal sebagai “wakil peneliti” harus ditulis secara bernas, komunikatif, dan jelas. Pendek kata, pembaca proposal harus memiliki pemahaman yang sama dengan peneliti terhadap rancangan penelitian yang akan dilakukan. Proposal ditulis dengan mengacu pada format yang telah ditentukan oleh lembaga penyandang dana atau penyelenggara. Unsur-unsur yang selalu ada dalam proposal penelitian adalah: judul, bidang ilmu, pendahuluan (latar belakang masalah), perumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan dan kontribusi penelitian, metode penelitian, jadwal pelaksanaan, personalia penelitian, perkiraan biaya (apabila diperlukan), dan lampiran (apabila diperlukan).

6. Pelaksanaan Penelitian
Pelaksanaan penelitian dilakukan sesuai dengan rancangan yang telah tertulis dalam proposal.

7). Penulisan Laporan Penelitian
Penelitian tidak akan ada artinya kalau tidak dituangkan dalam tulisan. Tujuan utama penulisan laporan penelitian adalah untuk mengomunikasikan hal-hal yang menarik dari masalah yang diteliti, metode-metode yang digunakan, temuan yang diperoleh, penafsiran hasil, dan pengintegrasiannya dengan teori. Laporan penelitian disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku pada disiplin tertentu. Laporan biasanya disusun dengan tata penulisan yang telah disepakati untuk digunakan pada lembaga tertentu.

Tiap-tiap jenis penelitian memerlukan metodologi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penguasaan metodologi penelitian sosial budaya menjadi syarat mutlak bagi para guru apabila ingin melakukan pengkajian ilmiah. Sehubungan dengan hal ini para guru perlu mendapatkan pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang penelitian. Sekali lagi MGMP dan MSI Komisariat dapat berinisiatif dan berperan sebagai penyelenggara kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kemampuan penelitian para guru dalam bentuk lokakarya (workshop) penyusunan proposal penelitian, metodologi penelitian, dan penulisan laporan atau artikel ilmiah.
Dengan menggunakan cara-cara seperti yang telah diuraikan di atas, maka kualitas pembelajaran sejarah dan IPS-Sejarah di sekolah dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya dapat menumbuhkan kesadaran sejarah dan kesadaran kultural peserta didik (siswa).

E. Penutup

Penyair Belanda Lucebert mengatakan bahwa semua yang berharga tidak mampu bertahan (Smiers, 2008: 383). Pernyataan itu benar karena cocok untuk menggambarkan eksistensi budaya lokal di Indonesia yang semakin lama semakin tergerus oleh ekspansi budaya global. Namun demikian, bertolak dari kalimat penyair itu bagaimana pun juga kita harus melakukan berbagai hal dengan berbagai cara untuk mempertahankannya. Pemanfaatan sumberdaya budaya lokal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah dan IPS-Sejarah merupakan salah satu strategi kebudayaan yang perlu dan penting dilakukan.

Pertama, melalui pengelolaan, inventarisasi, dan penelitian sumberdaya budaya, kita setidaknya dapat melakukan pelestarian statis terhadap sumberdaya budaya lokal itu, karena kita telah melakukan upaya-upaya pemerolehan dan pencatatannya. Dengan demikian eksistensinya dapat dipertahankan. Kedua, dengan pemanfaatan sumberdaya budaya untuk materi penunjang dan media pembelajaran sejarah dan IPS-Sejarah di sekolah, berarti secara simultan kita juga telah melakukan pelestarian dinamis, karena nilai-nilai yang terdapat dalam budaya lokal diinternalisasikan kepada siswa melalui proses pembelajaran.

Dari proses internalisasi ini pada gilirannya akan membuahkan hasil, yaitu adanya kesadaran sejarah dan kesadaran kultural pada para siswa. Dengan adanya kesadaran sejarah dan kesadaran kultural, sumberdaya budaya lokal dapat dikembangkan untuk tujuan-tujuan positif dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan adanya pemahaman terhadap budaya lokal, para siswa akan dapat mengetahui dan menghormati adanya keanekaragaman budaya dalam masyarakat Indonesia, tidak terjebak pada etnosentrisme, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis yang kita cita-citakan dapat terwujud. Di akhir tulisan ini, saya ingin mengajak para guru untuk mulai mencoba melakukan upaya-upaya pemanfaatan sumberdaya budaya lokal untuk peningkatan kualitas pembelajaran sejarah dan IPS di sekolah. Selamat mencoba.

DAFTAR PUSTAKA

Kartodirdjo, Sartono. 1994a. Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Kartodirdjo, Sartono. 1994b. Pembangunan Bangsa tentang Nasionalisme, Kesadaran dan Kebudayaan Nasional. Yogyakarta: Aditya Media.
Koentjaraningrat, 1984. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Cetakan ke-11. Jakarta: Gramedia.
Koentjaraningrat, 1986. Pengantar Ilmu Antropologi. Cetakan ke-6. Jakarta: Aksara Baru.
Notosusanto, Nugroho. 1979. Sejarah Demi Masa Kini. Jakarta: UI press.
Sedyawati, Edi. 2006a. “Tentang Sumberdaya Budaya”, Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, Volume 1, Nomor 2, Desember 2006. Semarang: Fakultas Sastra Universitas Diponegoro.
Sedyawati, Edi. 2006b. Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah. Jakarta: Rajawali Press.
Sedyawati, Edi. 2007. Keindonesiaan dalam Budaya: Buku 1 Kebutuhan Membangun Bangsa yang Kuat. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
Sedyawati, Edi. 2008. Keindonesiaan dalam Budaya: Buku 2 Dialog Budaya Nasional dan Etnik, Peranan Industri Budaya dan Media Massa, Warisan Budaya dan Pelestarian Dinamis. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
Setiadi, Elly M., Kama A. Hakam, Ridwan Effendi. 2007. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Sevilla, Consuelo, dkk..1993. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: UI Press.
Smiers, Joost. 2009. Arts under Pressure: Memperjuangkan Keanekaragaman Budaya di Era Globalisasi. Terjemahan Umi Haryati. Yogyakarta: Insistpress.
Widja, G.. 1988. Pengantar Ilmu Sejarah: Sejarah dalam Perspektif Pendidikan. Semarang: Satya Wacana.

sumber : http://staff.undip.ac.id/sastra/dhanang/2009/07/23/peningkatan-kualitas-pembelajaran-sejarah-dan/

Baca Selengkapnya ..

Pemenang Lomba Blog MuslimHackers.net

Assalamualaikum,

Alhamdulillah, setelah proses seleksi yang lumayan ketat akhirnya pagi ini kami umumkan pemenang Lomba Blog Dan Posting Forum MuslimHackers.net

Lomba Blog:
1. http://numb.web.id/ (1 buah FlashDisk 8 GB + 1 Buah kaos MuslimHackers.net)
2. http://sokocon.web.id/ (1 buah FlashDisk 8 GB)

Lomba Posting Forum:
1. 201200 ( 1 buah FlashDisk 8 GB)

Selamat kepada para pemenang dan terima kasih atas partisipasi semua peserta pada lomba kali ini. Pemenang akan dihubungi oleh panitia untuk pengiriman hadiah.

sumber : http://blog.muslimhackers.net/informasi/events/pengumuman-pemenang-lomba-blog-dan-posting-forum-muslimhackers-net.html

Daftar Peserta Blog Posting MuslimHackers.net

Assalamualaikum.

Di bawah ini adalah daftar peserta lomba blog muslimhackers:

http://www.4nw4r.blogspot.com/
http://xxxmaniax.blogspot.com/
http://blog.unsri.ac.id/dear
http://justinnuha90.blogspot.com/
http://belajar-tentangkomputer.blogspot.com/
http://hamdun24.blogdetik.com/
http://komud.blogspot.com/
http://www.serbaserba.com/
http://saatulihsan.wordpress.com/
http://ayafsay.co.cc/
http://cirebon-indramayu.blogspot.com/
http://rudysyahnaya.blogspot.com/
http://triwanda.wordpress.com/
http://cyberthug.blogdetik.com/
http://www.bencerdas.com/
http://sebuahtips.blogspot.com/
http://ahmedridho.com/
http://merch1lie.blogspot.com/
http://www.gudangmateri.com/
http://www.vj-net.com/
http://mynameisrizqy.blogspot.com/
http://tebar-ilmu.blogspot.com/
http://cakrawalamaya.blogspot.com/
http://numb.web.id/
http://www.roxx-share.cz.cc
http://nazar.us.to
http://tforce2009.wordpress.com/
http://purwokertohackerlink.com/
http://zainalarif.wordpress.com/
http://blog-andri.tk/
http://sokocon.web.id
http://gazpadaku.blogspot.com
http://cilamayablog.blogspot.com/
http://www.serverqu.tk
http://beritawonganteng.blogspot.com
http://blog.beswandjarum.com/puspitaningtyasaisyah
http://pandinurdiansyah.blogspot.com

sumber : http://blog.muslimhackers.net/informasi/events/daftar-peserta-lomba-blog.html

Demikian Pengumuman Pemenang Blog MuslimHackers.net .. Karena Hacker bukan Cracker ..

Baca Selengkapnya ..

Sejarah dan Spesifikasi Bluetooth

Bluetooth Mengadopsi Nama Raja.Lebih dulu popular sebagai salah satu fitur ponsel, Bluetooth sesungguhnya merupakan spesifikasi industri untuk jaringan wilayah pribadi nirkabel(WPAN). Bluetooth menfasilitasi koneksi dan pertukaran informasi diantara alat-alat seperti PDA, ponsel, computer laptop, printer, dan kamera digital melalui frekuensi radio jarak dekat.

Nama Bluetooth sendiri diambil dari nama seorang raja di Denmark yang bertakhta pada abad ke 10, yakni raja Harald Bluetooth. Pada masa hidupnya, raja tersebut aktif berdiplomasi memfasilitasi perundingan-perundingan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Para penemu teknologi Bluetooth menganggap nama belakang raja tersebut sesuai dengan sifat teknologi nirkabel itu.

Spesifikasi Bluetooth pertama kali dikembangkan oleh Ericsson, yang saat ini menjadi Sony Ericsson dan Ericsson mobile Platforms. Bluetooth kemudian diresmikan oleh Special Interest Group (SIG), yang berdiri pada 20 mei 1999. organisasi terssebut didirikan oleh sony ericsson, IBM, Intel, Toshiba dan Nokia.

Sebagai standar radio dan protocol komunikasi, bluetooth dirancang untuk bekerja hemat daya, dengan daya jangkau pendek, berbasis transceiver microchip murah.

Untuk mengamankan komunikasi daaari penyadapan, Bluetooth mengandalkan algoritma SAFER+ untuk otentikasi dan pembuatan kunci. Sementara itu, enkripsi paket data dipercayakan pada teknologi E0 Stream Chipher.

Versi-versi pertama adalah Bluetooth 1.0 dan Bluetooth 1.0B. Perbaikan terus dilakukan dengan kelahiran Bluetooth 1.1. Versi ini antara lain mendukung unutk channel yang tidak dapat terenkripsi. Berikutnya tercipta Bluetooth 1.2 yang memiliki kecepatan transmisi lebih tinggi dan lebih tahan terhadap interferensi frekiuensi radio. Dan versi terbaru yang baanyak diadopsi gadget-gadget muthakhir pada saat ini adalah Bluetooth 2.0.

Spesifikasi Bluetooth

Bluetooth adalah teknologi yang memungkinkan dua perangkat yang kompatibel, seperti telepon dan PC untuk berkomunikasi tanpa kabel dan tidak memerlukan koneksi saluran yang terlihat. Teknologi ini memberikan perubahan yang signifikan terhadap peralatan elektronik yang kita gunakan. Jika kita melihat sekeliling kita dimana keyboard dihubungkan pada komputer. Demikian juga halnya dengan printer, mouse, monitor dan lain sebagainya. Semua peralatan itu dihubungkan dengan menggunakan kabel. Akibatnya terjadi masalah banyak kabel yang dibutuhkan di kantor, rumah atau tempat-tempat lainnya. Masalah lain yang ditemui adalah bagaimana menelusuri kabel-kabel yang terpasang jika ada suatu kesalahan atau kerusakan. Bluetooth memperbaiki penggunaan teknologi kabel yang cenderung menyulitkan ini dengan cara menghubungkan beberapa peralatan tanpa menggunakan kabel.

Bluetooth beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz (antara 2.402 GHz sampai 2.480 GHz) yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real-time antara host to host bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas. Bluetooth dapat berupa card yang bentuk dan fungsinya hampir sama dengan card yang digunakan untuk wireless local area network (WLAN) dimana menggunakan frekuensi radio standar IEEE 802.11, hanya saja pada bluetooth mempunyai jangkauan jarak layanan yang lebih pendek dan kemampuan transfer data yang lebih rendah.

Pada dasarnya bluetooth diciptakan bukan hanya menggantikan atau menghilangkan penggunaan kabel didalam melakukan pertukaran informasi, tetapi juga mampu menawarkan fitur yang baik untuk teknologi mobile wireless dengan biaya yang relatif rendah, konsumsi daya yang rendah, interoperability yang menjanjikan, mudah dalam pengoperasian dan mampu menyediakan layanan yang bermacam-macam.

Cara Kerja Bluetooth

Bluetooth sebenarnya hadir ditujukan untuk mengatasi beberapa kendala komunikasi data antarperanti elektronik yang lebih dahulu hadir. Yang paling utama memang untuk komunikasi antarperalatan elektronik tanpa kabel. Namun, Bluetooth juga digunakan untuk menjembatani komunikasi one by one menjadi one to many. Selain itu, bluetooth juga mengeliminasi campur tangan pengguna dalam mengonfigurasi koneksi. Jadi, koneksi antarperalatan elektronik via bluetooth terjadi secara otomatis.

Nah, kalau kita bicara soal komunikasi data, tentu ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, seberapa banyak jumlah data yang hendak dipertukarkan dalam sekali komunikasi. Kedua, bagaimana data yang dipertukarkan diintrepetasikan secara sama antara pengirim dan penerima dan data yang diterima adalah data yang benar-benar dikirim. Hal ini sering disebut sebagai protokol komunikasi.

Bluetooth bekerja menggunakan frekuensi radio. Beda dengan inframerah yang mendasarkan diri pada gelombang cahaya. Jaringan Bluetooth bekerja pada frekuensi 2.402 Giga Hertz sampai dengan 2.480 Giga Hertz. Dibangkitkan dengan daya listrik kecil sehingga membatasi daya jangkaunya hanya sampai 10 meter. Penetapan frekuensi ini telah distandardisasi secara internasional untuk peralatan elektronik yang dipakai untuk kepentingan industri, ilmiah, dan medis. Kecepatan transfer data Bluetooth rilis 1.0 adalah 1 mega bit per detik (Mbps), sedangkan versi 2.0 mampu menangani pertukaran data hingga 3 Mbps.

Kalau dalam satu waktu bisa terjadi koneksi antara 8 peralatan Bluetooth secara simultan, lalu bagaimana bisa peralatan Bluetooth tidak mengganggu satu sama lain? Hal itu disebabkan karena masing-masing peralatan tersebut membangkitkan sinyal sangat lemah melalui listrik berdaya 1 miliwatt yang akan mengacak penggunaan 79 frekuensi sebanyak 1600 kali dalam satu detik. Jadi, akan sangat kecil kemungkinan masing-masing alat menggunakan frekuensi yang sama dalam satu waktu.

Sepasang peralatan Bluetooth yang telah tersambung akan membentuk Personal Area Network, disebut juga piconet dan mengacak frekuensi. Akan terjadi transaksi dan percakapan antar peralatan secara otomatis apakah ada data yang hendak dipertukarkan dan pihak manakah yang akan mengontrol komunikasi.

Pernahkah membayangkan komunikasi yang harus berjalan secara bergantian seperti handy talkie? Kita bisa bicara dan mendengar, tetapi tidak keduanya dalam satu waktu. Cara kerja seperti ini sering disebut sebagai half-duplex. Bluetooth dirancang untuk dapat bekerja secara half-duplex maupun full-duplex. Sebagai contoh, ketika digunakan secara full-duplex, kebanyakan telepon tanpa kabel berteknologi Bluetooth mampu menangani pengiriman data lebih dari 64 Kbps. Sementara, ketika printer berteknologi Bluetooth mengadakan komunikasi dengan komputer secara half-duplex, mampu menangani pengiriman data sebesar 721 Kbps di satu titik dan 57,6 Kbps di titik yang lain. Jika diatur agar kedua titik menggunakan kecepatan transfer yang sama, maka kecepatan transfernya adalah 432,6 Kbps.

Kalau dikaitkan dengan masalah keamanan data, maka dapat dikatakan bahwa banyak hal yang perlu mendapat perhatian ekstra pada penggunaan Bluetooth. Hal ini menjadi bertambah krusial jika penggunaan Bluetooth berada dalam ruang publik yang sangat anonim seperti keramaian umum. Kita ingat bahwa koneksi antar peralatan Bluetooth tidak memerlukan campur tangan dari pengguna, melainkan terjadi secara otomatis. Begitu peralatan Bluetooth kita terdeteksi dan koneksi terbentuk, maka siapa saja dapat mengirimkan data ke peralatan Bluetooth kita.

Beberapa manufaktur peralatan mobile saat ini telah mulai menerapkan teknologi secure Bluetooth. Jika dipasang pada mode trusted devices, maka jika ada kiriman data, pengguna harus memutuskan untuk menerima atau menolak.

Pada teknologi yang lebih tinggi keamanannya, terdapat prosedur autorisasi dan autentifikasi untuk membatasi penggunaan Bluetooth pada layanan (service) tertentu saja, atau hanya mengijinkan pertukaran data dengan user yang telah terdaftar dan terpercaya.

Singkatnya user dipaksa untuk membuat keputusan perihal pertukaran data secara sadar. Ada baiknya juga kita selalu menyinkronkan Bluetooth dengan peralatan yang ada di rumah atau ruang kerja sehingga mengurangi risiko pembajakan di ruang publik yang anonim.

sumber : http://lexystar.blogspot.com/2010/05/mengenal-sejarah-spesifikasi-bluetooth.html

Baca Selengkapnya ..

Sejarah Lampung Timur

Wilayah Kabupaten Lampung Timur yang sekarang ini, pada zaman pemerintahan Belanda merupakan Onder Afdeling Sukadana yang dikepalai oleh seorang Controleur berkebangsaan Belanda dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh seorang Demang Bangsa Pribumi / Indonesia. Onder Afdeling Sukadana terbagi atas 3 distrik, yaitu :

• Onder Distrik Sukadana.
• Onder Distrik Labuhan Maringgai
• Onder Distrik Gunung Sugih.

Masing-masing Onder Distrik dikepalai oleh Asisten Demang yang berkedudukan sebagai pembantu Demang untuk mengkoordinir Pesirah.

Masing-masing Onder Distrik terdiri dari Marga-marga, yaitu :

Onder Distrik Sukadana terdiri dari ;
1. Marga Sukadana.
2. Marga Tiga.
3. Marga Nuban.
4. Marga Unyai Way Seputih.

Onder Distrik Labuhan Maringgai terdiri dari ;
1. Marga Melinting.
2. Marga Sekampung Ilir.
3. Marga Sekampung Udik.
4. Marga Subing Labuhan.

Onder Distrik Gunung Sugih terdiri dari ;
1. Marga Unyi.
2. Marga Subing.
3. Marga Anak Tuha.
4. Marga Pubian.

Zaman Jepang (1942-1945).

Wilayah Kabupaten Lampung Tengah pada Pemerintahan Jepang merupakan Wilayah Bun Shu Metro, yang terbagi dalam beberapa Gun Shu, Marga-marga dan Kampung-kampung. Bun Shu dikepalai oleh seorang Bun Shu Cho dan Gun Shu Cho. Marga dikepalai oleh Marga Cho, dan Kampung dikepalai oleh seorang Kepala Kampung.

Zaman Kemerdekaan.

Setelah Indonesia Merdeka dan dengan berlakunya Peraturan Peralihan pasal 2 UUD 1945, maka Bun Shu Metro berubah menjadi Kabupaten Lampung Tengah yang dikepalai oleh seorang Bupati. Bupati pertama Kabupaten Lampung Tengah adalah Burhanuddin dengan masa jabatan tahun 1945 hingga tahun 1948. Itulah sebabnya ditinjau dari perkembangan organisasi pemerintahan maka pembagian wilayah Lampung atas kabupaten-kabupaten dianggap terjadi pada zaman pemerintahan Jepang.

Kejadian-kejadian yang perlu dicatat pada tahun 1946-1947 jumlah marga bertambah 2 marga, yaitu :

• Marga Terusan Unyai
• Marga Selagai Lingga

Tambahan Marga ini terjadi karena adanya perubahan batas wilayah ataupun karena terjadinya perpindahan dan perkembangan penduduk.

Masa Pemerintahan Negeri (1953-1975)

Dengan dibubarkannya Pemerintah Marga sebagai gantinya dibentuk Pemerintahan Negeri yang terdiri dari seorang Kepala Negeri dan Dewan Negeri, Kepala Negeri dipilih oleh Dewan Negeri dan para Kepala Kampung. Pada masa ini di Kabupaten Lampung Tengah terdapat 9 (sembilan) Negeri, yaitu;

• Negeri Pekalongan dengan pusat pemerintahan di Pekalongan.
• Negeri Tribawono dengan pusat pemerintahan di Banar Joyo.
• Negeri Sekampung dengan pusat pemerintahan di Sumbergede.
• Negeri Sukadana dengan pusat pemerintahan di Sukadana.
• Negeri Labuhan Maringgai dengan pusat pemerintahan di Labuhan Maringgai.

Dalam praktek sistem Pemerintahan Negeri tersebut dirasakan adanya kurang keserasian dengan Pemerintahan Kecamatan dan keadaan ini menyulitkan tugas Pemerintah. Oleh sebab itu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung mulai tahun 1972 mengambil kebijaksanaan secara bertahap untuk menghapus Pemerintahan Negeri dengan jalan tidak mengangkat lagi Kepala Negeri yang telah habis masa jabatannya dan dengan demikian secara bertahap Pemerintahan Negeri di Lampung Tengah hapus, sedangkan hak dan kewajiban Pemerinthan Negeri beralih kepada Pemerintahan Kecamatan Setempat.

Dalam rangka membantu tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembanguanan, dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dibagian Timur, maka dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Timur di Sukadana yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Metro Kibang, Batanghari, Sekampung, Jabung, Labuhan Maringgai, Way Jepara, Sukadana, Pekalongan, Raman Utara dan Purbolinggo.

Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah ditata menjadi 3 (tiga) Daerah Tingkat II.`

Pada tahun 1999 dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999,wilayah Pembantu Bupati Kabupaten Lampung Tengah wilayah Sukadana dibentuk menjadi Kabupaten Lampung Timur yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan definitif dan 13 (tiga belas) kecamatan pembantu.

Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, diresmikan pada tanggal 27 April 1999 dengan pusat pemerintahan di Kota Sukadana. Pemda Kabupaten Lampung Timur meliputi 10 Kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa. Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, 2(dua) kecamatan pembantu yaitu kecamatan pembantu Margatiga dan Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi Kecamatan Definitif. Dengan demikian wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah 2(dua) kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif dan 11 kecamatan pembantu dan 232 desa.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No.01 tahun 2001 dan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 (sebelas) kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur sehingga di kecamatan Kabupaten Lampung Timur sekarang berjumlah 23 kecamatan definitif dan 232 desa.

Dengan Keputusan Bupati Lampung Timur No. 19 Tahun 2001 dan No.06 Tahun 2002 maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur sebanyak 232 desa definitif dan desa persiapan. Dengan Keuputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 10 desember 2003 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, maka lima desa dalam Kecamatan Sudana berubah menjai kelurahan yaitu Pasar Sukadana, Sukadana Ilir, Negara Nabung, Sukadana, dan Mataram Marga. Sedangkan sekarang jumlah desa / kelurahan yang ada di kabupaten Lampung Timur sebanyak 241, yang terdiri dari 227 desa definitif, 5 kelurahan, dan 9 desa persiapan.

Adapun Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Timur yaitu :

1. Metro Kibang
2. Batanghari
3. Sekampung
4. Jabung
5. labuhan Maringgai
6. Way Jepara
7. Sukadana
8. Pekalongan
9. Raman Utara
10. Purbolinggo
11. Margatiga
12. Sekampung Udik
13. Waway Karya
14. Pasir Sakti
15. Gunung Pelindung
16. Melinting
17. Mataram Baru
18. Bandar Sribawono
19. Braja Selebah
20. Labuhan Ratu
21. Bumi Agung
22. Batanghari Nuban
23. Way Bungur

Sejak berdirinya Kabupaten Lampung Timur tahun 1999 sampai sekarang telah dijabat oleh 4 (empat) Bupati yaitu :

1. Hj. Muhamad Nurdin, SH : Yang Menjabat dari April 1999 s.d. April 2000.
2. Ir. Hi. Irfan N. Djafar, CES : Yang menjabat dari 5 Mei 2000 s.d. 9 Desember 2002.
3. Hj. Bahusin MS : Yang menjabat dari 10 Desember 2002 s.d. 5 Mei 2005.
4. Syaiful Anwar, S.H. HAM : Yang menjabat dari 2 Mei 2005 s.d. Agustus 2005.
5. Hj. Satono SH, Sp. dan Noverisman Subing, SH. yang menjabat dari 2005 s.d. sekarang.

sumber : http://tebinglampungtimur.blogspot.com/2010/07/sejarah-lampung-timur.html

Baca Selengkapnya ..